Megapolitan

Adde Rosi Sebut Tak Ada Keringanan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

157
×

Adde Rosi Sebut Tak Ada Keringanan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa, (Sabtu, 12/8/2023)

MediaPublik.co, Jakarta | Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan untuk tidak memberikan keringanan hukuman bagi pelaku kasus kekerasan seksual.

Hal ini menjadi sorotannya lantaran kasus kekerasan seksual di Sumatera Selatanmengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Selatan, tercatat jumlah kekerasan seksual dari Januari-Juli 2023 sebanyak 376 orang yang korbannya terdiri dari perempuan sejumlah 111 orang, anak perempuan sejumlah 202 orang, dan anak laki-laki sejumlah 63 orang.

“Kalau korbannya adalah anak dan juga kaum disabilitas itu tidak ada ruang (keringanan hukuman). Itu harus dinyatakan bersalah.

Oleh karena itu, titipan saya kepada para jaksa, semuanya, tidak ada ruang (keringanan hukuman) sedikitpun bagi kasus kekerasan seksual,” ucap Adde saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kepada publik melalui program ‘Jaksa Menyapa Sekolah’.

Upaya ini, baginya, penting sehingga sosialisasi tersebut dapat mengingatkan Pemerintah Indonesia agar membantu mencegah sekaligus melindungi warga negara dari kejahatan kekerasan seksual.

“Program ‘Jaksa Menyapa Sekolah’ ya akan membantu anak anak sekolah juga bisa tahu dan paham bagaimana cara mencegah, bagaimana cara tidak terjerumus pada kasus kasus seperti hal yang kita takutkan (kekerasan seksual),” imbuhnya.

Terakhir, demi menekan angka kasus kekerasan seksual, Adde meminta kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk berupaya satu visi melakukan upaya pencegahan dan penindakan dalam setiap perkara yang tengah ditangani. (Deni/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Lebak – Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi memberikan perhatian khusus terhadap aktifitas tambang emas milik PT Samudera Banten Jaya (SBJ) yang berada di Kampung Cikoneng, Desa Warung Banten, Kecamatan Ciibeber, Lebak. Hal tersebut kata Adde Rosi lantaran banyaknya aspirasi yang sering disampaikan oleh masyarakat ketika dia sedang mengadakan reses di sekitaran wilayah tambang tersebut. “Keberadaan dan aktifitas tambang emas milik PT Samudera Banten Jaya (SBJ-red) memang sering kali menjadi keluhan atau aspirasi warga sekitar ketika saya kunjungi dapil, ” Kata Politisi Golkar tersebut saat dihubungi lewat pesan WhatsAapnya, Kamis (25/1/2024) Lebih lanjut, ketika disinggung apa keluhan masyarakat terhadap politisi cantik tersebut menjelaskan bahwa masyarakat sering mengeluhkan tentang adanya pencemaran terhadap mata air. Selain, pencemaran ke aliran sungai, kata Adde Rosi, warga juga sangat ketakutan tentang adanya penuruan stuktur tanah dan menyebabkan bencana alam atau longsor. “Betul sekali, masyarakat mengeluhkan tentang adanya pencemaran air, pengeroposan dan mungkin bisa berpotensi bencana alam ke depannya,” ucap Legislator dari daerah pemilihan Lebak dan Pandeglang. Dikatakan Adde Rosi, pihaknya juga meminta penyidik GAKKUM KLHK agar segera bertindak tegas dan teliti untuk menangani tambang emas PT SBJ. Kata Adde Rosi, penindakan bisa dilakukan sesuai dengan kewenangan mereka dan aturan yang berlaku. “Saya mendorong…

Nasional

Mediapublik.co Banjarmasin – Anggota DPR RI Komisi II Difriadi melaksanakan kegiatan penyerapan Aspirasi Masyarakat di kota Banjarmasin. Acara tersebut di gelar bersama dengan para Mahasiswa se Kota Banjarmasin dengan tema Sistem Demokrasi Pancasila, Rabu (11/10/2023). Kegiatan ini melibatkan para mahasiswa sebagai peserta, untuk mendapatkan gambaran dan harapan seperti apa mengenai demokrasi Pancasila dalam benak para mahasiswa saat ini. “Untuk memastikan sistem demokrasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka mahasiswa sebagai generasi penerus harus ikut andil dalam system tersebut.” Ujar Difriadi. Legislator asal daerah Pemilhan Provinsi Kalimantan Selatan II juga mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. “Menjelang perhelatan pemilihan umum, baik pemilihan wakil rakyat maupun presiden, mahasiswa jangan golput”,tegas Difriadi. Difriadi meminta agar Mahasiswa bisa memastikan wakil rakyat yang terpilih nanti benar-benar dapat menyuarakan kepentingan rakyat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat rekam jejak para calon legislative yang akan mewakili wilayah kalian. “Dengan demikian maka sistem demokrasi Pancasila dapat dikatakan berjalan,”Ujar Difriadi. Dalam Kesempatan tersebut, Dr.H.Nuril Khasiin,Lc,MA sebagai narasumber menjelaskan bahwa dalam sebuah demokrasi, pikiran dari semua orang tidak dapat dibatasi. “Mahasiswa harus dapat berfikir kritis untuk dapat memberikan pengaruh besar bagi Indonesia, Mahasiswa jangan hanya mau dijadikan obyek saja, tapi berpikir dan berperilaku sebagai…

Politik

Mediapublik.co Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Difriadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjalankan tugas pengawasannya terhadap pelaksanaan Pemilu lebih optimal lagi. Hal tersebut dia tegaskan saat Rapat Konsultasi terkait Peraturan Komisi Pemilhan Umum dan Perbawaslu,di Jakarta,Rabu (20/9/2023). “Saya meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjalankan tugas pengawasannya terhadap pelaksanaan Pemilu lebih optimal lagi,” kata Difriadi. Menurut, Difriadi, Pendistrlibusian perlengkapan pemungutan suara perlu ada pengawasan yang lebih optimal. Kata Difriadi, terutama pasca penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Pendistrlibusian perlengkapan pemungutan suara perlu ada pengawasan yang lebih optimal. Kata Difriadi, terutama pasca penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ucap Difriadi Legislator asal daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II. Selain pengawasan, kata Difriadi saat pendistribusian perlengkapan perlu juga di lakukan pengawasan terhadap hasil penghitungan di kotak suara. Tujuanya, kata Difriadi agar tidak ada perbedaan antara hasil di tempat pemungutan Suara dengan website KPU (Komisi Pemilihan Umum). “Pada saat selesai penghitungan suara,banyak di temui kasus perbedaan penghitungan suara antara yang di kotak suara dengan yang di tampilkan website KPU,” jelas Difri. Difriadi meminta agar Bawaslu menerapkan stretegi yang lebih baik dalam pengawasan pelaksanaan pemilu tahun 2024las nanti. Sehingg, kejadian perbedaan suara di TPS dengan tampilan website KPU tidak berbeda…

Nasional

MediaPublik.co, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Pendaftaran ini dibuka sejak 20 September – 09 Oktober mendatang. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto menjelaskan formasi bagi CPNS terdiri atas penjaga tahanan dan dosen dengan jenjang asisten ahli. Kemenkumham menyediakan 1000 kuota untuk penjaga tahanan, dengan rincian formasi pria umum sebanyak 941 orang, formasi wanita umum 50 orang, formasi pria Papua 6 orang, dan formasi pria Papua Barat 3 orang. Untuk jabatan dosen, Kemenkumham mencari 13 orang di formasi umum, satu orang lulusan terbaik, dan satu orang di formasi disabilitas. Baca Juga : Kungker Inspektur Jenderal Kemenkumham Ri ke Lapas Subang, Ini Pentingnya “Kemenkumham membutuhkan total 1.000 penjaga tahanan dengan pendidikan minimal SLTA sederajat, yang akan ditempatkan di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham. Kemudian total 15 dosen dari berbagai bidang keilmuan yang akan ditempatkan di unit pusat,” jelas Andap, Rabu (20/09/2023) dari ruang kerjanya. Sementara itu, kuota bagi PPPK adalah sebanyak 1563. Kebutuhan ini terbagi dalam 1.135 formasi khusus, 397 formasi umum, dan 31 formasi disabilitas. Formasi khusus diberikan kepada tenaga non ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja…