KPU Pandeglang Pastikan Tak Ada Pembukaan Kotak Suara Tersegel di Desa Cijaralang Kecamatan Cimanggu

KPU Pandeglang Pastikan Tak Ada Pembukaan Kotak Suara Tersegel di Desa Cijaralang Kecamatan Cimanggu

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Pandeglang – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang memastikan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu tahun 2024 berlangsung jujur dan adil atau jurdil, tanpa diwarnai kecurangan. Hal itu ditegaskan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Nunung Nurazizah saat mengklarifikasi beredarnya video pembukaan kotak suara di kantor Desa Cijaralang, Kecamatan Cimanggu, Minggu 25 Februari 2024, pukul 12.00 siang. Hasil dari petemuan itu, dipastikan pembukaan kotak suara oleh petugas Panitia Pemungutan Suara atau PPS Desa Cijaralang, dan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Cimanggu, karena kotak suara tersebut belum disegel oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. “Berdasarkan klarifikasi kami dengan teman-teman PPS, PPK, dan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) Kecamatan Cimanggu, bahwa tidak ada pembukaan kotak suara, tapi memang kotak suara itu belum disegel oleh KPPS,” kata Nunung, di kantornya. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang, Restu Sugrining Umam menuturkan, KPU bersama PPS, PPK, dan PTPS Kecamatan Cimanggu sudah mengklarifikasi beredarnya video pembukaan kotak suara. Hasilnya, tidak ada pembukaan kotak suara tersegel, namun kotak suara tersebut dibuka karena belum disegel oleh KPPS. “Sebelum dikirim ke PPS, kotak suara dalam keadaan tidak tersegel, dan tidak terpasang kabel tist. Maka dengan persetujuan PKD harus disegel, kebetulan segel dan kabel tist berada di dalam kotak suara…

BPJS Gandeng Kejari Jakpus Perangi Perusahaan Nakal

BPJS Gandeng Kejari Jakpus Perangi Perusahaan Nakal

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Bahas perlindungan jaminan sosial tenaga kerja serta manfaat di setiap program BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Jaksa Pengacara Negara. Menurut Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebon Sirih, Muhyiddin DJ atau yang akrab disapa Indhy, BPJS Ketenagakerjaan berusaha melaksanakan amanat undang-undang untuk melindungi seluruh tenaga kerja di wilayahnya. Dalam melaksanakan amanat undang-undang ini masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan akan menyerahkan surat kuasa khusus kepada Kejari Jakarta Pusat melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. “Tugas utamanya untuk melaksanakan proses hukum bagi badan usaha nakal yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya, menunggak iuran dan tidak mengikuti seluruh program BPJS Ketenagakerjaan,” Kata Indhy lewat pernyataanya yang diterima redaksi, Sabtu (23/2/2024) Indhy menjelaskan pertemuan itu telah digelar pada 5 February lalu. Diharapkan dengan pertemuan ini dapat lebih meningkatkan koordinasi serta sinergitas antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kedepannya. “Saya juga berharap perusahaan-perusahan lebih patuh lagi dalam hal pembayaran iuran,” tutup Indhy. Hadir di acara tersebut yaitu Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Keon Sirih, Muhyiddin DJ, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Gambir, Mias Muchtar dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salemba, Didin Haryono. Sementara dari…

Polres Bandara Soekarno Hatta Ungkap Kasus Mucikari Lewat Pendekatan Game Online

Polres Bandara Soekarno Hatta Ungkap Kasus Mucikari Lewat Pendekatan Game Online

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Modus operandi para muncikari, tersangka kasus pornografi anak yang diungkap Polres Bandara Soekarno-Hatta, dilakukan melalui pendekatan game online. Mereka berkenalan, main bareng, memberikan gift lalu mendatangi rumah anak-anak di bawah umur itu. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta Komisaris Polisi Reza Fahlevi menyatakan interaksi antara lima tersangka dengan delapan anak laki-laki di bawah umur itu dilakukan intens sekitar tiga bulan. Reza Fahlevi mengatakan di antara tersangka dan korban kemudian tumbuh rasa saling percaya. “Proses tidak tiba-tiba. Tak hanya si anak, orang tua juga didatangi. Terjadi komunikasi dan pendekatan yang tidak menimbulkan kecurigaan,” kata Reza, lewat pernyataanya seperti dikutif dari Tempo.co, Sabtu (23/2/2024) Bahkan yang mencengangkan, Reza menyebutkan para korban ini menganggap para tersangka sosok si baik hati. “Menjadikan mereka kakak, orang yang melindungi dan dianggap orang baik,” ucap Reza. Peristiwa pelecehan seksual terhadap ke-8 anak-anak ini dalam kurun waktu panjang antara 2022 hingga terungkap pada 2023. Terungkapnya kasus pornografi jual-beli video porno ini bermula dari informasi Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat kepada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Komisaris Besar Roberto GM Pasaribu. Interaksi muncikari dengan para calon korbannya dimulai dari perkenalan di salah satu media sosial. Korban yang masih di bawah umur memiliki akun media sosial…

Tiket KA Jarak Jauh Jadwal Perjalanan H-10 s.d H-2 Lebaran Keberangkatan Stasiun – Stasiun di Daop 1 Jakarta Sudah Dapat Dipesan

Tiket KA Jarak Jauh Jadwal Perjalanan H-10 s.d H-2 Lebaran Keberangkatan Stasiun – Stasiun di Daop 1 Jakarta Sudah Dapat Dipesan

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Jakarta – Tiket Mudik Lebaran Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) untuk keberangkatan hingga H-2 atau jadwal perjalanan hingga 8 April 2024 pada momen Lebaran 1445 H per hari ini, Jumat (23/02) sudah dapat dipesan melalui aplikasi _Access by KAI, web kai.id_, serta seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. KAI (Persero) menerapkan kebijakan pembelian tiket oleh masyarakat dapat dilakukan mulai 45 hari sebelum jadwal keberangkatan KA (H-45), melalui kebijakan tersebut maka terhitung mulai 15 Februari 2024 lalu pelanggan sudah dapat membeli tiket KA keberangkatan awal dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen untuk jadwal berangkat 31 Maret s.d 8 April 2024 atau H-10 s.d H-2 lebaran. Sementara jadwal keberangkatan selanjutnya dapat dipesan sesuai kebijakan pemesanan tiket yang mulai dijual sejak 45 hari sebelum jadwal keberangkatan KA (H-45). Sampai dengan saat ini untuk jadwal keberangkatan 8 hari pra lebaran yakni tanggal 31 Maret s.d 8 April (H-10 s.d H-2) terdapat ketersediaan tempat duduk sekitar 443.046 seat, dari jumlah tersebut sekitar 62 ribu tiket diantaranya telah terjual, jumlah pemesanan tiket dan ketersediaan tempat duduk masih dapat berubah mengingat penjualan masih berlangsung dan masih ada program KA tambahan yang akan dijalankan. Dari data pemesanan tiket untuk masa angkutan pra lebaran, mayoritas pemesanan dilakukan…

Parah, Pernyataan Nada Ancaman PJ Bupati Muara Enim Jadi Polemik

Parah, Pernyataan Nada Ancaman PJ Bupati Muara Enim Jadi Polemik

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Salah Seorang Tokoh Muara Enim Dedi Herman sangat kecewa dan menyayangkan tentang pernyataan PJ Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali pada saat dimintai tanggapan oleh wartawan media televisi PALTV. Dalam isi pesan percakapan tersebut, dia mengeluarkan pernyataan “Aku gaweke” yang jika dimaknai adalah sebuah ancaman terhadap pelapor ketua KPK Nusantara Sumsel Dodo Arman, Jumat (23/2/2024) Untuk diketahui, ancaman tersebut dilakukan Pj Bupati Ahmad Rizali kepada KPK Nusantara diduga lantaran adanya pengaduan masyarakat terhadap laporan dugaan korupsi di Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2021. Bahkan menjadi banyak perhatian publik dan masyarakat di Sumatera Selatan. “Kami sangat kecewa dan menyayangkan statmen PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali pada media televisi PALTV dengan nada ancaman terhadap Dodo Arman (Ketua KPKN Sumsel red) sebagai pelapor. Seharusnya itu tidak perlu mengingat beliau adalah pejabat publik yang harus memberikan contoh teladan baik kepada rakyatnya terlepas dari benar atau salahnya dalam kasus ini,” Kata Dedi Herman ketika ditanya melalui sambungan seluler, Jumat (23/2/2024) Sorotan tajam juga dilontarkan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPW LP2KP) Sumsel, Susilo. Pihaknya sangat mengecam pernyataan yang dilontarkan oleh seorang pejabat publik yaitu notabennya seorang Pj Bupati. Kata Susilo, seorang pejabat Publik tak sepantasnya mengucapkan…

KPK Nusantara Minta Kejagung Periksa Mantan Kadis Perdagangan Sumsel

KPK Nusantara Minta Kejagung Periksa Mantan Kadis Perdagangan Sumsel

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Jakarta – LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung Republik Indoneisa (Kejagung) RI. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Kejaksaan Agung memeriksa mantan Kepala Dinas Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan Dr Ahmad Rizali. Ketua DPD KPK Nusantara, Dodo Arman menyebut saat ini Dr Ahmad Rizali sedang menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Karena kata Dodo, dia diduga melakukan tindakan melawan hukum pada saat menjabat sebagai Kadisperdagangan Provinsi Sumsel, ia diduga melakukan korupsi penggelapan anggaran pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022. “Saya meminta Kejaksaan Agung untuk memeriksa PJ Bupati Muara Enim terkait dugaan korupsi penggelapan anggaran perjalanan pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022,’’ kata Dodo, Kamis (22/2/2024). Selanjutnya, Dodo menyebut, pihaknya juga telah mengirimkan laporan aduan dengan nomor LP-06.02KPKN-SUMSEL.2024 dan LP-01.02KPKN-SUMSEL.2024 ke Kejaksaan Agung RI terkait dugaan korupsi dan penggelapan anggaran pada Dinas perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Dugaan korupsi tersebut, kata Dodo dilakukan pada tahun anggaran 2021 dan 2022. Dijelaskan Dodo, sebelumnya pihaknya sudah mengirimkan surat klarifikasi dan konfirmasi kepada Kadis perdagangan Provinsi Sumsel. Namun, kata Dodo, sampai saat ini belum ada tanggapan dan respon dari mereka. “Kita sudah minta klarifikasi ke dinas perdagangan provinsi…

Audit BPK Terkait Akusisi PT SBS Tak Temukan Kejanggalan

Audit BPK Terkait Akusisi PT SBS Tak Temukan Kejanggalan

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Sidang dugaan kasus korupsi akuisisi kontraktor tambang batu bara PT Satria Bahana Sarana (SBS) oleh anak perusahaan PT Bukit Asam Tbk yaitu PT Bukit Multi Investama (BMI), kembali berjalan di Pengadilan Negeri Palembang, Senin (19/2/2024) kemarin. Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah Arsal Ismail, eks Direktur Utama PT Putra Muba Coal (PMC) yang sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bukit Asam. Empat orang saksi lainnya yang dihadirkan di hadapan majelis hakim adalah anggota tim evaluasi kelayakan teknis A2B Agus Ruhyana, koordinator tim pengecekan A2B di PT PKN Chandra Irawan, anggota tim audit teknis di PKN & NTC Adhi Garmana dan RM Fauzih, anggota tim audit teknis di PKN & NTC. Dalam persidangan Arsal Ismail mengatakan sepengetahuannya selama ia menjabat sebagai Dirut PT Bukit Asam, perusahaan yang dipimpinnya selalu diaudit oleh BPK secara berkala. Namun sampai saat ini, BPK tidak pernah melaporkan ada temuan kejanggalan terhadap PT SBS termasuk pada saat proses akuisisi. Arsal menjelaskan, jika produksi batubara PT SBS telah meningkat 10 kali lipat sejak diakuisisi, dari awalnya sekitar 5,3 juta BCM menjadi 54 juta BCM. Hal tersebut membuat PT SBS pada tahun 2022 meraup laba sebesar Rp165 miliar dan Rp148 miliar, per September 2023….

Sah! Presiden Jokowi Resmi Lantik Hadi Tjahjanto Sebagai Menkopolhukam dan AHY Sebagai Menteri ATR/BPN

Sah! Presiden Jokowi Resmi Lantik Hadi Tjahjanto Sebagai Menkopolhukam dan AHY Sebagai Menteri ATR/BPN

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Jakarta – Presiden Jokowi resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Pelantikan dilangsungkan pada Rabu (21/2) pukul 11.00 WIB pagi di Istana. AHY mengisi posisi Hadi yang ditunjuk menggantikan Mahfud MD usai mengundurkan diri karena maju sebagai cawapres. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik dua menteri baru pada Kabinet Indonesia Maju. Dua menteri yang dilantik Jokowi itu ialah Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pelantikan dipimpin langsung Jokowi. Pelantikan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Prosesi pelantikan diawali dengan membacakan Keputusan Presiden. Jokowi kemudian mengambil sumpah dan janji jabatan menteri dan diikuti Hadi Tjahjanto. Setelah itu, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Hadi awalnya merupakan Menteri ATR. Dia menjadi Menkopolhukam untuk menggantikan Mahfud Md yang mundur karena menjadi cawapres dalam Pemilu 2024. Sementara, AHY akan mengisi posisi yang ditinggalkan Hadi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). (Djael)

Drama Pelimpahan Perkara Galian Tanah Sebabkan Orang Meninggal di Lebak Dipertanyakan

Drama Pelimpahan Perkara Galian Tanah Sebabkan Orang Meninggal di Lebak Dipertanyakan

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Lebak – Perkara tambang galian tanah merah di Jalan Raya Rangkasbitung – Pandeglang tepatnya di depan pintu Tol Mandala, Kabupaten Lebak yang meyebabkan dua orang operator alat berat meninggal dunia masuk proses pelimpahan perkara dilakukan dari kepolisian kepada kejaksaan. Hal tersebut mendapat perhatian dari penggiat Matahukum, Mukhsin Nasir, Selasa (13/2/2024) “Secara spesifik, proses pelimpahan perkara dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Lebak. Kasus galian tanah di mandala yang menelan korban jiwa ini perlu adanya ke hati-hatian dari JPU dalam melakukan dakwaan,” Kata Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir. Menurut Mukhsin, JPU Kejari Lebak yang menangani kasus tambang tanah merah depan pintu Tol Mandala kurang cermat melakukan penelitian berkas perkara penyidik Polres Lebak. Sehingga perkara yang saat ini di limpahkan oleh kejaksaan Pidum ke pengadilan terkesan memberi peluang terdakwa maupun pemilik tanah galian itu dapat lolos dari jeratan hukum atas izin tambang penggalian tanah. “Alasannya karena dalam berkas penyidik dikatakan bahwa pemilik tanah mengakui bahwa izin pengupasan dan penggalian tanah tersebut adalah izin perumahan. Tetapi di dalam berkas tersebut tidak muncul ijin pendirian perumahan maupun ijin galian tanah atau ijin galian C. Tapi kenyataannya galian tanah itu diperdagangkan dan secara fakta di kapangan selama ini adalah galian tanah alias galian…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.