Nasional

Diduga Kejati DKI Masuk Angin Tangani Kasus Penggelapan dan TPPU atas Investasi Ratusan Miliaran

80
×

Diduga Kejati DKI Masuk Angin Tangani Kasus Penggelapan dan TPPU atas Investasi Ratusan Miliaran

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi

Mediapublik.co JAKARTA – Pengembalian berkas perkara atau P19 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta atas kasus dugaan penipuan investasi yang menjerat sejumlah tersangka menuai tanda tanya. Kejati DKI seharusnya bekerjasama dengan polisi dalam menuntaskan kasus tersebut.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan enam tersangka kasus dugaan penipuan investasi terkait proyek pengadaan bahan makanan/ sembako di Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 165.000.000.000. Keenam tersangka yang telah dijebloskan ke jeruji besi yakni, Direktur Utama PT. Green Pangan Sejahtera, Asty Setiautami; Dirut PT. Global Semesta, Yogi Hartarto; Andrew Makmuri; Alman Faluti; Rayni Hari Masud; dan Budi Herawan.

“Kalau bolak balik seperti ini Kejati ini patut dicurigai ada apa, harusnya Kejati ini membantu Polisi untuk melengkapi bukan menolak, artinya melengkapi ini data apa lagi yang harus diminta, harusnya kan data apa saja yang diminta itu kan harus ada persepsi antara penyidik polisi dan Kejati bukan asal menolak, kalau bolak balik melulu ini harus dicurigai ada apa,” ujar Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi dalam menanggapi kasus tersebut, Selasa (6/6/2023), di Jakarta.

Penyidik Krimsus Polda Metro Jaya diketahui sudah melimpahkan berkas perkara, namun pihak kejaksaan mengembalikan berkas perkara tanpa ada dokumen atau petunjuk. Jika berkas tak juga rampung (P21) para tersangka berpotensi lolos jeratan hukum lantaran masa penahanan mereka dikabarkan akan habis dalam waktu dekat ini.

“Apakah ada angin duduk masuk ke Kejati itu kan jadi pertanyaan publik saat ini,” kata dia.

Dalam kesempatan ini Ia meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memperhatikan kinerja anak buahnya. Menurutnya Jaksa Agung patut mencopot Kepala Kejati DKI Jakarta Reda Manthovani jika kinerjanya dalam penegakan hukum jalan ditempat atau ‘masuk angin’.

“Kejati DKI harus diganti itu kalau ngga beres, apalagi kalau banyak kasus hukum mandek, kalau kinerjanya kaya gitu masuk kotak aja karena prestasinya minim,” tegas dia.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Kejati DKI Jakarta maupun Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum)-nya, Danang Surya Wibowo juga belum merespon terkait hal tersebut.

Kasus ini bermula dari adanya adanya penawaran investasi pembiayaan yang ditawarkan oleh Asty Setiautami selaku Dirut PT. Green Pangan Sejahtera kepada PT. Merapi Utama Pharma melalui Yogi Hartarto selaku Dirut PT. Global Semesta.

Dalam penawarannya, Asty menyebut jika PT. Green Pangan Sejahtera memiliki proyek pengadaan bahan makanan atau sembako di Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 165.000.000.000. Jika PT. Merapi Utama Pharma mau memberikan dana investais, Asty disebut menjanjikan keuntungan sebesar Rp 4.866.500.000.

Untuk meyakinkan hal itu, Asty disebut sempat memperlihatkan Surat Perintah Kerja No. 973/-077.522 tertanggal 26 Mei 2020. Singkat cerita, PT. Merapi Utama Pharma akhirnya tertarik sehingga mau menyerahkan dana pembiyaan kepada PT. Green Pangan Sejahtera melalui PT. Global Berkah Semesata sebesar Rp 137.633.500.000,-, dengan jangka waktu investasi selama 30 hari.

Namun seiring berjalannya waktu sesuai dengan yang dijanjikan tidak ada itikad baik dari PT. Green Pangan Sejahtera untuk mengembalikan dana investasi berikut keuntungan yang dijanjikan. Selain itu, diketahui bahwa Surat Perintah Kerja sebagaimana yang diperlihatkan oleh Asty pada saat penawaran adalah palsu.

Dari dana yang diterima oleh PT. Global Berkah Semestar sebesar Rp 137.633.500.000 selanjutnya diduga ditransfer kepada para tersangka, yakni :

1. Tersangka Asty Setiautami sebesar Rp 103.000.000.000.

2. Tersangka Andrew Makmuri sebesar Rp 10.600.000.000.

3. Tersangka Alman Faluti sebesar sebesar Rp 10.600.000.000.

4. Tersangka Tayni Hari Masud sebesar Rp 6.185.000.

5. Tersangka Budi Hermawan sebesar Rp 3.000.000.000.

6. Tersangka Yogi Hartarto sebesar Rp 9.800.000.000. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengadakan kegiatan penerangan hukum pemilu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-DKI Jakarta. Kegiatan tersebut dilangsungkan dengan tema Peran Bidang Intelijen Kejaksaan Dalam Pemilu Presiden, DPRD, DPD, dan Kepala Daerah yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Kamis 23 November 2023. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pentingnya kerjasama dan kolaborasi dengan kejaksaan. Menurut Wahyu, seluruh KPU se-Provinsi DKI Jakarta dapat bekerjasama dengan kejaksaan di wilayah masing-masing, sebagai bagian dari upaya bersama untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu. “Sharing dari sisi yuridisnya dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga KPU Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja lebih efektif,” kata Wahyu Dinata, Kamis (23/11/20023). Di tempat yang bersamaan, Kasi Ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan mewakili Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta, Ario Wahyu Hapsoro menyampaikan bahwa penerangan hukum kepada KPU se-Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari kolaborasi Forkopimda dengan KPUD Provinsi DKI Jakarta. Dia memaparkan, tujuan dari kerjasama ini adalah agar pelaksanaan pemilu dan pasca pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, dan hambatan yang timbul dapat dieliminir. Selain itu, Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Bidang Pidum Kejati DKI Jakarta, Rolando Ritongga mengatakan, untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu,…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta- Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta bersama dengan Komisi III DPR RI mengadakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan kepada 200 siswa/i perwakilan dari 25 sekolah SMA dan SMK Negeri maupun Swasta di Jakarta Timur yang diadakan SMA Negeri 31, Selasa 8 Agustus 2023. Dalam sambutan pembukaannya, Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta Setiawan Budi Cahyono selaku penyelenggara kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) menyampaikan Kegiatan JMS yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama Komisi III DPR RI ini bukan merupakan kegiatan yang pertama. Kata Budi, kegiatan ini menjadi kegiatan rutin dan utama yang dilaksanakan antara DPR RI selaku pembuat undang-undang dan Kejaksaan selaku bagian dari pelaksana undang-undang itu sendiri. Menurut Budi, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan hukum kepada para generasi muda khususnya para remaja sekolah. Kata Budi, program ini merupakan salah satu amanat undang-undang dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama dalam upaya mencerdaskan generasi bangsa. “Dengan bekal pengetahuan akan hukum diharapkan generasi muda Indonesia khususnya yang ada diwilayah Jakarta dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum. Pada kesempatan ini Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah mengusung tema menyongsong masa depan dengan mengenal hukum,” ucap Budi. “Maksud dan tujuan kami dalam mengusung tema ini adalah agar generasi muda…

Daerah

Mediapublik.co Jakarta – Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi merespon viralnya tentang adanya pendampingan kasus dari istri seorang ketua hakim yang bertugas di sebuah Pengadilan Negeri (PN) Sulawesi Tengah (Sulteng) saat mengikuti sidang Praperadilan di dalam ruang PN Denpasar Bali. Menurut Sobandi, pihaknya telah mendapatkan informasi yang bersangkutan diperbolehkan untuk memdampingi istrinya yang sedang berperkara di PN Denpasar Bali. “Persoalan Ketua PN Parigi Moutong datang ke PN Denpasar Bali apakah izin atau tidak, yang pasti dia izin, bisa izin keluar atau izin tidak masuk kerja serta cuti. Tapi silahkan nanti kawan-kawan konfirmasi langsung ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,” kata Kepala Humas Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi lewat sambungan selulernya, Kamis (15/6/2023). Disinggung mengenai tentang adanya kekhawatiran penyimpangan putusan atau intervensi oleh istri ketua PN Parigi Moutong yang notabenya seorang hakim di Sulteng. Sobandi memastikan pihaknya melakukan monitoring dalam perkara tersebut. “Seorang Ketua Mahkamah Agung sendiri pun tidak bisa mengintervensi kasus perkara istri seorang ketua PN yang sedang ditangani oleh Hakim di PN Bali. Jadi Kepala PN Parigi Moutong hadir m hanya untuk mempertahankan hak hukumnya saja, kita tetap monitor kasus tersebut,” ucap Sobandi. Sobandi mwngatakan, pihaknya menjamin untuk hakim di Indonesia yang independensi. Apalagi kata Sobandi,…

Pendidikan

Mediapublik.co Jakarta – Dalam upaya memberikan pemahaman hukum kepada generasi muda, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Reda Manthovani, memberikan penjelasan mengenai ancaman hukuman bagi pengguna media sosial yang tidak bertanggung jawab dalam acara Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Acara ini diadakan di SMAN 8 Jakarta dan diikuti oleh 200 siswa dari berbagai sekolah di wilayah Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023. Reda menyampaikan pentingnya antisipasi terhadap pemidanaan yang dapat diterima akibat tindakan tidak bertanggung jawab di media sosial. Berdasarkan berbagai pasal yang berlaku, langkah-langkah perlu diambil untuk membatasi penggunaan media sosial hanya pada tingkat yang diperlukan. “Salah satu masalah yang dibahas adalah hilangnya interaksi personal dan sentuhan antar pribadi yang lebih personal,” katanya. Menurutnya, dunia virtual yang didominasi oleh media sosial, seringkali terdapat kepalsuan dan penyembunyian perasaan yang sebenarnya. Ia meneruskan penggunaan emotikon juga menggantikan ekspresi wajah, yang dapat menimbulkan multi tafsir terhadap pesan yang disampaikan. Selain itu, media sosial juga sering digunakan untuk menyebarkan informasi tanpa pertanggungjawaban terhadap kebenaran dan dapat menghasilkan berita palsu atau hoaks. Kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, juga mengajak para siswa-siswi untuk memanfaatkan dan secara bijak bermedsos guna menghindari masalah hukum. Sedangkan, Hasbullah S.H., M.H., selaku Ketua Sekolah…