Politik

DPR RI Minta Bawaslu Optimal di Pengawasan

52
×

DPR RI Minta Bawaslu Optimal di Pengawasan

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Anggota Komisi II DPR RI Difriadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjalankan tugas pengawasannya terhadap pelaksanaan Pemilu lebih optimal, Kamis (21/9/2023)

Mediapublik.co Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Difriadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjalankan tugas pengawasannya terhadap pelaksanaan Pemilu lebih optimal lagi. Hal tersebut dia tegaskan saat Rapat Konsultasi terkait Peraturan Komisi Pemilhan Umum dan Perbawaslu,di Jakarta,Rabu (20/9/2023).

“Saya meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjalankan tugas pengawasannya terhadap pelaksanaan Pemilu lebih optimal lagi,” kata Difriadi.

Menurut, Difriadi, Pendistrlibusian perlengkapan pemungutan suara perlu ada pengawasan yang lebih optimal. Kata Difriadi, terutama pasca penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Pendistrlibusian perlengkapan pemungutan suara perlu ada pengawasan yang lebih optimal. Kata Difriadi, terutama pasca penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ucap Difriadi Legislator asal daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II.

Selain pengawasan, kata Difriadi saat pendistribusian perlengkapan perlu juga di lakukan pengawasan terhadap hasil penghitungan di kotak suara. Tujuanya, kata Difriadi agar tidak ada perbedaan antara hasil di tempat pemungutan Suara dengan website KPU (Komisi Pemilihan Umum).

“Pada saat selesai penghitungan suara,banyak di temui kasus perbedaan penghitungan suara antara yang di kotak suara dengan yang di tampilkan website KPU,” jelas Difri.

Difriadi meminta agar Bawaslu menerapkan stretegi yang lebih baik dalam pengawasan pelaksanaan pemilu tahun 2024las nanti. Sehingg, kejadian perbedaan suara di TPS dengan tampilan website KPU tidak berbeda seperti pengalaman pemilu terdahulu.

“Bagaimana strategi Bawaslu mengawasi agar data di kotak suara itu sama dengan website KPU,agar tidak terjadi perbedaan yang sangat besar”,tegas Difriadi.

Apalagi saat ini dukungan pendanaan pada KPU sangat besar terutama dalam pengadaan dan dukungan terhadap teknologi yang di gunakan demi kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

“Apalagi sistim pengadaan website KPU juga sudah menghabiskan dana yang cukup besar,” tutup Difriadi. (Jum)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Mediapublik.co Majalengka – Baru saja KM Cup, turnamen sepakbola antar desa di Majalengka selesai digelar, Senin (29/8/2023). KM Cup diselenggarakan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun. Anggota DPR RI, KH Maman Imanulhaq sebagai inisiator sekaligus pendukung utama gelaran yang diselelenggarakan di Lapangan Desa Wanajaya itu gembira dengan antusiasme tinggi warga Majalengka yang ikut berpartisipasi pada turnamen tahunan itu. Kiai Maman pun optimis Majalengka bakal menelurkan bibit-bibit pemain sepakbola yang prestasinya bisa sampai tingkat nasional, bahkan juga sampai ke level internasional. Ke depan, politisi PKB itu punya gagasan untuk membangun stadion sepakbola kebanggaan warga Majalengka di Desa Wanajaya. Bukan tanpa alasan, pembangunan stadion itu diperlukan karena belum ada stadion sepakbola di Majalengka yang memiliki standard nasional. “Saya pikir Majalengka sudah saatnya memiliki stadion yang representatif, sesuai dengan standard nasional yang dapat dimanfaatkan untuk event-event nasional,” kata Kiai Maman kepada wartawan. Tidak hanya soal infrastruktur saja, katanya, Majalengka juga harus memiliki kesebelasan sepakbola yang mampi bersaing di pentas liga 1. Apalagi sejarah persepakbolaan di Kabupaten Majalengka ternyata sudah ada lebih dulu daripada Persib Bandung. “Tim sepakbola Majalengka itu ada sejak tahun 1915 yaknk MVC atau Madjalengka Voetbal Comite. Sementara dari BIVB (Bandoeng Indlansch Voetbal Bond) muncul belakangan pada tahun 1923 sebagai cikal…

Megapolitan

MediaPublik.co, Jakarta | Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan untuk tidak memberikan keringanan hukuman bagi pelaku kasus kekerasan seksual. Hal ini menjadi sorotannya lantaran kasus kekerasan seksual di Sumatera Selatanmengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Selatan, tercatat jumlah kekerasan seksual dari Januari-Juli 2023 sebanyak 376 orang yang korbannya terdiri dari perempuan sejumlah 111 orang, anak perempuan sejumlah 202 orang, dan anak laki-laki sejumlah 63 orang. “Kalau korbannya adalah anak dan juga kaum disabilitas itu tidak ada ruang (keringanan hukuman). Itu harus dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, titipan saya kepada para jaksa, semuanya, tidak ada ruang (keringanan hukuman) sedikitpun bagi kasus kekerasan seksual,” ucap Adde saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan. Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kepada publik melalui program ‘Jaksa Menyapa Sekolah’. Upaya ini, baginya, penting sehingga sosialisasi tersebut dapat mengingatkan Pemerintah Indonesia agar membantu mencegah sekaligus melindungi warga negara dari kejahatan kekerasan seksual. “Program ‘Jaksa Menyapa Sekolah’ ya akan membantu anak anak sekolah juga bisa tahu dan paham bagaimana cara…

Politik

Mediapublik.co Palembang – Sehubungan dengan penundaan pengumuman kelulusan tes kesehatan dan wawancara yang rilis oleh Bawaslu RI melaui surat nomor 520/KP.01.00/K1/07/2023, organisasi PEKA (Pengawas Kebijakan dan Advokasi) menemukan dugaan berbagai kecurangan dalam seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Wakil Ketua PEKA, Ki Edi Susilo menerangkan bahwa Posko Pengaduan yang dibuka oleh pihaknya kini telah memiliki berbagai macam pengaduan yang diterimanya dari semua zona yang ada di wilayah Sumatera Selatan. “Dalam kajian kami terkait dengan seleksi ini, dari tes CAT, tertulis hingga psikotes saja menemukan berbagaimacam kecurangan”, papar Edi Dalam tahapan tes tersebut, Edi menyampaikan sampel di wilayah zona 2 (dua) dengan contoh di Kabupaten Lahat, bahwa di kabupaten dimaksud Apabila ditarik hubungan maka peserta yang lolos ke 20 besar masih terkait hubungan keluarga dengan salah satu Timsel. Berikutnya adalah peserta lainnya yang mengikut tes wawancara dan tes Kesehatan yang saat ini sedang menanti pengumuman juga sebagiannya terdapat indikasi sebagai peserta titipan. “Dalam informasi yang kami terima, peserta yang tersisa saat ini merupakan titipan pejabat, kepala daerah, dan bahkan ada informasi orangnya dari lintas penyelenggara, seperti KPUD dan lain-lain”. Kata Ki Edi Lebih lanjut informasi yang telah masuk di posko pengaduan PEKA, menurut koordinator posko,…

Nasional

Mediapublik.co Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II Difriadi menanggapi pidato Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani. Tanggapain itu dilakukan saat Menkeu Sidang Paripurna DPR RI terkait penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, Jumat (19/5/2023). Selanjutnya, setelah mendengarkan penyampaian pemerintah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian mengenai RAPBN tersebut. Difriadi mengatakan dalam system negara demokrasi, pemerintah harus konsisten dan memberikan tingkat partisipasi maksimal kepada masyarakat. Sekaligus kata Difriadi harus bisa membangun harmonisasi dari berbagai kepentingan. “Maka APBN yang dibuat pemerintah harus benar-benar mengakomodir daerah untuk memperkuat pertumbuhan di segala bidang terutama ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan, selain itu perlu perhatian ekstra dalam mempersiapkan dan penguatan ibukota Nusantara,” kata Difriadi usai Sidang Paripurna, Jumat (19/5/2023) Menurut Difriadi, penggunaan APBN tentu harus diperuntukan dengan tepat dan sistematis. Tujuanya agar bisa tepat sasaran dipergunakannya. “APBN harus dibuat secara tepat dan sistematis agar bisa mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat serta kesenjangan pendapatan yang semakin tajam akibat dari tingkat pengelolaan sumber daya alam yang tinggi dan berbeda di tiap daerah,” pungkas Difriadi. Post Views: 75