Daerah

Dugaan Penyerobotan Lahan Eks Pasar Kragilan Oleh Pemkab Serang

135
×

Dugaan Penyerobotan Lahan Eks Pasar Kragilan Oleh Pemkab Serang

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Kuasa hukum ahli waris Djalisman, Raden Adnan dalam keterangannya, Selasa, menjelaskan lahan eks Pasar Kragilan yang terletak di Jalan Raya Serang-Jakarta

Mediapublik.co Serang – Para ahli warga almarhum Djalisman, melalui kuasa hukumnya, Dr (C) Raden Adnan, SH, MH dari Kantor Advokat Raden Adnan dan Rekan mempertanyakan dugaan penyerobotan lahan eks Pasar Kragilan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Provinsi Banten.

Kuasa hukum ahli waris Djalisman, Raden Adnan dalam keterangannya, Selasa, menjelaskan lahan eks Pasar Kragilan yang terletak di Jalan Raya Serang-Jakarta RT 01 RW 03 Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang seluas 5210 M2 tersebut milik klain-nya berdasarkan KIKITIR PADJEG BOEMI Desa Kragilan Nomcor : 64, District Tjiroeas, Regenschap Serang, Karisidenan Banten, Pajak Bumi atas nama Djaliman Bin Sadimin PB Nomor 447.

“Saat ini di atas tanah tersebut telah dipasang plang merek berlogo dan tertera tulisan “TANAH MILIK Pemerintah Kabupaten Serang”, namun dalam plang itu tidak ada keterangan sertifikat tidak ada nomor dan luas tidak tertera. Kenapa hal ini terjadi, karena klien kami memang belum pernah melepaskan kepemilikan tanah tersebut,” katanya.

Terkait dengan hal itu, ia mengaku telah mengirimkan surat meminta klarifikasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Serang. Surat tersebut telah sampai dan telah diterima oleh Iwan F dari pihak PPID serang dengan, dan diharapkan dalam waktu 10 hari sudah ada penjelasan atas beberapa hal yang diminta klarifikasi.

Raden menjelaskan, hal yang diminta klarifikasi dari Pemkab Serang melalui PPID Kabupaten Serang, yakni pertama mengapa berani melakukan penyerobotan lahan tersebut dengan fakta telah memasang plang bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Serang tanpa ada pembebasan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kedua, mengapa Bupati Kabupaten Serang melakukan pembiaran adanya pekerjaan pembangunan ilega mirip bangunan masjid sementara lahan sudah dipasang plang merek Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serang serta mengapa Satpol PP Serang diam tidak mengambil tindakan yang tegas.

“Kami meminta Bupati memberikan penjelesan dengan disertai dengan bukti-bukti otentik sebagai wujudnya pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang baik. Jika Bupati tidak memiliki bukti otentik yang sah menurut hukum, maka kami minta Bupati berbesar hati mengakui keasalahan telah memasang plang merek di atas tanah milik klien kami, dan memohon maaf kepada klien kami secara tertulis,” katanya.

Selain itu, Adnan juga meminta Bupati Kabupaten Serang untuk memerintahkan Kepala Satpol PP menghentikan pekerjaan bangunan liar mirip masjid yang di bangun di atas lahan milik kliennya tersebut.

“Jika Bupati Serang tidak mengindahkan surat Permohonan Informasi Publik yang kami sampaikan ini, maka dengan sangat terpaksa kami akan ajukan ke muka hukum baik pidana, perdata dan hukum administrasi negara,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Mediapubluk.co Serang-Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Serang, Jumat (22/9/2023). Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan. Diterima langsung Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersama jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) di Pendopo Bupati. “Alhamdulillah, ini momen penting bagi kami, untuk menyampaikan saran masukan tentang kondisi masyarakat Kabupaten Serang, terutama dalam upaya meningkatkan literasi,” ujar Tatu kepada wartawan. Baca Juga : BNPT Siapkan Desa Siaga di Pelamunan Serang, Ada Apa Menurutnya, pembangunan literasi saat ini perlu terus digalakan. Menurutnya, harus dimulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP). “Budaya membaca, kecintaan dan kebiasaan membaca harus kita mulai kepada anak-anak, generasi masa depan,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten ini. Tatu mengungkapkan, Pemkab Serang tengah mendorong pojok-pojok baca hingga ke pelosok desa. Pemerintah desa didorong untuk menyediakan sarana literasi yang bisa dilaksanakan melalui anggaran desa. “Termasuk kita akan membangun gedung perpustakaan yang terintegrasi,” ujarnya. Baca Juga : Ombudsman RI Jalin Kerjasama dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Setempat Tingkatkan Pelayanan Publik Pada sesi diskusi, Kepala DPKD Aber Nurhadi menyampaikan sejumlah program Pemkab Serang dalam meningkatkan indeks literasi. Termasuk rencana pembangunan…