Nasional

Gawat, Persoalan Pencaplokan Ratusan Hektare Tanah di Wanasalam Kembali Viral, BPN Banten Kemana

76
×

Gawat, Persoalan Pencaplokan Ratusan Hektare Tanah di Wanasalam Kembali Viral, BPN Banten Kemana

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir mempertanyakan penyelesaian ratusan hektare tanah di Wanasalam yang dicaplok oleh PT Panggung untuk dijadikan Hak Guna Usaha, Jumat (16/6/2023)

Mediapublik.coediapublik.co Banten – Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir mempertanyakan penyelesaian ratusan hektare tanah di Wanasalam yang dicaplok oleh PT Panggung untuk dijadikan Hak Guna Usaha. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Banten, meskipun masih jalan di tempat.

“Masyarakat hanya dijanjikan peneyesaikan kasusnya bakal diselesaikan, sudah beberapa kali masyarakat dipanggil oleh BPN Banten secara resmi. Tapi hanya dibohongi dengan janji,” kata Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir, Jumat (16/6/2023).

Lebih lanjut kata Mukhsin, bahwa sudah dua kali pergantian Kepala Kantor Wilayah BPN Banten, Mulai dari Tentri Abeng kemudian lanjut ke Rudy Rubijaya dan yang sekarang Sudaryanto. Tapi belum ada tanda-tanda akan adanya harapan masyarakat Wanasalam sesuai yang pernah muncul dibeberapa media.

“Jadi warga Desa Muara, Desa Cipedang, dan Desa Wanasalam di Kecamatan Wanasalam, Lebak menyampaikan keadaan ratusan hektare tanah-tanahnya yang sudah puluhan tahun diplot menjadi Tanah Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan PT PANGGUNG untuk menguasai tanah-tanah mereka tanpa ada konpensasi dan jual beli,” ucap Mukhsin.

Dikatakan Mukhsin, pihaknya sangat menyayangkan tentang kepindahan dua pejabat utama Kepala Kantor Wilayah BPN Banten yaitu, Tentri Abeng dan Rudy Rubijaya yang meninggalkan pekerjaannya seperti kasus tanah warga Wanasalam. Kata Mukhsin padahal mereka waktu menjabat berjanji akan menyelesaikannya dengan secepatnya.

“Kedua pejabat yang pernah menjadi Kanwil BPN Banten yang saat ini sudah pindah. Omonganya tak bisa kita pegang, padahal mereka sendiri yang bilang akan menyelesaikan persoalan pencapolokan tanah warga di Wanasalam,” jelas Mukhsin.

Selanjutnya kata Mukhsin, pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan persoalan tanah di Wanasalam ini ke Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Sehingga, kata Mukhsin persoalan ini bisa segera selesai.
“Pasti dalam waktu dekat akan buatkan laporan ke Kejagung dan Mabes Polri terkait persoalan tanah di Wanasalam,” tutur Mukhsin.

Sebelumnya juga, dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Banten mendorong Kajati Banten merespon laporan masyarakat tentang surat laporan terkait adanya dugaan pencaplokan ratusan hektare tanah milik warga Wanasalam. Hal tersebut dikatakan Ketua DPD IMM Banten, Nurman, Rabu (8/2) sekira pukul 18.00 WIB.

“Pak Kajati yang baru dilantik harus merespon dan segera menelaah surat laporan warga wanasalam yang memang diduga ada pencablokan tanah oleh PT Panggung karena dijadikan HGU. Ini langkah baik untuk Kajati yang baru dilantik dalam menyelesaikan persoalan tanah sesuai arahan Presiden Jokowi dan Jaksa Agung agar menggebuk mafia tanah. Kita dari IMM Banten tentu akan mengawal dan mendorong Kajati untuk menyelesaian persoalan tanah masyarakat Wanasalam agar,” kata Ketua IMM Banten, Nurman, Rabu (8/2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Sidang lanjutan dugaan korupsi akusisi dilakukan oleh PT Bukit Asam (PT BA) yang rugikan negara Rp 162 Miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor PN Palembang Kelas 1A khusus, Sumatera Selatan, Senin (11/12/2023) kemarin. Kali ini, giliran empat mantan direksi PT Satria Bahana Sarana (SBS) yang dipanggil untuk menjadi saksi atas terdakwa dari kasus dugaan tindak pidana korupsi akusisi saham milik PT SBS oleh PT Bukit Asam Tbk melalui PT Bukit Asam Investama (BMI) yang merupakan anak usaha PT BA. Untuk mereka yang diperiksa yaitu Mantan Direktur Utama PT Bukit Asam (PTBA) Tbk periode 2011-2016 Milawarma, Mantan Direktur Pengembangan Usaha PT BA Anung Dri Prasetya, Ketua tim akuisisi saham Syaiful Islam, Wakil Ketua Tim Akuisisi saham Nurtimah Tobing dan mantan pemilik PT Satria Bahana Sarana (SBS) Tjahyono Imawan Terlihat juga, Direktur Operasi Produksi PT Satria Bahana Sarana (SBS) Reonald Manurung (kanan) yang dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi akuisisi saham milik PT Satria Bahana Sarana (SBS). Hal tersebut mengundang Dikektur Utama Komite Pemantau Perilaku Jaksa (KOPPAJA) Mukhsin Nasir untuk buka suara. Menurut Mukhsin pemeriksaan yang tidak sempurna dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menimbulkan merugikan bagi terdakwa atau penasihat hukum PT BA. “Dalam kasus dugaan…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakara – Matahukum menyoroti surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Bupati Bandung Barat pada tanggal 10 Oktober 2021 dengan nomor : 9361/B-AK.02.02/SD/F/2023. Dalam Surat Keputusan tersebut menjelaskan tentang rekomendasi untuk mengembalikan 19 Aparatur Sipil Negara (ASN-red) yang telah diangkat dan dipromosikan secara resmi oleh Bupati Bandung Barat Henky Kurniawan pada tanggal 25 Agustus 2023. “Posisi Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan pada saat melantik 25 Agustus 2023, dia masih sebagai Bupati definitif bukan Penjabat (Pj).Sehingga saat melantik tidak memerlukan pertimbangan teknis dari BKN dan izin Kementerian. ASN yang dilantik memang tidak diwajibkan mengajukan nama-nama ke BKN, artinya BKN tidak bisa memberikan warning di awal karena mereka tidak mengusulkan nama-nama pejabat yang akan dilantik untuk persetujuan teknis. Tapi BKN bisa melakukan wasdal dari pemutakhiran data yangg dilakukan oleh Kab/Kota,’’ kata Sekjen Matahukum, Muksin Nasir kepada awak media saat berada di Komplek DPR RI, Sabtu (20/10/2023) Lebih lanjut kata Mukhsin, seandainya Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota mengangkat ASN ada yang tidak sesuai ketentuan. Namun hal tersebut tak ada aduan dari DPRD atau ASNM lantas apakah pangangkatannya bisa dianggap benar. “Kalau ibarat dalam hukum itu seperti maling tapi tidak ketahuan, jangan karena viral, jangan karena aduan baru BKN turun tangan….