Nasional

Hadiri Pelantikan Anggota BPK RI, Pj Gubernur Al Muktabar: Pemprov Banten Komitmen Tingkatkan Integritas dan Kepatuhan

97
×

Hadiri Pelantikan Anggota BPK RI, Pj Gubernur Al Muktabar: Pemprov Banten Komitmen Tingkatkan Integritas dan Kepatuhan

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Selasa (01/08/2023).

Mediapublik.co Jakarta-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) masa jabatan 2023-2028 Selamet Edy Purnomo di Mahkamah Agung (MA) RI, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Selamet Edy Purnomo dilantik menjadi anggota BPK RI berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Joko Widodo Nomor 60/p Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota BPK RI.

Selamet menggantikan anggota BPK RI Agus Djoko Pramono yang diberhentikan secara hormat karena sudah memasuki masa pensiun atau purna tugas. Pengambilan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial Sunarto.

Seusai pengambilan sumpah Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengucapkan selamat kepada Selamet Edy Purnomo yang telah dilantik menjadi anggota BPK RI masa bakti 2023-2028.

Al Muktabar mengaku, peran BPK RI sebagai pengawas keuangan pemerintah sangat penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

“Pengawasan yang baik itu akan menjadi peta jalan kita untuk melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Provinsi Banten. Dengan terus melakukan koordinasi bersama BPK, kita ingin pastikan seluruh kinerja di Pemprov Banten ini sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Al Muktabar.

Selama ini, lanjut Al Muktabar, koordinasi yang terjalin sudah cukup baik. Hal itu terlihat dari predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah tujuh kali berturut-turut diperoleh Pemprov Banten.

“Kita akan berusaha untuk menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Kita akan terus minta untuk diawasi dengan baik dan kita akan patuh dengan tema skema pengawasan,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov juga memiliki Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Itu terus dioptimalkan bersama dengan Korsupgah KPK yang intens melakukan berbagai agenda kerjanya di Provinsi Banten. “Sehingga dengan begitu integritas ASN kita bisa lebih baik,” ucapnya.

(David/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Jakarta – LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung Republik Indoneisa (Kejagung) RI. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Kejaksaan Agung memeriksa mantan Kepala Dinas Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan Dr Ahmad Rizali. Ketua DPD KPK Nusantara, Dodo Arman menyebut saat ini Dr Ahmad Rizali sedang menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Karena kata Dodo, dia diduga melakukan tindakan melawan hukum pada saat menjabat sebagai Kadisperdagangan Provinsi Sumsel, ia diduga melakukan korupsi penggelapan anggaran pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022. “Saya meminta Kejaksaan Agung untuk memeriksa PJ Bupati Muara Enim terkait dugaan korupsi penggelapan anggaran perjalanan pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022,’’ kata Dodo, Kamis (22/2/2024). Selanjutnya, Dodo menyebut, pihaknya juga telah mengirimkan laporan aduan dengan nomor LP-06.02KPKN-SUMSEL.2024 dan LP-01.02KPKN-SUMSEL.2024 ke Kejaksaan Agung RI terkait dugaan korupsi dan penggelapan anggaran pada Dinas perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Dugaan korupsi tersebut, kata Dodo dilakukan pada tahun anggaran 2021 dan 2022. Dijelaskan Dodo, sebelumnya pihaknya sudah mengirimkan surat klarifikasi dan konfirmasi kepada Kadis perdagangan Provinsi Sumsel. Namun, kata Dodo, sampai saat ini belum ada tanggapan dan respon dari mereka. “Kita sudah minta klarifikasi ke dinas perdagangan provinsi…

Banten

Mediapublik.co Lebak –  PJ Gubernur Banten Al Muktabar mengingatkan para pengusaha galian c atau yang sering disebut galian tanah untuk segera mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kelengkapan izin usahanya. Pernyataan tersebut dia sampaikan diisela -sela kunjungan melihat pembangunan sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negri 4 Rangkasbitung, Minggu (3/12/2023). Pernyataan Al Muktabar sampaikan bukan tanpa sebab. Hal itu, kata Al Muktabar karena maraknya galian tanah yang diduga tak berizin di Kabupaten Lebak. “kembali kepada peraturan, kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan saya harap semuanya (pengusaha galian c) patuh terhadap peraturan undang-undang yang ada.” Kata Al Muktabar. Disinggung kerap ada korban meninggal dunia di lokasi galian tanah, Pada kesempatan itu, Al Muktabar meminta dengan tegas agar pengusaha galian tanah berpedoman terhadap peraturan yang sudah ada. Karena kata PJ Gubernur tersebut, itu untuk kebaikan bersama. “Kembali saya berpesan (kepada pengusaha – pengusaha galian c ilegal) patuhi semua aturan karena itu merupakan kebaikan kita bersama.” tegas Al Muktabar. Sebelumnya, banyak pemberitaan makin maraknya galian – galian tanah yang diduga ilegal di Kabupaten Lebak, yang sudah banyak memakan korban jiwa. Namun anehnya galian – galian ilegal tersebut hingga saat ini masih leluasa beroperasi tanpa adanya tindakan dari pihak yang berwenang dalam hal ini,…

Nasional

MediaPublik.co, Jakarta | Mantan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo baru-baru ini menjadi perhatian publik. Dia mengaku pernah dipanggil dan diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat Setya Novanto atau Setnov.⁣ Saat kasus tersebut, Setya Novanto dikenal sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Setnov sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK secara resmi pada 10 November 2017 lalu.⁣ Baca Juga : Tahun 2024 Mendatang, Aki Uding Samsudin PRAPASPRI Optimis Prabowo Presiden Melalui program Rosi yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV pada Jumat (1/12/2023), Agus Rahardjo mengungkapkan ia pernah menemui Presiden Jokowi ditemani oleh Menteri Setneg Pratikno.⁣ “Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Setneg). Jadi saya heran ‘biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian’. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil,” ujarnya.⁣ Agus mengungkapkan bahwa saat itu Presiden Jokowi marah dan berteriak padanya dengan kata “Hentikan”. Mantan Ketua KPK tersebut menjelaskan jika Agus diminta untuk menghentikan kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto.⁣ “Begitu saya masuk Presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak “hentikan”. Kan saya heran…

Hukum dan Kriminal

Medialublik.co Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari partai Demokrat, Didik Mukrianto mendukung sikap tegas Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memberi penegasan pihaknya zero tolerance isu korupsi. Hal tersebut, Nawawi Pomolango sampaikan saat berbicara soal bantuan hukum kepada Firli Bahuri setelah jadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Saya mendukung Pak Nawawi untuk memastikan KPK harus zero tolerance terhadap korupsi,” kata anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto lewat pernyataannya, Rabu (29/11/2023). Dijelaskan Didik, KPK secara kelembagaan memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam memberantas korupsi. Dengan begitu, menurutnya, KPK seharusnya bersih dari segala bentuk perilaku korupsi. “Secara kelembagaan KPK memang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dalam memberantas korupsi. Dalam konteks ini KPK memang harus terbebas dari segala bentuk perilaku korup dari segenap aparatnya. Membangun zona integritas, zero toleransi terhadap korupsi menjadi keharusan, selain integritas dan totalitas aparatnya untuk memberantas korupsi,” Ucap legislator asal pemilihan dapil Jawa Timur tersebut. Didik menyebutkan KPK telah memiliki prosedur operasi standar (standard operatingprocedure/SOP) dalam memberantas korupsi secara kelembagaan. Didik pun mengajak semua pihak mendorong KPK melakukan komitmen antikorupsi. “Setahu saya KPK sudah mempunyai sistem, SOP termasuk kode etik dalam memberantas korupsi. Dalam konteks…