Megapolitan

Hasil Survei Pelajar SMA Anggap Pancasila Bisa Diganti Begini Kata LaNyalla

154
×

Hasil Survei Pelajar SMA Anggap Pancasila Bisa Diganti Begini Kata LaNyalla

Sebarkan artikel ini
Hasil survei terbaru Setara Institute dan Forum on Indonesian Development (INFID), (Minggu, 21/5/2023)

MediaPublik.co, JAKARTA | Hasil survei terbaru Setara Institute dan Forum on Indonesian Development (INFID) mencatat 83,3 persen siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti.

“Tentu ini membuat kita semua prihatin. Bagi saya, ini adalah salah satu hasil dari perubahan UUD 1945 yang dilakukan di tahun 2002 silam.

Sehingga Pancasila sudah tidak lagi terjabarkan sebagai norma hukum tertinggi di dalam Konstitusi bangsa ini,” ungkap Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, AA LANyalla Mahmud Mattalitti, Minggu (21/5/2023).

Baca Juga : WASPADA ! Motor Pelajar SMPN 1 Cibadak Hampir Dicuri

Ditambahkan LaNyalla, dirinya sudah sering mengingatkan bahwa apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 31 Agustus 1928 silam bisa benar-benar terjadi. “Dan ini adalah salah satu bukti yang ada di top of mind anak-anak kita, yang notabene adalah generasi penerus pemegang arah perjalanan negara ini,” tukasnya.

Seperti diketahui, pahlawan Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro saat itu mengatakan, ‘Jika anak didik tidak kita ajarkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme, maka bisa jadi di masa mendatang mereka akan menjadi lawan kita’.

LaNyalla juga mengingatkan bahwa bangsa ini melalui TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 telah mencabut P4 (Penataran Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.

Ini Juga : Legislator RI Ingatkan Sri Mulyani Soal Penggunaan APBN ke Daerah

“Ini adalah awal bangsa ini dipisahkan dari ideologinya. Awal bangsa ini meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa.

Dan penghancuran memori kolektif sebuah bangsa memang bisa dilakukan tanpa metode perang militer.

Tetapi dengan memisahkan generasi bangsa itu dengan ideologinya,” tandasnya.

Oleh karena itu, sambung LaNyalla, dirinya terus menyampaikan bahwa Konstitusi hasil perubahan pada masa reformasi itu sudah tidak nyambung lagi antara pembukaan dengan pasal-pasal yang ada.

Karena perubahan pada pasal-pasalnya telah mencapai lebih dari 95 persen.

“Dan pasal-pasal yang baru tersebut justru bukan menjabarkan ideologi Pancasila. Tetapi menjabarkan ideologi lain, yaitu ideologi individualisme dan liberalisme.

Baca Ini : DPD Golkar DKI Jakarta Resmi Daftarkan Bacaleg DKI Jakarta ke KPUD

Sehingga wajar Indonesia semakin karut-marut dan ekonominya yang kapitalistik hanya menghasilkan oligarki,” pungkasnya.

Karena itu, lanjutnya, saya mendorong lahirnya Konsensus Nasional semua elemen bangsa yang masih peduli dan punya nasionalisme di dadanya untuk bersepakat mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, yang terjabarkan melalui Pasal-Pasal di dalam Konstitusi. (Deni/red) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kesehatan

DPR RI Ajak Mahasiswa Tangerang Sosialisasi Undang-Undang Tentang Kesehatan Bersama Kemenkes Mediapublik.co,KOTA TANGERANG, | Muhammad Rizal Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN menggandeng Biro Hukum Kementrian kesehatan RI Sosialisasi undang-undang no 17 tahun 2023 tentang kesehatan kepada masyarakat kota Tangerang. Kegiatan sosialisasi tersebut guna memberikan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan bidang kesehatan ke masyarakat, kegiatannya di gelar di Aula Poltekkes Banten jurusan keperawatan di Neglasari, Kota Tangerang. Adapun pesertanya yang hadir dari kalangan mahasiswa ITB ahmad Dahlan, FIKES UMT, BEM Poltekkes Banten, Perwakilan Organisasi Profesi (IDI, IBI, PPNI, PERSAGI, HAKLI, PAEI, PATELKI, IAI, PPPKMI) dan elemen masyarakat lainnya. Hadir sebagai narasumber Ibu Indah Febrianti,SH.MH Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI, Direktur Poltekkes Kemenkes Banten Prof.Dr.Khayan.SKM.MKes. Dewan muhamamd Rizal mengatakan kesehatan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia dan Negara bertanggungjawab untuk mewujudkannya, maka dari itu pemerintah terus memperbaiki regulasi tentang kesehatan. “Masyarakat berhak memahami tentang peraturan perundang-undangan tentang kesehatan, agar mereka dapat mudah mengakses layanan kesehatan,” kata dewan Muhammad Rizal Politisi PAN asal daerah pemilihan Banten III, Tangerang Raya, Jumat (24/11/2023). Dewan Rizal menjelaskan UU Kesehatan tersebut merupakan wujud mendekatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Selain itu sebagai wujud memenuhi hak dasar rakyat yang menjadi kewajiban negara. “Ini penting untuk…

Megapolitan

MediaPublik.co, Jakarta – DPD RI menyebut Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus bisa memberikan alat ukur tentang pembatalan mutasi dan rotasi 19 pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Menurut DPD RI, BKN harus memiliki instrument yang baik terkait pembatalan SK Bupati Bandung Barat untuk 19 pejabat ASN yang telah dilantik, sehingga keputusan yang dibuatnya tidak menimbulkan polemik. “BKN tidak memiliki alat ukur dan instrumen yang baik terkait pembatalan SK Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan tentang rotasi 19 pejabat ASN di lingkungannya. Keputusan yang BKN keluarkan menimbulkan polemik dan rumit bagi berlangsungnya kepegawaian di lingkungan Kabupaten Bandung Barat,’’ kata Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti, Kamis (2/11/2023). Menurut La Nyalla, Surat pembatalan mutasi dan promosi yang dikeluarkan oleh BKN terkait 19 pejabat ASN di lingkungan Kabupaten Bandung Barat perlu direvisi. Kata La Nyalla tujuannya agar dasar kebijakan yang BKN keluarkan tidak bertentangan dengan SK dari Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan. “Surat Pembatalan 19 ASN di Bandung Barat yang dikeluarkan BKN harus direvisi atau dievaluasi, supaya tidak bertentangan dengan keputusan dari Bupati Bandung Barat,’’ jelas La Nyalla. Dikatakan La Nyalla, BKN tidak boleh memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan dampak dari Surat yang mereka keluarkan bagi 19 pejabat ASN di Kabupaten Bandung…

Megapolitan

MediaPublik.co, Banten – Viral di media social tentang aksi premanisme ASN berinisial SO melakukan Tindakan brutal terhadap guru perempuannya. Hal tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti. Menurut La Nyalla, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak harus segera memanggil ASN yang notabennya seorang tenaga pengajar. Karena nantinya bisa memberikan dampak buruk terhadap dunia Pendidikan di Indonesia. Baca Juga : Kelompok DPD RI dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Pertajam Visi Perbaikan Konstitusi “Saya menyampaikan prihatin dan duka yang mendalam untuk korban pemukulan terhadap guru perempuan di Kabupaten Lebak oleh oknum ASN. Saya minta Pemerintah Kabupaten Lebak tak tinggal diam dan segera bergerak melakukan Tindakan nyata dengan memanggil pelakuknya dengan memberikan sanksi atas tindakan tersebut. Sanksi itu sesuai dengan Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,’’ kata Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalliti lewat pernyataanya. La Nyala menyebut bahwa guru tenaga pendidik merupakan gambaran nilai baik bagi peserta didik dan Masyarakat sekitarnya. Aksi yang baru-baru ini diperlihatkan oleh ASN berinisial SO wajah buruk bagi dunia Pendidikan. “Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tidak boleh hanya sekedar menununggu proses hukum, justru Dinas Pendidikan harus lebih dulu menerapkan sanksi tegas terhadap guru premanisme ini agar diberi sanksi yang berat….

Daerah

Mediapublik.co JAKARTA – Kelompok DPD RI di MPR mengundang Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI dari pengajuan DPD RI untuk mempertajam wacana kaji ulang Konstitusi dalam executive brief “Mendorong Lahirnya Konsensus Nasional untuk Kembali kepada Sistem Bernegara Rumusan Pendiri Bangsa,” di Kantor DPD RI, Kompleks Senayan Jakarta, Rabu (5/7/2023). Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti hadir bersama dengan Sekretaris Kelompok DPD di MPR, Ajbar, anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Alirman Sori dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Sebanyak 3 narasumber dihadirkan untuk memberikan paparan, antara lain Dr. Ichsanuddin Noorsy BSc, SH, MSi (ekonom), Dr Radian Salman SH, LL.M (Pasca Sarjana Unair) dan Dr Mulyadi (Fisip UI). Sementara itu hadir 10 anggota K3 MPR yakni Djamal Azis, Umar Husin, Margarito Kamis, Tellie Gozelie, Syamsul Bahri, Ahmad Farhan Hamid, Nuzran Joher, Wahidin Ismail, Bambang Supriyono dan John Pieris. Anggota DPD RI Alirman Sori mengatakan Kelompok DPD RI di MPR perlu menghadirkan beberapa narasumber untuk memberikan masukan dan mempertajam wacana kembali ke UUD 45 naskah asli kepada Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. Salah satunya mengenai mendudukkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi dan pengisian keanggotaan MPR supaya benar-benar representasi kedaulatan rakyat menjadi berkecukupan sebagai penjelmaan rakyat….