Hukum dan Kriminal

Kajari Jakbar Resmikan Rumah RJ di RPTRA

67
×

Kajari Jakbar Resmikan Rumah RJ di RPTRA

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Kejaksaan Negeri (Kejari) bersama Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) meresmikan rumah Restorative Justice (RJ) di Ruang Publik Terpadu Runah Anak (RPTRA) bilangan Kembangan, Jakarta Barat, pada Senin (17/7/2023).

Mediapublik.co JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) bersama Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) meresmikan rumah Restorative Justice (RJ) di Ruang Publik Terpadu Runah Anak (RPTRA) bilangan Kembangan, Jakarta Barat, pada Senin (17/7/2023).

Kajari Jakbar Iwan Ginting mengatakan, rumah ini bertujuan untuk memfasilitasi para tersangka dan korban menyelesaikan perkaranya melalui mekanisme keadilan restoratif. Dimana, hal itu tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020.

“Jadi mekanisme Keadilan Restorati kewenangan jaksa yang harusnya melimpahkan perkara ke pengadilan tapi itu tidak dilakukan,” kata Iwan di RPTRA pada Senin (17/7/2023).

Iwan menjelaskan, keadilan restoratif merupakan pemulihan keadaan seperti keadaan semula. Dalam praktiknya, Jaksa menghadiri sejumlah pihak yang berperkara, pihak keluarga masing-masing korban dan tersangka, dan tokoh masyarakat untuk menjadi fasilitator.

“Jaksa bertindak sebagai fasilitator. Jadi dia menyampaikan penyelesaian perkara ini berdasarkan keadilan restoratif. Intinya tercapai perdamaian antara para pihak,” jelasnya.

Sepanjang tahun ini, kata Iwan Kejari Jakarta Barat telah menghentikan 32 perkara melalui mekanisme RJ. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring dengan masih banyaknya perkara yang sedang ditangani.

“Jadi setelah ada kesepakatan perdamaian ditanda tangani para pihak, nanti kita ajukan ke Kajati, seterusnya ke pak Jaksa Agung. Nah nanti ada waktunya diekspose,” jelasnya.

Wali Kota Apresiasi Kejari

Terkait hal itu, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mendukung penuh langkah Kejari Jakarta Barat dalam menginisiasi pendirian Rumah RJ tersebut. Walikota juga mengapresiasi kegiatan dan kinerja Kejari Jakbar ini.

“Karena ini untuk kebaikan warga Jakarta Barat, sehingga program yang baik ini kami bantu dan backup. Untuk masalah tempat ini kan baru, sehingga nanti kalau ada tempat yang lebih bagus kita akan carikan. Agar nantinya dalam proses Restoratif berjalan dengan baik,” tandasnya.

Sementara itu Kasi Pidum Kejari Jakbar Sunarto mengatakan dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ ini, pihaknya selalu melupakan tokoh masyarakat.

“Saya setiap menyelesaikan permasalahan RJ ini, selalu melibatkan tokoh masyarakat, dan dia itu bisa melihat manfaatnya. Karena apa sih manfaatnya jika perkara dibawa ke pengadilan,” ujar Sunarto di Kantornya pada Senin (17/7/2023).

Dengan adanya RJ ini kita harus sosialisasi ke masyarakat. Artinyai tidak semua perkara diselesaikan di pengadilan, diluar pengadilan pun bisa,

“Jadi di Kejari Jakarta Barat ini paling banyak RJ nya. Karena sejak SPDP masuk di meja saya, kalo memenuhi kriteria RJ, itu langsung saya tempel tulisan (tandai) potensi RJ gitu lho,” pungkas Sunarto. (Amri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co JAKARTA – Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat (Jakbar) telah berhasil mengamankan dan menyita aset dugaan korupsi yang sedang disidik oleh Tim Penyidik dari perkara Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jakbar pada Kamis, (21/9/2023). Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Jakbar Lingga Nuarie menyatakan pengamanan kegiatan penyitaan oleh Tim Penyidik Pidsus Kejari Jakbar ini, terkait dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.236 milyar. “Kerugian Negara sebesar Rp.236 milyar ini, diduga terjadi melalui Kontrak Pengadaan Jasa Fiktif antara PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan P.T. Quartee Technologies Dan Kontrak Antara P.T. Interdata Teknologi Sukses Dengan P.T. Pins Indonesia, P.T. Telkom Telstra, Dan P.T. Infomedia Nusantara di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,” ujar Lingga pada Jumat (22/9/2023). Menurut Lingga penyitaan tersebut dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB, dengan cara memasang tanda penyitaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor : Print-3913/M.1.12/Fd.1/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dipimpin oleh Ondo Mulatua Pandapotan Purba, selaku Kasi Pidsus bersama drinya, selaku Kasi Intelijen. “Penyitaan itu terhadap 3 buah ruko dan 2 buah rumah milik tersangka HK, dalam perkara proyek fiktif di Telkom Group yg merugikan negara cq Telkom sebesar Rp.23 Milyar,” jelasnya. Dalam pemasangan tanda penyitaan…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Serang – Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jam-Pidum) Dr. Fadil Zumhana kembali menyetujui empat permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Dr. Iwan Ginting dalam perkara tindak pidana pencurian, penganiyaan dan penadahan untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Jampidum Fadil Zumhana Senin (2/9/2023) melalui Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung mengumumkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diantaranya Tersangka Muhammad Dicky bin Yarmansyah yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Kemudian kasus pencurian Tersangka atas nama Muhamad Agus Saputra bin Abdulloh yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP. Selanjutnya Tersangka Dede Iskandar Saripudin bin Ilhamudin dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan. Dan Tersangka Muhammad Abdul Azis alias Babeh bin Purwanto yang juga dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Menurut Fadhil pemberian penghentian penuntutan terhadap empat kasus tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan keadilan restoratif lantaran telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Selain itu, proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. “Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co JAKARTA – Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) telah menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Adapun kedua tersangka tersebut yakni Direktur PT Interdata berinisial RO dan Direktur PT Quartee Technologies, berinisial RN. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Dr Iwan Ginting SH MH saat ini tim penyidik masih akan mengembangkan kasus tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang ini. “Ini kan masih belum berhenti di sini. Artinya kan masih tetap kita kembangkan, begitu. Kita lihat dari hasil penyidikan nanti,” ujar Iwan kepada wartawan pada di Jakarta pada Jumat (4/8/2023). Atas perbuatan kedua tersangka diancam Pasal 2 Jo subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Penggeledahan Sebelumnya, tim Intelijen bersama tim Pidsus Kejari Jakbar telah menggeledah kantor PT. Quartee Technologies dan kantor PT. Haka Luxury Indonesia di Komplek Taman Semanan Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis (27/7/2023) lalu. Menurut Kasi Intelijen Lingga Nurie kala itu, penggeledahan kedua kantor ini dalam rangka Penyidikan…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Kejaksaan Negeri (Negeri) Jakarta Barat telah mellakukan penyerahan tersangka dan barang bukti perkara yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.6.939.000.000. Lokasi tersebut berada diatas tanah asset ex SMP 225 yang beralamat Kampung Rawa Kompeni RT005/RW004 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. “Kasus Penyalahgunaan Kewenangan terkait terbitnya sertifikat hak milik diatas lahan Pemprov DKI Jakarta,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Iwan Ginting melalui Kasi Intelnya, Lingga Nuarie, Selasa (20/6/2023). Lingga mengatakan, setelah dilakukan penelitian dan berdasarkan Nota Pendapat dari Tim Penuntut Umum terhadap para tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua) puluh hari. Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T-7) Nomor : PRINT-3648/M.1.12/Ft.1/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 atas nama Tersangka IWAN MATHEUS dan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T-7) Nomor : PRINT-3650/M.1.12/Ft.1/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 atas nama Tersangka SUROSO, A.Ptnh di Rutan Salemba Kelas I Jakarta Pusat. Kata Lingga, Para Terdakwa diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Udang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan undang undang no. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahu 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal…