Hukum dan Kriminal

Kejari Jakbar Tetapkan Direktur PT Interdata dan Direktur PT Quartee Technologies Menjadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

223
×

Kejari Jakbar Tetapkan Direktur PT Interdata dan Direktur PT Quartee Technologies Menjadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Jum'at (04/08/2023).

Mediapublik.co JAKARTA – Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) telah menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Adapun kedua tersangka tersebut yakni Direktur PT Interdata berinisial RO dan Direktur PT Quartee Technologies, berinisial RN.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Dr Iwan Ginting SH MH saat ini tim penyidik masih akan mengembangkan kasus tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang ini.

“Ini kan masih belum berhenti di sini. Artinya kan masih tetap kita kembangkan, begitu. Kita lihat dari hasil penyidikan nanti,” ujar Iwan kepada wartawan pada di Jakarta pada Jumat (4/8/2023).

Atas perbuatan kedua tersangka diancam Pasal 2 Jo subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun.

Penggeledahan

Sebelumnya, tim Intelijen bersama tim Pidsus Kejari Jakbar telah menggeledah kantor PT. Quartee Technologies dan kantor PT. Haka Luxury Indonesia di Komplek Taman Semanan Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis (27/7/2023) lalu.

Menurut Kasi Intelijen Lingga Nurie kala itu, penggeledahan kedua kantor ini dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang di anak usaha Telkom. Karena diduga merugikan negara lebih dari Rp.200 Millyar.

Dalam penggeledahan tersebut kata Lingga, tim Penyidik dari Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyita 51 bundel dokumen–dokumen terkait kasus yang dibutuhkan untuk proses Penyidikan.

“Pada saat penggeledahan, turut disaksikan oleh Lurah, sekretaris Lurah dan Ketua RT setempat. Kegiatan tersebut berakhir sampai pukul 16.30 WIB dengan tertib, aman dan ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan sejumlah Dokumen yang berhasil didapatkan,” pungkasnya.

(David/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Jakarta – LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung Republik Indoneisa (Kejagung) RI. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Kejaksaan Agung memeriksa mantan Kepala Dinas Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan Dr Ahmad Rizali. Ketua DPD KPK Nusantara, Dodo Arman menyebut saat ini Dr Ahmad Rizali sedang menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Karena kata Dodo, dia diduga melakukan tindakan melawan hukum pada saat menjabat sebagai Kadisperdagangan Provinsi Sumsel, ia diduga melakukan korupsi penggelapan anggaran pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022. “Saya meminta Kejaksaan Agung untuk memeriksa PJ Bupati Muara Enim terkait dugaan korupsi penggelapan anggaran perjalanan pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022,’’ kata Dodo, Kamis (22/2/2024). Selanjutnya, Dodo menyebut, pihaknya juga telah mengirimkan laporan aduan dengan nomor LP-06.02KPKN-SUMSEL.2024 dan LP-01.02KPKN-SUMSEL.2024 ke Kejaksaan Agung RI terkait dugaan korupsi dan penggelapan anggaran pada Dinas perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Dugaan korupsi tersebut, kata Dodo dilakukan pada tahun anggaran 2021 dan 2022. Dijelaskan Dodo, sebelumnya pihaknya sudah mengirimkan surat klarifikasi dan konfirmasi kepada Kadis perdagangan Provinsi Sumsel. Namun, kata Dodo, sampai saat ini belum ada tanggapan dan respon dari mereka. “Kita sudah minta klarifikasi ke dinas perdagangan provinsi…

Nasional

Mediapublik.co Malang-Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Edy Winarko, S.H., M.H. melalui Kasi Intelijen Eko Budisusanto, S.H., M.H. menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang berkomitmen untuk berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Kejari Kota Malang dan KPU Kota Malang sepakat untuk saling mendukung dan berkoordinasi dalam hal kebijakan teknis terkait penyelenggaraan Pemilu, Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, Penanganan tindak pidana pemilu, dan Penyuluhan hukum. Kejari Kota Malang akan memberikan dukungan hukum dan penegakan hukum kepada KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Kejari Kota Malang juga akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan agar pemilu berjalan jujur, adil, dan aman dengan membentuk Posko Pemilu yg bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai bentuk partisipasi dalam menyukseskan setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Posko Pemilu merupakan tindak lanjut arahan Jaksa Agung Muda Intelijen yang bertugas meminimalisasi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan pada setiap tahapan Pemilu 2024. Kasi Intelijen Kejari Kota Malang Eko Budisusanto, S.H., M.H. mengatakan bahwa Kejari Kota Malang akan bekerja sama dengan KPU Kota Malang untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kegiatan Koordinasi ini merupakan wujud komitmen kedua Instansi untuk bekerja sama dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Kerja sama ini diharapkan…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co JAKARTA – Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat (Jakbar) telah berhasil mengamankan dan menyita aset dugaan korupsi yang sedang disidik oleh Tim Penyidik dari perkara Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jakbar pada Kamis, (21/9/2023). Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Jakbar Lingga Nuarie menyatakan pengamanan kegiatan penyitaan oleh Tim Penyidik Pidsus Kejari Jakbar ini, terkait dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.236 milyar. “Kerugian Negara sebesar Rp.236 milyar ini, diduga terjadi melalui Kontrak Pengadaan Jasa Fiktif antara PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan P.T. Quartee Technologies Dan Kontrak Antara P.T. Interdata Teknologi Sukses Dengan P.T. Pins Indonesia, P.T. Telkom Telstra, Dan P.T. Infomedia Nusantara di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,” ujar Lingga pada Jumat (22/9/2023). Menurut Lingga penyitaan tersebut dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB, dengan cara memasang tanda penyitaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor : Print-3913/M.1.12/Fd.1/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dipimpin oleh Ondo Mulatua Pandapotan Purba, selaku Kasi Pidsus bersama drinya, selaku Kasi Intelijen. “Penyitaan itu terhadap 3 buah ruko dan 2 buah rumah milik tersangka HK, dalam perkara proyek fiktif di Telkom Group yg merugikan negara cq Telkom sebesar Rp.23 Milyar,” jelasnya. Dalam pemasangan tanda penyitaan…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Serang – Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jam-Pidum) Dr. Fadil Zumhana kembali menyetujui empat permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Dr. Iwan Ginting dalam perkara tindak pidana pencurian, penganiyaan dan penadahan untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Jampidum Fadil Zumhana Senin (2/9/2023) melalui Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung mengumumkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diantaranya Tersangka Muhammad Dicky bin Yarmansyah yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Kemudian kasus pencurian Tersangka atas nama Muhamad Agus Saputra bin Abdulloh yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP. Selanjutnya Tersangka Dede Iskandar Saripudin bin Ilhamudin dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan. Dan Tersangka Muhammad Abdul Azis alias Babeh bin Purwanto yang juga dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Menurut Fadhil pemberian penghentian penuntutan terhadap empat kasus tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan keadilan restoratif lantaran telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Selain itu, proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. “Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa…