Hukum dan Kriminal

Kejari Pandeglang Secepatnya Limpahkan Berkas Perkara Pembunuhan Elisa ke PN Pandeglang

70
×

Kejari Pandeglang Secepatnya Limpahkan Berkas Perkara Pembunuhan Elisa ke PN Pandeglang

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Helena Octavianne,kamis (08/06/2023)

MediaPublik.co Pandeglang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang melakukan penahanan terhadap Riko Arizka. Dia diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Elisa Siti Mulyani (22).

Untuk diketahui, Penahan terhadap Riko dilakukan usai pelimpahan tahap 2 di Kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Pandeglang, pada Kamis 8 Juni 2023.

Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Helena Octavianne

melalui Kasi Intelijen Wiladni membenarkan, bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan tahap 2 atas perkara dugaan pembunuhan yang dilakukan tersangka Riko Arizka terhadap Elisa Siti Mulyani, pihaknya juga langsung melakukan penahan terhadap Riko Arizka guna kepentingan penuntutan.

“Hari ini kami menerima pelimpahan tahap 2, perkara dugaan pembunuhan dengan tersangka atas nama Riko. Kemudian, tersangka kami dititipkan di Rutan kelas IIB Pandeglang,” kata Wildani lewat pesan Whatsapnya, Rabu (7/6/2023).

 

Dijelaskan Wildani, tersangka Riko Arizka akan menjalani penahanan selama 20 hari kedepan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Pandeglang.

“Penahanan terhadap tersangka Riko Arizka akan berlangsung selama 20 hari kedepan, kita titipkan di Rutan kelas IIB Pandeglang,” ucap Wildani..

 

Wildani menegaskan, bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan secepat mungkin melimpahkan berkas perkara atas dugaan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang.

“Pasti, akan segera kami limpahkan ke Pengadilan, supaya segera disidangkan. Adapun tim Jaksanya Ibu Kajari dengan Kasi Datun dan Kasi Pidum,” tegasnya.

 

Sebelumnya diberitakan, bahwa Riko Arizka (20) yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Elisa Siti Mulyani (22) di Jalan Stadion Badak Pandeglang, tepatnya di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, akan dijerat dengan pasal 340 Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Pandeglang – Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir sebut siap turun gunung terkait viralnya kasus revenge porn dengan terdakwa Alwi Husen Maolana. Menurut Mukhsin Kejaksaan Negeri Pandeglang sudah menerapkan pasal sesuai dengan perbuatan tersangka (TSK). “Jaksa di Kejaksaan Negeri Pandeglang ini sudah sesuai menangani perkaranya sesuai dengan berkas dari penyidik polri. Harusnya yang didorong itu lembaga peradilan atau hakim yang menyidangkan agar dia bisa secepatnya memutus perkara ini secara adil terutama kepastian hukumnya,” kata Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir yang kerap disapa Daeng, Minggu (2/7/2023). Lebih lanjut, Mukhsin juga kembali membela penanganan kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang, kata Mukhsin soal adanya dugaan oknum Jaksa yang menghalangi proses hukum atau ada maksud tertentu. Menurut Mukhsin tentu sangat berbeda karena itu perbuatan pribadi dari oknum Jaksa tersebut. “Itu perlu dibuktikan, kalau memang benar publik dapat mendorongnya agar jaksa tersebut diperiksa sehingga tak bertindak demikian,” jelas Mukhsin yang kerap keluar masuk Gedung Kejaksaan Agung. Dijelaskan Mukhsin, bahwa antara proses hukumnya dgn adanya oknum jaksa yang diduga melakukan tindakan diluar kepatutannya itu berbeda cara penyelesaiannya. Kata Mukhsin, untuk penyelesaiannya tidak boleh dicampur aduk. “Kasusnya sudah berjalan dalam persidangan, tapi kalau oknum jaksanya yang perlu diperiksa pengawasan bila dugaan itu benar,” tutur Mukhsin…

Daerah

Mediapublik.co,Pandeglang – Kejaksaan Negeri (Kajari) Pandeglang mengaku tidak anti untuk menerima kritik dan sarana dari masyarakat jika berdasarkan data dan fakta. Hal itu disampaikan Kasi Intelije Kejari Pandeglang Wildani Hapit terkait dengan adanya tuntutan Aktivis Muda Indonesia Raya (Amira) Pandeglang saat menggelar aksi demontrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Pandeglang tersebut. “Kejaksaan Negeri Pandeglang tidak anti kritik, kami siap menerima saran dan pendapat jika itu berdasarkan data dan fakta, kami sangat membutuhkan masukan terkait kinerja Kejari Pandeglang,” ungkap Wildani Hapit dalam siaran persnya. Kata Wildani, bahwa terkait intensnya Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pandeglang dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemkab Pandeglang, ini dilakukan salah satu bagian/bidang yaitu Bidang (Seksi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang memang tugas pokok dan fungsinya seperti itu, sebagaimana perintah undang-undang. Fokus dalam hal pencegahan. “Hal tersebut dilakukan di seluruh Indonesia, baik tingkat pusat oleh Kejaksaan Agung, tingkat provinsi oleh Kejaksaan Tinggi, dan tingkat kabupaten/kota oleh Kejaksaan Negeri. “Begitupun mengenai isu “debt collector Pemda” perlu diluruskan bahwa sebagaiman Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan, Bidang Datun Kejaksaan yang juga sering disebut Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat bertindak di dalam dan…