Hukum dan Kriminal

Komisi III DPR RI Sebut Jika Istri Ketua PN Parigi Moutong Salah Harus Dihukum

61
×

Komisi III DPR RI Sebut Jika Istri Ketua PN Parigi Moutong Salah Harus Dihukum

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah meminta ketua Pengadilan Negeri (PN) Parigi Moutong tak intervensi sidang perkara istrinya saat proses sidang di PN Denpasar Bali, Jumat (16/6/2023)

Mediapublik.co Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah meminta ketua Pengadilan Negeri (PN) Parigi Moutong tak intervensi sidang perkara istrinya saat proses sidang di PN Denpasar Bali. Menurut Dimyati, masyarakat tak perlu khawatir karena proses sidang perkara istrinya bukan berada di PN Parigi Moutong.

“Kalau sidang perkaranya beda pengadilan tak bisa diintervensi, kecuali perkaranya di pengadilan yang sama, mungkin bisa saja terjadi seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Hakim itu ketika keluarganya melakukan kesalahan, mereka tetap harus dihukum,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Achmad Dimyati Natahkusuma lewat sambungan selulernya, Jumat (16/6/2023).

Dimyati berharap kepada Ketua PN Parigi Moutong yang hadir di persidangan bisa memberikan penjelasan terhadap istrinya jika memang melakukan kejahatan. Sebaliknya, jika istrinya benar, dia berhak untuk membela istrinya.

“Hakim harus memberikan edukasi ke istrinya jika memang salah, ya bilang sal, tapi jika memang benar dia harus mempertahankan kebenarannya,” tutur Dimyati.

Disinggung tentang Ketua PN Parigi Moutong bolos saat jam kerja, kata Dimyati seorang ASN, Hakim, Jaksa, dan Polisi wajib meminta izin kepada pimpinnanya jika berpergian ke luar kota. Karena, kata Dimyati mereka tak boleh meninggalkan tugasnya.

“Kalau dia minta izin, tapi izinya berbohong Ketua Hakim PN Parigi Moutong kena kode etik dan pimpinan wajib memberikan sanksi tegas. Bahkan sanksi hukuman kalau memang iti patal,” tutur Dimyati.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi juga menanggapi viralnya tentang adanya pendampingan kasus dari istri seorang ketua hakim yang bertugas di sebuah Pengadilan Negeri (PN) Sulawesi Tengah (Sulteng) saat mengikuti sidang Praperadilan di dalam ruang PN Denpasar Bali. Menurut Sobandi, pihaknya telah mendapatkan informasi yang bersangkutan diperbolehkan untuk memdampingi istrinya yang sedang berperkara di PN Denpasar Bali.

“Persoalan Ketua PN Parigi Moutong datang ke PN Denpasar Bali apakah izin atau tidak, yang pasti dia izin, bisa izin keluar atau izin tidak masuk kerja serta cuti. Tapi silahkan nanti kawan-kawan konfirmasi langsung ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,” kata Kepala Humas Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi lewat sambungan selulernya, Kamis (15/6/2023).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Megapolitan

Mediapublik.co Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menanggapi tentang beredarnya fakta integritas Pj Bupati Sorong Yen Piet Moso salah satu poinnya tentang dukungan Pemilihan Presiden 2024 untuk Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI. Dimana dalam fakta integritas tersebut juga ditanda tangani oleh Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. “Prinsip dasarnya sesuai UU ASN setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu, ” Kata Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto lewat pernyataannya, Selasa (14/11/2023). Disinggung tentang siapa yang sebenarnya memperlihatkan yang bermain dengan aparat, kata Didik undang – undang (UU) Pemilu dan, UU Pemilihan Kepala Daerah mengatur tentang netralitas ASN. Pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia. “Kalau memang benar adanya surat tersebu, pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai aturan yang berlaku,” Ucap DPR RI asal daerah pemilihan dapil Jawa Timur tersebut. Menurut Didik, Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi…

Daerah

Mediapublik.co Lebak – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp7 miliar oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Didik menekankan tak ada satu warga pun yang kebal terhadap hukum. Sekalipun, orang itu menduduki kursi di pemerintahan, termasuk Eddy Hiariej. “Sesuai konstitusi kita, semua warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada satu pun orang di Indonesia ini yang kebal hukum. Jika melakukan kesalahan atau tindak pidana maka hukum akan menjangkaunya,” kata Didik, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu mengaku yakin proses hukum yang dilakukan KPK independen dan profesional. Dia meminta publik mempercayakan penuntasan dugaan gratifikasi dan suap yang diduga menyeret ‘tangan kanan’ Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly itu kepada Komisi Antirasuah. “Terkait dengan hal tersebut, saya yakin setiap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terukur dan profesional. Kita percayakan saja sepenuhnya kepada KPK setiap penanganan dan pengungkapan kasus korupsi di KPK,” kata dia. Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) IX itu mengingatkan KPK tidak main-main mengusut keterlibatan semua pihak dalam kasus itu, khususnya Eddy Hiariej. Lembaga…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, meminta Mahkamah Agung (MA) untuk bertindak tegas dengan memecat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Parigi Moutong Yakobus Manu. Alasanya, kata Fickar, hakim tersebut telah mengacaukan sistem dengan mengajukan praperadilan saat sidang istrinya di PN Denpasar yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Bali. “Ini jelas sudah mengacaukan sistem, masa seorang hakim meminta praperadilan. Mestimya orang lain yang mengajukan, seperti, anaknya, adiknya, kakanya, atau orang tuanya yang mengajukan, jadi ini kebablasan,” kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Minggu (25/6/2023) Selain merusak sistem, kata Fickar, Mahkamah Agung (MA) juga harus bertindak tegas untuk memecat seorang hakim yang menjadi kuasa istrinya dalam mengajukan praperadilan. Fickar menyebut bahwa hakim tersebut tidak prpfesional dan sangat tidak etis karena kedudukannya bisa menjadi pebekan bagi hakim yang mengadili. “Mahkamah Agung harus bertindak tegas dengan memecat hakim yang menjadi kuasa hukum insidentil istrinya. KY harus turun tangan karena hakim pemohon sudah melanggar etika dan merendahkan martabat peradilan,” tegas Fickar. Disinggung tentang keterlibatan Ketua PN Denpasar Nyoman Wiguna yang menerbitkan akte surat kuasa izin hakim untuk menjadi kuasa istrinya sendiri yang ditetapkan tersangka untuk mengajukan praperadilan melawan Polda Bali. Menurut Fickar, Ketua PN Denpasar sangat konyol,…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Aktivis Bali dan Founder Institut, Arya Gangga prihatin terhadap Teni Hargono Warga Kota Bali. Dia seorang janda yang memiliki dua (2) orang anak yang membuat usaha makanan ringan, namun belakangan ternyata ada pihak lain yang menggunakan merek dagang Fettucheese. “Kasus merek dagang ini dibawa ke Polda Bali, yang kemudian menetapkan kedua pengusaha sebagai tersangka. Salah satu di antaranya ternyata adalah istri pejabat publik yang berdinas sebagai Kepala PN Parigi Moutong di Sulawesi Tengah Yakobus Manu. Hakim di PN Denpasar tidak boleh di interveni dengan kehadiran suami tersangka di persidangan karena ini sudah menjadi isu nasional dan perhatian publik,” kata Arya Gangga lewat pesan WhatsAapnya, Sabtu (17/6/2023). Dijelaskan Gangga, Kasus viralnya istri seorang ketua PN Parigi Moutong ke persidangan ini ke permukaan, setelah sang istri pejabat mengajukan raperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Kemudian, banyak pengamat dan Anggota Komisi III DPR RI bahkan dari Mahkamah Agung ikut bersuara. “Saya percaya masih ada keadilan dalam putusan praperadilan ini karena majelis hakim sudah disumpah dan tak akan mencoreng istitusinya sendiri dengan mengeluarkan putusan yang blunder. Hakim yang menangani kasus ini harus melihat dengan kehadiran Kepala PN Parigu Moutong ini bisa melahirkan konflik kepentingan,” ucap Aktivis Bali tersebut. Padahal, kata Gangga,…