Hukum dan Kriminal

Komisi III DPR RI Tagih Komitmen Kapolri Soal Kasus Seksual

53
×

Komisi III DPR RI Tagih Komitmen Kapolri Soal Kasus Seksual

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, Rabu (23/8/2023)

Mediapublik.co Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto memberikan perhatian pada kasus-kasus polisi yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual, Dia mengingatkan soal komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan tidak akan mengkompromikan anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran sekecil apapun itu. Apalagi dalam UU TPKS disebutkan adanya hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dari profesi pelindung maupun pengayom masyarakat.

Profesi yang dimaksud adalah tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman pidana.

“Tindakan hukum yang tegas harus diambil terhadap anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam tindakan pelecehan seksual. Prosedur hukum harus diikuti dengan cermat dan memastikan perlindungan bagi korban,” jelas Didik dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (22/8/2023).

Didik meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual di Polda Sulsel. Bila terbukti benar, pelaku harus ditindak tegas dan diusut secara pidana.

“Karena tidak cukup hanya dengan saksi etik. Kejahatan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang melanggar kemerdekaan seseorang, hak asasi manusia. Sekalipun korban berstatus tahanan, bukan berarti ia bisa menerima perlakuan sewenang-wenang,” ujar Didik.

Soal masih lemahnya penerapan UU TPKS, Didik juga menyoroti peristiwa kekerasan seksual lain yang juga terjadi di lingkungan kepolisian. Seorang perwira berpangkat AKP terbukti bersalah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap dua anak di bawah umur.

Meski begitu, anggota Polda Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut hanya dijatuhi vonis hukuman 2 bulan penjara. Banyak pihak yang mengkritik keputusan pengadilan, terutama karena kekerasan seksual yang dilakukan sang AKP dilakukan di kantor polisi.

“Jadi penting sekali adanya keberanian dari aparat penegak hukum dalam menerapkan UU TPKS bagi pelaku. Tidak terkecuali bagi oknum polisi,” ungkap Didik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menanggapi pernyataan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, yang ingin mengembalikan Undang-undang KPK lewat Perppu jika menang di Pilpres 2024. Kata Didik, semua pihak pasti setuju untuk memperkuat KPK melalui Undang-Undang, namun bukan gimik politik belaka. “Kalau ada keinginan Cak Imin untuk memperkuat KPK khususnya dalam konteks Undang-Undang, saya yakin semua masyarakat setuju, asal bukan gimick politik,” kata Didik lewat pernyataan yang diterima redaksi, Rabu (6/12/2023). Didik menyebut, dalam politik pernyataan Cak Imin untuk sebuah kepentingan merupakan hal wajar. Tapi, legislator dari partai Demokrat tersebut mengingatkan penguatan KPK itu harus datang dari perspektif yang jujur dan untuk kepentingan yang lebih besar. “Saya rasa bukan hanya harapan Cak Imin saja untuk terus melakukan penguatan pemberantasan korupsi. Penguatan KPK adalah harapan dan keinginan kita semua dalam menghadirkan Indonesia bebas dan bersih dari korupsi,” ucap Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur tersebut. Dikatakan Didik, sebagai Mitra dari Komisi 3, pihaknya melihat KPK tetap bekerja dengan independensinya, transparan dan akuntable. Dia juga berpendapat bahwa KPK secara kelembagaan juga tetap profesional dan konsisten dalam melakukan pemberantasan korupsi. Namun, menurut Didik tidak tertutup kemungkinan ada upaya pelemahan dan serangan balik dari koruptor. Tapi, Didik…

Hukum dan Kriminal

Medialublik.co Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari partai Demokrat, Didik Mukrianto mendukung sikap tegas Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memberi penegasan pihaknya zero tolerance isu korupsi. Hal tersebut, Nawawi Pomolango sampaikan saat berbicara soal bantuan hukum kepada Firli Bahuri setelah jadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Saya mendukung Pak Nawawi untuk memastikan KPK harus zero tolerance terhadap korupsi,” kata anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto lewat pernyataannya, Rabu (29/11/2023). Dijelaskan Didik, KPK secara kelembagaan memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam memberantas korupsi. Dengan begitu, menurutnya, KPK seharusnya bersih dari segala bentuk perilaku korupsi. “Secara kelembagaan KPK memang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dalam memberantas korupsi. Dalam konteks ini KPK memang harus terbebas dari segala bentuk perilaku korup dari segenap aparatnya. Membangun zona integritas, zero toleransi terhadap korupsi menjadi keharusan, selain integritas dan totalitas aparatnya untuk memberantas korupsi,” Ucap legislator asal pemilihan dapil Jawa Timur tersebut. Didik menyebutkan KPK telah memiliki prosedur operasi standar (standard operatingprocedure/SOP) dalam memberantas korupsi secara kelembagaan. Didik pun mengajak semua pihak mendorong KPK melakukan komitmen antikorupsi. “Setahu saya KPK sudah mempunyai sistem, SOP termasuk kode etik dalam memberantas korupsi. Dalam konteks…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Mataram – Anggota Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram yang berhasil menyelamatkan euangan negara sejumlah Rp46,351,284,850.50,- (Empat Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah). Hal tersebut dikatakan oleh, Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, Kamis (1/6/2023). “Pemulihan uang negara yang dilakukan oleh Kejari Mataram patut mendapatkan apresiasi. Apalagi dengan nilai yang cukup besar sekitar Rp 46 Miliar, ini menjadi langkah positif dan bisa menjadi contoh Kejaksaan yang ada di daerah lain dalam menangani kasus korupsi,” kata Politisi Demokrat tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram melalui Kepala Seksi Intelijennya, Ida Bagus Putu Widnyana mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Mataram melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sampai dengan akhir bulan Mei 2023 telah berhasil menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara sejumlah Rp46,351,284,850.50,- (Empat Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah). Selanjutnya, Dikatakan Ida, untuk potensi kerugian sejumlah Rp.53.887.344.850,50 (Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Koma Lima Miliar) dalam kegiatan Bantuan Hukum berupa SKK yang dimohonkan oleh…