Nasional

Komnas Perempuan Atensi Pemkab Lebak Sanksi ASN Brutal

53
×

Komnas Perempuan Atensi Pemkab Lebak Sanksi ASN Brutal

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Anggota Komnas Perempuan Veryanto Sitohang, Sabtu (16/9/2023).

Mediapublik.co Banten – Komnas Perempuan meminta kepolisian Polres Lebak agar segera memproses kasus dugaan penganiayaan guru perempuan oleh ASN di SDN Cempaka Warunggunung. Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komnas Perempuan Veryanto Sitohang, Sabtu (16/9/2023)

“Kami (Komnas Perempuan-red) meminta kepolisian Polres Lebak segera memproses kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Kabupaten Lebak terhadap guru perempuan yang menyebabkan masuk RS. Kepolisian harus professional menanganinya sehingga keadilan bisa terwujud untuk korban,’’ kata Anggota Komnas Perempuan Veryanto Sitohang melalui sambungan teleponnya, Sabtu (17/9/2023)

Lebih lanjut, kata Veryanto, Komnas Perempuan juga meminta atensi kepada Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pendidikan dan OPD terkait untuk kasus penganiayaan di lingkungannya. Karena, kata Veryanto, kasus kekerasan di dunia Pendidikan terhadap perempuan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan proses hukum pidana, tetapi oknum ASN tersebut harus segera diproses lewat aturan kepegawaian.

“Pemkab Lebak melalui Dinas Pendidikan dan OPD terkait harus memberikan atensi khusus dalam kasus kekerasan terhadap guru perempuan oleh oknum ASN di lingkungannya.Institusi Pendidikan seharusnya memberikan contoh dan teladan, karena itu praktek kekerasan apalagi menyasar perempuan tidak semestinya ditolerasi dengan alasan apapun,’’ jelas Veryanto.

Dikatakan Veryanto, Komnas Perempuan juga menyampaikan rasa duka keprihatinan atas terjadinya penganiayaan terhadap seorang perempuan Guru di Lebak. Disaat yang yang sama kami mengapresiasi keberanian korban untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian.

“Untuk korban, jika ingin mendapatkan pendampingan, kita sarankan untuk membuat laporan ke Komnas Perempuan. Semoga kekerasan terhadap perempuan di Lebak ini tidak terjadi lagi, sementara itu perempuan korban kekerasan berhak atas perlindungan, pemulihan dan keadilan,’’ turur Veryanto.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, menurutnya langkah Kepala Sekolah yang melakukan pendampingan terhadap korban perempuan yang dianiaya oleh oknum ASN di Lebak wajib didukung oleh Dinas Pendidikan di lingkungannya. Kata Siti Aminah, piahknya berharap kepolisian merespon kasus ini dengan baik, sehingga bisa diterapkan pasal mana yang akan digunakanya.

“Kita tunggu pihak kepolisian untuk memeriksa saksi-saksi, hasil visum dan terduga pelaku, dari situ nanti dilihat pasal mana yang diterapkan. Dalam konteks ini, mengingat terlapor juga adalah ASN, maka penangganan kasus ini menggunakan KUHP untuk kekerasan fisiknya dan UU No. 5 tahun 2014 ttg ASN dan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS,’’ tutur Siti Aminah.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan, dia akan mendorong pihak sekolah, bagian pengawasan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak bertindak tegas memberikan sanksi. Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV Jatim IV meliputi wilayah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember ini menjelaskan bahwa guru tenaga pendidik adalah gambaran nilai baik bagi peserta didik dan Masyarakat sekitarnya. Aksi yang baru-baru ini diperlihatkan oleh ASN berinisial SO wajah buruk bagi dunia Pendidikan’

“Saya berharap minta pihak sekolah, pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak segera bertindak cepat dan tegas untuk memberikan sanksi atas tindakan tersebut. Sanksi itu sesuai dengan Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,’’ kata Politisi dari partai Golkar tersebut.

“Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tidak boleh hanya sekedar menununggu proses hukum, justru Dinas Pendidikan harus lebih dulu menerapkan sanksi tegas terhadap guru premanisme ini agar diberi sanksi yang berat. Tetapi apabila Dinas Pendidikan tidak memberikan sanksi terhadap guru premanisme ini, maka dampaknya Dinas Pendidikan melakukan pembiaran atau bisa dikategorikan melindungi perbuatan seorang guru yang memiliki moral criminal,’’ tambah Nur Purnamasidi.

Menurut Nur Purnamasidi, kasus kekerasan yang menimpa guru perempuan di SDN Cempaka 1 Warunggunung tidak bisa dibiarkan apapun alasannya. Kata Nur Purnamasaidi, pihak Dinas Pendidikan harus memecat statusnya.

“Pembiaran criminal guru akan menjadi efek buruk terhadap anak didik dan orang tua siswa alasannya contoh yang dilakukan oleh ASN berinisial SO yang saat ini melakukan aksi premanisme, maka harus diberikan sanksi berat atau pemecatan agar kejadian serupa tidak dilakukan oleh guru guru berikutnya,’’ jelas Nur Purnamasaidi.

Penjelaskan Komnas Perempuan diatas juga pernah mendapat dukungan dari berbagai kalangan diantaranya, Anggota DPRD Lebak, Aktivis, Lembaga Matahukum yang mengecam keras Tindakan brutal guru tersebut.

(David)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Megapolitan

Mediapublik.co Jakarta – Komisi II DPR RI meminta pemerintah dalam sistim  penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menyamakan standar. Terutama untuk pengisian formasi ASN karena tidak semua daerah memiliki kesamaan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut dikatakkan Anggota Komisi II DPR RI Difriadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara. “Pemerintah untuk rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus untuk daerah ketika nanti penerimaan terbuka nanti tidak sama semua standarnya,” Kata Diifriadi, Senin (13/11/2023). Menurut Difriadi, orang daerah di harapkan memperoleh perhatian khusus untuk mengisi formasi ASN. Terutama khususnya di instansi kepemerintahan daerah,agar orang daerah dapat tertampung dengan baik. “Jadi ini penting untuk perlindungan bagi pemda khususnya sumber daya manusia  yang ada di daerah sehingga mereka bisa tertampung dengan baik dalam ASN”,kata Legislaror asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II tersebut. Lebih lanjut Difriadi mencontohkan pola penerimaan ASN di IKN (Ibu Kota Negara) yang menerapkan pola penerimaan ASN 20 persen untuk masyarakat Kalimantan Timur,20 persen untuk seluruh Provinsi di Kalimantan,10 persen untuk masyarakat Sulawesi dan sekitarnya,50 persennya untuk seluruh Indonesia. Pola penerimaan seperti itu sangat bagus dan perlu di terapkan tidak hanya di kawasan IKN namun untuh seluruh ASN di pemerintaan daerah baik provinsi maupun Kabupaten Kota. “Saya kira…

Megapolitan

MediaPublik.co, Jakarta – DPD RI menyebut Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus bisa memberikan alat ukur tentang pembatalan mutasi dan rotasi 19 pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Menurut DPD RI, BKN harus memiliki instrument yang baik terkait pembatalan SK Bupati Bandung Barat untuk 19 pejabat ASN yang telah dilantik, sehingga keputusan yang dibuatnya tidak menimbulkan polemik. “BKN tidak memiliki alat ukur dan instrumen yang baik terkait pembatalan SK Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan tentang rotasi 19 pejabat ASN di lingkungannya. Keputusan yang BKN keluarkan menimbulkan polemik dan rumit bagi berlangsungnya kepegawaian di lingkungan Kabupaten Bandung Barat,’’ kata Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti, Kamis (2/11/2023). Menurut La Nyalla, Surat pembatalan mutasi dan promosi yang dikeluarkan oleh BKN terkait 19 pejabat ASN di lingkungan Kabupaten Bandung Barat perlu direvisi. Kata La Nyalla tujuannya agar dasar kebijakan yang BKN keluarkan tidak bertentangan dengan SK dari Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan. “Surat Pembatalan 19 ASN di Bandung Barat yang dikeluarkan BKN harus direvisi atau dievaluasi, supaya tidak bertentangan dengan keputusan dari Bupati Bandung Barat,’’ jelas La Nyalla. Dikatakan La Nyalla, BKN tidak boleh memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan dampak dari Surat yang mereka keluarkan bagi 19 pejabat ASN di Kabupaten Bandung…

Nasional

Mediapublik.co Lebak – Ratusan Ormas dari Laskar Merah Putih (LMP) dan Masyarakat Banten Bersatu (MBB) satu Komando dengan Ketua Umum H.M Arsyad Cannu dan Kamada Provinsi Banten Rudi Ogky.G, Menggelar aksi di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten Lebak. Dalam aksinya mereka meminta Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya agar segera menyelesaikan persoalan sengketa tanah antara masyarakat Jayasari dan Mulyadi Jayabaya. Dalam orasinya Ketua LMP Lebak Iwan Tahapary menyebut, Pihaknya bersedia bersama masyarakat Jayasari berada di posisi paling depan dalam mengawal kasus ini. Dikatakan Iwan, seandainya aksi ini tidak di tanggapi, dia akan melakukan aksi dengan jumlah masa yang lebih besar. “Tegakan Hukum seadil-adilnya Jangan timbang pilih, Masyarakat Jayasari Butuh Keadilan dan Perhatian Bukan malah di tindas, Penguasa Lebak jika tidak berpihak ke rakyat harus lengser dari jabatannya,” ucap Pria yang memiliki suara Lantang Saat Melakukan Orasinya di depan Pemkab Lebak, Senin (02/10/2023) “Jangan sampai kita masyarakat lebak ini yang sudah tentram dan damai di adu domba, diperkeruh suasana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” Lanjut Pria berbadan besar tersebut. Hal yang sama dikatakan Aktivis Lebak Selatan Rizwan Comrade, Menurutnya keadilan untuk warga Jayasari yang tanahnya diduga di rampas oleh mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya Harus di tegakan seadil-adilnya. Kata Rizwan, penegakan tersebut…

Nasional

Mediapublik.co LEBAK – Pemkot Tangerang Selatan dan Pemkab Lebak tengah melakukan penjajakan kerja sama pengelolaan sampah, yang salah satu pointnya adalah rencana pengelolaan sampah dari TPA Cipeucang yang akan dibawa ke TPA Dengung yang berada di Kabupaten Lebak. Pemkab Lebak sendiri akan menyediakan lahan seluas 5,5 hektar untuk menampung sampah asal Tangsel tersebut. Hal ini lantaran TPA Cipeucang hampir separuhnya lebih sudah diisi timbunan sampah, dan Pemkot Tangsel sendiri memiliki keterbatasan lahan. Sedikitnya 400 ton sampah per hari masuk ke TPA Cipeucang. Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengatakan kerja sama dengan Pemkot Tangsel ini semata-mata sebagai upaya untuk dapat saling menguntungkan antara kedua wilayah yang sama-sama berada di Provinsi Banten, sehingga orientasinya lebih kepada saling memberi manfaat. Menurut informasi, rencana kerja sama pengelolaan sampah ini terealisasi pada awal tahun 2024 mendatang. Bupati Lebak dan Wali Kota Tangsel juga telah melakukan peninjauan langsung TPA Dengung yang berada di Kecamatan Maja, pada Jumat (29/9/23) kemarin. Menyikapi kerja sama ini, Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah, mengimbau Pemkab Lebak untuk melakukan kajian lebih dalam lagi, karena manajemen tata kelola sampah di wilayah Kabupaten Lebak sendiri masih belum maksimal. “Kerja sama pengelolaan sampah jangan hanya mengedepankan profit, artinya kontribusi atau retribusi saja. Perlu adanya…