Olahraga

Kejuaraan Renang Kajati Banten 2023, Dr Didik Farkhan Alisyahdi: Menggali Bibit Perenang Profesional

207
×

Kejuaraan Renang Kajati Banten 2023, Dr Didik Farkhan Alisyahdi: Menggali Bibit Perenang Profesional

Sebarkan artikel ini

Olahraga

Kompetisi Kejuaraan Renang Kajati Banten 2023, Dr Didik Farkhan Alisyahdi: Menggali Bibit Perenang Profesional

Mediapublik.co,TANGERANG | Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Didik Farkhan Alisyahdi membuka langsung kompetisi Kejuaraan Renang KAJATI BANTEN OPEN Tahun 2023 pada Sabtu 16 September 2023 bertempat di Swimming Poll the spring club Summarecon serpong, Kabupaten Tangerang, Banten.

Turut hadir dalam acara tersebut Pj. Gubenur Banten, Walikota Kota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Kabupaten Tangerang, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Banten, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Banten, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten selaku Ketua Persaja Wilayah Banten, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.

Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr Didik Farkhan Alisyahdi menyampaikan bahwa kewenangan Kejaksaan tidak hanya dalam hal penuntutan, dimana Kejaksaan harus ikut serta dalam kegiatan yang ada di dalam masyarakat, seperti halnya saat ini menginisiasi perlombaan renang pada tingkat Provinsi.

Kompetisi Kejuaraan Renang Kajati Banten 2023, Dr Didik Farkhan Alisyahdi: Menggali Bibit Perenang Profesional

“Dengan adanya perlombaan ini Kejaksaan dapat mendorong berbagai prestasi generasi muda di indonesia dan banten khususnya untuk menuju Indonesia maju,”ujar Kejati Banten Dr Didik Farkhan Alisyahdi.

 

Ia menjelaskan, bahwasanya kegiatan ini diselenggarakan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) Wilayah Banten dalam rangka menggali bibit perenang profesional, guna menunjang pembinaan jangka menengah dan jangka panjang bagi perenang yang berbakat serta menjaring atlet terbaik pada tingkat Provinsi Banten yang nantinya akan menjadi duta pada perlombaan tingkat nasional.

“Perlombaan diikuti sebanyak 217 putra dan putri yang terdiri dari 21 klub dan 27 Perwakilan sekolah di Banten serta daerah di luar Provinsi Banten yaitu, DKI Jakarta,Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung,”ungkapnya. (Ar/rl).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

MediaPublik.co, Serang – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Didik Farkhan Alisyahdi merasa resah terkait dengan adanya dugaan modus penipuan yang mengatasnamakan dirinya lewat media sosial WhatsaApnya. Hal tersebut terlihat lewat status WhatsAap pribadinya. Baca Ini :¬†Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol Resmi Jabat Wakajati DKI “Tolong jangan dilayani bila ada nomor telepon yang mengaku saya. Itu modus penipuan,” sebut Kajati Banten Didik Farkhan Alusyahdi melalui postingan di status WhatsAap milik pribadinya yang diunggah pada hari Selasa (11/7/2023) sekira pukul 12.40 WIB. Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media, Kajati Banten Didik Farkhan Alisyhadi tidak merespon pertanyaan wartawan. Padahal pesan yang dikirim telah dibaca dengan tanda centang dua. Baca Juga :¬†Kajati Banten Gelar Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Penadahan Selanjutnya, Ketua Federasi Serikat Buruh Banten, Mulyadi berharap kasus adanya dugaan pencatutan yang melibatkan nama Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi bisa diusut tuntas. Karena Kata Mulyadi, ini melibatkan pejabat negara jangan sampai modus pencatutan nama penjabat bisa berkelanjutan, apalagi menyangkut seorang pejabat penegak hukum, karena bisa mempengaruhi proses hukum. “Ini perlu diusut tuntas, jangan sampai modus dan oknum seperti ini dibiarkan berkelanjutan karena bisa menganggu nama baik institusi itu sendiri dan pejabatnya,” tutur Mulyadi. Post Views: 154

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Pandeglang – Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir sebut siap turun gunung terkait viralnya kasus revenge porn dengan terdakwa Alwi Husen Maolana. Menurut Mukhsin Kejaksaan Negeri Pandeglang sudah menerapkan pasal sesuai dengan perbuatan tersangka (TSK). “Jaksa di Kejaksaan Negeri Pandeglang ini sudah sesuai menangani perkaranya sesuai dengan berkas dari penyidik polri. Harusnya yang didorong itu lembaga peradilan atau hakim yang menyidangkan agar dia bisa secepatnya memutus perkara ini secara adil terutama kepastian hukumnya,” kata Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir yang kerap disapa Daeng, Minggu (2/7/2023). Lebih lanjut, Mukhsin juga kembali membela penanganan kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang, kata Mukhsin soal adanya dugaan oknum Jaksa yang menghalangi proses hukum atau ada maksud tertentu. Menurut Mukhsin tentu sangat berbeda karena itu perbuatan pribadi dari oknum Jaksa tersebut. “Itu perlu dibuktikan, kalau memang benar publik dapat mendorongnya agar jaksa tersebut diperiksa sehingga tak bertindak demikian,” jelas Mukhsin yang kerap keluar masuk Gedung Kejaksaan Agung. Dijelaskan Mukhsin, bahwa antara proses hukumnya dgn adanya oknum jaksa yang diduga melakukan tindakan diluar kepatutannya itu berbeda cara penyelesaiannya. Kata Mukhsin, untuk penyelesaiannya tidak boleh dicampur aduk. “Kasusnya sudah berjalan dalam persidangan, tapi kalau oknum jaksanya yang perlu diperiksa pengawasan bila dugaan itu benar,” tutur Mukhsin…

Megapolitan

Mediapublik.co,Banten | Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Didik Farkhan Alisyahdi beserta Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten Jefri Penanging Makapedua, Koordinator, para Kasi dan Jaksa Fungsional pada Bidang Pidum Kejaksaan Tinggi Banten melaksanakan Ekspose Perkara terkait Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Banten.Selasa (9/5/2023). Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, perkara Restorative Justice tersebut berasal dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang yaitu atas nama tersangka Rasidi, tersangka Nuridin, tersangka H. Darsiwan dan tersangka Udeh dalam perkara tindak pidana “Penadahan” yang didakwa melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana. “Dari perkara tindak pidana umum yang dilakukan ekspos tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Dr. Fadil Zumhana, memberikan persetujuan untuk dilakukannya Restorative Justice,”ungkapnya melalui keterangan rilisnya. Menurutnya, bahwa dalam perkara tersebut para tersangka memenuhi syarat untuk dilakukannya Restorative Justice. “Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana yang dilakukan tersangka diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan telah adanya kesepakatan perdamaian secara tertulis antara korban dan tersangka,”pungkasnya. Post Views: 96