Nasional

Koordinasi Mengsukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024

45
×

Koordinasi Mengsukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024

Sebarkan artikel ini

Mediapublik.co Malang-Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Edy Winarko, S.H., M.H. melalui Kasi Intelijen Eko Budisusanto, S.H., M.H. menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang berkomitmen untuk berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Kejari Kota Malang dan KPU Kota Malang sepakat untuk saling mendukung dan berkoordinasi dalam hal kebijakan teknis terkait penyelenggaraan Pemilu, Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, Penanganan tindak pidana pemilu, dan Penyuluhan hukum.

Kejari Kota Malang akan memberikan dukungan hukum dan penegakan hukum kepada KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Kejari Kota Malang juga akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan agar pemilu berjalan jujur, adil, dan aman dengan membentuk Posko Pemilu yg bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai bentuk partisipasi dalam menyukseskan setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Posko Pemilu merupakan tindak lanjut arahan Jaksa Agung Muda Intelijen yang bertugas meminimalisasi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan pada setiap tahapan Pemilu 2024.

Kasi Intelijen Kejari Kota Malang Eko Budisusanto, S.H., M.H. mengatakan bahwa Kejari Kota Malang akan bekerja sama dengan KPU Kota Malang untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Kegiatan Koordinasi ini merupakan wujud komitmen kedua Instansi untuk bekerja sama dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Kerja sama ini diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan aman.

(David)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Mediapublik.co Bangka – Salah seorang Tokoh Masyarakat Bangka Belitung, Bujang Musa mengungkapkan bahwa aroma money politics dan dugaan penyusupan pencoblosan sangat terasa di wilayah Bangka Belitung. Karena itu, Bujang Musa yang berprofesi sebagai Advokat mengingatkan seluruh anggota masyarakat, terutama kepada para petugas, agar menghentikan praktik-praktik politik kotor dalam peroses Pesta Demokrasi di Pemilu 2024 ini. “Politik uang atau money politics untuk meraih suara masyarakat oleh para oknum Caleg, mulai dari DPRD Kabupaten/Kota hingga DPR RI diduga marak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Bujang Musa kepada wartawan, Selasa (13/2/2024). “Namun, sebagian masih ada para Caleg dan masyarakat yang cerdas, yang tetap menolak politik uang,” lanjutnya. Bujang Musa yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung, memperingatkan penyelenggaraan Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Serta, kata Bujang aparat Kepolisian, untuk melakukan tindakan preventif terhadap potensi-potensi kecurangan dalam proses Pemilu. Selain upaya preventif, lanjut Bujang, tindakan tegas berupa proses hukum harus dilakukan bagi para pelanggar, yang melakukan money politics. “KPU dan pihak Kepolisian harus lebih pro aktif menjaga di setiap Tempat Pemungutan Suara, agar demokrasi kita berjalan dengan baik. Nilai dari setiap suara bervariasi mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu per pemilih,” ujar Bujang. Yang sangat miris lagi, ungkap…

Politik

Mediapublik.co, Lebak – Ketua KPU Kabupten Lebak Dewi Hartini mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang punya hak pilih untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari Tahun 2024. “Satu suara kita menentukan nasib Bangsa Lima Tahun kedepan,” tegas Dewi kepada awak media, Senin (12/2/2024) Selanjutnya Dewi Hartini mengatakan “insya Allah setelah ba’da Isya nanti malam KPU Kabupaten Lebak akan menyelenggarakan acara istighosah bersama di Aula Nusantara KPU Lebak. Harapannya dengan istighosah ini bahwa Pemilu di Tahun 2024 ini bisa terlaksana dengan Lancar, dengan Baik dan tentunya bisa Sukses. “Mari kita sukseskan Pemilu Tahun 2024 dengan Riang gembira, Jujur, Adil dan Berintegritas,” tandas nya. (Djael) Post Views: 599

Banten

Mediapublik.co, Pandeglang – Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah mengajak seluruh warga Kabupaten Pandeglang untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 untuk menyampaikan Hak Pilihnya. “Mari kita sukseskan Pemilu Tahun 2024 dengan Riang gembira, Jujur, Adil dan Berintegritas,” tandasnya. Sementara di tempat terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang Febri Setiadi mengintruksikan kepada semua panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) agar memantau warga yang akan mencoblos untuk tidak membawa Handphone ke dalam tempat pencoblosan. “Dalam bintek (bimbingan teknis) kita sudah sampaikan kepada panwas dan PKD juga agar pemilih tidak membawa Handphone Ketempat Pencoblosan, karena melanggar aturan yang bersifat rahasia itu,” kata Febri, Minggu (11/2/2024). Untuk itu, kata dia, PKD juga harus berkoordinasi dengan pihak KPPS agar ketika warga akan melakukan pencoblosan untuk diberikan himbauan. “Nanti kita sampaikan agar pihak KPPS juga menyampaikan ketika di tempat pemungutan suara (TPS), agar warga ketika masuk ke tempat pencoblosan jangan membawa HP,” tuturnya. Hal yang sama dikatakan Nana Lesmana selaku anggota Panwas Pagelaran menjelaskan pihaknya juga sudah menyampaikan kepada semua PKD agar melakukan pemantauan agar pemilih tidak membawa Handphone ketempat pencoblosan. “Kita juga sudah sampaikan kepada semua PKD, sebab kita juga mendapat info dikhawatirkan ada yang mencoblos terus…

Megapolitan

Jakarta – Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Rifyan mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri harus netral dalam pemilu 2024. Pernyataan tersebut, Rifyan katakan saat diwawancarai di Sekertariat PB HMI, Sabtu (9/2/2024) “Selain mereka, BIN (Badan Intelijen Negara), penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu juga harus menjaga netralitas dan stabilitas nasional dalam momentum Pemilu kali ini,” kata Rifyan. Rifyan menyebut semua pihak harus menjaga Pemilu yang damai, jujur, dan adil. Kata Rifyan, semua pihak harus menghargai hasil pemilu. “Kita harus saling mendukung untuk menjaga nilai-nilai demokrasi demi membangun Indonesia yang lebih baik,” ucap Rifyan. Pernyataan Rifyan itu muncul setelah adanya Konferensi Pers yang dilaksanakan PB HMI di depan rekan-rekan media nasional. Konferensi Pers yang dibacakan langsung oleh Ketua Umum PB HMI tersebut berisi 5 poin, yang didalamnya juga menyinggung tentang netralitas Aparat Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta penyelenggara Pemilu. ”Kami meminta pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, serta Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, serta KPU dan Bawaslu harus menjaga netralitas,” lanjut Rifyan mengulangi salah point-point yang dibacakan oleh Ketua Umum PB HMI dalam Konferensi Pers di Sekretariat PB HMI Jumat, 9…