Hukum dan Kriminal

KPK Perlihatkan Barang Sitaan Uang Tunai 8,9 Miliar Korupsi Gubernur Papua

147
×

KPK Perlihatkan Barang Sitaan Uang Tunai 8,9 Miliar Korupsi Gubernur Papua

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Komisi Pemberantasan korupsi Perlihatkan uang tunai Kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe Senila 8,9 Miliar, (Rabu, 28/6/2023)

MediaPublik.co, Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi memperlihatkan uang tunai senilai Rp81.994.493.000 yang disita dalam perkara tindak pidana pencucian uang dari tersangka Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan keuangan negara melalui asset recovery dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), KPK melakukan penyitaan terhadap aset-aset (LE),” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Baca Juga : DPRD Lebak Minta Kejaksaan dan Polres Tak Tumpang Tindih Tangani Kasus Korupsi

Uang tunai tersebut terdiri dari mata uang rupiah senilai Rp81.628.693.000, kemudian 26.300 dolar Singapura dan 5.100 dolar AS, yang jika dirupiahkan nilainya mencapai Rp81,9 miliar.

Alex mengungkapkan ada 23 aset yang diduga sebagai hasil korupsi yang disita Lukas Enembe.

Selain uang tunai, aset lainnya yang disita penyidik KPK, yakni satu unit apartemen di Jakarta senilai Rp2 miliar, sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi beserta bangunan di Jayapura senilai Rp40 miliar.

Ini Juga : Jaksa Agung : Berkurbanlah Tanpa Keraguan Demi Menjalankan Perintah Allah SWT

KPK sebelumnya menetapkan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi. Ia didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp46,8 miliar dari proyek-proyek infrastruktur yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Dari kasus itu, KPK menduga Enembe juga melakukan pencucian uang, dengan cara membelanjakan, atau mengubah bentuk uang menjadi aset yang diduga merupakan bagian dari upaya menyembunyikan asal usul aset tersebut.

Lalu, KPK melakukan penyitaan terhadap 27 aset milik Lukas di antaranya uang tunai, hotel hingga berbagai bentuk perhiasan.

Lukas disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP.

Baca Ini : Lapas Cirebon Sosialisasikan Anti Gratifikasi Kepada Pengunjung

Dalam kasus suap-gratifikasi, Enembe telah menjalani proses sidang. Ia didakwa menerima suap dan gratifikasi total Rp46,8 miliar. Pada perkara suap, ia didakwa menerima Rp45,8 miliar.

Adapun rincian suap yang diterima Enembe adalah Rp10,4 miliar berasal dari Direktur PT Melonesia Mulia, Piton Enumbi dan Rp35,4 miliar diterima dari Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, Rijatono Lakka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Jakarta – LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung Republik Indoneisa (Kejagung) RI. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Kejaksaan Agung memeriksa mantan Kepala Dinas Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan Dr Ahmad Rizali. Ketua DPD KPK Nusantara, Dodo Arman menyebut saat ini Dr Ahmad Rizali sedang menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Karena kata Dodo, dia diduga melakukan tindakan melawan hukum pada saat menjabat sebagai Kadisperdagangan Provinsi Sumsel, ia diduga melakukan korupsi penggelapan anggaran pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022. “Saya meminta Kejaksaan Agung untuk memeriksa PJ Bupati Muara Enim terkait dugaan korupsi penggelapan anggaran perjalanan pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022,’’ kata Dodo, Kamis (22/2/2024). Selanjutnya, Dodo menyebut, pihaknya juga telah mengirimkan laporan aduan dengan nomor LP-06.02KPKN-SUMSEL.2024 dan LP-01.02KPKN-SUMSEL.2024 ke Kejaksaan Agung RI terkait dugaan korupsi dan penggelapan anggaran pada Dinas perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Dugaan korupsi tersebut, kata Dodo dilakukan pada tahun anggaran 2021 dan 2022. Dijelaskan Dodo, sebelumnya pihaknya sudah mengirimkan surat klarifikasi dan konfirmasi kepada Kadis perdagangan Provinsi Sumsel. Namun, kata Dodo, sampai saat ini belum ada tanggapan dan respon dari mereka. “Kita sudah minta klarifikasi ke dinas perdagangan provinsi…

Nasional

MediaPublik.co, Jakarta | Mantan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo baru-baru ini menjadi perhatian publik. Dia mengaku pernah dipanggil dan diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat Setya Novanto atau Setnov.⁣ Saat kasus tersebut, Setya Novanto dikenal sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Setnov sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK secara resmi pada 10 November 2017 lalu.⁣ Baca Juga : Tahun 2024 Mendatang, Aki Uding Samsudin PRAPASPRI Optimis Prabowo Presiden Melalui program Rosi yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV pada Jumat (1/12/2023), Agus Rahardjo mengungkapkan ia pernah menemui Presiden Jokowi ditemani oleh Menteri Setneg Pratikno.⁣ “Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Setneg). Jadi saya heran ‘biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian’. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil,” ujarnya.⁣ Agus mengungkapkan bahwa saat itu Presiden Jokowi marah dan berteriak padanya dengan kata “Hentikan”. Mantan Ketua KPK tersebut menjelaskan jika Agus diminta untuk menghentikan kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto.⁣ “Begitu saya masuk Presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak “hentikan”. Kan saya heran…

Hukum dan Kriminal

Medialublik.co Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari partai Demokrat, Didik Mukrianto mendukung sikap tegas Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memberi penegasan pihaknya zero tolerance isu korupsi. Hal tersebut, Nawawi Pomolango sampaikan saat berbicara soal bantuan hukum kepada Firli Bahuri setelah jadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Saya mendukung Pak Nawawi untuk memastikan KPK harus zero tolerance terhadap korupsi,” kata anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto lewat pernyataannya, Rabu (29/11/2023). Dijelaskan Didik, KPK secara kelembagaan memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam memberantas korupsi. Dengan begitu, menurutnya, KPK seharusnya bersih dari segala bentuk perilaku korupsi. “Secara kelembagaan KPK memang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dalam memberantas korupsi. Dalam konteks ini KPK memang harus terbebas dari segala bentuk perilaku korup dari segenap aparatnya. Membangun zona integritas, zero toleransi terhadap korupsi menjadi keharusan, selain integritas dan totalitas aparatnya untuk memberantas korupsi,” Ucap legislator asal pemilihan dapil Jawa Timur tersebut. Didik menyebutkan KPK telah memiliki prosedur operasi standar (standard operatingprocedure/SOP) dalam memberantas korupsi secara kelembagaan. Didik pun mengajak semua pihak mendorong KPK melakukan komitmen antikorupsi. “Setahu saya KPK sudah mempunyai sistem, SOP termasuk kode etik dalam memberantas korupsi. Dalam konteks…

Daerah

Mediapublik.co Jakarta – Puluhan orang menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Mega Persada Kuningan Jakarta Selatan (10/11/2023). Mereka yang mengatasnamakan Kawal Jatim anti Korupsi meminta KPK untuk mengembangkan kasus korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Koordinator aksi Abdul Imam menyebut kasus korupsi dana hibah itu banyak melibatkan oknum di wilayah Pemprov Jatim. “Kasus ini tidak hanya menyeret Kades (kepala Desa) dan DPRD, tentu juga ada dugaan kuat peranan dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) seperti dinas PU SDA Jatim (Perumahan Umum dan Sumber Daya Air)”, terangnya di depan gedung KPK. Kasus suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber APBD melibatkan banyak pihak yang sudah menjadi terdakwa dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Dewa Suardita di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya. Kasus suap hibah Pemprov Jatim Majelis Hakim memutus eks. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim Sahat Tua P Simandjuntak memutus hukuman sembilan tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah pengelola kelompok masyarakat (pokmas) tahun anggaran 2020-2022 Pemprov Jatim. Selain Sahat, KPK juga menetapkan tersanka antara lain Rusdi selaku staf ahli Sahat, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas), Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi…