Daerah

Masyarakat Apresiasi Pemda Lebak Hentikan Galian Tanah di Pertelon

126
×

Masyarakat Apresiasi Pemda Lebak Hentikan Galian Tanah di Pertelon

Sebarkan artikel ini

Mediapublik.co,Lebak – Respon cepat Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak mendapat pujian dari sejumlah masyarakat yang ada di Kampung Kanaga, Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggung, Kabupaten Lebak. Pasalnya, tidak kurang dari 24 jam mereka mengerahkan personilnya untuk menijau langsung aktifitas galian tanah merah yang dikeluhkan masyarakat Kanaga tapi tidak berani berkomentar lantaran takut diduga ada beking.

 

“Salut kepada Stpol PP Lebak yang sigap dan peka terhadap keluhan masyarakat terkait perusakan infrastruktur jalan di desa warunngunung oleh aktivitas Dum truk penggalian tanah,” kata salah seorang masyarakat Kampung Kanaga, Udi Rusdi, Selasa (16/5/2023).

 

Lebih lanjut, Udi berharap aktifitas galian yang memang dikeluhkan masyarakat tersebut tak beroperasi lagi. Mengingat, kata Udi, jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat Kanaga dan sekitarnya.

 

“Akses jalan Kampung Kanaga sarana utama untuk masyarakat yang memang mayoritas menjadi petani. Mereka membawa hasil taninya melintasi jalan tersebut. Harapanya kalau ada yang rusak bisa diberbaiki dan ke depan tak ada alat berat beroperasi,” ucap Udi.

 

Hal sama juga dikatakan tokoh masyarakat Kampung Kanaga, Ki Muhamad yang kerap disapa Abah Mamad. Menurut Abah Mamad, warga Kanaga hanya memiliki satu akses jalan utama yang kondisinya bisa dilalui. Tapi karena adanya aktifitas galian, masyarakat juga tergannggu.

 

“Semoga dengan hadirnya Polres Lebak, Satpol PP dan Perwakilan Istana bisa memberikan solusi agar tak ada lagi aktifitas galian tanah merah di jalan Kampung Kanaga,” tutur Muhamad.

 

Pujian juga datang dari Sekertaris Pospera Lebak, Dede Jaelani terhadap Pemda Lebak melalui Satpol PP. Kata Dede, kita dari relawan pendukung Jokowi dua periode siap mengawal galian tanah di Kanga agar tak sembarangan.

 

“Intinya kita siap laporkan jika memang terus beraktifitas galian tanah merah tersebut dan siap melaporkan siapa saja oknum yang terlibat menjadi beking dibelakangnya. Sudah kita investifasi untuk nama-namanya,'” tutup Dede. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Mediapublik.co Banten – Wakil Ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta menyebut bahwa Rumah Dinas (Rumdis) Kepala Kejaskaan Negeri (Kajari) Lebak perlu diperbaiki. Karena, kata Junaedi, rumdin yang strategis dan layak sudah menjadi hak untuk Kajari Lebak yang menjabat saat ini. “Ini hak dari Kajari Lebak, Jelas harus diperbaiki dan tempatnya harus yang strategis, sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi Kajari Lebak dalam bekerja,’’ kata Wakil Ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta lewat pesan WhatsAapnya, Senin (12/11/2023) Disinggung tentang pos anggaran yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Rumdin Kajari Lebak, kata Junaedi, Kejaksaan merupakan organisasi vertical. Sehingga rumdin tersebut, menurut Junaedi itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. “Itu tanggung jawab pusat, tapi Pemda Lebak juga bisa membantunya jika memang pusat tidak bisa membantunya,’’ tegas politisi partai Banteng tersebut. Sebelumnya dukungan juga datang dari Sekertaris Komisi III DPRD Lebak, Medi Juanda. Menurut Medi, kondisi rumdis Kajari Lebak saat ini tak layak dan tidak strategis karena lokasinya berada bersebelahan dengan kantor Kejari. “Munculnya dorongan dari Matahukum dan Masyarakat tentang adanya Pembangunan Rumdin (Rumah Dinas-red) Kajari Lebak yang tempatnya tidak strategis karena tempatnya persis berada di sebelah kantor Kejari Lebak. Selain itu, saya lihat juga kondisinya yang tidak layak,’’ kata Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Lebak,…

Megapolitan

MediaPublik.co, Banten | Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Provinsi Banten, Ombudsman Republik Indonesia melakukan penandatanganan naskah kerja sama dengan 9 Pemerintah Daerah dan 1 perguruan tinggi di Provinsi Banten. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, 25 Juli 2023, bertempat di Kantor Ombudsman RI, Jakarta. Pemerintah Daerah yang memberikan komitmennya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik adalah Pemprov Banten, Pemkot Serang, Pemkot Cilegon, Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkab Serang, Pemkab Lebak, Pemkab Pandeglang, Pemkab Tangerang. Kemudian terjalin juga komitmen dari perguruan tinggi Universitas Serang Raya. Para perwakilan Pemerintah Daerah dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Banten ini menandakan keseriusan dan komitmen dalam menjalin kerja sama dengan Ombudsman RI. Pemerintah Daerah menyadari bahwa partisipasi aktif dalam kerja sama ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Baca Juga : Ombudsman Banten Kembali Lakukan Penilaian Pelayanan Publik Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih; Plh. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Marsetiono; Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Fadli Afriadi; Pj. Gubenur Banten, Al Muktabar; Wali Kota Serang, Syafrudin; Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian; Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah; Bupati Pandeglang, Irna Narulita; Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan; Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin; Sekretaris…