Daerah

Memenuhi Panggilan Mabes Polri Soal Sengketa Tanah di Blok Guha Gede Cilograng

209
×

Memenuhi Panggilan Mabes Polri Soal Sengketa Tanah di Blok Guha Gede Cilograng

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Rizwan Comrade Bersama Aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak(KUMALA), Saat Berada di Bareskrim Polri, Sabtu (29/07/2023).

Mediapublik.co Lebak – Saya bersama aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA), Perwakilan Sukabumi dan Ketua Paguyuban Petani Cilograng Raya memenuhi panggilan Bareskrim Polri beberapa waktu yang lalu.

Bareskrim Polri merespon Pengaduan masyarakat soal Dugaan Penyerobotan Tanah milik Negara di Blok Guha Gede Kecamatan Cilograng, Lebak-Banten yang telah dilayangkan sebelumnya.

Ratusan warga di Desa Cilograng kehilangan tanahnya, bermula saat warga mengajukan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).

Namun setelah dicek di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak ditolak karena lahan tanahnya disebut telah berubah atas nama orang lain yaitu Keluarga Mulyadi Jayabaya yang merupakan mantan Bupati Lebak, bahkan sejak Tahun 2018 masyarakat sudah tidak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dari pihak Desa.

Para Mafia Tanah, dalam hal ini Penguasa Lebak dan para makelar tanah di Kecamatan Cilograng telah beberapa kali disebut nama namanya di hadapan penyelidik Bareskrim Polri, keterlibatan banyak pihak soal sengketa lahan di Blok Guha Gede Cilograng mulai dari Birokrasi Desa yang sengaja berbisnis untuk melancarkan jual beli tanah dan para makelar tanah yang menyerobot lahan garapan warga, dan kita sudah urai sangat detail dalam laporan.

Perjuangan ini tidak akan berhenti, harus ada pihak yang bertanggung jawab dari pengaduan ini sampai warga mendapatkan hak atas tanah yang telah turun temurun menjadi lahan garapan.

Saya yakin mereka para Mafia Tanah termasuk makelar yang memperjual belikan tanah negara kepada pihak lain harus bertanggungjawab dihadapan pengadilan, baik pengadilan dunia dan pengadilan akhirat.

(Rizwan Comrade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta-Bareskrim Polri resmi menetapkan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka. Panji ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan proses penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik. “Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka,” kata Djuhandhani dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Selasa (1/8/2023). Lebih lanjut, Djuhandhani mengatakan Panji Gumilang masih diperiksa lebih lanjut oleh penyidik. Adapun kini Panji diperiksa sebagai tersangka. Sebelumnya, diketahui bahwa Panji Gumilang memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan oleh Bareskrim hari ini. Panji diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus penodaan agama. Panji tiba di Mabes Polri pada pukul 13.22 WIB. Kedatangan Panji pun dikawal ketat oleh belasan Polisi sejak memasuki gerbang hingga ke dalam gedung Bareskrim Polri. Selepas kedatangan Panji penjagaan ketat terlihat di akses masuk Mabes Polri. Tak seperti biasa, pintu gerbang akses masuk mobil dan motor ke Mabes Polri hanya dibuka sedikit. Sementara itu, akses masuk utama untuk tamu dan anggota ditutup dan dijaga ketat oleh sejumlah anggota Kepolisian. Mereka yang hendak masuk ditanyai identitas dan maksud kunjungan. Sementara simpatisan Panji Gumilang dilarang masuk dan hanya berdiri di pinggir jalan tepat…