Nasional

Menteri ATR Didampingi Pejabat Banten Serahkan Sertipikat Gereja

58
×

Menteri ATR Didampingi Pejabat Banten Serahkan Sertipikat Gereja

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Menteri ATR/BPN, Didampingi Para Pejabat Provinsi Banten, Kamis (27/07/2023).

Mediapublik.co Kota Tangerang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memulai rangkaian kegiatan kunjungannya di Provinsi Banten dengan menyerahkan 1 (satu) sertipikat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang berlokasi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten pada Kamis (27/7/2023) pagi.

Sertipikat tanah yang digunakan untuk bangunan Gereja HKBP ini diserahkan oleh Hadi Tjahjanto kepada Ephorus HKBP, Pendeta Sabar Maringan.

“Untuk memberikan kepastian hukum melalui kepemilikan tanah rumah ibadah, Kementerian ATR/BPN akan terus mensertipikatkan tanah rumah ibadah tanpa dipungut biaya,” ujar Hadi.

Baca Juga : Muhammad Rizal Komisi IX DPR RI Gandeng Kemenkes Sosialisasi Germas di Kelapa Dua Tangerang

Hadi pun berharap agar kepala daerah dapat membantu menginventarisasi tanah-tanah rumah ibadah, kemudian pendeta atau pengurus rumah ibadah aktif lakukan permohonan pensertipikatan dan segera mengkoordinasikan dengan kantor pertanahan untuk sertipikasinya.

Ini Juga : Disnaker Kabupaten Tangerang Dorong Perusahaan Beri Upah Sesuai Pada Karyawan

Melalui sertipikasi rumah ibadah diharapkan kegiatan ibadah jemaat bisa lebih tenang, tidak ada yang mengganggu, dan memiliki kepastian hukum.

Turut hadir dalam kegiatan penyerahan sertipikat Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, Penjabat Gubernur Banten. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten beserta jajaran dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

(Dede Ahmad Djaelani/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Mediapublik.co Serang-Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten (Ombudsman Banten) kembali melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023. Program ini bertujuan untuk Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan. Penilaian ini dilakukan kepada 1 Pemerintah Provinsi yaitu Pemprov Banten, 4 Kabupaten dan 4 Kota yang berada di wilayah Provinsi Banten. Selain itu, seluruh Kantor Pertanahan dan Polres yang berada di wilayah Provinsi Banten juga menjadi objek penilaian program ini. Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi pelayanan publik, Ombudsman RI berperan penting dalam menjamin terlaksananya pelayanan yang baik dan efektif bagi masyarakat. Melalui penilaian ini, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten ingin mendorong seluruh instansi pemerintah di wilayah Provinsi Banten untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan publik yang diberikan. Kepala Ombudsman Banten, Fadli Afriadi menyampaikan bahwa Ombudsman memang rutin melakukan penialain penyelenggaran pelayanan publik, terlebih penilaian ini kini menjadi salah satu program pengukur kinerja pemerintah yang tercantum dalam Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. “Nantinya hasil penilaian ini akan kami sampaikan ke Bappenas sebagai pengukur kinerja pemerintah daerah pada sektor pelayanan publik” kata Fadli. Berjalannya penilaian ini ditandai dengan adanya Workshop Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang…

Daerah

MediaPublik.co, Bandung | Sebagai salah satu Rutan terbesar di Jawa Barat, Rutan Kelas I Bandung, Kanwil Kemenkumham Jabar berkesempatan di kunjungi oleh staf khusus menteri Hukum dan HAM bidang keamanan dan intelijen, Krismono, jumat (19/05/2023). “Bahagia sekali bisa bertemu dengan bapak ibu sekalian, ini merupakan kunjungan dan penguatan tugas fungsi yang 2 sebagai staf khusus menteri Hukum dan HAM” ujar pria kelahiran Yogyakarta. Baca Juga : Lapas Cirebon Laksanakan Body Scanner Ke Petugas Lapas Pada kesempatan tersebut Krismono didampingi langsung oleh Ka.Kanwil, Kadiv Pas Kemenkumham RI Jawa Barat, Ka.Rutan Kelas I Bandung, dan KA.UPT Pemasyaratan dan Imigrasi Bandung Raya, jajaran pejabat struktural, regu pengamanan, dan seluruh staf yang bertempat di Aula Rutan Bandung. “Selamat datang di Rutan Kelas I Bandung semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pegangan teman-teman untuk menjalankan tugas dalam kesehariannya ucap” Karutan dalam sambutannya. Selanjutnya Krismono memberikan penguatan tugas dan fungsi terkait petugas pemasyarakatan yang didalamnya melingkupi gaya hidup mewah, SOP, dan pengawasan fungsi intelijen. Ini Juga : Menkominfo Jhonny Plate Menjadi Tersangka Kasus BTS 4G “Jangan gagah-gagahan atau gaya hidup mewah, sesuaikan dengan penghasilan kita agar tidak terjadi penyimpangan” harap Krismono.”Saya ibaratkan seperti menabur benih dan suatu saat akan menghasilkan” imbuhnya. Selanjutnya Krismono berharap agar Rutan Bandung tetap…