Daerah

Ombudsman Banten Adakan Pengaduan Pelaksanaan PPDB

139
×

Ombudsman Banten Adakan Pengaduan Pelaksanaan PPDB

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Ombudsman Banten Buka Layanan Pengaduan Online Pelaksanaan PPDB, (Selasa, 27/6/2023)

MediaPublik.co, Banten | Sebagai upaya untuk menjaga objektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminatif pada penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024, terutama untuk sekolah-sekolah negeri baik SMA/Aliyah/sederajat, SMP/Tsanawiyah/sederajat, dan SD/Ibtidaiya/sederajat.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, Fadli Afriadi, mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga dan mengawal integritas pelaksanaan PPDB.

Baca Juga : Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Apresiasi Imigrasi Soetta

“Permendikbud, Pergub, Peraturan Kepala Dinas mengenai juklak/juknis PPDB akan bermakna jika para pihak, mulai dari penyelenggara (Dinas serta satuan Pendidikan/sekolah terkait).

Pimpinan lembaga baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik vertikal maupun daerah, aparat penegak hukum, penggerak dan penggiat organisasi masyarakat, serta media massa, memiliki komitmen untuk bersama-sama menjaga dan mengawal PPDB agar terbebas dari intervensi, intimidasi, atau upaya-upaya lain yang dapat merusak kemurnian PPDB itu sendiri,” Ujarnya.

Fadli mengingatkan, Ombudsman pada dasarnya selalu menggaungkan seruan yang sama setiap tahun pada pelaksanaan PPDB.

Sebab, dari hasil pengawasan dan temuan Ombudsman, permasalahan yang kerap menjadi hantu yang merusak PPDB adalah adanya intervensi, intimidasi, pungli, suap/gratifikasi kepada para penyelenggara PPDB.

Ini Juga : Ombudsman Jakarta Raya Gelar PVL On The Spot, Begini Pentingnya

Menurut Fadli, ada kecenderungan yang menjadi indikasi penyimpangan atau pelanggaran pelaksanaan PPDB selama ini. Indikasi tersebut terjadi baik pra-PPDB, saat PPDB, hingga paska-PPDB.

Indikasi pelanggaran Pra-PPDB antara lain ‘manipulasi’ kartu keluarga, manipulasi nilai rapor, serta pembuatan sertifikat prestasi asli palsu (aspal).

Sedangkan ketika pelaksanaannya, Fadli mengutarakan lazimnya berupa rekayasa data oleh pendaftar maupun oknum operator.

Pada paska-PPDB, terjadi komersialisasi pengisian bangku kosong, menjamurnya titipan dari berbagai pihak, hingga penambahan rombongan belajar.

Sesuai hasil investigasi khusus Ombudsman Banten, indikasi terakhir merupakan salah satu tanda cederanya integritas PPDB yang berkaitan dengan ketentuan daya tampung.

Baca Ini : Lapas Cirebon Ikuti Penguatan Unit Pemberantasan Pungli

Fadli memaparkan, berdasarkan hasil investigasi tahun 2022, khususnya pada SMA dan SMK milik pemerintah di Provinsi Banten, utamanya di Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan terdapat penambahan daya tampung hingga hampir mencapai 4000 siswa (kurang lebih 30 rombel/kelas di luar ketentuan daya tampung sekolah).

Menurut Fadli, ini menjadi ironi dari penyelenggaraan PPDB yang dislogankan beserta dengan aturan dan tahapan-tahapan yang harus diikuti secara ketat oleh para calon siswa atau orangtua/wali murid.

Ada sekolah yang kemudian memaksakan lebih dari 45 siswa per kelas. Atau bahkan sangat mungkin sekolah akhirnya menggunakan ruang laboratorium atau ruang perpustakan sebagai kelas untuk menampung siswa-siswa tersebut.

Baca Ini : Bupati Zaki Kembali Raih Penghargaan WTP dari BPK RI

Ombudsman Banten terus berupaya meningkatkan koordinasi dan efektifitas pengawasan agar PPDB betul-betul dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Salah satunya dengan mendorong pemenuhan ketentuan mengenai layanan pengaduan, baik di tingkat Dinas Pendidikan selaku regulator di tiap daerah, sampai dengan tingkat sekolah.

“Agar seluruh pihak juga bisa saling menjaga, perlu membangun saluran yang memadai guna mewadahi komunikasi. Sehingga mendorong keterbukaan proses, saling menghormati, dan mencari solusi atas permasalahan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Bukan menggunakan kewenangan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok pada saat PPDB,” Seru Fadli.

Layanan pengaduan yang responsif dan efektif, seperti via penggunaan media sosial, aplikasi, maupun posko layanan pengaduan, diharapkan bisa meminimalisir kerugian akibat gangguan layanan dan bersama-sama mencegah potensi pelanggaran yang terjadi.

Baca Juga Bareng TNI-POLRI Lapas Rangkasbitung Implementasi Program Sidarling

Dalam hal ini, urai Fadli, satuan Pendidikan maupun dinas terkait dapat membantu siswa dan orangtua siswa menyelesaikan persoalan yang menyangkut masalah kelengkapan administrasi yang dibutuhkan pada saat pendaftaran, adanya kesalahan input data yang tidak disengaja, penetapan titik koordinat yang kurang tepat, kesulitan akses aplikasi PPDB, maupun pada tahap daftar ulang.

Hasil pengawasan Tim Ombudsman Banten minggu lalu di wilayah Cilegon, Serang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, khususnya pada seleksi jalur afirmasi di tingkat SMA negeri, masih ditemukan adanya pendaftar yang menggunakan data/dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Ombudsman mengingatkan sekolah untuk membantu masyarakat yang belum sepenuhnya memahami informasi dan selalu memedomani peraturan yang berlaku dalam melaksanakan seleksi agar prosesnya berjalan fair dan akuntabel serta tidak ada pihak yang dirugikan dalam prosesnya.

Awal juli sangat krusial mengingat akan dilangsungkannya PPDB tingkat SMA negeri jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan orangtua.

Ombudsman berharap seleksi jalur afirmasi yang sudah dilaksanakan terlebih dahulu dapat dijadikan acuan sekolah untuk memberikan layanan terbaik dan mengantisipasi permasalahan maupun potensi penyimpangan pada pelaksanaan PPDB tahun ini.

Ini Juga : Lapas Cirebon Sosialisasikan Anti Gratifikasi Kepada Pengunjung

Terakhir, Fadli menyampaikan agar masyarakat bersama-sama mengawasi jalannya PPDB dan menyampaikan laporan/pengaduan kepada Ombudsman apabila tidak mendapatkan repson atau tanggapan dari pihak-pihak terkait yang berwenang.

Laporan dapat disampaikan melalui nomor pengaduan (08111273737) maupun kanal media sosial Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banten

Mediapublik.co SERANG – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten (Ombudsman Banten) menyoroti kenaikan harga beberapa bahan pokok, khususnya beras di wilayah Provinsi Banten. Ombudsman Banten meminta Instansi Pemerintah Daerah terkait serta Bulog untuk mengambil Langkah-langkah efektif dan memitigasi kondisi tingginya harga dan kelangkaan beras di segmen tertentu,” Serang 22/02/2024. “Kondisi tingginya beberapa kebutuhan pokok masyarakat, khususnya beras, sudah terjadi beberapa waktu atau sejak pertengahan hingga akhir tahun lalu dan sudah cukup ramai dikeluhkan. Untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat atas bahan pangan dasar tersebut, seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten perlu melakukan penanganan secara efektif dan berkolaborasi dengan berbagai Lembaga terkait, baik pusat maupun di daerah” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi, di Kota Serang. “Pastikan operasi pasar oleh Pemda dan Bulog betul-betul mencukupi kebutuhan dan berdampak langsung kepada penurunan harga beras. Apalagi Pemerintah Daerah menyampaikan stok beras di Provinsi Banten mencukupi. Gunakan sebagai salah satu instrument guna menormalisasi harga dan ketersediaan beras,” Katanya. Fadli menambahkan, menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, urgensi penanggulangan dan intervensi pemerintah daerah semakin tinggi. Ia pun meminta agar segera disalurkan bantuan pangan langsung kepada Masyarakat yang layak menerimanya sebagai salah satu bentuk penanganan sekaligus juga intervensi pasar. Untuk jangka panjang, Fadli…

Banten

Mediapublik.co, Pandeglang – Pemerintah Kabupaten Pandeglang meraih Piagam Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 kategori “A” dengan opini kualitas tertinggi dari Ombudsman. Pemberian penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 dari Ombudsman secara langsung diserahkan kepada masing – masing Kepala OPD yang mendapatkan penghargaan tersebut, Kamis (22/2/2024) di Ruang Garuda Pendopo. Dalam kesempatan pemberian penghargaan tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Fadli Afriadi mengatakan pemberian penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayan Publik Pemerintah Kabupaten Pandeglang meraih nilai 88,84 poin, sehingga masuk kategori “A” zona hijau dengan opini kualitas tertinggi,” terangnya. Ia mengungkapkan ada beberapa dimensi dan variabel penilaian dalam hal ini, diantaranya kompetensi penyelenggara, sarana prasarana, standar pelayanan, persepsi maladministrasi serta pengelolaan pengaduan, hal itu merupakan acuan sebagai indikator penilaian,” ungkapnya. “Kami langsung survai kelapangan melihat secara langsung terkait pelayanan publik di beberapa OPD, bagaimana pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, kualitas pelayanan, wawancara kepada masyarakat dan lain sebagainya, sehingga hasilnya munculah kategori atau opini atas Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk Pemerintah Kabupaten Pandeglang,” tuturnya. Sementara itu, Sekretaris daerah Kabupaten Pandeglang pemberian penghargaan dari Ombudsman ini tentu saja menanggapinya jangan berbicara puas dulu, justru kita harus menanggapinya dengan motivasi, agar kedepan pelayanan publik ini semakin lebih baik,” katanya. Ia berharap prestasi…

Nasional

Mediapublik.co, Jakarta – Sepanjang 2023, Keasistenan Utama V Ombudsman RI yang membidangi energi, lingkungan hidup, perhubungan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, penanaman modal dan investasi, telah menyelesaikan 50 laporan masyarakat. Kementerian ESDM tercatat sebagai instansi dengan laporan terbanyak di tahun 2023 sebesar 42 %. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dalam sambutannya menyampaikan sepanjang 2023, Keasistenan Utama V telah menerima pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang tersebut di atas sebanyak 43 laporan. “Jumlah penutupan sepnajang 2023 sebanyak 50 laporan, penutupan dilakukan bukan hanya terhadap laporan yang masuk pada tahun 2023, namun juga di tahun sebelumnya,” jelasnya pada acara Penyampaian Laporan Tahunan 2023 Keasistenan Utama V kepada para stakeholder, Selasa (6/2/2024) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Tiga instansi terlapor paling banyak adalah Kementerian ESDM dengan 18 laporan (42 %), KLHK 16 laporan (37 %) dan Kemenhub 3 laporan (7%). Sedangkan berdasarkan jenis dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan adalah penundaan berlarut dengan 27 laporan (67%), diikuti dengan penyimpangan prosedur sebanyak 6 laporan (15%), tidak memberikan pelayanan sebanyak 6 laporan (15%), dan penyalahgunaan wewenang 1 laporan (3%). Hery menambahkan, Keasistenan Utama V telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 61 dengan rincian 40 laporan tidak ditemukan maladministrasi,…

Megapolitan

Mediapublik.co JAKARTA – Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Provinsi DKI Jakarta harus segera dilakukan evaluasi untuk diperbaiki di masa yamg akan datang. Hal ini berdasarkan temuan Ombudsman RI melalui tinjauan lapangan dan permintaan keterangan pada pihak terkait. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan jika tidak segera dievaluasi maka akan berpotensi maladministrasi. Itu berupa adanya kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum. “Pertama, Realisasi pembangunan SJUT yang jauh dari target menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Bina Marga tidak melakukan pengawasan pembangunan SJUT dan koordinasi secara optimal dengan PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya maupun stakeholders terkait,” kata Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto pada Penyampaian Hasil Investigasi pada Selasa (30/1/2024) di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan. Data Ombudsman menyebutkan, pengerjaan SJUT di Provinsi DKI Jakarta belum tuntas dan jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Dari target pembangunan SJUT yang ditetapkan, PT. Jakpro hanya dapat merealisasikan pengerjaan sebesar 22,6%, sedangkan untuk PT. Sarana Jaya hanya dapat merealisasikan pengerjaan sebesar 1.15 %. Kedua, Pemprov DKI Jakarta tidak segera mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum pengerjaan SJUT setelah habis masa berlaku regulasi sebelumnya, tanpa ada evaluasi terhadap progres pembangunan SJUT. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan SJUT di Provinsi DKI Jakarta…