Megapolitan

Ombudsman RI Jalin Kerjasama dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Setempat Tingkatkan Pelayanan Publik

212
×

Ombudsman RI Jalin Kerjasama dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Setempat Tingkatkan Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Ombudsman RI Jalin Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten guna Meningkatkan Pelayanan Publik, (Rabu, 26/7/2023)

MediaPublik.co, Banten | Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Provinsi Banten, Ombudsman Republik Indonesia melakukan penandatanganan naskah kerja sama dengan 9 Pemerintah Daerah dan 1 perguruan tinggi di Provinsi Banten. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, 25 Juli 2023, bertempat di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.

Pemerintah Daerah yang memberikan komitmennya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik adalah Pemprov Banten, Pemkot Serang, Pemkot Cilegon, Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkab Serang, Pemkab Lebak, Pemkab Pandeglang, Pemkab Tangerang. Kemudian terjalin juga komitmen dari perguruan tinggi Universitas Serang Raya.

Para perwakilan Pemerintah Daerah dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Banten ini menandakan keseriusan dan komitmen dalam menjalin kerja sama dengan Ombudsman RI. Pemerintah Daerah menyadari bahwa partisipasi aktif dalam kerja sama ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Baca Juga : Ombudsman Banten Kembali Lakukan Penilaian Pelayanan Publik

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih; Plh. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Marsetiono; Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Fadli Afriadi; Pj. Gubenur Banten, Al Muktabar; Wali Kota Serang, Syafrudin; Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian; Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah; Bupati Pandeglang, Irna Narulita; Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan; Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin; Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid; dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Budi Santoso serta Rektor Universitas Serang Raya, Hamdan.

Dalam kegiatan ini, terdapat sambutan dari Bupati Serang sebagai perwakilan dari Kepala Daerah yang menegaskan dukungan penuh Pemerintah Daerah untuk kerja sama ini. Dalam sambutannya, Bupati Serang menyampaikan apresiasi yang tinggi atas langkah maju Ombudsman RI dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di wilayah Provinsi Banten.

“Kehadiran Ombudsman ini amat sangat membantu kami selaku Kepala Daerah” ujar Ratu Tatu.

Beliau juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah siap untuk mendukung dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses perbaikan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dianggap penting dalam mengidentifikasi masalah, memberikan masukan, dan menjaga akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Saya disini mewakili Kepala Daerah mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya karena alhamdulillah disini berjalan dengan lancar (kerja sama antara pemda dengan Ombudsman).” tutup Ratu Tatu.

Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Serang Raya juga turut menyampaikan sambutannya.

Beliau menyatakan kesiapannya untuk turut memberikan dukungan dan keterlibatannya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Daerah.

“Untuk berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia dan mudah-mudahan Universitas Serang Raya ini dapat hadir dalam meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kabupaten/Kota” ucap Hamdan.

Ini Juga : Variabel Kepatuhan Substantif Masuk Penilaian Pelayanan Publik 2023 dari Ombudsman RI

Kehadiran Universitas Serang Raya dalam kerja sama ini memberikan dimensi baru bagi peningkatan pelayanan publik. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki beragam keahlian dan inovasi, perguruan tinggi akan berperan aktif dalam menyediakan solusi kreatif dan terkini untuk permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan penelitian, pelatihan, dan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan kompleks dalam memberikan pelayanan yang efisien dan berkualitas.

Selain itu, partisipasi aktif perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan lingkungan akademik yang berdampak positif bagi pengembangan kebijakan publik yang berdaya guna.

“Saya menilai bahwa setiap Kepala Daerah sebagai pemimpin bagi masyarakat daerah senantiasa berusaha menciptakan suatu kebijakan maupun inovasi dalam pembangunan di daerahnya.” tegas Hamdan.

Ketua Ombudsman RI, Mokhamad Najih, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kolaborasi antara Ombudsman RI dan Pemerintah Daerah serta perguruan tinggi sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam melayani masyarakat.

Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa kerja sama ini akan membawa dampak positif yang signifikan dalam menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berdaya saing.

“Ombudsman memiliki tugas yang tidak ringan sehingga perlu membuka ruang bersinergi dengan komponen penyelenggara pelayanan publik maupun komponen masyarakat khususnya perguruan tinggi” ujar Najih.

Baca Ini : Ombudsman Banten Adakan Pengaduan Pelaksanaan PPDB

Kerja sama strategis ini akan membangun fondasi yang kuat untuk mewujudkan perubahan positif bagi masyarakat di Provinsi Banten.

Ombudsman RI, Pemerintah Daerah, dan perguruan tinggi bersama-sama akan mengupayakan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan publik.

“Kita ingin aparat penyelenggara pelayanan publik memiliki semangat untuk terus berikhtiar memperbaiki diri, berinovasi menyempurnakan pelayanannya agar pelayanan publik dapat berdampak artinya dapat dirasakan masyarakat” tutur Najih.

Dengan penuh optimisme, Ombudsman RI meyakini bahwa kolaborasi ini akan menjadi contoh inspiratif bagi daerah-daerah lain dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih bermutu dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kemudian, Najih juga berpesan menjelang bulan Agustus memperingati bulan kemerdekaan Republik Indonesia dan dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia pada tahun 2045 yang digagas sebagai tahun emas, aksi yang mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas harus dimulai dari hari ini.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten (Ombudsman Banten), Fadli Afriadi menyambut baik adanya komitmen kerja sama ini yang akan memiliki dampak positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas Ombudsman di wilayah Provinsi Banten.

Menurut Fadli, utamanya adalah masyarakat yang akan mendapatkan manfaat besarnya yaitu terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas.

Ombudsman RI menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi dalam kerja sama ini. Semoga langkah bersama ini menjadi titik awal perubahan positif yang signifikan bagi pelayanan publik di Provinsi Banten. (Deni/red) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banten

Mediapublik.co SERANG – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten (Ombudsman Banten) menyoroti kenaikan harga beberapa bahan pokok, khususnya beras di wilayah Provinsi Banten. Ombudsman Banten meminta Instansi Pemerintah Daerah terkait serta Bulog untuk mengambil Langkah-langkah efektif dan memitigasi kondisi tingginya harga dan kelangkaan beras di segmen tertentu,” Serang 22/02/2024. “Kondisi tingginya beberapa kebutuhan pokok masyarakat, khususnya beras, sudah terjadi beberapa waktu atau sejak pertengahan hingga akhir tahun lalu dan sudah cukup ramai dikeluhkan. Untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat atas bahan pangan dasar tersebut, seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten perlu melakukan penanganan secara efektif dan berkolaborasi dengan berbagai Lembaga terkait, baik pusat maupun di daerah” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi, di Kota Serang. “Pastikan operasi pasar oleh Pemda dan Bulog betul-betul mencukupi kebutuhan dan berdampak langsung kepada penurunan harga beras. Apalagi Pemerintah Daerah menyampaikan stok beras di Provinsi Banten mencukupi. Gunakan sebagai salah satu instrument guna menormalisasi harga dan ketersediaan beras,” Katanya. Fadli menambahkan, menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, urgensi penanggulangan dan intervensi pemerintah daerah semakin tinggi. Ia pun meminta agar segera disalurkan bantuan pangan langsung kepada Masyarakat yang layak menerimanya sebagai salah satu bentuk penanganan sekaligus juga intervensi pasar. Untuk jangka panjang, Fadli…

Megapolitan

Mediapublik.co JAKARTA – Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Provinsi DKI Jakarta harus segera dilakukan evaluasi untuk diperbaiki di masa yamg akan datang. Hal ini berdasarkan temuan Ombudsman RI melalui tinjauan lapangan dan permintaan keterangan pada pihak terkait. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan jika tidak segera dievaluasi maka akan berpotensi maladministrasi. Itu berupa adanya kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum. “Pertama, Realisasi pembangunan SJUT yang jauh dari target menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Bina Marga tidak melakukan pengawasan pembangunan SJUT dan koordinasi secara optimal dengan PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya maupun stakeholders terkait,” kata Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto pada Penyampaian Hasil Investigasi pada Selasa (30/1/2024) di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan. Data Ombudsman menyebutkan, pengerjaan SJUT di Provinsi DKI Jakarta belum tuntas dan jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Dari target pembangunan SJUT yang ditetapkan, PT. Jakpro hanya dapat merealisasikan pengerjaan sebesar 22,6%, sedangkan untuk PT. Sarana Jaya hanya dapat merealisasikan pengerjaan sebesar 1.15 %. Kedua, Pemprov DKI Jakarta tidak segera mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum pengerjaan SJUT setelah habis masa berlaku regulasi sebelumnya, tanpa ada evaluasi terhadap progres pembangunan SJUT. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan SJUT di Provinsi DKI Jakarta…

Nasional

Mediapublik.co JAKARTA- Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menyampaikan temuan dalam tinjauan lapangan pada operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Jakarta, Solo, Bantargebang Bekasi dan Surabaya yang dilaksanakan pada kurun waktu Desember 2023. ”Dari tinjauan lapangan Ombudsman pada operasional Kareta Cepat Jakarta Bandung ditemukan beberapa kendala seperti sempat padamnya listrik PLN KCJB, terlambatnya kereta feeder, sistem refund belum optimal, terjadi susah sinyal di sejumlah titik perjalanan,” terang Hery dalam Konferensi Pers, Jumat (29/12/2023) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Perihal padamnya listrik PLN KCJB pada 31 Oktober 2023, berdasarkan keterangan PT KCIC sebagai operator KCJB/Whoosh, Ombudsman menemukan bahwa pasokan suplai listrik hanya berasal dari satu transmisi yang sama sehingga menyebabkan pemadaman saat ada gangguan di jalur utama. Sedangkan telah ada kesepakatan bahwa PT PLN akan menyuplai listrik secara premium dengan dua transmisi yang berbeda. Kemudian terkait permasalahan keterlambatan kedatangan kereta feeder, Ombudsman menemukan bahwa terjadi kekurangan kapasitas tempat duduk. Dimana kapasitas kereta feeder hanya maksimal mengangkut 200 orang penumpang yang bisa duduk, sementara jumlah penumpang kereta cepat bisa sampai 600 penumpang jika terisi penuh. Kereta feeder merupakan layanan integrasi antarmoda berbasis kereta api yang menghubungkan Stasiun Bandung dengan Stasiun…

Megapolitan

MediaPublik.co, Jakarta – Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Fonika Affandi, menerima kedatangan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan, Asisten Muda Ombudsman RI Jakarta Raya, Rio Saputro beserta tim kesekretariatan Ombudsman RI Jakarta Raya Rabu 12 Desember 2023. Kedatangan tim Ombudsman RI Jakarta Raya dalam rangka memberikan penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan kepada jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Fonika menyampaikan terima kasih atas kedatangan Ombudsman RI Jakarta Raya ke Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Baca Juga : Mantap, Lapas Gunung Sindur Gandeng Joyful Cooking Class Latih Tata Boga “Terima kasih atas kedatangan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Bapak Dedy Irsan beserta tim Ombudsman di Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta”, ujar Fonika. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Dedy Irsan menyampaikan untuk terus memberikan pelayanan publik yang terbaik. Pihaknya telah melakukan uji petik langsung kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan hasilnya sangat bagus. Kata Dedy, dalam proses penanganan pengaduan pelayanan publik kita harus mengacu kepada Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, kemudian setelah dilaksanakan pelayanan publik kita harus melakukan survey kepada pengguna layanan sebagai bentuk evaluasi. “Saya sampaikan untuk terus memberikan pelayanan…