Hukum dan Kriminal

Pelaku Kekerasan Seksual Alwi Akan Diputus, Hakim Diduga Terlibat Skenario Meringankan Tuntutan

68
×

Pelaku Kekerasan Seksual Alwi Akan Diputus, Hakim Diduga Terlibat Skenario Meringankan Tuntutan

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; ilustrasi Kekerasan Seksual

Mediapublik.co Pandeglang – Kasus sextortion yang viral melalui akun Twiter @zanatul_91 yang mengaku Kakak korban menyatakan kelanjutan kasus tersebut akan menghadapi vonis pada Selasa (11/7/2023).

Iman menuturkan bahwa saat adiknya dan saksi (kakak korban) diminta keterangan oleh hakim, hakim menekankan apakah keluarga terdakwa datang meminta maaf atau tidak. Namun setelah kasus ini viral, beredar pernyataan bahwa kakak korban selaku saksi memaafkan pelaku. Iman menyatakan bahwa pemelintiran ini membuktikan bahwa ada skenario tertentu dalam persidangan.

“Sejak adik kami (korban) dan saksi lain dipanggil pada sidang kedua 6 Juni 2023, kami menduga ada skenario hakim mengarahkan agar korban dan saksi mengucap kata ” Maaf” untuk meringankan hukuman terdakwa. Oleh sebab itu kami masih khawatir hasil putusan tidak berkeadilan.” Ungkap Iman Zanatul Haeri selaku perwakilan keluarga korban.

Iman juga menyampaikan bahwa dukungan luar biasa dari masyarakat membuat kasus ini akan menjadi preseden, sehingga hakim harus bisa menjawab rasa keadilan masyarakat.

“Kasus ini telah menjadi perhatian nasional, bahkan internasional. Straits Times dari negara tetangga Singapura juga telah memuat kasus ini. Artinya hukuman yang ringan dari hakim akan mencoreng wajah peradilan negara kita di hadapan dunia internasional.” Ungkap Iman yang mengaku diwawancarai oleh jurnalis asing atas kasus ini.

Pasalnya, kasus ini pertama dibuka ke publik lewat utas akun twitter @zanatul_91 atau kakak Korban Iman Zanatul Haeri. akun twitter Iman telah dilihat oleh 19 juta pengguna twiter. Sehingga menyita perhatian dunia. Oleh sebab itu kejanggalan proses hukum ini akan menjadi catatan bersejarah.

Keanehan-keanehan di Pengadilan Negeri Pandeglang diamini oleh Rizky Afrianto selaku kuasa hukum Korban dari LBH Rakyat Banten. Oleh sebab itu Rizky meminta,

“Pertama, sidang putusan terbuka dengan menghadirkan terdakwa secara langsung (offline). Kedua, putusan hakim tidak dibawah Tuntutan JPU. Ketiga, hakim harus objektif mengadili kasus ini, tidak ada peledoi dari terdakwa dan tidak ada alasan pemaafan untuk terdakwa sehingga hakim wajib memutus perkara ini dengan hukuman maksimal.”

Menurut Rizky, kuasa hukum juga akan melakukan pelaporan tindak pidana lainnya.

“pembuktian dalam perkara pidana harus mengandung suatu kepastian yang terang dan jelas. Ada postulat yang harus dipegang, in criminalibus probationes bedent esse luce clariores, yang artinya bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya.” Ungkap dosen luar biasa di salah satu Kampus negeri di Serang Banten.

Rizky menuturkan, jika hakim memutus perkara ini dengan tututan maksimal, akan mengembalikan kepercayaan publik, namun sebaliknya jika hakim memutus perkara ini kurang dari tututan maksimal kita wajib menduga ada “kejanggalan”.

Selaku kuasa hukum, Muhamad Syarifain juga menuturkan alasan kuasa hukum belum melakukan laporan kembali dengan UU TPKS.

“Dalam proses peradilan ini fakta-fakta persidangan sudah berjalan, kita tidak mengetahui secara pasti karena proses sidangnya tertutup. Jadi indikatornya yah kita lihat putusannya. Ingat, putusan ini akan menunjukan wajah asli dan citra peradilan.

Syarifain juga menambahkan bahwa jangan sampai hakim merasa tidak berkewajiban menuntut secara maksimal karena mengetahui akan dilakukan pelaporan kembali.

“Jangan sampai adanya dugaan indikasi skenario awal oleh ” oknum” yang ingin meringankan terdakwa berjalan mulus” Ungkap Syarifain.

Syarifain juga menambahkan bahwa pihak keluarga melalui kuasa hukum akan melaporkan tindak pidana lainnya yang mengandung unsur pemerkosaan, pengancaman pembunuhan, pemerasan, dan penganiayaan ke Polda Banten. Pasca putusan ini kita akan running ke arah pelaporan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Serang – Menyikapi kelangkaan dan kebocoran serta tidak tepatnya penggunaan BBM yang telah diberikan subsidi oleh pemerintah. Presiden RI Joko Widodo memberikan perhatian khusus kepada Kapolri untuk memastikan dan menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan bahan bakar penugasan pemerintah (Pertalite) agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Wadirreskrimsus Polda Banten AKBP Wiwin mengatakan Ditreskrimsus Polda Banten mengatakan menindak lanjuti Arahan tersebut Ditreskrimsus Polda Banten beserta Satreskrim Polres Jajaran telah melaksanakan operasi penindakan penyalahgunaan BBM subsidi di Wilayah hukum Polda Banten dan berhasil mengungkap 11 kasus. “Ditreskrimsus Polda Banten melaksanakan operasi penindakan penyalahgunaan BBM subsidi di Wilayah hukum Polda Banten dan berhasil mengungkap 11 kasus penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM Bersubsidi dan BBM penugasan pemerintah (Pertalite) diseluruh wilayah hukum Polda Banten,” kata Wiwin. Wiwin menjelaskan pihaknya berhasil mengamankan beberapa barang bukti. “Barang bukti yang telah diamankan diantara lain 10 unit R4, 7 unit R2, 1 unit R3, 2.343 ltr BBM subsidi (Solar), 5.471 ltr BBM khusus penugasan (Pertalite), Surat Rekomendasi pembelian BBM subsidi, Alat bantu berupa Jerigen, pompa, dispenser pertamini, selang, corong, Nota / struk pembelian BBM dari SPBU,” jelasnya. Wiwin menjelaskan modus yang digunakan oleh para pelaku. “Pelaku membeli BBM subsidi di SPBU…

Hukum dan Kriminal

Perkara Pemalsuan Surat, Charlie Chandra Ditetapkan DPO Oleh Polda Banten Mediapublik.co, TANGERANG – Pelaku dugaan pemalsuan surat bernama Charlie Chandra berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Banten buntut mangkir 2 kali saat proses panggilan dari penyidik. Hal tersebut diungkap Kuasa Hukum pelapor Aulia Fahmi yakni PT Mandiri Bangun Makmur (PT MBM) siaran tertulis yang diterima pada Rabu 20 Desember 2023. Sebelumnya diketahui, PT MBM selaku pemegang kuasa dari ahli waris The Pit Nio pemilik sah tanah seluas 8,7 hektar surat Sertipikat Hak Milik (SHM) No.5 Desa Lemo Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Aulia Fahmi katakan bahwa pihaknya telah melaporkan Charlie Chandra sejak 28 April 2023 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat ke Polda Metro Jaya sebagaimana laporan polisi nomor LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA melanggar Pasal 263 Jo Pasal 55 KUHPidana. Aulia Fahmi menjelaskan penyebab Polda Banten melakukan tindakan hukum sesuai prosedural. Bahwa, pelaku Charlie Chandra bersama Notarisnya Sukamto SH,M.Kn mengajukan permohonan balik nama Sertifkat SHM No. 5/Lemo yang padahal milik kliennya. Dengan bermodal lampiran surat yang didalamnya mencantumkan keterangan palsu. Pertama Charlie Chandra menyatakan sebagai pihak yang menguasai fisik tanah dan kedua menyatakan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa. “Faktanya tanah yang dimohonkan tersebut sedang dalam penguasaan klien kami dan atas…

Daerah

MediaPublik.co, Lebak | Seperti diberitakan sebelumnya, terkait kemelut pelaporan saudari YS ke Polres Lebak, tentang tuduhan Penipuan dan Penggelapan, Pasal 378 dan 372 yang diduga dilakukan oleh RR. Namun hal ini dibantah oleh Penasihat Hukum RR, Andi. Bahkan Andi mengatakan bila laporan tersebut merupakan pencemaran nama baik. Ini soal utang piutang, seharusnya ini masuk ke ranah Perdata. Tapi oleh penyidik dimasukan ke pasal pidana, yakni Penipuan dan Penggelapan. Untuk itu, saya akan lapor balik ke Polda Banten. Senin-27-11-2023. Ketua Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aspirasi Rakyat Bersatu (ARB) Kabupaten Lebak, Andi. Angkat bicara. Dalam keterangan perssnya, Andi mengapresiasi terhadap kinerja Polres Lebak, dalam menerima laporan Pengaduan masyarakat. Namun sangat disayangkan pihak penyidik tidak jeli dalam menangani kasus ini, penyidik dengan serta merta menerapkan pasal 378 dan 372 (penipuan dan penggelapan). Berdasarkan penilaian kacamata hukum, bahwa kasus ini murni adalah kasus perdata, namun dipaksakan menjadi kasus pidana. Hal ini sangatlah bertentangan dengan UU HAM No 39 Tahun 1999 Pasal 19 (2), Setiap orang tidak bisa dipidanakan karena tidak mampu membayar hutang. Ditinjau dari beberapa kaidah hukum dari pengadilan ( Yurisprudensi) Putusan MA No 93K/Kr/1969 Tanggal 11 Maret 1970 Sengketa Hutang Piutang merupakan Perdata Putusan MA No 39K/Pid/1984 Tanggal 13 September 1984…

Nasional

Mediapublik.co Serang – Kepolisian Daerah (Polda) Banten kembali menggelar pelatihan simulasi pengamanan VIP/VVIP Protection Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi kontinjensi dan antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten. Kegiatan bertempat di Lapangan KP3B Provinsi Banten pada Rabu (11/10/2023). Pelatihan simulasi tersebut dilakukan guna mematangkan kesiapan personel jika suatu saat terjadi tindakan anarkis atau konflik sosial yang menimbulkan kerusuhan dalam rangka pengamanan pemilihan presiden (Pilpres) pada 2024 mendatang. Kegiatan dihadiri Dansat Brimob Polda Banten Kombes Pol Dede Rojudin yang diwakili Wadansat Brimob Polda Banten AKBP Hadi Saepul Rahman beserta Pamen dan Pama Polda Banten serta diikuti sekitar 700 personel Polda Banten dengan melibatkan personel dari berbagai satuan kerja khususnya Satbrimob dan Ditsamapta. Dalam kesempatannya Wadansat Brimob Polda Banten AKBP Hadi Saepul Rahman menyampaikan tujuan dari dilaksanakannya pelatihan tersebut. “Hari ini kami kembali menggelar latihan simulasi pengaman VIP/VVIP Protection Calon Presiden serta Wakil Presiden menjelang Pemilu tahun 2024, tujuanya untuk memastikan para personel siap menghadapi tugas nyata saat kampanye di wilayah hukum Polda Banten,” ujar Hadi. Hadi juga menegaskan bahwa tugas personel Polda Banten kedepan akan lebih berat terlebih saat memasuki tahapan-tahapan Pemilu 2024. “Tugas personel Polda Banten kedepan pasti lebih berat, sehingga personel perlu dipersiapkan sejak dini melalui…