Nasional

Sadisss,Guru Perempuan SDN 1 Cempaka di Aniaya Oleh ASN Lebak Hingga Masuk RS

118
×

Sadisss,Guru Perempuan SDN 1 Cempaka di Aniaya Oleh ASN Lebak Hingga Masuk RS

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Siti Badriah Korban Penganiayaan, Saat Di Rawaat di RS Misi, Rabu (12/09/2023

Mediapublik.co Banten – Seorang guru di SDN 1 Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak bernama Siti Badriyah (37) tahun menjadi korban pemukulan di pelipis mata oleh ASN yang berinisial SO. Akibat kejadian tersebut, Badriyah melaporkan kasus tersebut ke Kepolisan dan dirawat di Rumah Sakit Misi Lebak.

“Saya sendiri tidak mengetahui persis kesalahannya apa, tiba-tiba pada saat saya masuk ruangan guru dan mengambil mangkuk untuk tempat makan ketupat, tiba-tiba Pak Soleman mendorong dan meninju muka saya,’’ kata Siti Badriah saat bercerita di RS Misi Rangkasbitung, Rabu (13/9/2023).

Lebih lanjut, Badriah menceritakan bahwa pada saat kejadian pemukulan oleh SO di ruang guru tersebut turut disaksikan juga oleh dua orang rekannya yaitu Teti dan Wahyu. Bahkan pada saat SO hendak melakukan pemukulan yang ketiga kalinya, Wh sempat memisahkannya.

“Setelah dipukul sekali, kemudian dagu saya diangkat dan ditampar oleh telapak tangganya pak SO. Kemudian, saya bertanya salah saya apa pak, dia kemudian akan melakukan pemukulan yang ketiga kalinya dan dipisahkan oleh Wh,’’ ucap Badriah yang kondisinya sedang berbaring di RS Misi.

Selain itu, kata Badriah, dia juga dituduh besekongkol dengan rekan guru lain yang beranama Fine dan Yuyun. Padahal, kata Badriah dia sama sekali tidak mengetahui dasar dan alas an apa Pak SO yang notabennya guru senior melakukan pemukulan terhadap dirinya di ruang guru.

“Dibilang sekongkol dengan Fine, Yuyun, itu setelah pemukulan yang dilakukan oleh Pak SO,’’ tutur Badriah.

Selanjutnya, Badriah dengan didampingi pihak Kepala Sekolah dari SDN 1 Cempaka melakukan pelaporan ke Polsek Warunggunung. Kemudian, pihak Polsek yang menangani penganiyaan tersebut menyarankan agar dilakukan untuk pisum ke Puskesmas guna kepentingan penyidikan.

“Tadinya laporan ke Polsek Warunggunung, kemudian kasus tersebut diarahkan untuk ditangani oleh Polres Lebak. Harapannya kepolisian segera memproses kasus hukum penganiyaaan ini.

Sementara itu, pada saat tim dari kepolisian wilayah Warunggunung melakukan klarifikasi mengenai adanya pemukulan oleh ASN ke SDN 1 Cempaka. Oknum ASN berinisial SO malah menyalahkan kejadian tersebut kepada pihak kepala Sekolah.

Sementara itu, di tempat terpisah, Kapolsek Warunggunung, AKP Sachlan membenarkan adanya pelaporan yang diiduga dilakukan oleh oknum ASN berinsial SO. Kata Sachlan, pihaknya sempat menerjunkan tim unit polsek untuk ke lapangan meminta klarifikasi.

“Saat ini kasus pemukulan seorang guru ditangani oleh Polres Lebak dibagian Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Lebak,” ucap Sachlan.

(David)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Megapolitan

Mediapublik.co Jakarta – Komisi II DPR RI meminta pemerintah dalam sistim  penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menyamakan standar. Terutama untuk pengisian formasi ASN karena tidak semua daerah memiliki kesamaan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut dikatakkan Anggota Komisi II DPR RI Difriadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara. “Pemerintah untuk rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus untuk daerah ketika nanti penerimaan terbuka nanti tidak sama semua standarnya,” Kata Diifriadi, Senin (13/11/2023). Menurut Difriadi, orang daerah di harapkan memperoleh perhatian khusus untuk mengisi formasi ASN. Terutama khususnya di instansi kepemerintahan daerah,agar orang daerah dapat tertampung dengan baik. “Jadi ini penting untuk perlindungan bagi pemda khususnya sumber daya manusia  yang ada di daerah sehingga mereka bisa tertampung dengan baik dalam ASN”,kata Legislaror asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II tersebut. Lebih lanjut Difriadi mencontohkan pola penerimaan ASN di IKN (Ibu Kota Negara) yang menerapkan pola penerimaan ASN 20 persen untuk masyarakat Kalimantan Timur,20 persen untuk seluruh Provinsi di Kalimantan,10 persen untuk masyarakat Sulawesi dan sekitarnya,50 persennya untuk seluruh Indonesia. Pola penerimaan seperti itu sangat bagus dan perlu di terapkan tidak hanya di kawasan IKN namun untuh seluruh ASN di pemerintaan daerah baik provinsi maupun Kabupaten Kota. “Saya kira…

Daerah

Mediapublik.co Lebak | Sebagai Wujud Apresiasi Kinerja, Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Suyono, SIK berikan Penghargaan Best Police Of the Month kepada dua Personil di Lapangan Mapolres Lebak. Senin (13/11/2023). Berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Lebak Nomor : 79/XI/2023 Pemberian penghargaan Best Police Of the Month kepada PS. Kanit Binmas Polsek Leuwidamar Aipda Fery Alamsyah dengan kategori dengan kinerja dan Dedikasi terbaik sebagai Pembina Suku dalam Baduy sehingga diterima oleh Komunitas Berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Lebak Nomor : 80/XI/2023 Pemberian penghargaan Best Police Of the Month dengan dengan kategori dengan kinerja dan Dedikasi terbaik diberikan kepada Bhabinkamtibmas Polsek Cimarga Brigadir Iman Solihin,SH sebagai peraih penghargaan juara dua lomba Bhabinkamtibmas dalam rangka inovasi Bhabinkamtibmas se Polda Banten. Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Suyono, SIK mengatakan, “Ya pagi ini, kami memberikan Penghargaan Best Police Of the Month kepada dua Personil Polres Lebak di lapangan Mapolres Lebak,” ujar Suyono. “Ini merupakan wujud Apresiasi terhadap kinerja personil dan diharapkan bisa memberikan inspirasi suri tauladan dan motivasi bagi personil yang lain untuk terus meningkatkan kinerja, memberikan pengabdian yang tulus kepada masyarakat, bangsa dan negara,” ungkapnya. Baca Juga : Kapolres Pimpin Upacara Serah Terima Tugas dan Tanggung Jawab Kasat Lantas Polres Lebak Dalam kesempatan tersebut Kapolres Lebak AKBP…

Daerah

Mediapublik.co Lebak | Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Suyono, SIK memimpin Upacara Serah Terima Tugas dan Tanggung Jawab Kasat Lantas Polres Lebak di Aula Mapolres Lebak. Selasa (7/11/2023). Berdasarkan surat Nomor : KEP/532/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang mutasi dilingkungan Kepolisian Daerah Banten, Tugas dan Tanggung Jawab Kasat Lantas Polres Lebak di serahterimakan dari Kapolres Lebak AKBP Suyono, SIK kepada AKP Mulya Sugiharto,SIK. Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Suyono, SIK mengatakan “Ya hari ini kami sebagai Kapolres Lebak menyerahkan Tugas dan Tanggung Jawab Kasat Lantas Polres Lebak yang baru,” ujar Suyono. “Mutasi dalam lingkungan Polri adalah hal yang biasa dan bagi prajurit Bhayangkara pada dasarnya setiap waktu siap untuk mutasi dalam rangka penyegaran terhadap personil dan pembinaan karir, sehingga kedepannya Polri lebih Kompetitif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya “Kepada Kasat Lantas yang baru AKP Mulya Sugiharto,SIK agar segera menyesuaikan sesuai dengan Tupoksinya dalam rangka menghadapi Operasi Mantap Brata Maung 2023-2024 pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024 agar bisa sukses dan berlangsung dengan aman, damai serta sejuk,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut Suyono juga menegaskan Netralitas Polri khususnya Polres Lebak dalam Pemilu tahun 2024 kepada seluruh personil dan jajaran “Laksanakan tugas secara profesional, sesuai tupoksi dan jaga selalu Netralitas Polri dalam Pelaksanaan Pemilu…

Megapolitan

MediaPublik.co, Jakarta – DPD RI menyebut Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus bisa memberikan alat ukur tentang pembatalan mutasi dan rotasi 19 pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Menurut DPD RI, BKN harus memiliki instrument yang baik terkait pembatalan SK Bupati Bandung Barat untuk 19 pejabat ASN yang telah dilantik, sehingga keputusan yang dibuatnya tidak menimbulkan polemik. “BKN tidak memiliki alat ukur dan instrumen yang baik terkait pembatalan SK Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan tentang rotasi 19 pejabat ASN di lingkungannya. Keputusan yang BKN keluarkan menimbulkan polemik dan rumit bagi berlangsungnya kepegawaian di lingkungan Kabupaten Bandung Barat,’’ kata Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti, Kamis (2/11/2023). Menurut La Nyalla, Surat pembatalan mutasi dan promosi yang dikeluarkan oleh BKN terkait 19 pejabat ASN di lingkungan Kabupaten Bandung Barat perlu direvisi. Kata La Nyalla tujuannya agar dasar kebijakan yang BKN keluarkan tidak bertentangan dengan SK dari Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan. “Surat Pembatalan 19 ASN di Bandung Barat yang dikeluarkan BKN harus direvisi atau dievaluasi, supaya tidak bertentangan dengan keputusan dari Bupati Bandung Barat,’’ jelas La Nyalla. Dikatakan La Nyalla, BKN tidak boleh memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan dampak dari Surat yang mereka keluarkan bagi 19 pejabat ASN di Kabupaten Bandung…