Hukum dan Kriminal

Viral, Dugaan Korupsi Kasus Mafia Tanah Kades Pagelaran, Kejati Banten Turun Gunung

236
×

Viral, Dugaan Korupsi Kasus Mafia Tanah Kades Pagelaran, Kejati Banten Turun Gunung

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Dugaan korupsi Kasus Mafia Tanah Kades Pagelaran dilaporkan ke Kejati Banten, (Selasa, 22/8/2023)

MediaPublik.co, LEBAK – Dugaan penjualan lahan milik Negara berupa sempadan pantai seluas 33.900 meter persegi yang terletak di Desa Pagelaran, Lebak, Banten, resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Banten oleh Presidium Peduli Bangsa Aliansi Peduli Banten, pada Senin (21/8/2023).

Dalam keterangannya kepada awak media, Koordinator DPN-PPB, Iwan Setiawan, mengatakan, pihaknya melaporkan beberapa pihak yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah tersebut kepada pihak swasta dengan total kerugian mencapai Rp1,24 miliar.

Baca Juga : Relawan Jokowi Galang Donasi Untuk Anggota

“Ada beberapa yang kami laporkan ke Kejati Banten, diduga mereka telah menjual lahan sempadan pantai kepada salah satu perusahaan tambak PT SDB pada tahun 2017 dengan nilai Rp37 ribu per meternya, luasnya sekitar 3,39 hektar,” ungkap Iwan.

Dari beberapa pihak tersebut, Iwan menjelaskan salah satunya adalah oknum Kepala Desa Pagelaran. “Setelah kami pelajari dan melakukan investigasi, modusnya berupa over alih garapan. Lokasinya di Blok Kubang Waliwis Desa Pagelaran, Kecamatan Maligping,” papar Iwan.

Atas laporan tersebut, Iwan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Tinggi Banten untuk segera membentuk tim pemeriksa dan memanggil pihak-pihak yang terkait diantaranya, Kades Pagelaran berinisial H, serta mantan Camat Malingping berinisial S.

Baca Ini : Lapas Cirebon Laksanakan Upacara HUT Kemenkumham ke-78

“Selain itu ada juga tiga saksi lain yang mengetahui proses over alih garap tersebut. Yakni EC, MR, EB. Semua bukti-bukti telah kami serahkan ke Kejati Banten. Kami akan terus mengawal kasus ini demi tegaknya supremasi hukum terutama di Kabupaten Lebak,” tegas Iwan.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, SERANG – Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Didik Farkhan Alisyahdi menyerahkan langsung Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) kepada Sdr. Muhyani, seorang peternak yang menikam pencuri kambing miliknya hingga tewas. Senin 18 Desember 2023 bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Banten. Adapun Surat SKP2 dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Serang berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Serang Nomor : TAP- 209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 tanggal 15 Desember 2023. Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Ahelya Abustam, SH.MH., Para Asisten, Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Pengacara sdr Muhyani dan para media cetak maupun elektronik yang hadir dalam acara tersebut. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menyampaikan tindakan Muhyani yang menusuk pencuri hingga tewas itu murni dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri. Jika seseorang yang melakukan perlawanan untuk mempertahankan harta benda miliknya atau melindungi harta benda orang lain dikelompokkan sebagai orang yang melakukan pembelaan terpaksa. “Pak Muhyani menerima SKP2, udah tidak menyandang lagi status tersangka,” ungkap Kajati Banten. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menegaskan bahwa kasus Muhyani sudah resmi ditutup dan tidak bisa dibuka lagi. Sementara,Sdr. Muhyani yang menerima SKP2, mengucapkan banyak terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantunya. “Saya berterima kasih kepada kawan-kawan Kejati, Kejari, Wartawan, Polsek, dan Polres. Saya bersyukur, saya berterima kasih,”ucapnya…

Hukum dan Kriminal

Kejati Banten : Kasus Muhyani Warga Walantaka Serang Dihentikan Mediapublik.co, Serang | Pada Jumat 15 Desember 2023, Perkara an MUHYANI (58), seorang peternak di Serang yang menikam Waldi, pencuri kambing miliknya akhirnya dihentikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dikeluarkan Kajari setelah dilakukan ekspose (gelar perkara) di Kejati Banten, hal ini diungkapkan oleh Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Rangga Adekresna. Ekspose dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Didik Farkhan dan Aspidum Jefri Penanging Meakapedua, SH.MH. Hadir juga Kajari Serang Yusfidly, Kasi Pidum dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Serang. “Hasil ekspose semua sepakat bila bahwa perkara an MUHYANI Bin SUBRATA tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan fakta perbuatan yang digali oleh Jaksa Penuntut Umum, ditemukan bahwa telah terjadi “pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 Ayat (1) KUHP,” kata Kajati Banten Didik Farkhan. Didik menambahkan isi pasal itu bahwa, tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. “Bahwa dalam berkas…

Daerah

Mediapublik.co LEBAK – Anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah, terkena hack setelah membuka pesan undangan berbentuk APK di ponsel miliknya. Nomor WA miliknya kini dipakai pelaku untuk meminjam uang ke berbagai kolega. “Sejak tanggal 23 Oktober nomor WhatsApp saya tidak aktif. Berulang kali masuk SMS permintaan kode notifikasi tapi saat dimasukkan tidak bisa. Tapi hari ini saya dapat kabar dari beberapa kolega nomor saya aktif dan pinjam uang,” kata Musa, Senin (30/10) siang. Musa pun mengimbau kepada seluruh pihak, agar jika mendapat pesan WhatsApp dari nomor 0813-1655-5558 mengabaikan pesan tersebut. Apalagi jika mengatas namakan dirinya meminjam dan meminta transfer sejumlah uang. “Info, jika ada yang menggunakan WA nomor 0813-1655-5558 itu bukan saya, tapi ada orang lain yang menggunakan karena nomor WA tersebut ada yang meng-hacker sejak 23 Oktober 2023,” kata Musa lewat keterangan tertulis. Menyikapi peretasan nomor WhatsApp-nya tersebut, Anggota Fraksi PPP ini berencana akan melaporkan hal tersebut ke Unit Siber Polda Banten, “Saya berencana akan melaporkannya ke Unit Siber Polda Banten, karena pelakunya mulai melakukan penipuan ke berbagai kolega,” tambah Musa. Maraknya pesan berantai yang berisi undangan APK di WhatsApp menuntut kewaspadaan dari masyarakat. Karena sudah banyak pihak yang menjadi korban peretasan, hingga disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan berbagai modus…

Nasional

Mediapublik.co LEBAK – Anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera memberhentikan 23 orang anggota Panwascam yang rangkap jabatan jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini mengingat tahapan Pemilu semakin dekat, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dengan totalitas dari sumber daya manusianya, “Bawaslu harus segera melakukan proses penggantian, karena kinerja mereka tidak akan bisa maksimal jika double job,” kata Musa, Senin sore (9/10/2023). Diketahui, sebanyak 23 orang Panwascam kini rangkap jabatan karena dinyatakan lolos menjadi PPPK beberapa waktu lalu. Musa juga berencana akan melaporkan ke Dewan Pengawas Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika proses pemberhentian tersebut tak juga dilakukan. “Jika Bawaslu tak merespon, maka saya akan membuat laporan ke DKPP. Larangan Panwascam rangkap jabatan cukup jelas dalam Pasal 117 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,,” lanjut Musa. Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebak telah memberikan penjelasan kepada Bawaslu terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang rangkap jabatan sebagai pengawas Pemilu. Dalam surat resmi yang dilayangkan kepada Bawaslu Lebak, BKPSDM menerangkan bahwa PPPK yang rangkap jabatan sebagai pengawas Pemilu berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan yang harus dijalankan sesuai dengan jabatannya sebagai PPPK. Selain itu, PPPK juga telah terikat pada perjanjian…