Nasional

Viral, Pengamat Desak Kapolda Banten Copot Kapolres Lebak, Ini Penyebabnya

62
×

Viral, Pengamat Desak Kapolda Banten Copot Kapolres Lebak, Ini Penyebabnya

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Keterangan foto : Dikretur Etos Intsitute, Iskandarsyah mengenakan batik bercorak kuning, Jumat (01/09/2023)

Mediapublik.co Banten-Pengamat Politik, Inskandarsyah menyoroti sikap Kapolres Lebak AKBP Suyono yang dinilai diskriminatif terhadap respon maraknya pertambangan-pertambangan illegal di wilayah hukumnya. Hal tersebut ditunjukan ketika wartawan dari teropongistana.com melakukan konfirmasi terkait galian tambang yang berada di lahan Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani) dan wilayah Lebak Selatan.

“Kapolda Banten harus mencopot Kapolres Lebak yang diskriminatif ketika ditanya oleh awak media tentang persoalan rakyat, termasuk maraknya galian tambang di Lebak. Nanti saya akan bicara ke Kapolda Banten,’’ kata Pengamat Politik, Iskandarsyah saat dihubungi lewat telepon selulernya, Jumat (01/09/2023).

Disinggung tentang penanganan kasus empat bulan melakukan penambangan di lahan Perhutani yang saat ini ditangani oleh kepolisian. Iskandarsyah mendorong agar kasus tersebut tetap berjalan dan bisa terus berlanjut ke tahap persidangan.

“Harus ditangkap bos-bos besar tambang emas, tambang pasir, tambang tanah yang memang illegal. Jangan sampai hanya pekerja yang dibawahnya saja,’’ tutur Iskandarsnyah.

Sebelumnya juga. Penggiat dari Matahukum mengingatkan agar pelaku usaha tambang illegal di Lebak, Banten segera sadar, karena aktifitasnya saat ini menjadi persoalan serius di Masyarakat. Hal tersebut dikatakan Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir saat berdiskusi dengan salah seorang aparat yang berada di Lebak.

“Aktivitas tambang yang kian merak berharap agar para pelaku tambang illegal segera sadar,dan tolong hargai kami ini permerintah jangan mereka semakin merasa bebas dalam melakukan usaha pertambangan. Apalagi tanpa ada koordinasi yang baik kepada pemerintah daerah, sehingga aktivitas pertambangan di lebak ini tidak semakin menjadi persoalan masyarakat yang menimbulkan berbagai dampak, jalan rusak, kecelakaan,’’ kata Sekjen Matahukum, Muksin Nasir sambil menirukan ucapan dari seorang aparat tersebut, Sabtu (19/08/2023)

Lebih lanjut, kata Mukhsin pihaknya mengklaim telah melakukan penelusuran diberbagai lokasi galian tanah merah, galian pasir, batubara dan tambang emas. Menurutnya tak ada dampak positif ke Masyarakat sekitar, malah yang ada hanya membuat jalanan menjadi rusak dan berdebu serta bergelombang.

“Dampaknya banyak, lingkungan tercemar, lalulintas menjadi terganggu terutama masyarakat pengguna jalan. Ekonomi Masyarakat sekitar juga tidak meningkat. Saya sudah mendapatkan sebagian laporan dari Masyarakat yang tempat tinggalnya tak begitu jauh dengan area pertambangan. Rata-rata mereka mengeluhkan semua tentang adanya aktifitas pertambangan karena lebih banyak negatifnya, apalagi bekas-bekas galiannya yang memang bisa berbahaya karena menyisakan lubang-lubang yang dalam dan tidak ditutup Kembali,’’ jelas Mukhsin sambal melihatkan data yang dia peroleh dari lapangan.

Selanjutnya, Mukhsin berharap kepolisian tak sebatas menangkap pelaku tambang ilegal. Tetapi, perlu membongkar jalur penjualan materialnya secara menyeluruh.

Penindakan tidak hanya selesai pada menangkap pelaku tambang ilegal tetapi pemeriksaan mendalam terkait jalur pengangkutan hingga penjualannya, siapa yang terlibat, bagaimana mekanismenya dan mengapa ini dibiarkan berlarut hingga sekarang,” ucap pria Makasar tersebut saat berdiskusi dengan salah seorang pelaku eks tambang di Hotel Maris Sentral.

Sebelumnya juga diberitakan, Matahukum telah melihat banyaknya aktifitas perusahaan galian pertambangan diantaranya Pertambangan Galian Pasir, Pertambangan Galian Tanah Merah Ilegal, Galian Batubara dan Galian Tambang Emas di Lebal dan Serang yang tak mrmiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian ESDM ataupun Pemerintah Pusat. Hal tersebut perlu adanya upaya serius dari aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten.

“Langkah hukum Kejaksaan Agung yang menetapkan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai tersangka sudah tepat. Mengingat pertambangan merupakan salah satu kejahatan ekonomi yang sangat luar biasa, maka perlu dukungan atau dorongan serius untuk Alat Penegak Hukum Khususnya Kejaksaan terlibat aktif melakukan pemantauan dan peneritban terhadap aktifitas galian pertambangan di Lebak dan Serang yang tak memiliki IUP,” usai Mukhsin Nasir.

Dijelaskan Mukhsin, untuk modus perusaaan tambang biasanya mereka hanya memiliki rekomendasi ingkungan atau pun dari daerah setempat. Karena, kata Mukhsin mereka menyadari untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak mudah dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi.

“Saya bisa pastikan banyak aktifitas pertambangan di Lebak dan Serang yang tak miliki IUP dari pemerintah pusat ini sudah berlangsung cukup lama karena adanya pembiaran serta biaya yang mahal.Maka dari itu, saya mendorong Kejaksaan Tinggi Banten melakukan upaya pengawasan dan langkah hukum seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait SIUP dengan menetapkan Dirjen Dirjen Minerba,” tegas Mukhsin.

Padahal, intruksi Presiden Joko Widodo sendiri sudah tegas untuk meminta Pemprov Banten dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya untuk segera menghentikan pertambangan batubara, galian pasir, dan emas ilegal yang merugikan masyarakat.

“Pertambangan ilegal tidak bisa ditoleransi,karena keuntungan satu dua tiga orang, kemudian ribuan lainnya dirugikan terkait dampak kerusakan alam yang kemudian menyebabkan bencana,” ucap Mukhsin dengan menirukan pernyataan Presiden Joko Widodo.

Kata Mukhsin, Mata Hukum berharap, Kejati Banten untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi atas dugaan penambangan illegal terhadap pihak perusahaan penambangan dikarenakan aktivitas penambangan yang tidak memiliki izin sah dan memenuhi persyaratan. Kata Mukhsin, pihaknya juga mendorong kalau ada oknum aparat penegak hukum (APH) baik itu kejaksaan, kepolisian maupun TNI yang diduga terlibat dan menerima setoran dari praktik penambangan ilegal di Lebak dan Serang agar segera berhenti dan mundur.

Disinggung tentang data perushaan tambang yang diduga tak miliki IUP di Lebak dan Serang, kata Mukhsin pihaknya telah mengantongi nama-nama perusahaan memang masih beroperasi. Kata Mukhsin ada puluhan perusahaan pertambangan yang tak miliki IUP bahkan ratusan tapi masih beroeprasi.

Untuk titik-titik lokasi kegiatan pertambangan yang masih kerap beroperasi kata Mukhsin, dia menyebut tersebar di beberapa kecamatan. Seperti di Kecamatan Tunjung, Pagintungan Jawilan, dan Kopo masuk ke Serang. Sementara, untuk di Lebak yaitu lokasinya di Sajira, Banjarsari, Cihara, Cimarga, dan Bayah.

Tambang emas tersebar di Kecamatan Cibeber, Bayah, Panggarangan, Cihara, dan Lebakgedong. Tambang batubara di Kecamatan Panggarangan, Bayah, Bojongmanik, Cilograng, dan Cihara. Sementara galian tanah di Kecamatan Maja, Curugbitung, Sajira, Cibadak, dan Cikulur.

“Tambang pasir di Citeras, Kabupaten Lebak, yang beroperasi masih beraktivitas sampai sekarang. Di sana, ada beberapa perusahaan tambang yang masih beroperasi. Namun, sebagian besar pengusaha tambang telah meninggalkan lokasi pertambangan. Tidak ada upaya pemulihan lingkungan setelah kegiatan tambang selesai. Karena itu, di wilayah Citeras dan sekitarnya ditemukan banyak kolam besar dengan kedalaman lebih dari tiga meter yang menjadi bekas tambang pasir,” tutur Mukhsin

Sementara itu, kata Muksin untuk di Cimarga belasan tambang pasir masih aktif beroperasi. Tiap hari, lalu lalang kendaraan dengan muatan pasir basah dan overtonase melintas di Jalan Raya Leuwidamar dan Jalan Maulana Hasanudin. Dikatakan, Mukhsin, keberadaan angkutan pasir dikeluhkan masyarakat karena mengakibatkan jalan licin, kotor, dan dituding penyebab kerusakan jalan yang dibangun pemerintah dengan anggaran miliaran rupiah.

Di Banjarsari, tambang pasir ilegal bebas beroperasi. Tambang pasir berizin dan tidak berizin di beberapa desa di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang ini berkontribusi terhadap pendangkalan sungai. Bahkan, informasinya, pada awal Desember 2020 terjadi banjir besar yang merendam ribuan rumah di Banjarsari. Banjir luapan sungai Ciliman dan Cilemer dituding akibat pendangkalan sungai karena limbah tambang pasir mengalir ke sungai dan ke persawahan.

“Sebagian besar, tambang emas dan batubara merupakan pertambangan rakyat terletak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Jumlah pertambangan emas tanpa izin (PETI) di TNGHS.

(Deni/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News

Mediapublik.co, Jakarta – Apabila masyarakat mendapati indikasi ketidaknetralan prajurit TNI dalam kontestasi Pemilu 2024, dapat melaporkan kepada kami (TNI) melalui prosedur yang telah ditetapkan dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut kembali ditekankan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di depan para awak media, usai mengikuti perayaan Natal Bersama Keluarga Besar TNI AD se-Gartap 1/Jakarta, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (5/2/2024). “Kan sebetulnya sudah berulang kali kita sampaikan. Bila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti (terkait ketidaknetralan prajurit) dilaporkan. Kan sudah ada prosedurnya. Kalau memang dianggap laporan ini membutuhkan waktu dan sebagainya, mungkin bisa hubungi langsung ke saya, atau pejabat-pejabat (TNI), dan Kadispenad. Kan teman-teman media punya nomor telepon Kadispenad,“ jelas Kasad. Kasad menegaskan, TNI AD akan menindaklanjuti laporan yang masuk, serta akan menindak tegas prajurit TNI AD yang terbukti melanggar arahan pimpinan TNI terkait netralitas TNI. Sementara itu, menjawab pertanyaan media terkait situasi terkini di Papua, Kasad menerangkan, bahwa saat ini kondisinya aman terkendali, meskipun eskalasinya naik-turun. Berbagai rencana yang telah diprogramkan untuk Papua, hingga saat ini berjalan dengan baik. Teknologi juga dikedepankan untuk membantu program-program pemerintah disana. Sebagai informasi, perayaan Natal Bersama Keluarga Besar TNI AD kali ini mengangkat tema “Hikmat Natal Mewujudkan Damai Sejahtera…

News

Mediapublik.co, Ternate – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. resmi menyandang gelar dari Kesultanan Ternate, “Kapita Ahi Besi Malamo” (Panglima Besar Angkatan Darat), dalam Kunjungan Kerja (Kunker) nya di Ternate, Maluku Utara, Senin (5/2/2024). Didampingi Ketua Umum (Ketum) Persit Kartika Chandra Kirana (KCK), Ny. Uli Simanjuntak, Kasad menerima penganugerahan gelar adat, yang disematkan langsung oleh Yang Mulia Sultan Ternate Hidayatullah Sjah. Prosesi penganugerahan gelar diawali dengan tradisi Joko Kaha, yaitu tradisi yang merupakan bentuk penghormatan kepada tamu, khususnya pemimpin negara atau kerajaan, yang berkunjung ke Ternate. Kemudian, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan naskah gelar adat, dan puncaknya penyematan _Lastar Ngungare_/ikat kepala khas Ternate kepada Kasad. Kasad dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat dan bangganya atas penganugerahan gelar adat Kesultanan Ternate yang diberikan kepadanya. Tak lupa, jenderal bintang empat itu juga mengungkap bahwa TNI AD memiliki berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk warga Ternate. “Mudah-mudahan kehormatan ini dapat mengingatkan saya untuk senantiasa menggelar kegiatan di Ternate. Karena, kami di TNI AD memiliki banyak program-program yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kita sudah coba lakukan itu di beberapa tempat, dan hasilnya cukup baik,” ungkapnya. Pada momen tersebut, Kasad juga mengapresiasi kemunculan generasi-generasi hebat yang dilahirkan dari empat…

Hukum dan Kriminal

Jakarta – Menjelang tutup tahun 2024, Tim Kompolnas melakukan giat pemantauan persiapan Operasi Mantap Brata Musi 2023-2024 , Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) dan sekaligus Pengumpulan Data SDM, Sarpras dan Anggaran Polri di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan dan wilayah hukum Polrestabes Palembang pada Senin hingga Rabu, 18-20/12/2023. Sumatera Selatan dipilih sebagai obyek Satuan Wilayah Polri yang mendapat perhatian khusus Kompolnas disebabkan bahwa kultur masyarakatnya yang heterogen berpotensi kerawanan cukup tinggi dalam hal pemilih Pemilu 2024 terutama di wilayah tapal batas dimana domisili dan KTP pemilih berada di lokasi yang berbeda. Jangan sampai terdapat pemilih ganda yang berakibat pada perselisihan hasil Pemilu, tutur Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H., dalam paparannya saat dihadapan PJU di Mapolrestabes Palembang,19/12/2023. Sebagai Ketua Tim, Dr. Yusuf, didampingi Anggota Kompolnas, H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., bersama Tim Set.Kompolnas, Brigadir Hari Mukti Dwi Hanggoro, S.Psi, Bripka Nico Frandus Silalahi, S.H., dan Ikbal S.Pd.I yang diterima langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Albertus Rachmad Wibowo, SIK bersama PJU di Mapolda Sumatera Selatan, Senin, 18/12/2023. Kapolda meminta kepada jajaran Satuan Kerja di wilayah Polda dan Satuan Wilayah Polres sebagai pengelola anggaran agar melakukan prosedur tata kelola keuangan negara dengan prinsip ekonomis, efesien dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan…

Megapolitan

Kapolri Pimpin Sertijab Kapolda Banten di Mabes Polri Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten di gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta pada Jumat (24/11). Sebagaimana diketahui, Kapolri memutasi sejumlah perwira tinggi melalui surat telegram ST/2360/X/KEP./2023, yang terbit pada Sabtu (14/10/2023). Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto membenarkan bahwa hari ini Kapolri memimpin serah terima jabatan Kapolda Banten. “Pada hari ini Jumat (24/11) sekitar pukul 13.00 WIB, Kapolri memimpin serah terima jabatan Kapolda Banten, terakhir Kapolda Banten dijabat oleh Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto, S.H., M.H. akan digantikan oleh Irjen Pol Abdul Karim, S.I.K., M.Si,” ucap Didik. “Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto, S.H., M.H. menjabat Kapolda Banten sejak 5 Januari 2021 dan mendapat jabatan baru sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka persiapan penugasan luar struktural, dan Irjen Pol Abdul Karim, S.I.K., M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Karokorwas PPNS Bareskrim Polri diangkat sebagai Kapolda Banten,” tambah Didik. Didik mengatakan bahwa mutasi jabatan dalam rangka meningkatkan kinerja dan mempersiapkan pengamanan Pemilu. “Mutasi jabatan adalah proses alamiah dalam organisasi, dalam rangka meningkatkan kinerja, promosi dalam sistem pembinaan karier, tour of duty and tour of area, dan dalam rangka mempersiapkan…