Mediapublik.co Jakarta – Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023, telah Selesai 100 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 300 bidang diantaranya 299 bidang di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dr. Sigit Santosa, S.Si., M.App.Sc. pada hari Rabu, 27 September 2023.
“Target tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari satu semester,” kata Kepala BPN Kota Jakarta Pusat, Dr Sigit Santoso lewat pernyatanya, Rabu (27/9/2023).
Lebih lanjut kata, Dr, Sigit, target PTSL 300 bidang ini difokuskan di wilayah Petamburan. Karena kata Dr Sigit, di wilayah tersebut terdapat SK Gubernur rencana pembangunan Sarusun tahun 1993 yang berisi tentang larangan penerbitan sertipikat di wilayah tersebut.
“Setelah berkoordinasi secara intensif bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada akhirnya Desember 2021 terbitlah Keputusan Gubernur 1596 Tahun 2021 yang isinya mencabut Kepgub 122 Tahun 1997. Sehingga kita baru bisa mulai proses sertipikasi tanah dilokasi bidang tanah yang terdampak SK gubernur tersebut,” ucap Dr Sigit.
Dikatakan Sigit, bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023 di Kelurahan Petamburan telah selesai 100 persen. Dimana kata Sigit, dari target yang ditetapkan ini berkat Kerjasama antara Pemkot Jakarta Pusat, pihak Kelurahan Petamburan dan Masyarakat petamburan.
“Proses sertipikasi di wilayah Petamburan pasca terbitnya Pergub 1596, sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 sejumlah 463, tahun 2022 sejumlah 589 hingga tahun 2023 sejumlah 299 bidang. Program sertipikasi yang telah dijalankan di Petamburan telah memberikan dampak yang posistif bagi Masyarakat,” beber Sigit.
Berdasarkan obrolan dengan masyarakat, kata Sigit, situasi Petamburan sebelum terlaksananya sertipikasi tidak ada kepastian kemelikan tanah, Masyarakat cemas akan digusur. Dari sisi ekonomi juga banyak yang kesulitan modal.
“Berdasarkan hasil penelitian dari Tim Penanganan Akses Reforma Agraria Jakarta Pusat tahun 2022, setelah dilaksanakan sertipikasi tanah, perekonomian Masyarakat terus berkembang dimana dapat dilihat dari pinjaman ke bank dengan mengagunkan sertipikat berkisar antara 50-100 juta selama 3-5 tahun. Pinjaman tersebut digunakan untuk membangun kos-kosan, permodalan warung kelontong, konveksi dan usaha warung makan rumahan,” tutur Sigit.
Di tempat terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dedy Irsan mengapresiasi capaian dari BPN Jakarta Pusat yang telah menyelesaikan program PTSL untuk masyarakat Pertamburan. Menurut Dedy keberhasilan tersebut tentu tak lepas dari peran Kepala BPN Kota Jakarta Pusat yang terus sinergi dengan masyarakat dan staikeholder lain dalam menyelesaikan program PTSL.
“Capaian ini sangat bagus, saya mengapresiasi jajaran BPN Jakarta Pusat yang telah berhasil menyelesaikan program PTSL di Pertamburan dengan baik. Apalagi dengan target 100 persen,” tutup mantan Kepala Ombudsman Banten tersebut. (Dayat)
