Nasional

AALCO Akan Terus Suarakan Kepentingan Negara-negara Asia di Tingkat Global

175
×

AALCO Akan Terus Suarakan Kepentingan Negara-negara Asia di Tingkat Global

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Presiden ke 61 AALCO dan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, (Jum'at, 20/10/2023)

MediaPublik.co, Bali – 20 Oktober 2023 Indonesia akan terus mendorong agar Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menjadi organisasi yang bisa menjadi medium untuk menyampaikan kepentingan negara Asia dan Afrika di tingkat global.

Berbagai pembahasan yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan 61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menghasilkan beberapa rekomendasi dan tanggapan positif dari delegasi yang hadir.

Beberapa agenda utama pembahasan yang dilakukan selama lima hari pelaksanaan sidang tahunan AALCO adalah tentang isu-isu terkait asset recovery, Hukum Laut yang mencakup pula isu illegal fishing, pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, kenaikan permukaan laut dalam agenda International Law Commission (ILC), Hukum Dagang dan Investasi Internasional, dan Hukum Luar Angkasa.

Baca Juga : Menkumham RI Yasonna Terpilih Jadi Presiden AALCO Ke-61

Pada sesi yang membahas tentang asset recovery, delegasi Indonesia mendapatkan dukungan positif terkait usulan membentuk Asset Recovery Expert Forum.

Usulan Indonesia ini disambut baik oleh mayoritas negara-negara Asia-Afrika yang memandang bahwa pemulihan aset hasil kejahatan membutuhkan proses yang kompleks.

Negara-negara Asia-Afrika akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Asset Recovery Expert Forum. Di tahap awal, negara-negara anggota AALCO akan membentuk contact group yang terdiri dari perwakilan negara anggota, yang dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, praktisi, maupun akademisi.

Contact group ini nantinya dapat menyelenggarakan pertemuan informal, baik virtual maupun secara fisik untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian bersama terkait pemulihan aset hasil kejahatan.

“Kami yakin bahwa group of experts ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Pembahasan mengenai illegal fishing menjadi hal yang penting bagi Indonesia karena Indonesia mengangkat isu untuk memasukkan illegal fishing sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC).

Negara-negara anggota mencatat isu yang dikemukakan oleh Indonesia, mengingat bahwa illegal fishing ini dapat mengakibatkan dampak yang besar terhadap ketersediaan ikan, lingkungan, sosial serta ekonomi suatu negara.

Diskusi-diskusi lanjutan diperlukan dalam pembentukan kerangka hukum internasional terkait kriminalisasi illegal fishing sebagai tindak pidana serius.

Ini Juga : AALCO Miliki Pengaruh Besar Untuk Perjuangkan Suara Asia – Afrika di Tingkat Global

Agenda lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah terkait isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berimbang antara kepentingan lingkungan yang diusung oleh negara-negara maju dengan kondisi pembangunan negara-negara berkembang, dalam pembentukan instrumen hukum internasional.

Posisi Indonesia ini sejalan dengan posisi negara-negara anggota AALCO yang mayoritas merupakan negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan.

Terkait isu Palestina, mayoritas negara anggota AALCO menyoroti eskalasi perkembangan situasi di Palestina.

Indonesia berpendapat bahwa kekerasan dan peperangan di Palestina harus segera dihentikan, serta untuk mendorong AALCO untuk dapat terus memberikan perteimbangan kepada International Law Commission dan Special Rapporteur sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan respons internasional dan memberikan bobot hukum atas isu ini.

Indonesia juga menekankan pentingnya penyelesaian akar permasalahan konflik Israel-Palestina ini sesuai dengan parameter yang ditetapkan PBB.

“Terkait isu ini, sangat penting bagi AALCO untuk memainkan peran sebagai organisasi yang bisa menggalang komunitas internasional dalam mendukung dan mendorong konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Yang terpenting, akar penyebab konflik, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB,” terang Yasonna.

Baca Ini : Pengelola TI Bapas Subang Ikuti Training of Trainer Teknologi Informasi Kemenkumham Jabar

Selain persidangan, kegiatan 61st Annual Session of AALCO juga menghadirkan sekitar 70 booth pameran produk unggulan dari beberapa UMKM di Bali.

Program pendukung lain yang digelar selama sidang tahunan AALCO adalah side-event berupa diskusi panel yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Topik-topik yang dibahas pada kegiatan ini adalah tentang forum bisnis, asset recovery, hukum humaniter, dan Hague Conference on Private International Law (HCCH).

“Rangkaian kegiatan Sesi Tahunan AALCO ke-61 ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi seluruh stakeholders terkait untuk memperhatikan isu-isu yang berkembang secara global dan mempersiapkan Indonesia untuk dapat memiliki suara yang dapat menggerakkan komunitas kawasan Asia-Afrika secara khusus dan komunitas internasional secara umum,” pungkas Yasonna.

(Deni/red) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Megapolitan

MediaPublik.co, Bandung – 213 orang Pegawai Kanwil Kemenkumham Jabar pagi ini (Senin, 05/01/2023) mengikuti Apel Pagi Serentak Awal Tahun 2024 bersama Menteri Hukum dan HAM R.I Yasonna. H. Laoly dan seluruh Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Penasehat Kehormatan Menteri Hukum dan HAM, dan seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham R.I serta Seluruh Pegawai di 33 Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis baik, Imigrasi maupun Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia secara Virtual Melalui Aplikasi Zoom dan Kanal Youtube Pusdatin Kumham. Dalam Amanatnya, Yasonna menyampaikan Apel pagi ini juga menjadi salah satu upaya kita dalam menumbuhkan dan mempertahankan sikap disiplin seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Yasonna lebih jauh mengucapkan Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas kerja keras dan dedikasinya dalam mensukseskan program dan kegiatan selama tahun 2023. Semoga kerja keras dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berlanjut agar dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi ditahun ini. Saya mengajak kepada seluruh jajaran untuk terus mengasah potensi dan memperkuat fondasi yang telah kita bangun sebelumnya. Manfaatkan momentum awal tahun ini untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan kontribusi kita terhadap kemajuan Institusi Kemenkumham yang kita cintai. Baca Juga : Pegawai Bahagia Koperasi Lancar Jaya, Koperasi Anugerah…

Megapolitan

MediaPublik.co, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengungkapkan peringatan hari HAM memiliki makna yang mendalam. Demikian disampaikan MenkumHAM dalam pidatonya pada peringatan hari HAM sedunia ke-75 yang digelar di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023). “Malam ini menjadi momentum bagi kita bersama-sama merefleksikan prinsip-prinsip HAM dan merenungkan perjalanan dari Universal Declaration of Human Rights,” jelasnya. Pemilihan Tema “Harmoni dalam Keberagaman” dipandang relevan dan penting. Pasalnya, kata Yasonna, “Harmoni dalam keberagaman” menjadi pengingat akan pentingnya mengakui, menghormati, dan merayakan beragaman Indonesia yang berlimpah. “One important thing to take note, mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman berarti memerangi diskriminasi, prasangka, intoleransi, dan ketidaksetaraan,” jelasnya. Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Jabar Salurkan Bantuan Kumham Jabar Peduli Palestina Melalui BAZNAS Sejalan dengan semangat mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman Yasonna  mengungkapkan KemenkumHAM telah menjalankan sejumlah program di bidang HAM yang menyasar instansi pemerintah maupun pelaku bisnis di antaranya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) “Terkini, KemenkumHAM telah menyusun Indeks HAM Indonesia (IHAMI) yang kedepannya akan menjadi alat untuk mengukur implementasi HAM di tanah air,” terangnya. Tidak lupa, MenkumHAM juga menghimbau seluruh pihak agar dapat menjaga keharmonisan dalam keberagaman pandangan politik jelang pemilu serentak 2024. “Pemerintah…

Nasional

MediaPublik.co, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan dalam Anugerah Pengadaan 2023 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik). Penghargaan tesebut diterima langsung  oleh Plh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Reinhard Silitonga di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/11/2023). Menurut Plh. Sekjen, anugerah tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran di Kemenkumham yang menangani pengadaan barang/jasa (barjas). Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Banten Sosialisasikan Sistem Layanan Hukum dan HAM Bergerak “Penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras seluruh jajaran yang menangani pengadaan barjas di Kemenkumham,” ucap Reinhard. Lebih lanjut Reinhard berharap, penghargaan yang diterima dapat menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang. “Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk seluruh jajaran menjadi lebih baik lagi,” tutur Reinhard. Nilai ITKP Kemenkumham mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yakni 81.8 (baik) dan berada di posisi terbaik Ke II. ITKP menjadi salah satu bagian dari Index Tata Kelola Pemerintah, sehingga menjadi salah satu variabel dalam menilai Reformasi Birokrasi (RB). Adapun parameter penilaian ITKP, yakni: Pemanfaatan sistem pengadaan; Kualifikasi dan kompetensi SDM PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang dan…

Nasional

MediaPublik.co, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada siang ini melaksanakan Upacara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berlangsung di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Jakarta (Senin, 25/09/2023). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kali ini diikuti sebanyak 120 orang pimpinan Kemenkumham. Baca Juga : Resmi, Pendaftaran CPNS dan PPPK Kemenkumham Dibuka Hari Ini, Ayo Daftar Dalam kegiatan ini Anggiat Ferdinan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kanwil Kemenkumham Jabar dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Sementara itu Itun Wardatul Hamro yang sebelumnya menjabat sebagai Kadivmin di Kanwil Kemenkumham Kaltim akan mengisi jabatan Kadivmin di Kanwil Kemenkumham Jabar menggantikan Anggiat. Transisi dan pergantian jabatan pimpinan tinggi ini dilaksanakan untuk mencegah timbulnya stagnasi dalam lembaga Kemenkumham dan sebagai upaya untuk menghasilkan inovasi – inovasi yang berkelanjutan. Ini Juga : Kunjungi Ceko, Menkumham RI dan Menkopolhukam Buka Peluang Repatriasi HAM Menkumham Yasonna dalam amanatnya berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk menerima dan menjalankan amanat yang diembankan kepada mereka masing – masing dengan sebaik – baiknya, selain itu Yasonna juga berpesan kepada para pimpinan Kemenkumham yang baru dilantik…