Nasional

Berantas Kejahatan Jalanan dan Aksi Premanisme, Tim Puslitbang Polri Lakukan Penelitian

83
×

Berantas Kejahatan Jalanan dan Aksi Premanisme, Tim Puslitbang Polri Lakukan Penelitian

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Tim Puslitbang Polri dalam rangka penelitian tentang penguatan pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme, Selasa (22/08/2023).

Mediapublik.co Lebak-Tim Puslitbang Polri dalam rangka penelitian tentang penguatan pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme melaksanakan penelitian di wilayah Hukum Polda Banten, Polres Banten. Selasa (22/08/2023)

Dalam penelitiannya di Polres Lebak Polda Banten, Selaku Ketua tim Puslitbang Polri dipimpin oleh Kombes Pol. Saefuddin Mohamad, SIK dengan anggotanya AKBP Widi Setiawan,SIK, M.I.K, Penata Vera Bararah Barid, M.H,b Penata Lindaningsih, SE dan Bripda M.Afwi Assobri Harahap

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Suyono, SIK, Wakapolres Lebak Kompol Arya Fitri Kurniawan,SIK,SH, Para PJU Polres Lebak dan anggota Polres Lebak serta Dinas Perhubungan Satpol PP dan dari Para Tokoh masyarakat, serta instansi peserta FGD di Aula Sanika Satyawada Polres Lebak.

Dalam sambutanya, Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Suyono, SIK menyampaikan, kegiatan ini sebagai kegiatan penelitian terkait penguatan pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme di wilayah Polres Lebak

“Penelitian dari Puslitbang ini untuk mengumpulkan fakta dan saran masukan dari responden yang sudah hadir terkait pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebak”ujarnya.

Sementara itu, Kombes Pol. Saefuddin Mohamad, SIK dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini, akan lakukan interview dan FGD dari berbagai fungsi Kepolisian dan masyarakat Kabupaten Cilegon.

“Kedatangan kami kesini untuk melakukan penelitian terkait dengan penguatan pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme di Polres Lebak,” ucapnya.

Tentunya kami berharap kepada, Audiens tau narasumber yang hadir untuk dapat memberikan informasi terkait penanganan kejadian-kejadian kejahatan jalanan dan aksi premanisme yang dilakukan oleh Polres Lebak, untuk sebagai laporkan kepada Kapolri.

“Dengan FGD juga nantinya kita dapat masukan, untuk memberikan manfaat kepada institusi Polri” tukasnya.

(David)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Serang – Menyikapi kelangkaan dan kebocoran serta tidak tepatnya penggunaan BBM yang telah diberikan subsidi oleh pemerintah. Presiden RI Joko Widodo memberikan perhatian khusus kepada Kapolri untuk memastikan dan menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan bahan bakar penugasan pemerintah (Pertalite) agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Wadirreskrimsus Polda Banten AKBP Wiwin mengatakan Ditreskrimsus Polda Banten mengatakan menindak lanjuti Arahan tersebut Ditreskrimsus Polda Banten beserta Satreskrim Polres Jajaran telah melaksanakan operasi penindakan penyalahgunaan BBM subsidi di Wilayah hukum Polda Banten dan berhasil mengungkap 11 kasus. “Ditreskrimsus Polda Banten melaksanakan operasi penindakan penyalahgunaan BBM subsidi di Wilayah hukum Polda Banten dan berhasil mengungkap 11 kasus penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM Bersubsidi dan BBM penugasan pemerintah (Pertalite) diseluruh wilayah hukum Polda Banten,” kata Wiwin. Wiwin menjelaskan pihaknya berhasil mengamankan beberapa barang bukti. “Barang bukti yang telah diamankan diantara lain 10 unit R4, 7 unit R2, 1 unit R3, 2.343 ltr BBM subsidi (Solar), 5.471 ltr BBM khusus penugasan (Pertalite), Surat Rekomendasi pembelian BBM subsidi, Alat bantu berupa Jerigen, pompa, dispenser pertamini, selang, corong, Nota / struk pembelian BBM dari SPBU,” jelasnya. Wiwin menjelaskan modus yang digunakan oleh para pelaku. “Pelaku membeli BBM subsidi di SPBU…

Banten

Mediapublik.co, Lebak, – Dandim 0603 Labak bersama Kapolres Lebak Polda Banten dan Forkopimda Lebak menghadiri dan mengikuti kegiatan Pembersihan Sampah di Kampung Muara Kebon Kelapa Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Pada Senin (15/1/2024). Hadir dalam kegiatan tersebut Asda I Pemda Lebak Al Kadri, Dandim 0603 Lebak Letkol Arh Erik Novianto, S.Sos, Kapolres Lebak AKBP Suyono, SIK, Kadishub Lebak Rully E, Dansubdenpom Lebak Letda CPM Eman S.Ip dan kegiatan tersebut diikuti oleh Personil Brigif 14/MY, Personil Kodim 0603 Lebak, Personil Polres Lebak, Dishub Lebak , BNPB Lebak, Dinas Lingkungan hidup Lebak, Pemuda Pancasila, FKPPI, Masyarakat dan para pelajar. Dandim 0603 Lebak Letkol Arh Erik Novianto, S.Sos mengatakan, “kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana banjir yang rawan terjadi di Wilayah Kabupaten Lebak,” tutur Erik. “Selain itu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai karena akan menyebabkan kedangkalan sungai,” tandasnya. Sementara Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Suyono, SIK mengatakan, “pada hari ini kami Polres Lebak dan Forkompimda Lebak bersama Komponen masyarakat mengikuti kegiatan Pembersihan Sampah dan penanaman pohon yang diprakarsai oleh Kodim 0603 Lebak,” ujar Suyono. “Pembersihan sampah dilaksanakan di bantaran sungai Ciujung dan sekitarnya, kita bersama -sama membersihkan…

Hukum dan Kriminal

Perkara Pemalsuan Surat, Charlie Chandra Ditetapkan DPO Oleh Polda Banten Mediapublik.co, TANGERANG – Pelaku dugaan pemalsuan surat bernama Charlie Chandra berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Banten buntut mangkir 2 kali saat proses panggilan dari penyidik. Hal tersebut diungkap Kuasa Hukum pelapor Aulia Fahmi yakni PT Mandiri Bangun Makmur (PT MBM) siaran tertulis yang diterima pada Rabu 20 Desember 2023. Sebelumnya diketahui, PT MBM selaku pemegang kuasa dari ahli waris The Pit Nio pemilik sah tanah seluas 8,7 hektar surat Sertipikat Hak Milik (SHM) No.5 Desa Lemo Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Aulia Fahmi katakan bahwa pihaknya telah melaporkan Charlie Chandra sejak 28 April 2023 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat ke Polda Metro Jaya sebagaimana laporan polisi nomor LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA melanggar Pasal 263 Jo Pasal 55 KUHPidana. Aulia Fahmi menjelaskan penyebab Polda Banten melakukan tindakan hukum sesuai prosedural. Bahwa, pelaku Charlie Chandra bersama Notarisnya Sukamto SH,M.Kn mengajukan permohonan balik nama Sertifkat SHM No. 5/Lemo yang padahal milik kliennya. Dengan bermodal lampiran surat yang didalamnya mencantumkan keterangan palsu. Pertama Charlie Chandra menyatakan sebagai pihak yang menguasai fisik tanah dan kedua menyatakan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa. “Faktanya tanah yang dimohonkan tersebut sedang dalam penguasaan klien kami dan atas…

Hukum dan Kriminal

Jakarta – Menjelang tutup tahun 2024, Tim Kompolnas melakukan giat pemantauan persiapan Operasi Mantap Brata Musi 2023-2024 , Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) dan sekaligus Pengumpulan Data SDM, Sarpras dan Anggaran Polri di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan dan wilayah hukum Polrestabes Palembang pada Senin hingga Rabu, 18-20/12/2023. Sumatera Selatan dipilih sebagai obyek Satuan Wilayah Polri yang mendapat perhatian khusus Kompolnas disebabkan bahwa kultur masyarakatnya yang heterogen berpotensi kerawanan cukup tinggi dalam hal pemilih Pemilu 2024 terutama di wilayah tapal batas dimana domisili dan KTP pemilih berada di lokasi yang berbeda. Jangan sampai terdapat pemilih ganda yang berakibat pada perselisihan hasil Pemilu, tutur Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H., dalam paparannya saat dihadapan PJU di Mapolrestabes Palembang,19/12/2023. Sebagai Ketua Tim, Dr. Yusuf, didampingi Anggota Kompolnas, H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., bersama Tim Set.Kompolnas, Brigadir Hari Mukti Dwi Hanggoro, S.Psi, Bripka Nico Frandus Silalahi, S.H., dan Ikbal S.Pd.I yang diterima langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Albertus Rachmad Wibowo, SIK bersama PJU di Mapolda Sumatera Selatan, Senin, 18/12/2023. Kapolda meminta kepada jajaran Satuan Kerja di wilayah Polda dan Satuan Wilayah Polres sebagai pengelola anggaran agar melakukan prosedur tata kelola keuangan negara dengan prinsip ekonomis, efesien dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan…