Nasional

Dituding KPK Lakukan Politik Uang, Aktivis 98 Lutfi Nasution Bela Zulhas

62
×

Dituding KPK Lakukan Politik Uang, Aktivis 98 Lutfi Nasution Bela Zulhas

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Sabtu (16/09/2023).

Mediapublik.co Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas bagi-bagi uang Rp50 ribu yang diunggah akun tiktok @amanat_nasional menuai polemik.

Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuding aksi yang dilakukan Zulhas merupakan masuk dalam kategori politik uang.

Menyikapi hal tersebut, Lutfi Nasution, Aktivis 98 mengatakan, tidak elok KPK reaksioner dan beropini terkait hal tersebut.

“Menurut hemat saya, tak pantas KPK reaksioner, apalagi beropini sebelum lembaga yang berwenang lainnya (Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu) mengambil keputusan, bisa membuat kegaduhan,” katanya dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 16 September 2023.

Pada prinsipnya Lutfi juga sependapat dengan Lembaga Anti Rasuah ini, politik uang ataupun serangan fajar bisa merusak kualitas demokrasi.

“Yang namanya politik uang maupun serangan fajar adalah musuh para pejuang demokrasi, karena dapat merusak kualitas demokrasi yang hanya lahirkan oligarki baru, bukan lahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas untuk mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945,” jelasnya.

Menyoal Zulhas bagikan uang atau dalam bentuk apapun ke masyarakat, menurut Lutfi itu tradisi yang baik dan harus ditiru oleh pejabat lainnya.

“Begini, Bang Zul ini kan seorang menteri atau pejabat. Tradisi pejabat berbagi rezeki kan tradisi baru diera reformasi. Pak Jokowi menjadi tauladan bagi Bang Zul. Setiap kunjungan Pak Jokowi, beliau suka memberikan uang, sembako atau barang kepada masyarakat. Begitu juga dengan Bang Zul, yang sudah dari dulu selalu berbagi dengan siapapun tanpa melihat latar belakang dan warna apapun,” terangnya.

Masih Lutfi, jika itikad baik pejabat negara, politisi, maupun kader partai untuk membantu rakyat dituding lakukan politik uang, kemudian jika diam dituding abai,,, lalu apa yang harus dilakukan?.

“Sepertinya ada indikasi penggiringan opini “abu-abu”, semua dibuat samar, yang benar maupun salah jadi “abu-abu”, sehingga rakyat, publik dibuat kebingungan dengan opini yang dibangun oleh elite dan atau penyelenggara lembaga negara,” imbuhnya.

Lutfi mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa agar tetap waspada terhadap upaya – upaya kecurangan pemilu terkait politik uang dan atau serangan fajar saat Minggu tenang. Awasi, tangkap dan adili para pelaku perusak demokrasi.

“Saya menghimbau kepada seluruh komponen bangsa, agar waspada terhadap praktik politik uang dan atau serangan fajar disaat Minggu tenang pemilu. Awasi, tangkap dan adili para pelaku perusak demokrasi di tanah air Indonesia tercinta,” pungkasnya.

(Suryadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Jakarta – LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung Republik Indoneisa (Kejagung) RI. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Kejaksaan Agung memeriksa mantan Kepala Dinas Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan Dr Ahmad Rizali. Ketua DPD KPK Nusantara, Dodo Arman menyebut saat ini Dr Ahmad Rizali sedang menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Karena kata Dodo, dia diduga melakukan tindakan melawan hukum pada saat menjabat sebagai Kadisperdagangan Provinsi Sumsel, ia diduga melakukan korupsi penggelapan anggaran pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022. “Saya meminta Kejaksaan Agung untuk memeriksa PJ Bupati Muara Enim terkait dugaan korupsi penggelapan anggaran perjalanan pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022,’’ kata Dodo, Kamis (22/2/2024). Selanjutnya, Dodo menyebut, pihaknya juga telah mengirimkan laporan aduan dengan nomor LP-06.02KPKN-SUMSEL.2024 dan LP-01.02KPKN-SUMSEL.2024 ke Kejaksaan Agung RI terkait dugaan korupsi dan penggelapan anggaran pada Dinas perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Dugaan korupsi tersebut, kata Dodo dilakukan pada tahun anggaran 2021 dan 2022. Dijelaskan Dodo, sebelumnya pihaknya sudah mengirimkan surat klarifikasi dan konfirmasi kepada Kadis perdagangan Provinsi Sumsel. Namun, kata Dodo, sampai saat ini belum ada tanggapan dan respon dari mereka. “Kita sudah minta klarifikasi ke dinas perdagangan provinsi…

Nasional

Mediapublik.co Jakarta – Sejumlah Aktivis Pro Demokrasi, Aktivis Reformasi 98 rajut kembali tali persaudaraan dengan suasana keakraban sambil ngopi santai usai pencoblosan Pilpres dan Pileg 2024 selesai. Kegiatan mengambil tema ‘Kita Semua Bersaudara’ berlangsung di Matraman, Jakarta Timur, Minggu, (18/2/2024). Inisiator kegiatan dari aktivis 98 dan TKN Prabowo Girbran Sulainan Haikal, mengatakan, kegiatan ini bertujuan mencairkan suasana dan menyambung kembali silahturahmi antar aktivis yang sempat terputus karena perbedaan pilihan di pilpres 2024. “Kita ingin mencairkan suasana, menyambung kembali silaturahmi antar aktivis Pro Demokrasi dan Reformasi 98. Kemarin mungkin silaturahmi nya sempat terputus gara-gara pilpres, masing-masing ada di kosong satu, kosong dua dan kosong tiga,” Kata Haikal, lewat pernyataanya, Senin (19/2/2024) Haikal mengingatkan, bahwa kegiatan silahturahmi ini untuk menghangatkan kembali persaudaraan yang sudah terjalin lama. Ia juga meminta agar semuanya meninggalkan dahulu identitas politik pada pemilu 2024, karena sudah selesai dan menunggu hasilnya. Haikal juga mengajak dengan kesadaran bersama antar aktivis Pro Demokrasi dan Reformasi 98 yang beda pilihan kemarin untuk rekonsiliasi kembali. Mengingat , kata Haikal, semuanya merupakan satu keluarga besar dengan habitat yang sama dan dari dulu juga bersama-sama memperjuangkan demokrasi dan reformasi. Sementara itu, Relawan Generasi Mandiri Ganjar Mahfud Rega, mengucapkan terima kasih telah menyelenggarakan acara seperti ini….

Nasional

Mediapublik.co Jakarta – Hasil hitung cepat (quick count) lembaga-lembaga survey kredibel telah mencapai kisaran 100%. Lembaga-lembaga survey kredibel telah menempatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomer urut 2 Prabowo-Gibran sebagai pemenang dalam pilpres 2024 ini. “Rentang perolehan kemenangan 02 itu bervariasi dari yang terendah diajukan lembaga survey Voxpol sebesar 56,95% hingga yang tertinggi itu hitungan dari lembaga PRC sebesar 59,33%” ujar Aktivis Reformasi 1998 Sulaiman Haikal dalam rilis kepada wartawan. Charta Politika menempatkan kemenangan Prabowo Gibran di angka 57,79%, sedangkan Litbang Kompas di angka 58,47%, tambahnya. Selain mengenai quick count, Haikal menggambarkan Pilpres 2024 sebagai yang paling damai dan penuh kegembiraan. Di mana-mana rakyat antusias antri memberikan suara di TPS, ditingkahi dengan kegembiraan dan kebersamaan. “Hampir tidak ada gesekan berarti pada saat pencoblosan dan penghitungan suara. Pemilu berlangsung demokratis dan meriah” ujar Ketua Umum PIJAR Indonesia ini. Menurut Sulaiman Haikal, pemilu 2024 dan terutama adalah pilpresnya mendapat pantauan luas dari dunia internasional. Media-media luar negeri memberitakan jalannya pemilu negara kita sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan pemberitaan positif. Mereka tidak menemukan kecurangan berarti yang bisa dijadikan dasar kuat menggugat hasil pemilu 2024. Pemilu berlangsung demokratis dan transparan. Bahkan para pemimpin dunia dan para kepala negara negara demokrasi telah…

Nasional

MediaPublik.co, Jakarta | Mantan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo baru-baru ini menjadi perhatian publik. Dia mengaku pernah dipanggil dan diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat Setya Novanto atau Setnov.⁣ Saat kasus tersebut, Setya Novanto dikenal sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Setnov sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK secara resmi pada 10 November 2017 lalu.⁣ Baca Juga : Tahun 2024 Mendatang, Aki Uding Samsudin PRAPASPRI Optimis Prabowo Presiden Melalui program Rosi yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV pada Jumat (1/12/2023), Agus Rahardjo mengungkapkan ia pernah menemui Presiden Jokowi ditemani oleh Menteri Setneg Pratikno.⁣ “Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Setneg). Jadi saya heran ‘biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian’. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil,” ujarnya.⁣ Agus mengungkapkan bahwa saat itu Presiden Jokowi marah dan berteriak padanya dengan kata “Hentikan”. Mantan Ketua KPK tersebut menjelaskan jika Agus diminta untuk menghentikan kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto.⁣ “Begitu saya masuk Presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak “hentikan”. Kan saya heran…