Hukum dan Kriminal

DPP KAMPUD Apresiasi Kolaborasi KPK – TNI Berantas Korupsi Jerat Prajurit Aktif TNI di Basarnas

61
×

DPP KAMPUD Apresiasi Kolaborasi KPK – TNI Berantas Korupsi Jerat Prajurit Aktif TNI di Basarnas

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji. Selasa (01/08/2023)

Mediapublik.co Lampung-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) memberikan apresiasi dan mendukung penuh atas kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan TNI dalam penanganan kasus dugaan korupsi suap yang melibatkan personel aktif TNI di Basarnas.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji melalui keterangan persnya di Kota Bandar Lampung pada Selasa (1/8/2023).

“Tentunya kita memberikan apresiasi penuh atas terbangunnya koordinasi dan sinergitas antara KPK dengan Puspom TNI dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan prajurit aktif TNI khususnya kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas”, terang Seno Aji.

Sosok aktivis yang dikenal sederhana ini menambahkan bahwa dengan terbangunnya sinergitas dalam proses penyidikan antara KPK dengan Puspom TNI maka akan menjadi langkah yang tepat dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi suap di Basarnas.

“Langkah yang tepat terhadap penanganan kasus dugaan korupsi suap di Basarnas ini untuk diadili di Pengadilan Koneksitas sebagaimana tertuang dalam pasal 89 KUHAP yang menyatakan Peradilan koneksitas untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, maka peradilan koneksitas merupakan kompetensi absolute dalam mengusut tuntas perkara dugaan korupsi suap tersebut”, tandas Seno Aji.

Kemudian Beliau melanjutkan bahwa walaupun nantinya dengan terbentuknya tim penyidik koneksitas antara KPK dan Puspom TNI dalam menangani perkara dugaan korupsi suap yang melibatkan personel aktif TNI, namun proses penyidikan sampai dengan penuntutan tetap dibawah koordinasi dan kendali KPK.

“Dengan akan terbentuknya tim penyidik koneksitas antara KPK dan Puspom TNI tentunya ini menjadi titik pertautan antara kompetensi absolut peradilan umum dengan kompetensi absolut peradilan militer, dan bermuara pada peradilan koneksitas, kemudian tentunya yang harus ditekankan dalam proses penyidikan sampai dengan penuntutan oleh tim penyidik koneksitas nantinya masih di bawah koordinasi dan kendali KPK”, terang Seno Aji yang dikenal low profil ini.

Untuk diketahui bahwa atas arahan Panglima TNI koordinasi dan sinergi antara KPK dengan Puspom TNI kedepan akan terus kita bina untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan personel TNI. Demikian disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda (Marsda) TNI Agung Handoko saat konferensi pers bersama Ketua KPK Firli Bahuri di Puspen TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Dalam konferensi pers tersebut, Danpuspom TNI menjelaskan kronologis penangkapan (Operasi Tangkap Tangan /OTT) pada hari Selasa 25 Juli 2023 oleh KPK. “Hasil pemeriksaan ABC menerangkan bahwa tugas dan fungsi ABC atas perintah Kabasarnas sejak pertengahan bulan Mei 2021” ungkap Marsda TNI Agung Handoko.

Lebih jauh Marsda Agung menjelaskan bahwa ABC menerima uang dari Sdri Marilya (PT Intertekno Grafika Sejati) sejumlah Rp. 999.710.400 untuk memenuhi kewajibannya memberikan profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan yang telah selesai dikerjakan.

Sementara itu, HA masih dalam pemeriksaan oleh penyidik Puspom TNI. Namun dari hasil pemeriksaan dan keterangan pihak swasta, maka dengan itu telah terpenuhi unsur pidana. Penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel tersebut atas nama HA dan ABC sebagai *tersangka*. Keduanya mulai hari ini ditahan di Instalasi Tahanan Militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara.

Pasal yang dilanggar terkait dengan tindak pidana yang disebutkan di atas sudah berkoordinasi dengan pihak KPK dan menetapkan pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembahasan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa penanganan perkara tindakan korupsi yang terjadi di Basarnas akan dituntaskan sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pada kesempatan ini saya mewakili KPK dan secara pribadi menyampaikan salam hangat dari semua Insan KPK kepada rekan-rekan jajaran TNI dan sekaligus juga menyampaikan salam kepada Panglima TNI dan jajaran TNI yang telah bersama-sama KPK memiliki semangat soliditas untuk membersihkan Negeri ini dari praktek-praktek korupsi,” jelas Ketua KPK.

Lebih lanjut Firli Bahuri mengungkapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di pasal 42 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. “Itulah semangat KPK bersama TNI untuk menyelesaikan seluruh perkara-perkara tindak korupsi yang terjadi,” jelas Firli Bahuri.

KPK menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah memproses penanganan perkara dugaan tindakan pidana korupsi di Basarnas secara cepat dan konversif melalui penahanan terhadap para terduga pihak penerima dugaan suap pengadaan barang jasa.

“KPK pun telah melakukan penahanan terhadap tiga pihak yang terduga sebagai pemberi suap. Pertama MR Direktur Utama PT IGK telah dilakukan penahanan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 14 Agustus untuk penahanan sementara 20 hari,” pungkas Ketua KPK.

(Dede Ahmad Jaelani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Jakarta – LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung Republik Indoneisa (Kejagung) RI. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Kejaksaan Agung memeriksa mantan Kepala Dinas Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan Dr Ahmad Rizali. Ketua DPD KPK Nusantara, Dodo Arman menyebut saat ini Dr Ahmad Rizali sedang menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Karena kata Dodo, dia diduga melakukan tindakan melawan hukum pada saat menjabat sebagai Kadisperdagangan Provinsi Sumsel, ia diduga melakukan korupsi penggelapan anggaran pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022. “Saya meminta Kejaksaan Agung untuk memeriksa PJ Bupati Muara Enim terkait dugaan korupsi penggelapan anggaran perjalanan pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022,’’ kata Dodo, Kamis (22/2/2024). Selanjutnya, Dodo menyebut, pihaknya juga telah mengirimkan laporan aduan dengan nomor LP-06.02KPKN-SUMSEL.2024 dan LP-01.02KPKN-SUMSEL.2024 ke Kejaksaan Agung RI terkait dugaan korupsi dan penggelapan anggaran pada Dinas perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Dugaan korupsi tersebut, kata Dodo dilakukan pada tahun anggaran 2021 dan 2022. Dijelaskan Dodo, sebelumnya pihaknya sudah mengirimkan surat klarifikasi dan konfirmasi kepada Kadis perdagangan Provinsi Sumsel. Namun, kata Dodo, sampai saat ini belum ada tanggapan dan respon dari mereka. “Kita sudah minta klarifikasi ke dinas perdagangan provinsi…

News

Mediapublik.co, Jakarta – Apabila masyarakat mendapati indikasi ketidaknetralan prajurit TNI dalam kontestasi Pemilu 2024, dapat melaporkan kepada kami (TNI) melalui prosedur yang telah ditetapkan dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut kembali ditekankan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di depan para awak media, usai mengikuti perayaan Natal Bersama Keluarga Besar TNI AD se-Gartap 1/Jakarta, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (5/2/2024). “Kan sebetulnya sudah berulang kali kita sampaikan. Bila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti (terkait ketidaknetralan prajurit) dilaporkan. Kan sudah ada prosedurnya. Kalau memang dianggap laporan ini membutuhkan waktu dan sebagainya, mungkin bisa hubungi langsung ke saya, atau pejabat-pejabat (TNI), dan Kadispenad. Kan teman-teman media punya nomor telepon Kadispenad,“ jelas Kasad. Kasad menegaskan, TNI AD akan menindaklanjuti laporan yang masuk, serta akan menindak tegas prajurit TNI AD yang terbukti melanggar arahan pimpinan TNI terkait netralitas TNI. Sementara itu, menjawab pertanyaan media terkait situasi terkini di Papua, Kasad menerangkan, bahwa saat ini kondisinya aman terkendali, meskipun eskalasinya naik-turun. Berbagai rencana yang telah diprogramkan untuk Papua, hingga saat ini berjalan dengan baik. Teknologi juga dikedepankan untuk membantu program-program pemerintah disana. Sebagai informasi, perayaan Natal Bersama Keluarga Besar TNI AD kali ini mengangkat tema “Hikmat Natal Mewujudkan Damai Sejahtera…

News

Mediapublik.co, Ternate – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. resmi menyandang gelar dari Kesultanan Ternate, “Kapita Ahi Besi Malamo” (Panglima Besar Angkatan Darat), dalam Kunjungan Kerja (Kunker) nya di Ternate, Maluku Utara, Senin (5/2/2024). Didampingi Ketua Umum (Ketum) Persit Kartika Chandra Kirana (KCK), Ny. Uli Simanjuntak, Kasad menerima penganugerahan gelar adat, yang disematkan langsung oleh Yang Mulia Sultan Ternate Hidayatullah Sjah. Prosesi penganugerahan gelar diawali dengan tradisi Joko Kaha, yaitu tradisi yang merupakan bentuk penghormatan kepada tamu, khususnya pemimpin negara atau kerajaan, yang berkunjung ke Ternate. Kemudian, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan naskah gelar adat, dan puncaknya penyematan _Lastar Ngungare_/ikat kepala khas Ternate kepada Kasad. Kasad dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat dan bangganya atas penganugerahan gelar adat Kesultanan Ternate yang diberikan kepadanya. Tak lupa, jenderal bintang empat itu juga mengungkap bahwa TNI AD memiliki berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk warga Ternate. “Mudah-mudahan kehormatan ini dapat mengingatkan saya untuk senantiasa menggelar kegiatan di Ternate. Karena, kami di TNI AD memiliki banyak program-program yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kita sudah coba lakukan itu di beberapa tempat, dan hasilnya cukup baik,” ungkapnya. Pada momen tersebut, Kasad juga mengapresiasi kemunculan generasi-generasi hebat yang dilahirkan dari empat…

Nasional

MediaPublik.co, Jakarta | Mantan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo baru-baru ini menjadi perhatian publik. Dia mengaku pernah dipanggil dan diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat Setya Novanto atau Setnov.⁣ Saat kasus tersebut, Setya Novanto dikenal sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Setnov sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK secara resmi pada 10 November 2017 lalu.⁣ Baca Juga : Tahun 2024 Mendatang, Aki Uding Samsudin PRAPASPRI Optimis Prabowo Presiden Melalui program Rosi yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV pada Jumat (1/12/2023), Agus Rahardjo mengungkapkan ia pernah menemui Presiden Jokowi ditemani oleh Menteri Setneg Pratikno.⁣ “Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Setneg). Jadi saya heran ‘biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian’. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil,” ujarnya.⁣ Agus mengungkapkan bahwa saat itu Presiden Jokowi marah dan berteriak padanya dengan kata “Hentikan”. Mantan Ketua KPK tersebut menjelaskan jika Agus diminta untuk menghentikan kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto.⁣ “Begitu saya masuk Presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak “hentikan”. Kan saya heran…