Mediapublik.co Lebak – Dugaan tindak pidana pungutan liar (pungli) yang dilakukan Kepala Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, juga mendapat sorotan dari anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah.
Dikatakan Musa, Aparat Penegak Hukum (APH) segera meningkatkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Namun Musa juga berharap kasus pungli ini tidak tumpang tindih dan ditangani oleh dua APH.
“Suatu perkara dugaan tindak pidana tidak boleh ditangani oleh dua lembaga hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan secara bersamaan dengan obyek dan subyek hukum yang sama artinya penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan pungli ini harus ada kejelasan siapa yang akan menangani,” jelas Musa, (1/6) pagi.
Namun, anggota Fraksi PPP ini mengapresiasi pihak kepolisian dan kejaksaan yang tanggap dan merespon cepat kasus dugaan pungli oleh Kades Pagelaran yang banyak disorot oleh masyarakat dan berbagai pihak.
“Lepas dari hal yang saya utarakan tadi, saya selaku wakil rakyat mengapresiasi gerak cepat dari pihak kepolisian dan kejaksaan atas kegaduhan yang timbul dan ramainya pemberitaan di media massa soal dugaan pungli tersebut. Saya akan terus mengawal kasus ini,” tegas Musa.
Musa berpendapat, sebagai penyelengara pemerintahan atau pejabat di tingkat desa, seorang Kepala Desa dilarang untuk menerima apapun yang bukan menjadi haknya, apalagi dengan nominal yang fantastis.
“Apa yang disebut-sebut sebagai success fee atau bagi untung atau hasil kerja sama, bagi seorang penyelenggara Negara ada aturan yang mengatur. Apalagi yang diterima Kades Pagelaran infonya tidak hanya dari PT RGS, tapi PT SDB juga, jika ditotal mencapai Rp690 juta,” terangnya.
Namun sangat disayangkan, pada saat audiensi antara perwakilan warga dengan PT RGS, mengerucut pada permintaan sejumlah uang yang dianggap sebagai success fee Kades yang belum dibayarkan seluruhnya. Pada saat audiensi, pihak tambak menstransfer uang senilai Rp70 juta ke rekening Kepala Desa.
Pengusutan kasus dugaan pungli oleh polisi, bermula usai aksi demonstrasi warga Desa Pagelaran yang digelar pada Jumat (5/5) di tambak udang PT RGS. Dalam tuntutannya, ratusan massa aksi menuntut pihak tambak mengakomodir tenaga kerja lokal.
