Daerah

DPRD Sebut Ada Mafia Bantuan Program Indonesia Pintar di Lebak

63
×

DPRD Sebut Ada Mafia Bantuan Program Indonesia Pintar di Lebak

Sebarkan artikel ini
Ketetangan foto; Musa Weliansyah,Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Sabtu (15/07/2023).

Mediapublik.co Lebak – Anggota DPRD kabupaten Lebak Musa Weliansyah soroti bantuan siswa Perogram Indonesia pintar yang rawan kebocoran akibat kurangnya pengawasan dan tidak transparan di kabupaten Lebak. Kata Musa, seperti program Indonesia pintar di semua tingkatan sekolah dari mulai Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengaku mendapatkan banyak pengadian dari para orang tua siswa yang hanya menerima 40 peresen bantuan tersebut dari operator dan kepala sekolah. Bahkan kata Musa, ada yang sama sekali tidak pernah menerima atau fiktif padahal didalam data penerima namanya tercatat.

“Banyaknya kebocoran pada program Indonesia pintar diakibatkan lemahnya pengawasan dan tidak transparan dari pemerintah pusat akibatnya Kartu Indonesia Pintar rata-rata dipegang oleh oknum operator atau kepsek di masing-masing sekolah bukan oleh siswa atau wali murid penerima program, adapun pencairan sistem kolektip seolah-olah siswa memberikan surat kuasa,” kata Musa Weliansyah, Sabtu (15/7/2023).

Dijelaskan Musa, kebocoran bantuan tersebut juga melibatkan pihak bank penyalur yang kurang teliti, walaupun penerima kuasa membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPJM) namun harusnya pencairan secara kolektip dihindari lebih baik Ondspot pihak bank datang ke sekolah.

Karena kata Musa, mayoritas pelaku penggelapan adalah yang mencairkan bantuan bahkan ada kepala sekolah palsu yg membobol bantuan program Indonesia pintar milik 63 siswa SMK swasta di kabupaten Lebak dengan modus membawa surat kuasa pencairan secara kolektip mengatas namakan kepala sekolah dan mencairkan bantuannya di Bank BNI Malingping padahal jaraknya sangat jauh sekali terang musa.

“Selain menemukan bantuan PIP piktif yang diduga digelapkan oknum operator dan kepala sekolah di semua tingkatan musa juga mengaku mendapatkan informasi bahwa adanya praktek belah semangka antara pihak sekolah dengan oknum yang mengatas namakan utusan Aspirator oknum anggota DPR RI sehingga siswa yang seharusnya menerima hanya gigit jari, kalau toh ada yang menerima tidak utuh rata-rata 40% dari nilai bantuan yang seharusnya diterima,” jelas Musa.

Praktek pungli di lingkungan sekolah dengan melibatkan siswa sangat miris karena secara tidak langsung siswa dididik tidak jujur atau mengetahui ketidak jujuran yang dilakukan oknum guru bahkan seolah-olah siswa harus mengetahui praktek pungli, ini sangat bahaya karena para pelajar adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya tidak dilibatkan dalam lingkaran koruptif para siswa harus mendapatkan pendidikan dari tenaga pendidik atau guru yang berinteraksi, cerdas, jujur dan adil.

Ditanya langkah yang akan dilakukannya, sekertaris fraksi partai persatuan pembangunan tersebut mengaku sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum bahkan sudah saya informasikan pada kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) karena carut matur nya bantuan program Indonesia pintar di kabupaten Lebak bahkan di provinsi Banten ini kerugiannya diatas 10 Miliyar, bukan main kasu ini harus ada perubahan sistem pengelolaan dan penyakuran jangan dibiarkan program Indonesia pintar ini jadi bancakan sementara siswa ditumbulkan.

“Untuk bantuan tahun anggaran 2020, 2021, 2022 dan 2023 harus menjadi atensi khusus aparat penegak hukum dan segera dilakukan audit investigasi oleh BPK RI,” tutur Musa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Jakarta – LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung Republik Indoneisa (Kejagung) RI. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Kejaksaan Agung memeriksa mantan Kepala Dinas Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan Dr Ahmad Rizali. Ketua DPD KPK Nusantara, Dodo Arman menyebut saat ini Dr Ahmad Rizali sedang menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Karena kata Dodo, dia diduga melakukan tindakan melawan hukum pada saat menjabat sebagai Kadisperdagangan Provinsi Sumsel, ia diduga melakukan korupsi penggelapan anggaran pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022. “Saya meminta Kejaksaan Agung untuk memeriksa PJ Bupati Muara Enim terkait dugaan korupsi penggelapan anggaran perjalanan pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022,’’ kata Dodo, Kamis (22/2/2024). Selanjutnya, Dodo menyebut, pihaknya juga telah mengirimkan laporan aduan dengan nomor LP-06.02KPKN-SUMSEL.2024 dan LP-01.02KPKN-SUMSEL.2024 ke Kejaksaan Agung RI terkait dugaan korupsi dan penggelapan anggaran pada Dinas perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Dugaan korupsi tersebut, kata Dodo dilakukan pada tahun anggaran 2021 dan 2022. Dijelaskan Dodo, sebelumnya pihaknya sudah mengirimkan surat klarifikasi dan konfirmasi kepada Kadis perdagangan Provinsi Sumsel. Namun, kata Dodo, sampai saat ini belum ada tanggapan dan respon dari mereka. “Kita sudah minta klarifikasi ke dinas perdagangan provinsi…

Nasional

MediaPublik.co, Jakarta | Mantan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo baru-baru ini menjadi perhatian publik. Dia mengaku pernah dipanggil dan diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat Setya Novanto atau Setnov.⁣ Saat kasus tersebut, Setya Novanto dikenal sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Setnov sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK secara resmi pada 10 November 2017 lalu.⁣ Baca Juga : Tahun 2024 Mendatang, Aki Uding Samsudin PRAPASPRI Optimis Prabowo Presiden Melalui program Rosi yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV pada Jumat (1/12/2023), Agus Rahardjo mengungkapkan ia pernah menemui Presiden Jokowi ditemani oleh Menteri Setneg Pratikno.⁣ “Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Setneg). Jadi saya heran ‘biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian’. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil,” ujarnya.⁣ Agus mengungkapkan bahwa saat itu Presiden Jokowi marah dan berteriak padanya dengan kata “Hentikan”. Mantan Ketua KPK tersebut menjelaskan jika Agus diminta untuk menghentikan kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto.⁣ “Begitu saya masuk Presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak “hentikan”. Kan saya heran…

Hukum dan Kriminal

Medialublik.co Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari partai Demokrat, Didik Mukrianto mendukung sikap tegas Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memberi penegasan pihaknya zero tolerance isu korupsi. Hal tersebut, Nawawi Pomolango sampaikan saat berbicara soal bantuan hukum kepada Firli Bahuri setelah jadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Saya mendukung Pak Nawawi untuk memastikan KPK harus zero tolerance terhadap korupsi,” kata anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto lewat pernyataannya, Rabu (29/11/2023). Dijelaskan Didik, KPK secara kelembagaan memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam memberantas korupsi. Dengan begitu, menurutnya, KPK seharusnya bersih dari segala bentuk perilaku korupsi. “Secara kelembagaan KPK memang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dalam memberantas korupsi. Dalam konteks ini KPK memang harus terbebas dari segala bentuk perilaku korup dari segenap aparatnya. Membangun zona integritas, zero toleransi terhadap korupsi menjadi keharusan, selain integritas dan totalitas aparatnya untuk memberantas korupsi,” Ucap legislator asal pemilihan dapil Jawa Timur tersebut. Didik menyebutkan KPK telah memiliki prosedur operasi standar (standard operatingprocedure/SOP) dalam memberantas korupsi secara kelembagaan. Didik pun mengajak semua pihak mendorong KPK melakukan komitmen antikorupsi. “Setahu saya KPK sudah mempunyai sistem, SOP termasuk kode etik dalam memberantas korupsi. Dalam konteks…

Daerah

  Pandeglang, – Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pandeglang periode 2023-2027. Dalam acara Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) ke VII KONI Kabupaten Pandeglang, Sabtu (25/11/2023). Sebelum diamanatkan kepada Rizki Aulia Rahman Natakusumah, jabatan Ketua KONI Kabupaten Pandeglang diemban oleh Rizka Amalia Natakusumah, yang tak lain adalah kakaknya. Rizki menilai, jika selama ini proses pembinaan telah dilakukan dengan baik, hanya perlu diperbaiki agar menciptakan iklim olahraga di Pandeglang yang lebih baik. “Saya berharap, untuk kepengurusan KONI Kabupaten Pandeglang yang sekarang itu bisa aspiratif dan selaras untuk bisa bersemangat dalam hal menghidupkan olahraga,” tandas Rizki. “Jangan sampai semangat dari generasi muda dan masyarakatnya sudah ada, tetapi belum ada semangat dari pengurus KONI nya sendiri. Dan ini perlu kita tanamkan, dan perlu kita tanamkan lagi,” pungkasnya. Hadir dalam kegiatan Musorkab KONI Kabupaten Pandeglang, Ketua Umum KONI Provinsi Banten, Edi Aryadi, Ketua harian KONI Kabupaten Pandeglang, Pery Hasanudin, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Hasan Bisri, serta puluhan Ketua Pengcab se-Kabupaten Pandeglang. (Djael) Post Views: 108