Hukum dan Kriminal

Dugaan Pemerasan Kepala Kejari Buton, Jaksa Agung Akan Tindak Tegas

131
×

Dugaan Pemerasan Kepala Kejari Buton, Jaksa Agung Akan Tindak Tegas

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi saat konfrensi pers di Kejaksaan Agung, (16/5/2023) kemarin.

Mediapublik.co JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung merespons pelaporan Bupati dan mantan Bupati Buton Selatan soal dugaan  pemerasan yang diduga dilakukan Kepala Kejari Buton.

“Pak Jaksa Agung dalam hal ini akan melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap siapapun oknum jaksa yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, tindakan tercela sebagaimana terjadi di sumut akhir-akhir ini, itu akan dilakukan tindakan tegas,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi saat konfrensi pers di Kejaksaan Agung, kemarin.

Jaksa Agung, kata Ketut, telah menurunkan tim untuk menyelidiki dugaan pemerasan oleh Kepala Kejari Buton. Apabila dari klarifikasi ditenukan unsur pidana, Kejaksaan akan proses hukum.

“Apabila terbukti, bahwa itu ada unsur tindak pidana bahwa Pak Jaksa Agung tidak segan-segan membawa ke ranah pidana. Mengenai laporan yang sudah disampaikan, kalau belum jelas silakan laporan tertulis kepada kami, pada pimpinan kami,” jelas Ketut.

Oknum jaksa nakal belakangan santer terdengar usai viralnya kasus pemerasan oleh oknum jaksa di Kejari Batubara.

Terbaru, Kajari Buton diduga juga kerap melakukan pemerasan terhadap pejabat pemerintah daerah setempat untuk kepentingan pribadi.

Seperti terungkap dari surat mantan Bupati Buton Selatan La Ode Arusani dan pejabat Bupati Buton Selatan La Ode budiman yang beredar di media sosial.

Keduanya mengirimkan surat pengaduan sekaligus perlindungan hukum kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin yang. Dalam suratnya itu, keduanya melaporkan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan Kajari Buton. Surat itu tertanggal 4 April 2023.

Dalam surat itu, keduanya mengaku diperas oleh Kajari Buton dengan modus melakukan penyelidikan perkara korupsi.

Kejari Buton saat ini diketahui tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi dalam kegiatan belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen studi kelayakan Bandara Udara Cargo dan Pariwisata pada Dinas Perhubungan di Kecamatan Kadatua Buton Selatan tahun anggaran 2020.

“Kami sebagai mantan Bupati Buton Selatan merasa terpanggil untuk melaporkan  hal ini, demi menjaga keutuhan silaturahmi antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah. Sebab dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini dilakukan pemeriksaan terjadi pada masa pemerintahan kami sehingga kami merasa khawatir kegiatan pembangunan yang telah kamu laksanakan saat lalu akan jadi tumbal dan berpotensi untuk diungkit kembali persoalan hukumny,” kata La Ode Arusani dikutip dari suratnya kepada Jaksa Agung.

La Ode menjelaskan kegiatan yang dilakukan penyelidikan saat ini telah dilaksanakakn sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melalui proses pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi Tenggara.

Dapat dipastikan dalam LHP atas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Buton Selatan tidak ada pelanggaran atas kegiatan tersebut.

Namun dalam pemeriksaan yang sedang berlangsung, para pihak yang dimintai keterangan secara dibayang-bayangi dan dihantui rasa tertekan dengan pertanyaan dan sikap yang diberiksan dan ancaman pelanggaran yang disampaikan oleh pemeriksa, sehingga hal ini sangat mempengaruhi jiwa, mental dan pikiran pegawai.

Informasi dari pegawai yang dilakukan pemeriksaan bukan karena dilatarbelakangi pengaduan masyarakat tetapi juga ada kepentingan dari pimpinan instansi Kejaksaan yang tidak/belum dipenuhi oleh pemda.

“Sering terbersit dari pemeriksa bahwa pemda kurang peka dalam memperhatikan kebutuhan instansi Kejaksaan. Akhirnya dalam laporan pengaduan masyarakat yang masuk Kejaksaan Negeri Buton atas pengelolaan keuangan, kami akhirnya dikondisikan dengan memebuhi permintaan kebutuhan untuk menghentikan laporan terserbut. Misalnya terkait kegiatan dana rehabilitasi pembangunan Talud Penahan/Pemecah ombak yang rubuh pada 2021,” kata La Ode.

Oleh Tim pemeriksaan BPK dinytakan kerusakan yang terjadi wajar karena faktor alam, namun hal itu tidak cukup meyakinkan pemeriksa dari Kejaksaan.

Sehingga OPD terkait harus menggelontorkan sejumlah dana untuk tidak dilanjutkannya kasus ini. Belum lagi ada permintaan mendadak untuk dipenuhi segera.

Jika dirinci, pihak Pemda telah menyetor uang hingga Rp4,2 miliar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

MediaPublik.co, JAKARTA | Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin SH MH, kembali mengukir prestasi dengan berhasil meraih penghargaan “Nawacita Award 2023” kategori Penegakan Hukum. Sekjen matahukum beri apresiasi atas Penghargaan “Nawacita Award 2023” yang diterima Jaksa Agung ST. Burhanuddin, menurut  sekjen matahukum Mukhsin Nasir mengatakan “penghargaan ini sebuah prestasi gemilang bagi insan adhyaksa diatas perjalanan tonggak kepemimpinan Jaksa Agung ST. Burhanuddin mengembalikan marwah kejaksaan terhadap terobosan penekan hukum modern yang telah mendapat penilaian tertinggi sebagai penegak hukum dimata publik dan harus dijaga dan dirawat secara berkelanjutan kepada seluruh insan adhyaksa,” Ungkapnya. Jaksa Agung ST. Burhanuddin menerima penghargaan itu karena memimpin Kejaksaan RI membongkar kasus korupsi big fish lebih dari Rp 152 triliun dan USD 6 juta. Selain itu, penghargaan juga diberikan karena gagasan Jaksa Agung ST Burhanudin dalam melaksanakan program Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ) sepanjang 2021-2023 yang sudah menyelesaikan perkara di luar pengadilan sebanyak 3200 perkara. Baca Juga : Abdul Fickar Minta Kejaksaan Tuntut Maksimal Terdakwa Burhanuddin atas Kasus Penipuan Restoratif Justice (RJ) dinilai telah merubah paradigma hukum dengan pendekatan perlindungan terhadap korban kejahatan. Untuk diketahui, pimpinan manajemen Media Nawacita Indonesia pada acara yang berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta,jum’at 8 september 2023 menyampaikan bahwa pemberian award tahun ini…

Nasional

Mediapublik.co JAKARTA – Peringatan Hari Raya Idul Adha mengandung pesan-pesan mulia berupa nilai pengorbanan dan kemanusiaan yang bersifat universal. momen ini juga sebagai bentuk takzim dalam mewarisi keteladanan dari Nabi Mulia, Nabi Ibrahim AS. Demikian dikatakan Jaksa Agung Burhanuddin pada acara penyerahan hewan qurban yang berlangsung di halaman gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (27/06/2023). Dalam sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin mengungkapkan bahwa kita diajarkan betapa pentingnya, mempertahankan dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata’ala, dengan meneladani keikhlasan dan kepasrahan berkurban tanpa keraguan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu Wata’ala. Atas dasar keteladanan tersebut, tambah Jaksa Agung, setidaknya terdapat tiga makna penting peringatan Idul Adha yaitu: – Pertama, makna berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT; – Kedua, dengan berkurban, manusia diajarkan untuk saling berbagi dengan sesama; – Ketiga, dengan berkurban, keikhlasan dari manusia diuji terutama dari sifat rakus dan tamak akan harta dunia yang mereka senangi. Menurut Jaksa Agung, penyembelihan hewan kurban ini harus dimaknai untuk meningkatkan soliditas dan solidaritas, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya bagi sesama insan Adhyaksa, dengan meningkatkan jiwa korsa untuk kebaikan dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam mewujudkan keadilan di tengah masyarakat,” ujar Jaksa Agung. Jaksa Agung menyampaikan pesan…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co JAKARTA – Direktorat Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan tindaklanjuti laporan dugaan pemerasan Kepala Kejaksaan Negeri Buton. Tim pemeriksa telah turun ke Kabupaten Buton Selatan. Jaksa Agung Muda Pengawasan Ali Mukartono mengatakan, saat ini pihaknya telah membentuk tim pemeriksa dan segera terjun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan soal dugaan pemerasan.  “Nanti segera kami periksa,” katanya d Kejagun, Jakarta, Jumat (26/5). Bahkan, kata Ali, tim pemeriksa akan diberangkatkan pada Senin (29/5) mendatang ke Buton untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak pihak yang diduga ada keterkaitan degan laporan. “Iya (Senin) berangkat. Jadi pemeriksaannya ada yang dipanggil ke Kejagung (Kajari) ada yang diperiksa disana (Buton). Semua akan kita tindaklanjuti,” jelasnya. Ali menegaskan pada prinsipnya materi laporan tersebut sudah dipahami persoalannya, karena itu tim akan memeriksa kebenaran laporan tersebut dengan mengecek buktinya. “Jadi jika ada pelanggaran, baik etik atau pidana tidak ada toleransi. kita sudah dapat kepercayaan dari masyarakat, ini kita jaga,” kata Ali mengutip pesan Jaksa Agung. Ali menegaskan pihaknya tak akan menoleransi setiap pelanggaran yang dilakukan oknum jaksa seperti kasus di Kejari Buton. “Tunggu, kita pasti tindak tegas, tim sedang bekerja,” tutupnya. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung merespons pelaporan Bupati dan mantan Bupati Buton Selatan soal dugaan  pemerasan yang diduga dilakukan Kepala…