Nasional

Gawat, Bawaslu Lebak Didesak Berhentikan Panwascam yang Rangkap Jabatan jadi PPPK

59
×

Gawat, Bawaslu Lebak Didesak Berhentikan Panwascam yang Rangkap Jabatan jadi PPPK

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah, Senin (09/10/2023)

Mediapublik.co LEBAK – Anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera memberhentikan 23 orang anggota Panwascam yang rangkap jabatan jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini mengingat tahapan Pemilu semakin dekat, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dengan totalitas dari sumber daya manusianya, “Bawaslu harus segera melakukan proses penggantian, karena kinerja mereka tidak akan bisa maksimal jika double job,” kata Musa, Senin sore (9/10/2023).

Diketahui, sebanyak 23 orang Panwascam kini rangkap jabatan karena dinyatakan lolos menjadi PPPK beberapa waktu lalu. Musa juga berencana akan melaporkan ke Dewan Pengawas Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika proses pemberhentian tersebut tak juga dilakukan.

“Jika Bawaslu tak merespon, maka saya akan membuat laporan ke DKPP. Larangan Panwascam rangkap jabatan cukup jelas dalam Pasal 117 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,,” lanjut Musa.

Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebak telah memberikan penjelasan kepada Bawaslu terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang rangkap jabatan sebagai pengawas Pemilu.

Dalam surat resmi yang dilayangkan kepada Bawaslu Lebak, BKPSDM menerangkan bahwa PPPK yang rangkap jabatan sebagai pengawas Pemilu berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan yang harus dijalankan sesuai dengan jabatannya sebagai PPPK.

Selain itu, PPPK juga telah terikat pada perjanjian kerja dengan pejabat pembina kepegawaian yang didalamnya antara lain berisi target kinerja yang diharapkan dari PPPK yang bersangkutan.  (David)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Mediapublik.co, Lebak – Adanya dugaan warga tidak profesional yang dilakukan penyelenggara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07, Kampung Cibitung, Desa Cijengkol, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak yaitu penulisan angka Romawi II (dua) diganti dengan 11 (Sebelas). Dugaan ini terlihat pada penulisan hasil suara sah calon DPRD Lebak atasnama Haki Nazili, nomor urut 2, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Salah satu warga Lebak Selatan yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa ia menduga oknum KPPS ada main mata. “Saya protes, ini di TPS 07, Kampung Cibitung, Desa Cijengkol, Kecamatan Cilograng dengan KPPS Saudara Herdin, diduga ada main, masa angka romawi II kok jadi ditulis 11, harusnya 2,” ujarnya. Dikonfirmasi, KPPS Desa Cijengkol, Nurdin mengaku ada kelalaian karena penghitungan hingga malam hari, namun penulisan dalam rekapitulasi suara sesuai fakta di TPS. “Ya kami lalai karena penghitungan suara di TPS hingga malam hari, namun dalam rekapitulasi suara tetap 1 ditambah 1 ditambah 2 dengan jumlah keseluruhan suara 4,” ungkapnya. (Djael) Post Views: 718

Politik

Mediapublik.co, Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan monitoring pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang, Rabu (14/02/2024). Start dari Pendopo Pandeglang, Bupati Irna bersama rombongan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukasari 2 Kecamatan Kaduhejo, TPS 3 SDN Batubantar Kecamatan Cimanuk, TPS 3 Kampung Rumingkang Desa Curugbarang Kecamatan Cipeucang, dan TPS 8 di MTS Darussa’adah Desa Kadudampit Kecamatan Saketi. Walau kondisi tidak sedang sehat, Bupati Irna tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Daerah melakukan monitoring ke beberapa TPS. Disela monitoring pelaksanaan pemilu serentak, Bupati Irna menyampaikan pihaknya berharap partisipasi masyarakat meningkat pada pemilu serentak tahun 2024. “Dari beberapa TPS yang di monitor memang rata – rata antusiasnya tinggi yang kami lihat. Saat kami tanya kepada petugas KPPS pada pukul 11.00 wib sudah mencapai 80%,” kata Bupati Irna. Dikatakan Pemilu serentak tahun 2024 adalah hajat seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu ia berharap pemilu serentak 2024 jangan sampai ada yang golput. “Kita harus hadir ke TPS menyampaikan aspirasi kita untuk memilih paslon sesuai pilihan hati, sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah,” ungkapnya. Bupati juga menghimbau kepada jajaran pelaksana pemilu khususnya tim adhok harus tetap menjaga kesehatan. Oleh sebab…

Politik

Mediapublik.co, Lebak – Ketua KPU Kabupten Lebak Dewi Hartini mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang punya hak pilih untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari Tahun 2024. “Satu suara kita menentukan nasib Bangsa Lima Tahun kedepan,” tegas Dewi kepada awak media, Senin (12/2/2024) Selanjutnya Dewi Hartini mengatakan “insya Allah setelah ba’da Isya nanti malam KPU Kabupaten Lebak akan menyelenggarakan acara istighosah bersama di Aula Nusantara KPU Lebak. Harapannya dengan istighosah ini bahwa Pemilu di Tahun 2024 ini bisa terlaksana dengan Lancar, dengan Baik dan tentunya bisa Sukses. “Mari kita sukseskan Pemilu Tahun 2024 dengan Riang gembira, Jujur, Adil dan Berintegritas,” tandas nya. (Djael) Post Views: 599

Banten

Mediapublik.co, Pandeglang – Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah mengajak seluruh warga Kabupaten Pandeglang untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 untuk menyampaikan Hak Pilihnya. “Mari kita sukseskan Pemilu Tahun 2024 dengan Riang gembira, Jujur, Adil dan Berintegritas,” tandasnya. Sementara di tempat terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang Febri Setiadi mengintruksikan kepada semua panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) agar memantau warga yang akan mencoblos untuk tidak membawa Handphone ke dalam tempat pencoblosan. “Dalam bintek (bimbingan teknis) kita sudah sampaikan kepada panwas dan PKD juga agar pemilih tidak membawa Handphone Ketempat Pencoblosan, karena melanggar aturan yang bersifat rahasia itu,” kata Febri, Minggu (11/2/2024). Untuk itu, kata dia, PKD juga harus berkoordinasi dengan pihak KPPS agar ketika warga akan melakukan pencoblosan untuk diberikan himbauan. “Nanti kita sampaikan agar pihak KPPS juga menyampaikan ketika di tempat pemungutan suara (TPS), agar warga ketika masuk ke tempat pencoblosan jangan membawa HP,” tuturnya. Hal yang sama dikatakan Nana Lesmana selaku anggota Panwas Pagelaran menjelaskan pihaknya juga sudah menyampaikan kepada semua PKD agar melakukan pemantauan agar pemilih tidak membawa Handphone ketempat pencoblosan. “Kita juga sudah sampaikan kepada semua PKD, sebab kita juga mendapat info dikhawatirkan ada yang mencoblos terus…