Mediapublik.co Lebak – Federasi Serikat Buruh Keadilan (FSBK) mengingatkan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Warunggunung pada 27 Juli 2023, khususnya panitia bisa bekerja profesional. Hal tersebut ditegaskan Ketua FSBK Kabupaten Lebak, TB Dede Chandra, Rabu (27/7/2023).
“Saya harapkan dan inginkan kepada para panitia pilkades agar benar-benar bekerja mengikuti aturan yang berlaku. Jangan ada titip-titipan baik itu dari penguasa ataupun pejabat setempat,,” pinta Ketua FSBK Kabupaten Lebak, TB Dede Chandra, Rabu (27/7/2023).
Baca juga : Warunggunung Darurat Curanmor, Polisi Diminta Serius Ungkap Pelakunya
Menurut aktivis buruh tersebut, panitia penyelenggara harus bekerja secara profesional karena sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut agar tidak menimbulkan persoalan pasca pelaksanaan pilkades nantinya.
Kata TB, profesional juga dalam rangka meminimalisir, atau menekan adanya gugatan maupun proses hukum pasca pilkades. Suksesnya pemilihan kepala desa tidak lepas dari fungsi dan peranan dari panitia pilkades itu sendiri.
“Jangan sampai tidak profesional apalagi sekarang eranya keterbukaan dan netizen bisa menghakimi nantinya jika ada kecurangan sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Makanya, harapan kita semua bisa berjalan dengan baik,” harapnya.
Baca Juga : DPP KNPI Puji Polsek Warunggunung Polres Lebak Gerak Cepat Respon Keluhan Masyarakat
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Mata Hukum Banten, Rai Kusbini, Menurut dia Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), camat, penjabat kepala desa hingga masyarakat di daerah setempat, untuk dapat ikut mengawasi pelaksanaan pilkades yang nantinya berlangsung.
“Tentunya kami ingin pilkades sukses, berjalan lancar, aman, dan siapapun yang terpilih nanti tidak ada masalah. Apalagi pemilihan di Desa Warunggunung ini hanya dipilih oleh perwakilan di setiap RT yang hanya dipilih oleh panitia di Kecamatan,” Tegas Rai Kusbini yang kerap disapa Oray.
Ini Juga : Kapolsek Lebak Kawal Paway Obor Sambut 1 Muharram 1445 H di Cibuah
Dikatakan Oray, pihaknya sudah menerima laporan tentang pemilihan calon kepala desa yang diduga terkesan direkayasa. Kata Oray, seharusnya proses pemilihan calon Kepala Desa dilakukan dengan terbuka dan dilihat oleh masyarakat.
“Intinya harus terbuka, dan tidak boleh ada main mata antara penyelenggara dan calon,” tutup Oray.
(Dede Ahmad Djaelani/Red)
