Nasional

Istimewa, Kapolda Banten Terima Penghargaan Dari Direktur Utama Bulog

46
×

Istimewa, Kapolda Banten Terima Penghargaan Dari Direktur Utama Bulog

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Kapolda Banten Prof.Dr.Rudy Heriyanto Terima Penghargaan Dari Direktur Utama Bulog

Mediapublik.co Serang – Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho didampingi Dirreskrimsus, Dirreskrimum dan Dirresnarkoba Polda Banten menghadiri acara Penyerahan Penghargaan Dari Dirut Perum Bulog Komjen Pol (Purn) Budi Waseso Kepada Kapolda Banten. Penyerahan tersebut atas Prestasi Pengungkapan Kasus Mafia Beras Dalam Penyaluran Beras Stabilisasi Patokan Harga Pangan (SPHP) dan Isu Aktual Perberasan Indonesia.

Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Rapat Besar Lt. 2 Kantor Pusat Perum Bulog pada Rabu (18/10).

Dalam kesempatannya Kapolda Banten menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirut Perum Bulog atas apresiasi dan penghargaan yang telah diberikan.

“Kita menerima penyerahan penghargaan dari Direktur Utama Perum Bulog atas Prestasi Pengungkapan Kasus Mafia Beras Dalam Penyaluran Beras Stabilisasi Patokan Harga Pangan (SPHP) dan Isu Aktual Perberasan Indonesia,” kata Kapolda Banten, Dr Irjen Pol Prof Dr Rudy Heriyanto, Rabu (18/10/2023)

Kemudian Rudy juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari masyarakat atas upaya Pengungkapan Kasus Mafia Beras Dalam Penyaluran Beras Stabilisasi Patokan Harga Pangan (SPHP) dan Isu Aktual Perberasan Indonesia di wilayah Provinsi Banten.

Sebelumnya Satgas Pangan Polda Banten telah berhasil membongkar pengoplosan beras Bulog. Sebanyak 350 ton beras Bulog yang sudah maupun yang belum dioplos dikemas ulang dengan merek lain dan telah disita Polda Banten pada Jumat (10/02/2023).

“Selain beras, Polda Banten juga menyita sejumlah barang bukti lainnya, seperti lima timbangan digital, enam mesin jahit karung, 8.000 karung bekas beras Bulog, 10.000 karung beras premium berbagai merek, 50 bundel nota penjualan, dan surat jalan. Dalam kasus ini, Polda Banten telah berhasil menangkap tujuh orang tersangka,” tutup Rudy.

 

(David)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banten

Mediapublik.co, Pandeglang – Pemerintah Kabupaten Pandeglang meraih Piagam Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 kategori “A” dengan opini kualitas tertinggi dari Ombudsman. Pemberian penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 dari Ombudsman secara langsung diserahkan kepada masing – masing Kepala OPD yang mendapatkan penghargaan tersebut, Kamis (22/2/2024) di Ruang Garuda Pendopo. Dalam kesempatan pemberian penghargaan tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Fadli Afriadi mengatakan pemberian penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayan Publik Pemerintah Kabupaten Pandeglang meraih nilai 88,84 poin, sehingga masuk kategori “A” zona hijau dengan opini kualitas tertinggi,” terangnya. Ia mengungkapkan ada beberapa dimensi dan variabel penilaian dalam hal ini, diantaranya kompetensi penyelenggara, sarana prasarana, standar pelayanan, persepsi maladministrasi serta pengelolaan pengaduan, hal itu merupakan acuan sebagai indikator penilaian,” ungkapnya. “Kami langsung survai kelapangan melihat secara langsung terkait pelayanan publik di beberapa OPD, bagaimana pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, kualitas pelayanan, wawancara kepada masyarakat dan lain sebagainya, sehingga hasilnya munculah kategori atau opini atas Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk Pemerintah Kabupaten Pandeglang,” tuturnya. Sementara itu, Sekretaris daerah Kabupaten Pandeglang pemberian penghargaan dari Ombudsman ini tentu saja menanggapinya jangan berbicara puas dulu, justru kita harus menanggapinya dengan motivasi, agar kedepan pelayanan publik ini semakin lebih baik,” katanya. Ia berharap prestasi…

Banten

Mediapublik.co Banten – Kegiatan kunjungan kerja Presiden RI Ir. Joko Widodo yang berlangsung hari ini di wilayah Korem 064/MY yakni di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak yang masuk ke wilayah jajaran Korem 064/MY berjalan dengan aman dan lancar, Senin (8/1/2024). Untuk meyakinkan keamanan seluruh objek sasaran yang dikunjungi oleh Presiden RI hari ini tanggal 8 Januari 2024 baik di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang maupun Kabupaten Lebak sasaran-sasaran tersebut tidak luput dari fokus pemantauan dari Danrem 064/MY Brigjen TNI Fierman Sjafirial Agustus selaku Dansatgas Pamwil Korem 064/MY. Pemantauan tiap-tiap sasaran dilakukan oleh Jenderal Bintang Satu tersebut mulai menjelang kedatangan Presiden, saat berlangsungnya kegiatan kunjungan, sampai dengan rangkaian kegiatan kunjungan selesai dilaksanakan. “Hal ini untuk mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Walaupun di setiap area penempatan personel ada Dansubnya, namun kita harus selalu koordinasi satu sama lain untuk keamanan dan kenyamanan serta kondusifitas wilayah yang dikunjungi,” ujar Danrem. Personel pengamanan yang meibatkan berbagai unsur baik TNI, Polri, Pemda serta unsur terkait pengaman VVIP diwilayah jajaran Korem 064/MY yang dikunjungi. “Personel yang tergabung dalam pengamanan VVIP ini, kita gerakkan sesuai penempatan tugas masing-masing sebelum kedatangan, selama dan setelah kedatangan,” ungkapnya. Dikatakan Danrem, secara keseluruhan kunjungan kerja Presiden…

Daerah

MediaPublik.co, Cirebon | Kalapas Cirebon, Yan Rusmanto menerima langsung Penghargaan yang diserahkan oleh Kepala KPAID Kabupaten Cirebon, Hj Fifi Sofiah. Lapas Cirebon berhasil meraih penghargaan tersebut karena cakap dalam menyelenggarakan kebijakan, menjalankan program dan kegiatan dalam perlindungan anak khususnya di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Baca Juga : Kalapas Cirebon Yan Rusmanto Berikan Pengarahan Pada WBP Admisi Orientasi Mapenaling Dalam perayaan Hari Ulang Tahun Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yang ketiga, turut hadir para tamu undangan dari Forkompimda Kota Cirebon, Forkompimda Kabupaten Cirebon, dan tentunya para Ka.UPT yang mendapatkan penghargaan tersebut. “Di umur yang ke 3 Tahun ini, KPAID ingin sekali menerangi segala bentuk pemerhati bagi anak-anak, untuk itu kami berharap dari semua elemen yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu untuk tetap menjaga hubungan baik, dukungan, serta sinergitas”. Ujar Bunda Fifi sapaan akrab beliau. Turut hadir Bupati Cirebon Imron, menurut pandangan nya, anak merupakan titipan yang harus kita jaga dan anak juga akan menjadi generasi penerus kita, kita harus jaga anak-anak kita dan kita perhatikan anak-anak yatim karena mereka memang perlu perhatian. Semoga dengan adanya perhelatan tersebut seluruh pihak dapat terus melindungi Hak anak-anak dan perempuan dalam segala lini aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. (Dn)  Post Views: 115

Daerah

MediaPublik.co, Bandung – Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Bapas Subang, Yogi Suprayogi , meraih penghargaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Award kategori PK Muda di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan ham Jawa Barat Tahun 2023 yang diserahkan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya, yang bertempat di aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung (Selasa, 19/12/2023). Selain mendapat penghargaan PK Award Tahun 2023, jajaran PK Bapas Subang mengikuti kegiatan Penguatan Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas). Baca Juga : Bapas Subang Gelar Apel Pagi diikuti Penyerahan Piagam Pegawai Teladan Tahun 2023 Kegiatan Penguatan yang dihadiri oleh Kakanwil R. Andika Dwi Prasetya, Kadivpas Kusnali dan para Kepala Bapas se-Jawa Barat ini menghadirkan 5 orang PK Ahli Utama dari Ditjenpas Kemenkumham RI selaku narasumber, yaitu Bambang Sumardiono, Yunaedi, Ajub Suratman, Tarsono dan Sutrisman, adapun materi yang dibawakan oleh para narasumber berkaitan dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam pemaparan materi yang berfokus pada telaah tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) disampaikan bahwa dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 2022 menuntut suatu perubahan pola pikir terhadap penyelenggaraan Pemasyarakatan, dimana peran Pemasyarakatan bergerak dari proses pra-adjudikasi sampai pasca-adjudikasi, sehingga kedudukan Pemasyarakatan di dalam UU ini merupakan subsistem peradilan pidana dalam Integrated Criminal Justice…