Daerah

Kakanwil BPN Banten Hadir Menjadi Narasumber di Rakor Program Tematik Sektor Pertanahan

70
×

Kakanwil BPN Banten Hadir Menjadi Narasumber di Rakor Program Tematik Sektor Pertanahan

Sebarkan artikel ini

Serang – Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi pelayanan publik.

Dalam rangka koordinasi Pengamanan Aset Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Daerah di Wilayah Banten Rabu, (21/6/2023), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten (Kakanwil BPN Banten), Sudaryanto hadir menjadi salah satu narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Program Tematik Sektor Pertanahan Tahun 2023 di Wilayah Banten yang diselenggarakan oleh KPK.

“Sertipikat hak atas tanah yang diberikan untuk aset pemerintah pusat atau daerah merupakan sertipikat yang berjenis Hak Pakai selama dipergunakan. Dimana sertipikat tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tidak dapat diaggunkan ke bank, tidak dapat diubah atau ditingkatkan jenis haknya,” papar Sudaryanto.

Beliau melanjutkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempercepat sertipikasi aset milik daerah antara lain Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1855/15.1/IV/2016 tanggal 22 April 2016 yang pada intinya apabila satker tidak memiliki alas hak. pensertipikatannya berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik, “Dengan catatan tanahnya clear and clean,” imbuhnya

Sudaryanto melanjutkan dengan adanya surat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor AT.02/960-400/IX/2022 tanggal 21 September 2022, pensertipikatan tanah Barang Milik Negara atau Daerah (BMN/D) berupa tanah tidak memerlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), “Selama perolehan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 tahun 2021, cukup dilengkapi dengan izin lokasi yang masih berlaku saat perolehan tanahnya,” jelas Sudaryanto.

Pihaknya menyampaikan kaitan dengan pengamanan aset terdapat faktor yang menjadi hambatan yang perlu diselesaikan dengan melibatkan pihak eksternal adapun hambatannya antara lain batasan perolehan, persetujuan tetangga batas, perpajakan dari pemilik sebelumnya, penguasaan pihak lain, _overlap_, dan perbedaan luas dengan alas hak yang dimiliki, “Penting dalam penguasaan fisik di lapangan, saat diukur ada tanda tangan, persetujuan tetangga batas letak tanah, tujuannya untuk memastikan tanah _clean and clear_ tidak ada sengketa batas dan tidak ada sengketa kepemilikan,” lanjut Sudaryanto.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Satuan Tugas Wilayah II.1 KPK Agus Priyanto, dilanjutkan penyampaian paparan oleh Kakanwil BPN Banten, Kepala Subdirektorat Pemeliharaan Hak atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Ana Anida, Kepala Subdirektorat Pengaturan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN Mardiati Permana Lestari, Pemaparan Target Sertipikasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten (Pemprov Banten) dan ditutup dengan penandatangan kesepakatan bersama antara Pemprov Banten dengan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Jakarta – LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung Republik Indoneisa (Kejagung) RI. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Kejaksaan Agung memeriksa mantan Kepala Dinas Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan Dr Ahmad Rizali. Ketua DPD KPK Nusantara, Dodo Arman menyebut saat ini Dr Ahmad Rizali sedang menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Karena kata Dodo, dia diduga melakukan tindakan melawan hukum pada saat menjabat sebagai Kadisperdagangan Provinsi Sumsel, ia diduga melakukan korupsi penggelapan anggaran pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022. “Saya meminta Kejaksaan Agung untuk memeriksa PJ Bupati Muara Enim terkait dugaan korupsi penggelapan anggaran perjalanan pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022,’’ kata Dodo, Kamis (22/2/2024). Selanjutnya, Dodo menyebut, pihaknya juga telah mengirimkan laporan aduan dengan nomor LP-06.02KPKN-SUMSEL.2024 dan LP-01.02KPKN-SUMSEL.2024 ke Kejaksaan Agung RI terkait dugaan korupsi dan penggelapan anggaran pada Dinas perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Dugaan korupsi tersebut, kata Dodo dilakukan pada tahun anggaran 2021 dan 2022. Dijelaskan Dodo, sebelumnya pihaknya sudah mengirimkan surat klarifikasi dan konfirmasi kepada Kadis perdagangan Provinsi Sumsel. Namun, kata Dodo, sampai saat ini belum ada tanggapan dan respon dari mereka. “Kita sudah minta klarifikasi ke dinas perdagangan provinsi…

Daerah

MediaPublik.co, Lebak – Setelah Rabu Minggu lalu Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak melaksanakan koordinasi awal, selanjutnya Senin (27/11/2023) dilaksanakan Sosialisasi Tahap I Penguatan Tanah Ulayat Masyarakat Baduy. Kegiatan Sosialisasi Tahap I dihadiri unsur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak (Pemkab Lebak), Kejaksaan Negeri Lebak, Kepolisian Resor Lebak dan unit teknis terkait. Kepala Subdirektorat Tanah Ulayat dan Hak Komunal Kementerian ATR/BPN, Setyo Anggraini menyampaikan bahwa _output_ dari Sosialisasi adalah Forkopimda dan Stakeholder memiliki kesamaan persepsi dan membantu percepatan sertipikasi hak atas tanah ulayat masyarakat Baduy dengan penyiapan instrumen kelancaran sertipikasi. “Hari ini tahap sosialisasi I, Kementerian ATR/BPN, Kanwil dan Kantah yang menyampaikan maksud dan tujuan yang hasilnya akan dituangkan dalam BA (Berita Acara-red) Sosialisasi Tahap I,” ujar Setyo. Setyo melanjutkan Kementerian ATR/BPN juga memerlukan dukungan dari Pemkab Lebak diantaranya membantu penguatan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lebak yang menjelaskan lebih lanjut sertipikasi yang tidak diperkenankan adalah sertipikasi individu, sehingga sertipikasi hak pengelolaan atas nama Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Baduy dapat dilaksanakan. . Kemudian, beliau juga meminta dukungan…

Banten

MediaPublik.co, Serang – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Senin (4/12/2023) membagikan 2,5 Juta Sertipikat Hak Atas Tanah sekaligus meluncurkan Sertipikat Tanah Elektronik. Acara ini dilaksanakan secara luring di Istana Negara dan diikuti secara daring di 33 provinsi seluruh Indonesia termasuk diantaranya Provinsi Banten. Di Provinsi Banten acara berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Banten yang diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah Banten, Virgojanti, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banten, pimpinan daerah kabupaten/kota, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pengwil IPPAT) Banten, Pengurus Daerah IPPAT Kab/Kota se-Banten, dan menghadirkan 200 orang penerima sertipikat. Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten yang dibacakan oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Yayat Ahadiyat Awaludin menyampaikan bahwa Provinsi Banten menyerahkan sebanyak 27.087 sertipikat hak atas tanah dengan rincian hari ini diserahkan 200 sertipikat di lokasi penyerahan di Banten, 50 sertipikat diserahkan langsung oleh Presiden RI di Istana Negara, dimana pada kesempatan tersebut Pj Gubernur Banten, Al Muktabar hadir menyaksikan langsung penyerahannya. “Simbolis sebanyak 250 orang, sisanya akan dibagikan oleh masing-masing kantor pertanahan kepada penerima sertipikat bertahap setelah acara ini,” ujar Yayat. Yayat melanjutkan dalam rangka pelayanan berbasis teknologi informasi kantor pertanahan kab/kota se-Banten turut…

Banten

  Mediapublik.co, Lebak, – Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur publik untuk membuka peluang investasi baru di Kabupaten Lebak. Untuk mencapai hal tersebut dalam melaksanakan tugas pokoknya DPUPR Kabupaten Lebak berpedoman pada amanat Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 tahun 2023, dimana DPUPR Kabupaten Lebak memiliki tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevalusi penyusunan dan pelaksanan kebijkana daerah pada bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang meliputi beberapa kewenangan dibeberapa sub urusan diantaranya sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan, jalan jembatan, jasa konstruksi dan tata ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DPUPR menuangkannya ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terbagi dalam sepuluh program tujuhbelas kegiatan dan empat puluh enam sub kegiatan yang dilaksanakan oleh sekertariat dinas dan lima bidang. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada DPUPR disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengembangan kawasan wisata dan pengendalian inflasi. Program-program tersebut diantaranya adalah Program pengelolaan sumber daya air, Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air Minum, Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan Program penyelenggaraan jalan. Capaian tingkat kemantapan jalan…