Nasional

Kapolres Lombok Utara Pimpin Gelar Ops Mantap Brata 2023-2024

38
×

Kapolres Lombok Utara Pimpin Gelar Ops Mantap Brata 2023-2024

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Polda NTB Polres Lombok Utara melaksanakan Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024

Mediapublik Lombok Utara-Polda NTB Polres Lombok Utara melaksanakan Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 secara serentak di seluruh Indonesia yang bertajuk” Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju” dilaksanakan di Lapangan Apel Polres Lombok Utara pada hari Selasa,17/10/2023.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Dandim 1606 Mataram diwakili Pabung Letkol Inf. Ibnu Haban, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Carter Febrianto Ridawan ST.M.Eng., Wakapolres Lombok Utara Kompol I Nyoman Adi Kurniawan SH, Kabid Tibum I Nengah Suandra Mahardika SE, Kasi Pamwal Pol PP KLU , Kabid Damkar, Kasi Lalin Dishub KLU, dengan Peserta Apel dari TNI, POLRI, Dishub, Sat Pol PP, Pecalang KLU, RAPI KLU, dan Linmas KLU)

Kapolres Lombok Utara AKBP Didik Putra Kuncoro S.I.K M.Si saat pimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024 dalam amanatnya menyampaikan ucapan terimakasih kepada para tamu undangan atas kehadirannya dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024, yang akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini selasa 17 oktober 2024.

“Tujuan dilaksanakan kegiatan Apel Gelar Pasukan ini, untuk mengecek akhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana dalam menghadapi Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024. Sehingga Pemilu di tahun 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar” tandas Kapolres

Kapolres juga menegaskan, mengingat pentingnya hal tersebut diharapkan seluruh komponen bangsa untuk ikut andil dalam partisipasinya guna suksesnya Pemilu 2024, mengingat sambungannya lagi, Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak, dengan rentang waktu yang berdekatan dengan wilayah luas serta geografis yang beragam serta pemilih yang cukup besar.

“Adapun pola pengamanan sistem wilayah atau Zonasi bagi Personel Korps Brimob dan Dalmas Nusantara. Dimana Korps Brimob terbagi dalam 4 wilayah, sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 Zonasi” beber Didik.

Disampaikan juga olehnya, bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2000 Personel Brimob Power on hand Kapolri serta 8500 personel Dalmas Nusantara yang siap mobilisasi kapanpun dan dimanapun ke seluruh Indonesia.
Sebagai Pusat kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi (K3I),

“Operasi ini akan didukung oleh Command Center di tingkat Mabes Polri sampai dengan Polda Jajaran melalui Sarpras modern dan berbagai fitur yang ada. Diharapkan dengan adanya Command Center mampu mengintegrasikan data maupun informasi sehingga seluruh personel pengamanan di lapangan dapat terorganisir secara terpadu dari pusat hingga daerah.

Menurutnya, berdasarkan indeks kerawanan Pemilu, Bawaslu menyampaikan terdapat 5 Provinsi, 85 Kabupaten/Kota berkategori kerawanan tinggi serta berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Tahap III, Terdapat 2 Provinsi dan 1 Kabupaten/Kota, berkategori sangat rawan.

Bagi wilayah yang tergolong kerawanannya tinggi dan sangat rawan segera lakukan langkah untuk antisipasi
Sedangkan wilayah lainnya jangan Under Estimate dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin.

“Optimalkan Prepentive Strike agar pelaku teror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya, sehingga kita bisa memastikan tidak ada letupan kecil apapun pada Pemilu 2024” ujar Didik

Saat di konfirmasi awak media Kapolres Lombok Utara AKBP Didik Putra Kuncoro S.I.K M.Si di sela -sela kegiatannya mengatakan bahwa gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024, pihaknya laksanakan di tingkat Polres bersama dengan Muspida, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lombok Utara.

Dalam menghadapi pengamanan Pemilu 2024, Polres Lombok Utara menggelar Operasi Mantap Brata 2023-2024 selama 222 hari. Terhitung mulai dari 17 Oktober 2023. Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024 kali ini akan melibatkan 185 personel Polri, mulai ditingkat Polres hingga Polsek jajaran yang ada di wilayah hukum Polres Lombok Utara.

“Untuk jumlah personel yang terlibat sudah di Sprinkan sesuai dengan kebutuhan atau Diva oleh Bag Ops Polres Lombok Utara” tandas Kapolres.

Kapolres menyebutkan, dalam Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024 kali ini akan dibagi dalam pembagian pengamanan TPS di bagi 3 zona, baik itu merah (rawan), kuning (agak rawan) dan zona hijau (aman)

“Kami akan ploting di setiap Kecamatan, di 5 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Utara dengan pola pengaman kita, sesuai zona tingkat kerawanan pada pemilu 2024” bebernya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Polres Lombok Utara ini menyampaikan, kegiatan Operasi Mantap Brata ini di lakukan dengan tujuan, guna menciptakan kondusifitas wilayah.

“Sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar dalam setiap tahapan Pemilu yang akan di laksanakan secara serentak di Tahun 2024” pungkas mantan Subdit III Dit Narkoba Polda NTB itu. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Mediapublik.co Bangka – Salah seorang Tokoh Masyarakat Bangka Belitung, Bujang Musa mengungkapkan bahwa aroma money politics dan dugaan penyusupan pencoblosan sangat terasa di wilayah Bangka Belitung. Karena itu, Bujang Musa yang berprofesi sebagai Advokat mengingatkan seluruh anggota masyarakat, terutama kepada para petugas, agar menghentikan praktik-praktik politik kotor dalam peroses Pesta Demokrasi di Pemilu 2024 ini. “Politik uang atau money politics untuk meraih suara masyarakat oleh para oknum Caleg, mulai dari DPRD Kabupaten/Kota hingga DPR RI diduga marak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Bujang Musa kepada wartawan, Selasa (13/2/2024). “Namun, sebagian masih ada para Caleg dan masyarakat yang cerdas, yang tetap menolak politik uang,” lanjutnya. Bujang Musa yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung, memperingatkan penyelenggaraan Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Serta, kata Bujang aparat Kepolisian, untuk melakukan tindakan preventif terhadap potensi-potensi kecurangan dalam proses Pemilu. Selain upaya preventif, lanjut Bujang, tindakan tegas berupa proses hukum harus dilakukan bagi para pelanggar, yang melakukan money politics. “KPU dan pihak Kepolisian harus lebih pro aktif menjaga di setiap Tempat Pemungutan Suara, agar demokrasi kita berjalan dengan baik. Nilai dari setiap suara bervariasi mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu per pemilih,” ujar Bujang. Yang sangat miris lagi, ungkap…

Megapolitan

Jakarta – Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Rifyan mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri harus netral dalam pemilu 2024. Pernyataan tersebut, Rifyan katakan saat diwawancarai di Sekertariat PB HMI, Sabtu (9/2/2024) “Selain mereka, BIN (Badan Intelijen Negara), penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu juga harus menjaga netralitas dan stabilitas nasional dalam momentum Pemilu kali ini,” kata Rifyan. Rifyan menyebut semua pihak harus menjaga Pemilu yang damai, jujur, dan adil. Kata Rifyan, semua pihak harus menghargai hasil pemilu. “Kita harus saling mendukung untuk menjaga nilai-nilai demokrasi demi membangun Indonesia yang lebih baik,” ucap Rifyan. Pernyataan Rifyan itu muncul setelah adanya Konferensi Pers yang dilaksanakan PB HMI di depan rekan-rekan media nasional. Konferensi Pers yang dibacakan langsung oleh Ketua Umum PB HMI tersebut berisi 5 poin, yang didalamnya juga menyinggung tentang netralitas Aparat Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta penyelenggara Pemilu. ”Kami meminta pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, serta Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, serta KPU dan Bawaslu harus menjaga netralitas,” lanjut Rifyan mengulangi salah point-point yang dibacakan oleh Ketua Umum PB HMI dalam Konferensi Pers di Sekretariat PB HMI Jumat, 9…

Nasional

Mediapublik.co LAMPUNG – Puluhan anggota Brimob Batalyon C Lampung Utara akan disebar untuk membantu pengamanan Pemilu 2024 di 3 Kabupaten. Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika mengatakan puluhan personel Brimob ini telah disiagakan untuk pengamanan pada saat proses pemungutan suara 14 Februari 2024 besok. “Diharapkan tahapan pemungutan suara dapat berjalan lancar, tertib dan damai,” kata Kapolda saat apel kesiapsiagaan di Lampung Utara, Kamis (8/2/2024). Helmy mengatakan kekuatan Brimob di Lampung Utara sebanyak 77 orang personel yang akan diperbantukan ke tiga kecamatan. Rinciannya, 25 orang di Lampung Utara, 29 orang di Lampung Barat, dan 23 orang di Pesisir Barat. Para personel ini dilengkapi dengan perlengkapan perorangan dan kendaraan operasional taktis (rantis) yang dapat dimanfaatkan dlm penanganan kondisi tertentu. Diantaranya, Rantis alsus PHH, AWC water canon,  R2, Bis, APC Mulri fungsi, water treatment (penjernih air) dan kendaraan perbekalan umum. “Saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024, akan juga ada bantuan kekuatan sebanyak 40 personel Brimob dari Satbrimobda Lampung,” kata Helmy. “Kita semua berharap dengan kesiapsiagaan kita semua tugas yang menjadi tanggung jawab bisa dilaksanakan dengan baik,” imbuhnya. (Nanang) Post Views: 1,397

Politik

Mediapublik.co, Lebak, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Banten menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penerapan penggunaan Sirekap Pemilu 2024 di Villa Suma, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Rabu (31/01/2024). Hadir dalam acara; KPU Provinsi Banten, Ketua KPU Lebak Ni’matullah, Bawaslu Kabupaten Lebak, Kesbangpol Lebak, Camat Panggarangan Ahmad Faidullah bersama jajaran, Camat se-Dapil IV, Kapolsek Bayah AKP Malik Abraham, S.Pd., Danramil 0315/Bayah Kapten Arm Nasori, Kepala Desa Bayah Barat Usep Suhendar, PPK Dapil lV, PPS se-Kecamatan Bayah, Panwascam Bayah, PKD Bayah Barat, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat. Jelang Pemilu, KPU Lebak gencar melakukan simulasi dan persiapan agar pelaksanaan Pemilu lancar dan tanpa kendala dengan jumlah TPS di Kabupaten Lebak seluruhnya mencapai 3.995 TPS. Dikatakan Ketua KPU Lebak, dengan simulasi ini, petugas PPS, Panwas, maupun warga yang memiliki hak konstitusi untuk mencoblos tidak kebingungan lagi saat hari H Pileg dan Pilpres tanggal 14 Pebruari 2024 mendatang. “Karena kita ingin melihat dan memberikan gambaran kepada petugas KPPS, bagaimana nanti pelaksanaanya pada tanggal 14 Februari, pada saat pencoblosan, seperti inilah pelaksanaanya, dan ini kita lakukan sampai tahap penghitungan, hingga malam,” ucap Ni’matullah, dalam sambutannya. Ia juga mengatakan, pihaknya ingin edukasi kepada anggota KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan hajat kita…