Hukum dan Kriminal

Kejati DKI Jakarta Gandeng Komisi III DPR RI di JMS

109
×

Kejati DKI Jakarta Gandeng Komisi III DPR RI di JMS

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta bersama dengan Komisi III DPR RI mengadakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, Selasa (8/8/2023)

Mediapublik.co Jakarta- Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta bersama dengan Komisi III DPR RI mengadakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan kepada 200 siswa/i perwakilan dari 25 sekolah SMA dan SMK Negeri maupun Swasta di Jakarta Timur yang diadakan SMA Negeri 31, Selasa 8 Agustus 2023.

Dalam sambutan pembukaannya, Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta Setiawan Budi Cahyono selaku penyelenggara kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) menyampaikan Kegiatan JMS yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama Komisi III DPR RI ini bukan merupakan kegiatan yang pertama. Kata Budi, kegiatan ini menjadi kegiatan rutin dan utama yang dilaksanakan antara DPR RI selaku pembuat undang-undang dan Kejaksaan selaku bagian dari pelaksana undang-undang itu sendiri.

Menurut Budi, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan hukum kepada para generasi muda khususnya para remaja sekolah. Kata Budi, program ini merupakan salah satu amanat undang-undang dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama dalam upaya mencerdaskan generasi bangsa.

“Dengan bekal pengetahuan akan hukum diharapkan generasi muda Indonesia khususnya yang ada diwilayah Jakarta dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum. Pada kesempatan ini Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah mengusung tema menyongsong masa depan dengan mengenal hukum,” ucap Budi.

“Maksud dan tujuan kami dalam mengusung tema ini adalah agar generasi muda khususnya para pelajar dapat sejak dini mengenal hukum sehingga dalam melangkah menuju masa depan dapat berhati-hati dalam bertindak karena telah terlebih dahulu diberikan pemahaman akan hukum. Sub Tema yang kami angkat dalam kegiatan ini adalah tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menarik untuk kita pahami karena aturan ini sedang marak terjadi ditengah masyarakat.” tambah Budi.

Dikatakan Budi, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Reda Manthovani dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dr. H. Habiburokhman yang menjelaskan tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Reda Manthovani, menyampaikan Penggunaan media sosial (Sosmed) tak mengenal tempat dan waktu. Kata Reda, sepanjang anda memegang smartphone, maka itu pula anda dapat dengan mudah berselancar di dunia maya. Semudah menyentuh layar smartphone, anda sudah masuk ke dalam dunia sosmed. Tak saja kalangan dewasa, anak sekolah pun kini ‘dibekali’ smartphone oleh orang tuanya.

Dijelaskan Reda, sejak 2008, babak baru dimulai dalam dunia hukum Indonesia. Soalnya, mulai diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), aturan ini kemudian di rubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Kata Reda, aturan ini mengatur tentang segala bentuk aktivitas terkait dengan elektronik. Nah, didalamnya tercantum juga sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Informasi dan teknologi.

Menurut Reda, sejatinya sosmed, amatlah bermanfaat. Namun juga memiliki mudaratnya. Ironisnya, dapat menjadi sumber malapetaka bagi sebagian orang yang menyalahgunakannya. Kata Reda, dampak media sosial salah satunya kasus Adam Deni yang terbukti menyebarkan kuitansi pembelian sepeda milik politikus Ahmad Sahroni, kasus Edy Mulyadi yang kita kenal dengan kasus “Kalimantan Tempat Jin Buang Anak” serta kasus dari Roy Suryo yang menyebarkan “meme stupa Presiden Jokowi”. Kasus-kasus tersebut semuanya disebar ulang oleh “jari jemari” yang rajin namun malas konfirmasi atas kebenarannya atau tanpa persetujuan dari orang yang akan dirugikan. Adapun berbagai pasal pemidanaan terkait penggunaan medsos adalah meliputi Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 45. Impelementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 selanjutnya diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri masing-masing No.229, 154, dan KB/2/VI Tahun 2022. SKB ini memfokuskan beberapa Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 36.

“Fungsi sosmed merupakan berkah bagi kehidupan manusia. Hal itu dikarenakan dapat menghubungkan persahabatan /pertemanan dari jarak jauh. Namun disisi lain, dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan sosmed yang tidak bertanggungjawab, dapat berujung ke jalur pidana maupun perdata. Gunakan Medsos seperlunya untuk hal-hal yang positif dan crosscheck terlebih dahulu pesan berantai yang masuk ke medsos kita dan jangan gegabah untuk langsung diforward karena resikonya penjara dan akibat dari info atau berita medsos juga dapat mengendalikan pikiran, jiwa dan raga ke arah baik atau buruk.” ujar Reda.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dr. H. Habiburokhman menyampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kajati DKI Jakarta soal UU ITE intinya siswa/i bermedia sosial tidak jauh berbeda dengan hidup di dunia nyata sebagaimana diajarkan agama, guru, dan orang tua bahwa di kehidupan nyata. Kata Habiburokhman, kita harus sopan maka dari itu di media sosial juga kita harus sopan, kalo di dunia nyata kita harus menghormati orang lain itu juga berlaku di media sosial, dan juga kita tidak boleh menyebar fitnah karena teknologi. Menurut Habib, terkadang kita bicara spontan tanpa edit terlebih dahulu sehingga tersebar ke seluruh dunia yang berakibat hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang ITE.

“Saya berharap siswa/i generasi penerus bangsa ini jangan sampai berurusan dengan hukum”. terang Habiburokhman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengadakan kegiatan penerangan hukum pemilu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-DKI Jakarta. Kegiatan tersebut dilangsungkan dengan tema Peran Bidang Intelijen Kejaksaan Dalam Pemilu Presiden, DPRD, DPD, dan Kepala Daerah yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Kamis 23 November 2023. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pentingnya kerjasama dan kolaborasi dengan kejaksaan. Menurut Wahyu, seluruh KPU se-Provinsi DKI Jakarta dapat bekerjasama dengan kejaksaan di wilayah masing-masing, sebagai bagian dari upaya bersama untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu. “Sharing dari sisi yuridisnya dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga KPU Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja lebih efektif,” kata Wahyu Dinata, Kamis (23/11/20023). Di tempat yang bersamaan, Kasi Ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan mewakili Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta, Ario Wahyu Hapsoro menyampaikan bahwa penerangan hukum kepada KPU se-Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari kolaborasi Forkopimda dengan KPUD Provinsi DKI Jakarta. Dia memaparkan, tujuan dari kerjasama ini adalah agar pelaksanaan pemilu dan pasca pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, dan hambatan yang timbul dapat dieliminir. Selain itu, Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Bidang Pidum Kejati DKI Jakarta, Rolando Ritongga mengatakan, untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu,…

Daerah

Mediapublik.co Jakarta – Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi merespon viralnya tentang adanya pendampingan kasus dari istri seorang ketua hakim yang bertugas di sebuah Pengadilan Negeri (PN) Sulawesi Tengah (Sulteng) saat mengikuti sidang Praperadilan di dalam ruang PN Denpasar Bali. Menurut Sobandi, pihaknya telah mendapatkan informasi yang bersangkutan diperbolehkan untuk memdampingi istrinya yang sedang berperkara di PN Denpasar Bali. “Persoalan Ketua PN Parigi Moutong datang ke PN Denpasar Bali apakah izin atau tidak, yang pasti dia izin, bisa izin keluar atau izin tidak masuk kerja serta cuti. Tapi silahkan nanti kawan-kawan konfirmasi langsung ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,” kata Kepala Humas Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi lewat sambungan selulernya, Kamis (15/6/2023). Disinggung mengenai tentang adanya kekhawatiran penyimpangan putusan atau intervensi oleh istri ketua PN Parigi Moutong yang notabenya seorang hakim di Sulteng. Sobandi memastikan pihaknya melakukan monitoring dalam perkara tersebut. “Seorang Ketua Mahkamah Agung sendiri pun tidak bisa mengintervensi kasus perkara istri seorang ketua PN yang sedang ditangani oleh Hakim di PN Bali. Jadi Kepala PN Parigi Moutong hadir m hanya untuk mempertahankan hak hukumnya saja, kita tetap monitor kasus tersebut,” ucap Sobandi. Sobandi mwngatakan, pihaknya menjamin untuk hakim di Indonesia yang independensi. Apalagi kata Sobandi,…

Pendidikan

Mediapublik.co Jakarta – Dalam upaya memberikan pemahaman hukum kepada generasi muda, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Reda Manthovani, memberikan penjelasan mengenai ancaman hukuman bagi pengguna media sosial yang tidak bertanggung jawab dalam acara Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Acara ini diadakan di SMAN 8 Jakarta dan diikuti oleh 200 siswa dari berbagai sekolah di wilayah Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023. Reda menyampaikan pentingnya antisipasi terhadap pemidanaan yang dapat diterima akibat tindakan tidak bertanggung jawab di media sosial. Berdasarkan berbagai pasal yang berlaku, langkah-langkah perlu diambil untuk membatasi penggunaan media sosial hanya pada tingkat yang diperlukan. “Salah satu masalah yang dibahas adalah hilangnya interaksi personal dan sentuhan antar pribadi yang lebih personal,” katanya. Menurutnya, dunia virtual yang didominasi oleh media sosial, seringkali terdapat kepalsuan dan penyembunyian perasaan yang sebenarnya. Ia meneruskan penggunaan emotikon juga menggantikan ekspresi wajah, yang dapat menimbulkan multi tafsir terhadap pesan yang disampaikan. Selain itu, media sosial juga sering digunakan untuk menyebarkan informasi tanpa pertanggungjawaban terhadap kebenaran dan dapat menghasilkan berita palsu atau hoaks. Kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, juga mengajak para siswa-siswi untuk memanfaatkan dan secara bijak bermedsos guna menghindari masalah hukum. Sedangkan, Hasbullah S.H., M.H., selaku Ketua Sekolah…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Kejati DKI Jakarta ingin menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai pengembalian berkas perkara tanpa petunjuk yang jelas adalah tidak benar dan tidak berdasar. Hal itu disampaikan berkaitan dengan perkara penipuan dan/atau penggelapan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama tersangka Asty Setia Utami, DKK dengan nilai investasi sebesar Rp 142.500.000.000,- (seratus empat puluh dua miliar lima ratus ribu rupiah). Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ade Sofyansah mengatakan informasi yang menyebutkan bahwa Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) mengembalikan berkas perkara tanpa adanya petunjuk yang jelas kepada Penyidik Polda Metro Jaya (PMJ) adalah tidak benar. “Dalam hal ini, menurutnya jaksa peneliti Kejati DKI merasa perlu untuk menggunakan hak jawab guna memberikan klarifikasi yang dibutuhkan agar pemberitaan dapat mencerminkan keseimbangan informasi yang benar dan faktual,” kata Ade, Rabu (7/6/2023) Dia menjelaskan, Jaksa Peneliti telah mengembalikan berkas perkara baik melalui P-19 maupun Berita Acara Koordinasi, dan dalam proses pengembalian tersebut telah disertai dengan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada Penyidik PMJ. “Tujuan dari petunjuk tersebut adalah untuk mendukung proses pengungkapan fakta hukum yang menjadi dasar pembuktian terhadap unsur-unsur yang disangkakan oleh Penyidik PMJ,” ungkap Ade. Perlu dipahami, dia menambahkan bahwa masih terdapat beberapa petunjuk dalam P-19 dari jaksa…