Nasional

Kemenkumham RI Raih Penghargaan Terbaik ke-1 dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan 2023

178
×

Kemenkumham RI Raih Penghargaan Terbaik ke-1 dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan 2023

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Kemenkumham RI Raih Penghargaan Terbaik ke-1 dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan 2023,(Rabu, 8/11/2023)

MediaPublik.co, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan dalam Anugerah Pengadaan 2023 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).

Penghargaan tesebut diterima langsung  oleh Plh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Reinhard Silitonga di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Menurut Plh. Sekjen, anugerah tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran di Kemenkumham yang menangani pengadaan barang/jasa (barjas).

Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Banten Sosialisasikan Sistem Layanan Hukum dan HAM Bergerak

“Penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras seluruh jajaran yang menangani pengadaan barjas di Kemenkumham,” ucap Reinhard.

Lebih lanjut Reinhard berharap, penghargaan yang diterima dapat menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

“Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk seluruh jajaran menjadi lebih baik lagi,” tutur Reinhard.

Nilai ITKP Kemenkumham mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yakni 81.8 (baik) dan berada di posisi terbaik Ke II.

ITKP menjadi salah satu bagian dari Index Tata Kelola Pemerintah, sehingga menjadi salah satu variabel dalam menilai Reformasi Birokrasi (RB).

Adapun parameter penilaian ITKP, yakni: Pemanfaatan sistem pengadaan; Kualifikasi dan kompetensi SDM PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa); dan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

(Deni/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Megapolitan

MediaPublik.co, Bandung – 213 orang Pegawai Kanwil Kemenkumham Jabar pagi ini (Senin, 05/01/2023) mengikuti Apel Pagi Serentak Awal Tahun 2024 bersama Menteri Hukum dan HAM R.I Yasonna. H. Laoly dan seluruh Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Penasehat Kehormatan Menteri Hukum dan HAM, dan seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham R.I serta Seluruh Pegawai di 33 Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis baik, Imigrasi maupun Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia secara Virtual Melalui Aplikasi Zoom dan Kanal Youtube Pusdatin Kumham. Dalam Amanatnya, Yasonna menyampaikan Apel pagi ini juga menjadi salah satu upaya kita dalam menumbuhkan dan mempertahankan sikap disiplin seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Yasonna lebih jauh mengucapkan Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas kerja keras dan dedikasinya dalam mensukseskan program dan kegiatan selama tahun 2023. Semoga kerja keras dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berlanjut agar dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi ditahun ini. Saya mengajak kepada seluruh jajaran untuk terus mengasah potensi dan memperkuat fondasi yang telah kita bangun sebelumnya. Manfaatkan momentum awal tahun ini untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan kontribusi kita terhadap kemajuan Institusi Kemenkumham yang kita cintai. Baca Juga : Pegawai Bahagia Koperasi Lancar Jaya, Koperasi Anugerah…

Megapolitan

MediaPublik.co, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengungkapkan peringatan hari HAM memiliki makna yang mendalam. Demikian disampaikan MenkumHAM dalam pidatonya pada peringatan hari HAM sedunia ke-75 yang digelar di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023). “Malam ini menjadi momentum bagi kita bersama-sama merefleksikan prinsip-prinsip HAM dan merenungkan perjalanan dari Universal Declaration of Human Rights,” jelasnya. Pemilihan Tema “Harmoni dalam Keberagaman” dipandang relevan dan penting. Pasalnya, kata Yasonna, “Harmoni dalam keberagaman” menjadi pengingat akan pentingnya mengakui, menghormati, dan merayakan beragaman Indonesia yang berlimpah. “One important thing to take note, mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman berarti memerangi diskriminasi, prasangka, intoleransi, dan ketidaksetaraan,” jelasnya. Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Jabar Salurkan Bantuan Kumham Jabar Peduli Palestina Melalui BAZNAS Sejalan dengan semangat mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman Yasonna  mengungkapkan KemenkumHAM telah menjalankan sejumlah program di bidang HAM yang menyasar instansi pemerintah maupun pelaku bisnis di antaranya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) “Terkini, KemenkumHAM telah menyusun Indeks HAM Indonesia (IHAMI) yang kedepannya akan menjadi alat untuk mengukur implementasi HAM di tanah air,” terangnya. Tidak lupa, MenkumHAM juga menghimbau seluruh pihak agar dapat menjaga keharmonisan dalam keberagaman pandangan politik jelang pemilu serentak 2024. “Pemerintah…

Megapolitan

MediaPublik.co, BANDUNG – Bertempat di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, didampingi Kadivmin Jabar, Itun Wardatul Hamro, hari ini, Kamis, 30 November 2023, hadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tingkat Jawa Barat yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, Wakil Ketua DPRD Prov. Jabar, Ineu Purwadewi, Ketua Komisi Informasi Jabar, Ijang Faisal, Forkopimda Jawa Barat, Kepala Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah Jawa Barat, serta Perwakilan Partai Politik di Jawa Barat. Penganugerahan ini sendiri terdapat lima kategori didalamnya Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik untuk Kategori Pemerintah Kota/Kabupaten, Kategori Perangkat Daerah, Kategori BUMD, Kategori Lembaga/ Instansi Vertikal, dan Kategori Partai Politk. Kanwil Kemenkumham Jabar sendiri masuk kedalam kategori Lembaga/ Instansi Vertikal. Dilaporkan oleh Ketua Komisi Informasi Jabar bahwa penganugerahan ini merupakan hasil dari Monev yang dilaksanakan kepada beberapa subjek disetiap kategori nya diantaranya untuk kategori pemerintah daerah yang dinilai sebanyak 27, kategori Perangkat Daerah Provinsi yang dinilai sebanyak 39, kategori BUMD yang dinilai sebanyak 9, kategori Lembaga/ Instansi Vertikal yang dinilai sebanyak 19, dan kategori Partai Politik yang dinilai sebanyak 10. Kanwil Kemenkumham Jabar yang mengikuti penilaian Keterbukaan Informasi Publik…

Megapolitan

MediaPublik.co, Jakarta – DPD RI menyebut Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus bisa memberikan alat ukur tentang pembatalan mutasi dan rotasi 19 pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Menurut DPD RI, BKN harus memiliki instrument yang baik terkait pembatalan SK Bupati Bandung Barat untuk 19 pejabat ASN yang telah dilantik, sehingga keputusan yang dibuatnya tidak menimbulkan polemik. “BKN tidak memiliki alat ukur dan instrumen yang baik terkait pembatalan SK Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan tentang rotasi 19 pejabat ASN di lingkungannya. Keputusan yang BKN keluarkan menimbulkan polemik dan rumit bagi berlangsungnya kepegawaian di lingkungan Kabupaten Bandung Barat,’’ kata Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti, Kamis (2/11/2023). Menurut La Nyalla, Surat pembatalan mutasi dan promosi yang dikeluarkan oleh BKN terkait 19 pejabat ASN di lingkungan Kabupaten Bandung Barat perlu direvisi. Kata La Nyalla tujuannya agar dasar kebijakan yang BKN keluarkan tidak bertentangan dengan SK dari Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan. “Surat Pembatalan 19 ASN di Bandung Barat yang dikeluarkan BKN harus direvisi atau dievaluasi, supaya tidak bertentangan dengan keputusan dari Bupati Bandung Barat,’’ jelas La Nyalla. Dikatakan La Nyalla, BKN tidak boleh memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan dampak dari Surat yang mereka keluarkan bagi 19 pejabat ASN di Kabupaten Bandung…