Nasional

Kepala Daerah Nyaleg Diduga tak Taat Aturan Pemilu, Musa Weliansyah Beri Kritik Tajam

56
×

Kepala Daerah Nyaleg Diduga tak Taat Aturan Pemilu, Musa Weliansyah Beri Kritik Tajam

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah, Senin (09/10/2023)

Mediapublik.co LEBAK – Anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah, sangat menyayangkan kepala daerah yang mencalonkan diri menjadi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) namun abai terhadap aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu.

Hal ini terlihat dari banyaknya baliho Bacaleg yang terpampang di berbagai pelosok di Kabupaten Lebak, yang diduga offside atau melanggar jadawal dan tahapan yang telah ditetapkan KPU.

“Baliho kepala daerah yang masih menjabat banyak bertebaran di berbagai wilayah di Lebak, yang secara terang-terangan menggunakan nomor urut Caleg, serta ajakan untuk mencoblos. Ini jelas pelanggaran yang dilakukan secara masif,” kata Musa, Senin (9/10) pagi.

“Sebagai kepala daerah yang nota bene masih menjabat harusnya bisa memberi contoh yang baik, bagaimana aturan itu bisa ditaati dan dipatuhi bersama. Pesta demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat, jangan juga menggunakan abuse of power demi meraih kemenangan,” tambahnya.

Musa juga menyayangkan peran pengawas Pemilu yang sudah ada hingga di tingkat Desa, “Ratusan bahkan ribuan baliho nakal berjejer di jalan-jalan maupun tempat umum, masa tidak terlihat?,” beber Musa.

Untuk itu, Musa mendukung penuh rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta Satpol PP yang melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pada tanggal 12 Oktober 2023 mendatang.

“Saya selaku anggota Komisi I DPRD Lebak mendukung rencana penertiban APK nakal yang melanggar aturan KPU. Kita taat pada jadwal dan tahapan yang telah dibuat dan disepakati oleh peserta Pemilu,” pungkasnya.

 

(David)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Mediapublikk.co, Pandeglang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang berduka atas meninggalnya Enih M petugas Ketertiban TPS 4 Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran. “Kami turut berduka cita atas gugurnya salah satu petugas Ketertiban KPPS kami di Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran,” Hal demikian disampaikan Falahudin anggota KPU Kabupaten Pandeglang, Minggu (25/2/2024). Selanjutnya Falahudin mengatakan sebelumnya kami mendapat kabar almarhum sakit dan dirujuk ke RSUD Banten. KPU dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (Bupati) yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan untuk memfasilitasi pelayanan pengobatan atau perawatan bagi seluruh petugas penyelenggara pemilu yang mengalami sakit di fasilitas kesehatan. “Ya bagi petugas yang meninggal yang sudah didaftarkan kedalam BPJS Ketenagakerjaan akan dapat santunan besaranya sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Falahudin. “Dan kami sudah melaporkan petugas kami ini yang gugur kepada KPU Provinsi, Pemerintah Daerah dan BPJS. Untuk pengajuan claimnya sedang kami proses,” tambahnya. Lebih lanjut Falahudin menyampaikan bahwa kami sudah melakukan berbagai upaya untuk memproteksi kesehatan petugas kami dan menjamin pelayanan kesehatanya dengan terus berkordinasi dengan semua stakeholder. Terakhir kami sampaikan semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan. Kami panjatkan doa dan hormat yang setingginya untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Amiin. (Djael) Post Views: 506

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, Pandeglang – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang memastikan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu tahun 2024 berlangsung jujur dan adil atau jurdil, tanpa diwarnai kecurangan. Hal itu ditegaskan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Nunung Nurazizah saat mengklarifikasi beredarnya video pembukaan kotak suara di kantor Desa Cijaralang, Kecamatan Cimanggu, Minggu 25 Februari 2024, pukul 12.00 siang. Hasil dari petemuan itu, dipastikan pembukaan kotak suara oleh petugas Panitia Pemungutan Suara atau PPS Desa Cijaralang, dan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Cimanggu, karena kotak suara tersebut belum disegel oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. “Berdasarkan klarifikasi kami dengan teman-teman PPS, PPK, dan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) Kecamatan Cimanggu, bahwa tidak ada pembukaan kotak suara, tapi memang kotak suara itu belum disegel oleh KPPS,” kata Nunung, di kantornya. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang, Restu Sugrining Umam menuturkan, KPU bersama PPS, PPK, dan PTPS Kecamatan Cimanggu sudah mengklarifikasi beredarnya video pembukaan kotak suara. Hasilnya, tidak ada pembukaan kotak suara tersegel, namun kotak suara tersebut dibuka karena belum disegel oleh KPPS. “Sebelum dikirim ke PPS, kotak suara dalam keadaan tidak tersegel, dan tidak terpasang kabel tist. Maka dengan persetujuan PKD harus disegel, kebetulan segel dan kabel tist berada di dalam kotak suara…

Politik

Mediapublik.co, Lebak – Adanya dugaan warga tidak profesional yang dilakukan penyelenggara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07, Kampung Cibitung, Desa Cijengkol, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak yaitu penulisan angka Romawi II (dua) diganti dengan 11 (Sebelas). Dugaan ini terlihat pada penulisan hasil suara sah calon DPRD Lebak atasnama Haki Nazili, nomor urut 2, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Salah satu warga Lebak Selatan yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa ia menduga oknum KPPS ada main mata. “Saya protes, ini di TPS 07, Kampung Cibitung, Desa Cijengkol, Kecamatan Cilograng dengan KPPS Saudara Herdin, diduga ada main, masa angka romawi II kok jadi ditulis 11, harusnya 2,” ujarnya. Dikonfirmasi, KPPS Desa Cijengkol, Nurdin mengaku ada kelalaian karena penghitungan hingga malam hari, namun penulisan dalam rekapitulasi suara sesuai fakta di TPS. “Ya kami lalai karena penghitungan suara di TPS hingga malam hari, namun dalam rekapitulasi suara tetap 1 ditambah 1 ditambah 2 dengan jumlah keseluruhan suara 4,” ungkapnya. (Djael) Post Views: 725

Daerah

Mediapublik.co Bangka – Salah seorang Tokoh Masyarakat Bangka Belitung, Bujang Musa mengungkapkan bahwa aroma money politics dan dugaan penyusupan pencoblosan sangat terasa di wilayah Bangka Belitung. Karena itu, Bujang Musa yang berprofesi sebagai Advokat mengingatkan seluruh anggota masyarakat, terutama kepada para petugas, agar menghentikan praktik-praktik politik kotor dalam peroses Pesta Demokrasi di Pemilu 2024 ini. “Politik uang atau money politics untuk meraih suara masyarakat oleh para oknum Caleg, mulai dari DPRD Kabupaten/Kota hingga DPR RI diduga marak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Bujang Musa kepada wartawan, Selasa (13/2/2024). “Namun, sebagian masih ada para Caleg dan masyarakat yang cerdas, yang tetap menolak politik uang,” lanjutnya. Bujang Musa yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung, memperingatkan penyelenggaraan Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Serta, kata Bujang aparat Kepolisian, untuk melakukan tindakan preventif terhadap potensi-potensi kecurangan dalam proses Pemilu. Selain upaya preventif, lanjut Bujang, tindakan tegas berupa proses hukum harus dilakukan bagi para pelanggar, yang melakukan money politics. “KPU dan pihak Kepolisian harus lebih pro aktif menjaga di setiap Tempat Pemungutan Suara, agar demokrasi kita berjalan dengan baik. Nilai dari setiap suara bervariasi mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu per pemilih,” ujar Bujang. Yang sangat miris lagi, ungkap…