Daerah

Ketua DPD RI Paparkan 7 Langkah Pendidikan Berkualitas Di HUT Ke 73 IGTKI PGRI

159
×

Ketua DPD RI Paparkan 7 Langkah Pendidikan Berkualitas Di HUT Ke 73 IGTKI PGRI

Sebarkan artikel ini
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan tujuh langkah agar pendidikan di Indonesia berkualitas dan bermartabat, (Minggu, 4/6/2023)

MediaPublik.co, JAKARTA | Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan tujuh langkah agar pendidikan di Indonesia berkualitas dan bermartabat.

Hal itu disampaikan LaNyalla dalam sambutannya saat membuka ‘Peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI) di Monas, Jakarta.

Baca Juga : Lapas Cirebon Ikut Peringati Hari Lahir Pancasila, Simak Selengkapnya

Menurut LaNyalla, tujuh langkah yang disebutnya merupakan cara agar IGTKI dan PGRI dapat berkontribusi untuk pendidikan berkualitas dan bermartabat.

“Pertama, konsisten untuk melakukan program kerja peningkatan kualitas guru, terutama yang dapat menjangkau guru di daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia,” kata LaNyalla.

Kedua, memberikan pelatihan metode pembelajaran yang adaptif terhadap teknologi dan era dis-rupsi.

Ketiga, tetap memberikan penekanan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah Indonesia dalam pembelajaran kepada anak didik.

Ini Juga : Lapas Kelas I Palembang Kunjungi Lapas Cirebon, Begini Alasannya

Keempat, konsisten memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru dan hadir sebagai wadah yang memperjuangkan hak-hak para guru di Indonesia.

Kelima, selalu “belajar” akan hal-hal baru, karena guru harus menjadi sosok yang memberi inspirasi bagi anak didik.

Keenam, para pengurus IGTKI harus mampu menjadi inspirasi bagi anggotanya, sehingga mendapat kepercayaan dan dukungan sebagai wadah perjuangan para guru taman kanak-kanak di Indonesia.

“Terakhir, IGTKI bersama PGRI sebagai organisasi harus mampu melakukan sinergi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi profesi lainnya, untuk bersama-sama berjuang demi guru dan dunia pendidikan di Indonesia,” tutur LaNyalla.

Baca Ini : Kalapas Cirebon Pimpin Langsung Upacara HARKITNAS

Senator asal Jawa Timur itu mengapresiasi peran IGTKI PGRI. Sebab, kata LaNyalla, mendidik generasi bangsa selalu dimulai dari membangun pondasi karakter. “Karena bangsa yang besar, adalah bangsa yang generasi penerusnya memiliki karakter positif,” ujar LaNyalla.

Menurutnya, pendidikan karakter yang meliputi budaya dan perilaku positif memang seharusnya dikenalkan sejak anak usia dini di Taman Kanak-Kanak (TK).

Karena di situlah anak mulai dikenalkan dengan budaya antre, sopan santun, disiplin waktu, akhlak dasar dan rasa saling mengasihi serta kebiasaan berbagi dengan sesama.

“Itulah peran luar biasa para Guru Taman Kanak-Kanak. Karena seorang guru kelas di Taman Kanak-Kanak harus bertanggungjawab untuk semua hal pada anak didiknya.

Mulai mendidik, menguasai kelas, menangani masalah siswa, bahkan kadang harus rela membersihkan kotoran anak didiknya.

Sementara dirinya sendiri harus meninggalkan keluarganya di rumah. Berjam-jam berjibaku mengurusi anak-anak orang lain,” papar LaNyalla.

Ini Juga : Penguatan Tugas Dan Fungsi Staf Khusus Dan Petugas Lapas Rutan Kelas I Bandung

Di sisi lain, LaNyalla menyebut jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, tugas dan peran guru TK atau PAUD sama dengan guru pada jalur pendidikan formal lainnya. Maka sudah selayaknya para guru TK mendapatkan status yang setara dengan guru di jenjang pendidikan lainnya.

“Sudah seharusnya perhatian pemerintah kepada para guru TK dan PAUD juga sama dengan guru-guru di tingkatan dasar dan menengah lainnya,” ingat LaNyalla.

Hal ini penting, sebab menurut LaNyalla kunci kemajuan dan kemakmuran suatu negara adalah suksesnya pendidikan dalam kualitas dan kuantitas.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung) dan Sylviana Murni (DKI Jakarta).

Hadir dalam acara itu Ketua Umum PP IGTKI Nur Sriyati, Ketua Umum PB PGRI Profesor Unifah Rosyidin, Menteri Koordinator PMK yang diwakili Asisten Deputi PAUD, Dasar dan Menengah Jazziray Hartoyo dan ribuan Guru PAUD dan Taman Kanak-Kanak se-Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Megapolitan

MediaPublik.co, Jakarta – DPD RI menyebut Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus bisa memberikan alat ukur tentang pembatalan mutasi dan rotasi 19 pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Menurut DPD RI, BKN harus memiliki instrument yang baik terkait pembatalan SK Bupati Bandung Barat untuk 19 pejabat ASN yang telah dilantik, sehingga keputusan yang dibuatnya tidak menimbulkan polemik. “BKN tidak memiliki alat ukur dan instrumen yang baik terkait pembatalan SK Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan tentang rotasi 19 pejabat ASN di lingkungannya. Keputusan yang BKN keluarkan menimbulkan polemik dan rumit bagi berlangsungnya kepegawaian di lingkungan Kabupaten Bandung Barat,’’ kata Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti, Kamis (2/11/2023). Menurut La Nyalla, Surat pembatalan mutasi dan promosi yang dikeluarkan oleh BKN terkait 19 pejabat ASN di lingkungan Kabupaten Bandung Barat perlu direvisi. Kata La Nyalla tujuannya agar dasar kebijakan yang BKN keluarkan tidak bertentangan dengan SK dari Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan. “Surat Pembatalan 19 ASN di Bandung Barat yang dikeluarkan BKN harus direvisi atau dievaluasi, supaya tidak bertentangan dengan keputusan dari Bupati Bandung Barat,’’ jelas La Nyalla. Dikatakan La Nyalla, BKN tidak boleh memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan dampak dari Surat yang mereka keluarkan bagi 19 pejabat ASN di Kabupaten Bandung…

Megapolitan

MediaPublik.co, Banten – Viral di media social tentang aksi premanisme ASN berinisial SO melakukan Tindakan brutal terhadap guru perempuannya. Hal tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti. Menurut La Nyalla, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak harus segera memanggil ASN yang notabennya seorang tenaga pengajar. Karena nantinya bisa memberikan dampak buruk terhadap dunia Pendidikan di Indonesia. Baca Juga : Kelompok DPD RI dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Pertajam Visi Perbaikan Konstitusi “Saya menyampaikan prihatin dan duka yang mendalam untuk korban pemukulan terhadap guru perempuan di Kabupaten Lebak oleh oknum ASN. Saya minta Pemerintah Kabupaten Lebak tak tinggal diam dan segera bergerak melakukan Tindakan nyata dengan memanggil pelakuknya dengan memberikan sanksi atas tindakan tersebut. Sanksi itu sesuai dengan Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,’’ kata Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalliti lewat pernyataanya. La Nyala menyebut bahwa guru tenaga pendidik merupakan gambaran nilai baik bagi peserta didik dan Masyarakat sekitarnya. Aksi yang baru-baru ini diperlihatkan oleh ASN berinisial SO wajah buruk bagi dunia Pendidikan. “Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tidak boleh hanya sekedar menununggu proses hukum, justru Dinas Pendidikan harus lebih dulu menerapkan sanksi tegas terhadap guru premanisme ini agar diberi sanksi yang berat….

Daerah

MediaPublik.co, Banten | Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar membuka Gebyar Anak Banten Sehat, Cerdas, Ceria dan Sekolah Online Berbasis Massive Open Online Courses (Moocs) bagi Pendidik Usia Dini di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Minggu (13/8/2023). Al Muktabar berharap para orang tua untuk membekali anak-anak dengan kemampuan kuantitatif, komunikasi, dan kemampuan lainnya untuk sambut Indonesia Emas 2045. Salah satu upayanya melalui Pendidikan Anak Usia Dini, melahirkan anak-anak yang memiliki potensi. Baca Juga : Ini Langkah Strategis Pemprov Banten Antisipasi Dampak El Nino Kegiatan tersebut merupakan rangkaian untuk memeriahkan Hari Anak Nasional dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Banten bersama Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Al Muktabar mengatakan kegiatan ini juga mengajak kepada anak-anak untuk terus mengingat dan menghormati jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga diharapkan hal tersebut dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi anak-anak ke depannya. Terlebih, kata Al Muktabar, kegiatan tersebut juga merupakan sebuah rangkaian dalam menyambut HUT RI Ke-78 yang tidak lama lagi akan diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini Juga : Sah, Rifky Hermansyah Nahkodai Pemuda Muhamadiyah Banten “Dengan anak-anak kita yang luar biasa ini akan terus melanjutkan segenap apa yang diperjuangkan oleh para pendiri Republik…

Daerah

Mediapublik.co JAKARTA – Kelompok DPD RI di MPR mengundang Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI dari pengajuan DPD RI untuk mempertajam wacana kaji ulang Konstitusi dalam executive brief “Mendorong Lahirnya Konsensus Nasional untuk Kembali kepada Sistem Bernegara Rumusan Pendiri Bangsa,” di Kantor DPD RI, Kompleks Senayan Jakarta, Rabu (5/7/2023). Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti hadir bersama dengan Sekretaris Kelompok DPD di MPR, Ajbar, anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Alirman Sori dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Sebanyak 3 narasumber dihadirkan untuk memberikan paparan, antara lain Dr. Ichsanuddin Noorsy BSc, SH, MSi (ekonom), Dr Radian Salman SH, LL.M (Pasca Sarjana Unair) dan Dr Mulyadi (Fisip UI). Sementara itu hadir 10 anggota K3 MPR yakni Djamal Azis, Umar Husin, Margarito Kamis, Tellie Gozelie, Syamsul Bahri, Ahmad Farhan Hamid, Nuzran Joher, Wahidin Ismail, Bambang Supriyono dan John Pieris. Anggota DPD RI Alirman Sori mengatakan Kelompok DPD RI di MPR perlu menghadirkan beberapa narasumber untuk memberikan masukan dan mempertajam wacana kembali ke UUD 45 naskah asli kepada Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. Salah satunya mengenai mendudukkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi dan pengisian keanggotaan MPR supaya benar-benar representasi kedaulatan rakyat menjadi berkecukupan sebagai penjelmaan rakyat….