Hukum dan Kriminal

Ketua PN Parigi Moutong Layak Disanksi, Ini Alasannya

71
×

Ketua PN Parigi Moutong Layak Disanksi, Ini Alasannya

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir, Rabu (14/6/2023)

Mediapublik.co JAKARTA – Viral di media sosial tentang adanya pendampingan kasus dari istri seorang hakim yang bertugas di sebuah Pengadilan Negeri (PN) Sulawesi Tengah (Sulteng) saat mengikuti sidang Praperadilan di dalam ruang PN Denpasar Bali. Hal tersebut mendapatkan sorotan tajam dari Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir, Rabu (14/6/2023)

“Yang perlu dipertanyakan ialah kehadiran seorang oknum hakim yang mendapingi saat sidang Praperadilan di dalam ruang PN Denpasar Bali. Apakah dia mendapatkan izin dari Pengadilan Tinggi Sulteng ataupun dari Mahkamah Agung,” kata Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir lewat sambungan selulernya, Rabu (14/6/2023)

Selanjutnya, Sekjen Mata Hukum mempertanyakan apakah hakim yang ketua PN Pengadilan Parigi Moutung tersebut mendapatkan izin dari atasannya untuk mendapingi istinya dalam persidangan Perapradilan di PN Denpasar Bali. Meskipun ada izin dari pimpinan untuk mendampingi isti, kata Mukhsin apakah dalam permohonan izinnya untuk mendapingi istinya di Bali itu tak melanggar kode etik oleh penilaian pimpimam.

“Jadi hakim yang yang hadir masih menjabat Ketua PN di Parigi Moutong patut dipertanyakan. Dua poin harus dipertanyakan karena dia seorang Ketua PN yang menghadiri istirnya yang sedang berperkara di Bali. Kalaupun ternyata permohonan izinnya tidak berkesesuaian untuk mendampingi istri tetapi izin untuk acara lain itu jelas salah karena membohongi pimpinan dan nnegara,’’ jelas Mukhsin.

Dijelaskan Mukhsin, jika seorang hakim sudah melakukan kebohongan terhadap kepentingan pribadinya. Kata Mukhsin bagaimana juga ke masyarakat, sebab ini sangat berbahaya karena bisa mencederai nama baik institusi peradilan di institusi public.

“Tetapi sekalipun ada izin dari atasannya di Pengadilan Tinggi Sulteng, surat izin tersebut tentu harus disampaikan kepada PN Denpasar Bali karena dia adalah seorang hakim dan ASN,’’ tutur Muksin.

Selanjutnya, meskipun izin tersebut dilaporkan ke PN Denpasar Bali tentu apakah tidak mempengaruhi terhadap proses persidangan istinya karena dia merupakan seorang hakim. Tapi kalau memang kehadirannya di dalam persidangan praperadilan mendapatkan restu berarti PN Denpasar menganggap tidak masalah.

“Kalau dia melaporkan izinnya ke pengadilan setempat, berarti menurut pertimbangan setempat tidak bermasalah. Apakah pertimbangan pengadilan Denpasar itu dianggap tak melanggar etika karena diizinkan dan ini disaksikan oleh masyarakat,’’ tutup Muksin menjelaskan.

Untuk diketahui, sebelumnya diberitakan adanya seorang hakim di PN Sulawesi Tengah pada Selasa 13 Juni 2023 tertangkap kamera ikut menyaksikan dan mendampingi istinya yang sedang berperkara terkait kasus merk dagang di PN Denpasar Bali. Dia bersama istrinya berinisial OH yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali. Padahal area tersebut terlarang bagi siapapun yang sedang berperkara di mana saat ini OH tengah menjalani proses Sidang Praperadilan atau sebagai pemohon dengan termohon Polda Bali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

MediaPublik.co, JAKARTA | Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin SH MH, kembali mengukir prestasi dengan berhasil meraih penghargaan “Nawacita Award 2023” kategori Penegakan Hukum. Sekjen matahukum beri apresiasi atas Penghargaan “Nawacita Award 2023” yang diterima Jaksa Agung ST. Burhanuddin, menurut  sekjen matahukum Mukhsin Nasir mengatakan “penghargaan ini sebuah prestasi gemilang bagi insan adhyaksa diatas perjalanan tonggak kepemimpinan Jaksa Agung ST. Burhanuddin mengembalikan marwah kejaksaan terhadap terobosan penekan hukum modern yang telah mendapat penilaian tertinggi sebagai penegak hukum dimata publik dan harus dijaga dan dirawat secara berkelanjutan kepada seluruh insan adhyaksa,” Ungkapnya. Jaksa Agung ST. Burhanuddin menerima penghargaan itu karena memimpin Kejaksaan RI membongkar kasus korupsi big fish lebih dari Rp 152 triliun dan USD 6 juta. Selain itu, penghargaan juga diberikan karena gagasan Jaksa Agung ST Burhanudin dalam melaksanakan program Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ) sepanjang 2021-2023 yang sudah menyelesaikan perkara di luar pengadilan sebanyak 3200 perkara. Baca Juga : Abdul Fickar Minta Kejaksaan Tuntut Maksimal Terdakwa Burhanuddin atas Kasus Penipuan Restoratif Justice (RJ) dinilai telah merubah paradigma hukum dengan pendekatan perlindungan terhadap korban kejahatan. Untuk diketahui, pimpinan manajemen Media Nawacita Indonesia pada acara yang berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta,jum’at 8 september 2023 menyampaikan bahwa pemberian award tahun ini…

Nasional

Mediapublik.co Banten-Pengamat Politik, Inskandarsyah menyoroti sikap Kapolres Lebak AKBP Suyono yang dinilai diskriminatif terhadap respon maraknya pertambangan-pertambangan illegal di wilayah hukumnya. Hal tersebut ditunjukan ketika wartawan dari teropongistana.com melakukan konfirmasi terkait galian tambang yang berada di lahan Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani) dan wilayah Lebak Selatan. “Kapolda Banten harus mencopot Kapolres Lebak yang diskriminatif ketika ditanya oleh awak media tentang persoalan rakyat, termasuk maraknya galian tambang di Lebak. Nanti saya akan bicara ke Kapolda Banten,’’ kata Pengamat Politik, Iskandarsyah saat dihubungi lewat telepon selulernya, Jumat (01/09/2023). Disinggung tentang penanganan kasus empat bulan melakukan penambangan di lahan Perhutani yang saat ini ditangani oleh kepolisian. Iskandarsyah mendorong agar kasus tersebut tetap berjalan dan bisa terus berlanjut ke tahap persidangan. “Harus ditangkap bos-bos besar tambang emas, tambang pasir, tambang tanah yang memang illegal. Jangan sampai hanya pekerja yang dibawahnya saja,’’ tutur Iskandarsnyah. Sebelumnya juga. Penggiat dari Matahukum mengingatkan agar pelaku usaha tambang illegal di Lebak, Banten segera sadar, karena aktifitasnya saat ini menjadi persoalan serius di Masyarakat. Hal tersebut dikatakan Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir saat berdiskusi dengan salah seorang aparat yang berada di Lebak. “Aktivitas tambang yang kian merak berharap agar para pelaku tambang illegal segera sadar,dan tolong hargai kami ini permerintah jangan…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Pandeglang – Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir sebut siap turun gunung terkait viralnya kasus revenge porn dengan terdakwa Alwi Husen Maolana. Menurut Mukhsin Kejaksaan Negeri Pandeglang sudah menerapkan pasal sesuai dengan perbuatan tersangka (TSK). “Jaksa di Kejaksaan Negeri Pandeglang ini sudah sesuai menangani perkaranya sesuai dengan berkas dari penyidik polri. Harusnya yang didorong itu lembaga peradilan atau hakim yang menyidangkan agar dia bisa secepatnya memutus perkara ini secara adil terutama kepastian hukumnya,” kata Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir yang kerap disapa Daeng, Minggu (2/7/2023). Lebih lanjut, Mukhsin juga kembali membela penanganan kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang, kata Mukhsin soal adanya dugaan oknum Jaksa yang menghalangi proses hukum atau ada maksud tertentu. Menurut Mukhsin tentu sangat berbeda karena itu perbuatan pribadi dari oknum Jaksa tersebut. “Itu perlu dibuktikan, kalau memang benar publik dapat mendorongnya agar jaksa tersebut diperiksa sehingga tak bertindak demikian,” jelas Mukhsin yang kerap keluar masuk Gedung Kejaksaan Agung. Dijelaskan Mukhsin, bahwa antara proses hukumnya dgn adanya oknum jaksa yang diduga melakukan tindakan diluar kepatutannya itu berbeda cara penyelesaiannya. Kata Mukhsin, untuk penyelesaiannya tidak boleh dicampur aduk. “Kasusnya sudah berjalan dalam persidangan, tapi kalau oknum jaksanya yang perlu diperiksa pengawasan bila dugaan itu benar,” tutur Mukhsin…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, meminta Mahkamah Agung (MA) untuk bertindak tegas dengan memecat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Parigi Moutong Yakobus Manu. Alasanya, kata Fickar, hakim tersebut telah mengacaukan sistem dengan mengajukan praperadilan saat sidang istrinya di PN Denpasar yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Bali. “Ini jelas sudah mengacaukan sistem, masa seorang hakim meminta praperadilan. Mestimya orang lain yang mengajukan, seperti, anaknya, adiknya, kakanya, atau orang tuanya yang mengajukan, jadi ini kebablasan,” kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Minggu (25/6/2023) Selain merusak sistem, kata Fickar, Mahkamah Agung (MA) juga harus bertindak tegas untuk memecat seorang hakim yang menjadi kuasa istrinya dalam mengajukan praperadilan. Fickar menyebut bahwa hakim tersebut tidak prpfesional dan sangat tidak etis karena kedudukannya bisa menjadi pebekan bagi hakim yang mengadili. “Mahkamah Agung harus bertindak tegas dengan memecat hakim yang menjadi kuasa hukum insidentil istrinya. KY harus turun tangan karena hakim pemohon sudah melanggar etika dan merendahkan martabat peradilan,” tegas Fickar. Disinggung tentang keterlibatan Ketua PN Denpasar Nyoman Wiguna yang menerbitkan akte surat kuasa izin hakim untuk menjadi kuasa istrinya sendiri yang ditetapkan tersangka untuk mengajukan praperadilan melawan Polda Bali. Menurut Fickar, Ketua PN Denpasar sangat konyol,…