Nasional

Komisi II DPR RI Pertanyakan Jumlah Alokasi Anggaran dan Kinerja Kemendagri

77
×

Komisi II DPR RI Pertanyakan Jumlah Alokasi Anggaran dan Kinerja Kemendagri

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Anggota Komisi II DPR RI Difriadi mempertanyakan jumlah alokasi dana dan kinerja kememterian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rencana kerjanya melakukan pengawasan terhadap semua rencana RAPBD, Senin (05/6/2023)

Mediapublik.co Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Difriadi mempertanyakan jumlah alokasi dana dan kinerja kememterian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rencana kerjanya melakukan pengawasan terhadap semua rencana RAPBD di setiap daerah. Mengingat, kata Difriadi, Kemendagri memiliki tugas pembinaan dan pengawasan kinerja dan rencana pembangunan di daerah oleh pemerintah daerah.

“Saya khawatir tugas pembinaan dan pengawasan khusus APBD berjalan kurang efektif karena dampak anggaran yang minim,” ucap Difriadi, Minggu (4/6/2023)

“Tugas Kementerian Dalam Negeri yaitu mengevaluasi rencana APBD. Evaluasi ini apakah anggarannya cukup. Sehingga menghasilkan evaluasi yang berkualitas,” kata Difriadi Legislator asal Daerah Pemelihan Provinsi Kalimantan Selatan II tersebut.

Menurut Difriadi, tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat besar dalam ke suksesan pembangunan di daerah. Mengingat Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pembangunan.

“Tanggung jawab Kemendagri sangat besar misalkan kalau ada di daerah yang jalannya rusak,selain Gubernur Kemendagri yang bertugas mengawasi dan membina juga,” tutur Difri saat Komisi II DPR RI Rapat Kerja dan RDP dengan Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, BNPP, dan DKPP, terkait Pembicaraan Pembahasan RAPBN TA 2024, RKP tahun 2024 dan Evaluasi Anggaran Tahun 2022, di Jakarta Senin,(29/5/2023).

Dikatakan Difriadi, jangan sampai ketika muncul isu di daerah tentang kekurangan pembanguna. sehingga kinerja pemerintah itu lemah tidak tercapai akibat daripada tidak terevaluasinya secara berkualitas RAPBD masing masing daerah.

“Kami berharap ini jadi penting penganggaran evaluasi RAPBD Provinsi,” pungkas Difriadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

  Pandeglang, – Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pandeglang periode 2023-2027. Dalam acara Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) ke VII KONI Kabupaten Pandeglang, Sabtu (25/11/2023). Sebelum diamanatkan kepada Rizki Aulia Rahman Natakusumah, jabatan Ketua KONI Kabupaten Pandeglang diemban oleh Rizka Amalia Natakusumah, yang tak lain adalah kakaknya. Rizki menilai, jika selama ini proses pembinaan telah dilakukan dengan baik, hanya perlu diperbaiki agar menciptakan iklim olahraga di Pandeglang yang lebih baik. “Saya berharap, untuk kepengurusan KONI Kabupaten Pandeglang yang sekarang itu bisa aspiratif dan selaras untuk bisa bersemangat dalam hal menghidupkan olahraga,” tandas Rizki. “Jangan sampai semangat dari generasi muda dan masyarakatnya sudah ada, tetapi belum ada semangat dari pengurus KONI nya sendiri. Dan ini perlu kita tanamkan, dan perlu kita tanamkan lagi,” pungkasnya. Hadir dalam kegiatan Musorkab KONI Kabupaten Pandeglang, Ketua Umum KONI Provinsi Banten, Edi Aryadi, Ketua harian KONI Kabupaten Pandeglang, Pery Hasanudin, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Hasan Bisri, serta puluhan Ketua Pengcab se-Kabupaten Pandeglang. (Djael) Post Views: 106

Kesehatan

DPR RI Ajak Mahasiswa Tangerang Sosialisasi Undang-Undang Tentang Kesehatan Bersama Kemenkes Mediapublik.co,KOTA TANGERANG, | Muhammad Rizal Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN menggandeng Biro Hukum Kementrian kesehatan RI Sosialisasi undang-undang no 17 tahun 2023 tentang kesehatan kepada masyarakat kota Tangerang. Kegiatan sosialisasi tersebut guna memberikan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan bidang kesehatan ke masyarakat, kegiatannya di gelar di Aula Poltekkes Banten jurusan keperawatan di Neglasari, Kota Tangerang. Adapun pesertanya yang hadir dari kalangan mahasiswa ITB ahmad Dahlan, FIKES UMT, BEM Poltekkes Banten, Perwakilan Organisasi Profesi (IDI, IBI, PPNI, PERSAGI, HAKLI, PAEI, PATELKI, IAI, PPPKMI) dan elemen masyarakat lainnya. Hadir sebagai narasumber Ibu Indah Febrianti,SH.MH Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI, Direktur Poltekkes Kemenkes Banten Prof.Dr.Khayan.SKM.MKes. Dewan muhamamd Rizal mengatakan kesehatan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia dan Negara bertanggungjawab untuk mewujudkannya, maka dari itu pemerintah terus memperbaiki regulasi tentang kesehatan. “Masyarakat berhak memahami tentang peraturan perundang-undangan tentang kesehatan, agar mereka dapat mudah mengakses layanan kesehatan,” kata dewan Muhammad Rizal Politisi PAN asal daerah pemilihan Banten III, Tangerang Raya, Jumat (24/11/2023). Dewan Rizal menjelaskan UU Kesehatan tersebut merupakan wujud mendekatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Selain itu sebagai wujud memenuhi hak dasar rakyat yang menjadi kewajiban negara. “Ini penting untuk…

Megapolitan

Mediapublik.co Jakarta – Komisi II DPR RI meminta pemerintah dalam sistim  penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menyamakan standar. Terutama untuk pengisian formasi ASN karena tidak semua daerah memiliki kesamaan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut dikatakkan Anggota Komisi II DPR RI Difriadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara. “Pemerintah untuk rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus untuk daerah ketika nanti penerimaan terbuka nanti tidak sama semua standarnya,” Kata Diifriadi, Senin (13/11/2023). Menurut Difriadi, orang daerah di harapkan memperoleh perhatian khusus untuk mengisi formasi ASN. Terutama khususnya di instansi kepemerintahan daerah,agar orang daerah dapat tertampung dengan baik. “Jadi ini penting untuk perlindungan bagi pemda khususnya sumber daya manusia  yang ada di daerah sehingga mereka bisa tertampung dengan baik dalam ASN”,kata Legislaror asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II tersebut. Lebih lanjut Difriadi mencontohkan pola penerimaan ASN di IKN (Ibu Kota Negara) yang menerapkan pola penerimaan ASN 20 persen untuk masyarakat Kalimantan Timur,20 persen untuk seluruh Provinsi di Kalimantan,10 persen untuk masyarakat Sulawesi dan sekitarnya,50 persennya untuk seluruh Indonesia. Pola penerimaan seperti itu sangat bagus dan perlu di terapkan tidak hanya di kawasan IKN namun untuh seluruh ASN di pemerintaan daerah baik provinsi maupun Kabupaten Kota. “Saya kira…

Megapolitan

Mediapublik.co Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menanggapi tentang beredarnya fakta integritas Pj Bupati Sorong Yen Piet Moso salah satu poinnya tentang dukungan Pemilihan Presiden 2024 untuk Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI. Dimana dalam fakta integritas tersebut juga ditanda tangani oleh Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. “Prinsip dasarnya sesuai UU ASN setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu, ” Kata Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto lewat pernyataannya, Selasa (14/11/2023). Disinggung tentang siapa yang sebenarnya memperlihatkan yang bermain dengan aparat, kata Didik undang – undang (UU) Pemilu dan, UU Pemilihan Kepala Daerah mengatur tentang netralitas ASN. Pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia. “Kalau memang benar adanya surat tersebu, pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai aturan yang berlaku,” Ucap DPR RI asal daerah pemilihan dapil Jawa Timur tersebut. Menurut Didik, Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi…