Daerah

Komisi III DPR RI Semua Sama di Mata Hukum

37
×

Komisi III DPR RI Semua Sama di Mata Hukum

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp7 miliar oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, Rabu (8/11/2023)

Mediapublik.co Lebak – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp7 miliar oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.

Didik menekankan tak ada satu warga pun yang kebal terhadap hukum. Sekalipun, orang itu menduduki kursi di pemerintahan, termasuk Eddy Hiariej.

“Sesuai konstitusi kita, semua warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada satu pun orang di Indonesia ini yang kebal hukum. Jika melakukan kesalahan atau tindak pidana maka hukum akan menjangkaunya,” kata Didik, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu mengaku yakin proses hukum yang dilakukan KPK independen dan profesional. Dia meminta publik mempercayakan penuntasan dugaan gratifikasi dan suap yang diduga menyeret ‘tangan kanan’ Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly itu kepada Komisi Antirasuah.

“Terkait dengan hal tersebut, saya yakin setiap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terukur dan profesional. Kita percayakan saja sepenuhnya kepada KPK setiap penanganan dan pengungkapan kasus korupsi di KPK,” kata dia.

Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) IX itu mengingatkan KPK tidak main-main mengusut keterlibatan semua pihak dalam kasus itu, khususnya Eddy Hiariej. Lembaga Antikorupsi tidak boleh pandang bulu dalam menyeret pihak-pihak yang terlibat praktik amis.

“Dalam setiap proses penegakan hukum dimanapun institusi penegak hukumnya baik di Kepolisian, Kejaksaan dan juga KPK basisnya harus independen, transparan dan akuntable. Dan harus dilakukan secara profesional, tidak boleh pandang bulu dan tidak boleh tebang pilih. Mari kita dukung, support dan awasi proses penegakan hukumnya,” tegas Didik.

Sebelumnya, KPK menaikkan status perkara dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp7 miliar oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej ke tingkat penyidikan.

Perkara ini merupakan tindak lanjut dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso pada 14 Maret 2023.

“Sampai saat ini proses penyelidikan di KPK sudah selesai di lakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 6 November 2023.

Penerimaan gratifikasi itu diduga terkait pengurusan status hukum PT. Citra Lampia Mandiri (CLM). Eddy Hiariej dilaporkan Sugeng ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi Rp7 miliar.

Eddy diduga menerima gratifikasi itu dari Direktur Utama PT CLM, Helmut Hermawan, melalui perantara asisten pribadinya berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga penerimaan uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

Sementara itu, Eddy sudah dua kali diperiksa oleh KPK, yakni pada 20 Maret 2023 dan 28 Juli 2023. Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menilai laporan IPW kepada dirinya tendensius mengarah ke fitnah.

“Jadi pada hari ini, Senin 20 Maret 2023, atas inisiatif kami sendiri, kami melakukan klarifikasi kepada KPK atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepada fitnah,” kata Eddy Hiariej pada Senin, 20 Maret 2023.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Megapolitan

Mediapublik.co Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menanggapi tentang beredarnya fakta integritas Pj Bupati Sorong Yen Piet Moso salah satu poinnya tentang dukungan Pemilihan Presiden 2024 untuk Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI. Dimana dalam fakta integritas tersebut juga ditanda tangani oleh Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. “Prinsip dasarnya sesuai UU ASN setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu, ” Kata Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto lewat pernyataannya, Selasa (14/11/2023). Disinggung tentang siapa yang sebenarnya memperlihatkan yang bermain dengan aparat, kata Didik undang – undang (UU) Pemilu dan, UU Pemilihan Kepala Daerah mengatur tentang netralitas ASN. Pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia. “Kalau memang benar adanya surat tersebu, pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai aturan yang berlaku,” Ucap DPR RI asal daerah pemilihan dapil Jawa Timur tersebut. Menurut Didik, Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah meminta ketua Pengadilan Negeri (PN) Parigi Moutong tak intervensi sidang perkara istrinya saat proses sidang di PN Denpasar Bali. Menurut Dimyati, masyarakat tak perlu khawatir karena proses sidang perkara istrinya bukan berada di PN Parigi Moutong. “Kalau sidang perkaranya beda pengadilan tak bisa diintervensi, kecuali perkaranya di pengadilan yang sama, mungkin bisa saja terjadi seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Hakim itu ketika keluarganya melakukan kesalahan, mereka tetap harus dihukum,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Achmad Dimyati Natahkusuma lewat sambungan selulernya, Jumat (16/6/2023). Dimyati berharap kepada Ketua PN Parigi Moutong yang hadir di persidangan bisa memberikan penjelasan terhadap istrinya jika memang melakukan kejahatan. Sebaliknya, jika istrinya benar, dia berhak untuk membela istrinya. “Hakim harus memberikan edukasi ke istrinya jika memang salah, ya bilang sal, tapi jika memang benar dia harus mempertahankan kebenarannya,” tutur Dimyati. Disinggung tentang Ketua PN Parigi Moutong bolos saat jam kerja, kata Dimyati seorang ASN, Hakim, Jaksa, dan Polisi wajib meminta izin kepada pimpinnanya jika berpergian ke luar kota. Karena, kata Dimyati mereka tak boleh meninggalkan tugasnya. “Kalau dia minta izin, tapi izinya berbohong Ketua Hakim PN Parigi Moutong kena kode etik dan pimpinan wajib memberikan sanksi…