Hukum dan Kriminal

Lawan, Mahkamah Agung Harus Copot Ketua PN Parigi Moutong dan Hakim di PN Denpasar

62
×

Lawan, Mahkamah Agung Harus Copot Ketua PN Parigi Moutong dan Hakim di PN Denpasar

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Senin (26/6/2023)

Mediapublik.co Jakarta – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, meminta Mahkamah Agung (MA) untuk bertindak tegas dengan memecat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Parigi Moutong Yakobus Manu. Alasanya, kata Fickar, hakim tersebut telah mengacaukan sistem dengan mengajukan praperadilan saat sidang istrinya di PN Denpasar yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Bali.

“Ini jelas sudah mengacaukan sistem, masa seorang hakim meminta praperadilan. Mestimya orang lain yang mengajukan, seperti, anaknya, adiknya, kakanya, atau orang tuanya yang mengajukan, jadi ini kebablasan,” kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Minggu (25/6/2023)

Selain merusak sistem, kata Fickar, Mahkamah Agung (MA) juga harus bertindak tegas untuk memecat seorang hakim yang menjadi kuasa istrinya dalam mengajukan praperadilan. Fickar menyebut bahwa hakim tersebut tidak prpfesional dan sangat tidak etis karena kedudukannya bisa menjadi pebekan bagi hakim yang mengadili.

“Mahkamah Agung harus bertindak tegas dengan memecat hakim yang menjadi kuasa hukum insidentil istrinya. KY harus turun tangan karena hakim pemohon sudah melanggar etika dan merendahkan martabat peradilan,” tegas Fickar.

Disinggung tentang keterlibatan Ketua PN Denpasar Nyoman Wiguna yang menerbitkan akte surat kuasa izin hakim untuk menjadi kuasa istrinya sendiri yang ditetapkan tersangka untuk mengajukan praperadilan melawan Polda Bali. Menurut Fickar, Ketua PN Denpasar sangat konyol, mestinya dia tidak mengizinkan atau melarang hakim yang notabennya Ketua PN Parigi Moutong untuk berperkara mengajukan praperadilan.

“Hakim yang memperbolehkan izin ketua PN Parigi Moutong juga harus diberi sanksi yang berat karena solidaritas corp tidak boleh melanggar hukum dan etika kepatutan. Orang-orang ini sudah tidak profesional dalam bekerja.

Sebelumnya juga, dari Komisi Yudisial (KY) mempersilakan masyarakat yang memiliki informasi atau bukti dugaan pelanggaran kode etik sidang praperadilan istri soerang hakim yang ditangani oleh Ketua PN Denpasar Nyoman Wiguna. Dimana pada sidang tersebut Nyoman Wiguna telah penerbitan surat kuasa khusus kepada Ketua PN Parigi Moutong Yakobus Manu untuk menjadi pengacara Isidentil istrinya yang telah dijadikan tersangka oleh Polda Bali.

“Kalau ada dugaan pelanggaran baik dari istri hakim yang menjadi tersangka ataupun Ketua PN Denpasar. Saya sarankan untuk masyarakat agar melaporkannya ke Komisi Yudisial,” kata Juru Bicara Komisi Yudisial Mico Ginting lewat pesan WhatsAapnya, Jumat (23/6/2023).

Lebih lanjut kata Mico, pihaknya akan mempelajari persoalan ini terlebih dulu agar bisa mempunyai gambaran yang detail mengenai pokok-pokok persoalannya. Selanjitnya, kata Mico KY pastikan akan merespon dengan cermat secara hati-hati, apakah ada pelanggaran etik dari prilaku hakim tersebut.

“Saya akan pelajari dulu persoalan ini,” jelas Mico.

Disinggung penanganan kasus sidang praperadilan istri seorang hakim tersebut menjadi sorotan tajam dari publik, bahkan dari Mahkamah Agung juga sedang mengawasi sidangnya. KY menyebut pihaknya mendukung upaya MA yang ikut mengawasi proses persidangan praperadilan di PN Denpasar.

“Sudah tepat apa yang dilakukan Mahkamah Agung dalam mengawasi persidangan praperadilan istri seorang hakim di PN Denpasar yang diduga lakukan pelanggaran etik,” ucap Mico.

Sementara itu, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi juga akan mengawasi jalannya persidangan praperadilan di PN Denpasar yang melibatkan istri seorang hakim aktif di Parigi Moutong. Kata Sobandi, pihaknya menjamin seluruh hakim Indonesia bersikap independen, termasuk hakim PN Denpasar, apalagi kata Sobandi, hakim yang menangani perkara tersebut terbilang lebih senior dari Ketua PN Parigi Moutong.

“Tidak boleh karena adanya relasi, terus jadi berubah putusanya atau memihak. Jadi tidak ada pengaruhnya walaupun Ketua PN Parigi Moutong hadir saat persidangan praperadilan di PN Denpasar Bali,” kata Sobandi.

Untuk dikrhatui, Teni Hargono Warga Kota Bali. Dia adalah seorang janda yang memiliki dua (2) anak membuat usaha mikro dan kecil menengah, namun belakangan ternyata ada pihak lain yang menggunakan merek dagang Fettucheese. Kemudian, kasus merek dagang ini dibawa ke Polda Bali, menetapkan dua pengusaha sebagai tersangka. Salah satu di antaranya adalah istri pejabat publik yang bertugas di PN Parigi Moutong.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Polda Bali kembali menang atas praperadilan yang diajukan oleh tersangka OH istri dari seorang hakim yang bertugas di Sulawesi Tengah (Sulteng). OH dijadikan tersangka oleh Polda Bali dalam kasus merek dagang yang disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar pada Senin (26/6/2023). “Hakim menolak dalil keseluruhan pemohon yang diajukannya OH. Kita menang sudah diputus dua-duanya, terimakasih untuk kawan-kawan yang mendukung dan mengawal perjuangan Ibu Teni,”kata Kuasa Hukum Teni, Frans E Abraham, Selasa (27/6/2023) Dikatakan Frans, pihaknya sangat bersyukur karena keadilan yang didapatkan oleh klienya masih bisa dirasakan. Apalagi, kata Frans, kasus tersebut dihadapkan dengan istri seorang pejabat yang notabennya ketua PN Parigi Moutong. “Saya yakin dukungan dari rekan-rekan media yang rasa keadilannya tergugah untuk membela hak seorang janda. Janda dua anak tersebut berjuang untuk menafkahi keluarganya, mempunyai peranan yang sangat penting,” ucap Frans. Lebih lanjut kata Frans, meskipun praperadilan di kasus merk dagang tersebut ditolak oleh hakim saat sidang di PN Denpasar. Dia berharap kepada kawan-kawan media untuk fetap berkenan mengawal perjalanan kasus ini ke depannya. “Minta kawan-kawan media untuk mengawal proses ini, sampai dugaan pelanggaran merek milik klien kami berkekuatan hukum tetap, dan istri pejabat tersebut bisa divonis setimpal dengan perbuatan yang disangkakan kepadanya,” tutur Frans. Sebelumnya juga,…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Federasi Serikat Buruh Keadilan (F-SBK) Bali Nusa, Muhamad Kusumajayadi mendukung penuh langkah beberapa aktivis di Bali yang akan melaporkan Ketua PN Denpasar Nyoman Wiguna ke Komisi Yudisial (KY). Laporan tersebut, kata Muhamad Kusumajayadi lantaran adanya dugaan pelanggaran etik saat sidang praperadilan dengan menerbitkan surat kuasa khusus kepada Ketua PN Parigi Moutong Yakobus Manu. “Kalau memang seperti itu adanya, kita akan mendukung langkah masyarakat, aktivis dan akademisi untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim di PN Denpasar dan PN Parigi Moutong yang menerbitkan surat kuasa insidentil saat sidang praperadilan,” kata Ketua DPW Federasi Serikat Buruh Keadilan, Muhamad Kusumajayadi yang kerap disapa Nabang, Sabtu (24/6/2023). Bahkan, kata Nanang, Komisi Yudisial telah mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan Ketua PN Denpasar ke KY. Nanang menyebut, pihaknya juga telah mengikuti perkembangan kasus praperadilan antara OH istri seorang hakim di PN Parigi Moutong dengan Polda Bali terkait hak cipta merk dagang milik janda dua anak. “Penerbitan surat kuasa yang terkesan janggal oleh Ketua PN Denpasar untuk suami dari OH yang merupakan seorang hakim di PN Parigi Moutong. Ini harus diteliti dan diperiksa oleh KY agar ke depan hal serupa tak terulang kembali,” ucap Nanang. Sebelumnya diberitakan, bahwa Komisi Yudisial…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Aktivis Bali dan Founder Institut, Arya Gangga prihatin terhadap Teni Hargono Warga Kota Bali. Dia seorang janda yang memiliki dua (2) orang anak yang membuat usaha makanan ringan, namun belakangan ternyata ada pihak lain yang menggunakan merek dagang Fettucheese. “Kasus merek dagang ini dibawa ke Polda Bali, yang kemudian menetapkan kedua pengusaha sebagai tersangka. Salah satu di antaranya ternyata adalah istri pejabat publik yang berdinas sebagai Kepala PN Parigi Moutong di Sulawesi Tengah Yakobus Manu. Hakim di PN Denpasar tidak boleh di interveni dengan kehadiran suami tersangka di persidangan karena ini sudah menjadi isu nasional dan perhatian publik,” kata Arya Gangga lewat pesan WhatsAapnya, Sabtu (17/6/2023). Dijelaskan Gangga, Kasus viralnya istri seorang ketua PN Parigi Moutong ke persidangan ini ke permukaan, setelah sang istri pejabat mengajukan raperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Kemudian, banyak pengamat dan Anggota Komisi III DPR RI bahkan dari Mahkamah Agung ikut bersuara. “Saya percaya masih ada keadilan dalam putusan praperadilan ini karena majelis hakim sudah disumpah dan tak akan mencoreng istitusinya sendiri dengan mengeluarkan putusan yang blunder. Hakim yang menangani kasus ini harus melihat dengan kehadiran Kepala PN Parigu Moutong ini bisa melahirkan konflik kepentingan,” ucap Aktivis Bali tersebut. Padahal, kata Gangga,…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah meminta ketua Pengadilan Negeri (PN) Parigi Moutong tak intervensi sidang perkara istrinya saat proses sidang di PN Denpasar Bali. Menurut Dimyati, masyarakat tak perlu khawatir karena proses sidang perkara istrinya bukan berada di PN Parigi Moutong. “Kalau sidang perkaranya beda pengadilan tak bisa diintervensi, kecuali perkaranya di pengadilan yang sama, mungkin bisa saja terjadi seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Hakim itu ketika keluarganya melakukan kesalahan, mereka tetap harus dihukum,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Achmad Dimyati Natahkusuma lewat sambungan selulernya, Jumat (16/6/2023). Dimyati berharap kepada Ketua PN Parigi Moutong yang hadir di persidangan bisa memberikan penjelasan terhadap istrinya jika memang melakukan kejahatan. Sebaliknya, jika istrinya benar, dia berhak untuk membela istrinya. “Hakim harus memberikan edukasi ke istrinya jika memang salah, ya bilang sal, tapi jika memang benar dia harus mempertahankan kebenarannya,” tutur Dimyati. Disinggung tentang Ketua PN Parigi Moutong bolos saat jam kerja, kata Dimyati seorang ASN, Hakim, Jaksa, dan Polisi wajib meminta izin kepada pimpinnanya jika berpergian ke luar kota. Karena, kata Dimyati mereka tak boleh meninggalkan tugasnya. “Kalau dia minta izin, tapi izinya berbohong Ketua Hakim PN Parigi Moutong kena kode etik dan pimpinan wajib memberikan sanksi…