Hukum dan Kriminal

Luar Biasa, Respons Cepat Kapolda Lampung Bongkar Kasus TPPO Diapresiasi

62
×

Luar Biasa, Respons Cepat Kapolda Lampung Bongkar Kasus TPPO Diapresiasi

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Respons cepat jajaran Kepolisian menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendapat apresiasi sejumlah kalangan, Sabtu (17/6/2023)

Mediapublik.co LAMPUNG – Respons cepat jajaran Kepolisian menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendapat apresiasi sejumlah kalangan.

Budayawan Kidung Tirto Sutyo Kusumo mengatakan, gerak cepat jajaran Polri dan aparat pemerintah lainnya menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat dari kejahatan TPPO.

“TPPO merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga harus diberantas. Gerak cepat Kapolri dan jajarannya sejalan dengan perintah Presiden Jokowi dan patut mendapat apresiasi,” kata spiritualis asal Gunung Lawu ini, Jumat (16/6/2023).

Menurut Kidung Tirto, sejumlah Polda merespons cepat perintah Presiden dan Kapolri dalam pemberantasan TPPO di daerah masing-masing. Salah satunya Polda Lampung yang berhasil membongkar upaya penyelundupan 24 calon pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat.

Dia menilai kinerja dan gerak cepat Polda Lampung di bawah komando Irjen Pol Helmy Santika SH SIK MSi layak diacungi jempol sebab berhasil menjamin kelancaran arus mudik Lebaran dan mengungkap kasus-kasus besar, seperti membongkar jaringan narkotika 64 kg sabu, operasi Sikat Krakatau 2023, TPPO, hingga operasi tangkap tangan (OTT) di instansi daerah.

“Meskipun baru sekitar 3 bulan memimpin Polda Lampung, Irjen Helmy berhasil melaksanakan tugas yang cukup berat dengan sangat baik,” ujarnya.

Kepada wartawan, Kapolda Lampung mengungkapkan polisi menemukan sebuah rumah di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, yang diduga dijadikan lokasi penampungan pekerja migran ilegal. Dalam penggerebekan pada Senin (5/6/2023) malam, polisi mendapati 24 perempuan calon pekerja migran berada di rumah itu.

Para korban yang merupakan warga NTT itu diduga hendak diselundupkan ke Timur Tengah. Setelah diselidiki, rumah itu ternyata milik seorang perwira menengah Polri yang kini dalam pemeriksaan Propam. Dalam kasus itu, Polda Lampung sudah menetapkan empat orang tersangka.

Apresiasi juga disampaikan Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Ayub Basalama. Dia mengapresiasi langkah–langkah Kapolri dalam memberantas TPPO yang terus dilakukan baik di tingkat Polda, Polres, maupun Polsek di seluruh Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.

Ayub salut pada kinerja Kepolisian dalam memberantas TPPO. Sebagaimana diberitakan dalam kurun waktu tujuh hari, Satuan Tugas (Satgas) TPPO Polri telah menerima 190 laporan dan meringkus 212 tersangka, baik di tingkat badan reserse kriminal (Bareskrim) maupun Polda jajaran.

Sebelumnya dalam Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pencegahan TPPO di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (30/5/2023), Presiden Jokowi meminta jajaran untuk mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas TPPO.

“Presiden menyatakan, melakukan restrukturisasi Satgas tim Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, Kepolisian Negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini ,” ungkap Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD usai ratas.

Mahfud mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI), jumlah korban dari Indonesia yang meninggal dunia akibat TPPO mencapai lebih dari 1.900 orang.

“Khusus di NTT, sejak Januari sampai dengan bulan Mei itu sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang,” ungkapnya.

Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun 2023, kata Menko Polhukam, Indonesia juga memegang peranan yang sangat penting dalam mengatasi TPPO khususnya di kawasan ASEAN.

“Semua negara ASEAN meminta kepada kita Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang ini, karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka, karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” ujarnya.

Lebih jauh Mahfud mengatakan, upaya untuk memberantas simpul-simpul TPPO kerap terkendala, seperti karena masalah birokrasi dan adanya pihak yang memberikan sokongan terhadap tindak pidana ini. Oleh karena itu, kata Mahfud, Presiden mengingatkan kepada aparat pemerintah untuk tidak memberikan sokongan terhadap tindak kejahatan TPPO ini.

“Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backing-an karena semua tindakan yang tegas itu di-backing oleh negara. Tidak ada backing-backing-an bagi penjahat, backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Mediapublik.co LAMPUNG – Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika meninjau pengamanan malam Imlek di sejumlah vihara di Bandar Lampung. Peninjauan tersebut difokuskan pada persiapan pengamanan pada Hari Raya Imlek yang jatuh pada Sabtu (10/2/2024). Sejumlah vihara yang dikunjungi yakni Vihara Thay Hin Bio, Vihara Amurwa Bhumi Graha dan Vihara Bodhisattva yang berada di Teluk Betung Selatan. Dalam kunjungannya yang didampingi Kapolresta Bandar Lampung Komisaris Besar (Kombes) Abdul Waras itu, Kapolda mengecek persiapan personel untuk pengamanan Imlek. Persiapan pengamanan ini dilakukan agar warga keturunan Tionghoa bisa menjalankan ibadahnya dengan khusyuk dan aman ketika merayakan Tahun Baru China nanti. “Malam ini kita lakukan pengecekan persiapan pengamanan. Ini agar pengamanan saat prosesi ibadah esok bisa berjalan tanpa gangguan kamtibmas,” kata Helmy usai kunjungannya, Jumat (9/2/2024) malam. Helmy mengatakan Provinsi Lampung adalah provinsi yang sangat beragam suku dan agama. Dan semua pemeluk agama dijamin kebebasannya menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing sesuai Undang-Undang. “Kerukunan umat beragama di Bandar Lampung sangat tinggi, dan ini bentuk nyata kita menolak tegas aksi-aksi intoleransi,” kata Helmy. (Nanang) Post Views: 3,699

Daerah

Mediapublik.co Lampung – Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika, menyoroti akan tingginya potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu di provinsi Lampung. Faktor seperti letak geografis, terutama di pesisir barat (Lampung Barat, Lampung Utara), hingga kabupaten dengan pulau atau perairan seperti Lampung Selatan, Pesawaran, Tulang Bawang, dan Mesuji, menjadi tantangan utama. Selain itu, Kapolda mencatat adanya indikasi penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat mengganggu kondusifitas Pemilu. “‘Kami menyadari potensi tinggi kerawanan pelaksanaan Pemilu di Lampung, terutama terkait letak geografis yang menantang dan adanya indikasi penyebaran berita bohong,” ujar Helmy. Untuk mengatasi risiko tersebut, anggota yang ditugaskan telah dipersiapkan dengan perlengkapan yang memadai. Polda Lampung juga membentuk tim siber troop yang terus memonitor perkembangan informasi di dunia maya untuk menghadapi tantangan informasi palsu. “Dukungan masyarakat sangat kami harapkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga Pemilu dapat berjalan aman, damai, dan sesuai harapan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses demokratis,” tegasnya. Kapolda Lampung berharap dukungan semua pihak, khususnya masyarakat Lampung, dalam menjaga keamanan dan ketertiban sehingga penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan aman, damai, lancar, dan sesuai harapan. (Dede) Post Views: 1,395

Nasional

Mediapublik.co LAMPUNG – Puluhan anggota Brimob Batalyon C Lampung Utara akan disebar untuk membantu pengamanan Pemilu 2024 di 3 Kabupaten. Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika mengatakan puluhan personel Brimob ini telah disiagakan untuk pengamanan pada saat proses pemungutan suara 14 Februari 2024 besok. “Diharapkan tahapan pemungutan suara dapat berjalan lancar, tertib dan damai,” kata Kapolda saat apel kesiapsiagaan di Lampung Utara, Kamis (8/2/2024). Helmy mengatakan kekuatan Brimob di Lampung Utara sebanyak 77 orang personel yang akan diperbantukan ke tiga kecamatan. Rinciannya, 25 orang di Lampung Utara, 29 orang di Lampung Barat, dan 23 orang di Pesisir Barat. Para personel ini dilengkapi dengan perlengkapan perorangan dan kendaraan operasional taktis (rantis) yang dapat dimanfaatkan dlm penanganan kondisi tertentu. Diantaranya, Rantis alsus PHH, AWC water canon,  R2, Bis, APC Mulri fungsi, water treatment (penjernih air) dan kendaraan perbekalan umum. “Saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024, akan juga ada bantuan kekuatan sebanyak 40 personel Brimob dari Satbrimobda Lampung,” kata Helmy. “Kita semua berharap dengan kesiapsiagaan kita semua tugas yang menjadi tanggung jawab bisa dilaksanakan dengan baik,” imbuhnya. (Nanang) Post Views: 1,398

Megapolitan

Mediapublik.co LAMPUNG — Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika menegaskan tidak ada pandang bulu dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Bahkan dia menyebut jika pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh pimpinan, anggota harus berani memberikan tilang. Helmy menuturkan, tidak ada “diskon” bagi pelanggar lalu lintas, untuk kalangan Kepolisian itu sendiri. “Tidak ada tebang pilih, jangan sampai ada tebang pilih terutama anggota yang melanggar,” kata Helmy usai acara Analisa dan Evaluasi Tahunan Polda Lampung, Kamis (25/1/2024) siang. Menurutnya, anggota Polri yang melanggar lalu lintas patut diberikan surat tilang sesuai dengan perundang-undangan, baik itu sedang dalam pelaksanaan tugas maupun saat sedang tidak berdinas. “Bahkan, kalau saya (kapolda) melanggar, silahkan tegur, diingatkan, bila perlu ditilang,” kata Kapolda. Kemudian hal lain yang tidak kalah penting yakni penggunaan knalpot brong (racing). Menurutnya, tidak sepatutnya anggota memasang knalpot brong itu dikendaraan pribadi. Helmy mengatakan, anggota Polri harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. “Oknum anggota yang mengendarai atau memasang knalpot brong akan ditilang,serta tindakan Disiplin.” Tegas Helmy. (Red) Post Views: 3,700