Internasional

Menkopolhukam dan Menkumham Temui Eks MAHID di Belanda, Ada Apa?

96
×

Menkopolhukam dan Menkumham Temui Eks MAHID di Belanda, Ada Apa?

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly temui eks Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) di Belanda, Minggu (27/08/2023).

Mediapublik.co Amsterdam – Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly temui eks Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) di Belanda. Mereka berdialog terkait persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu serta kebijakan keimigrasian, kewarganengaraan dan Repatriasi.

Baca Juga : LBH Konsumen Jakarta Resmi Buka Posko Pengaduan Menara Gaperi, Begini Pentingnya

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

“Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023, para korban yang telah diverifikasi dapat berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah. Para korban diberikan kemudahan dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia,” ujar Mahfud di Gedung Pertemuan De Schakel, Amsterdam, Belanda Minggu (27/08/2023) waktu setempat

Sejalan dengan Inpres tersebut, Yasonna Laoly menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) baru saja menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.HH-05.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Layanan Keimigrasian Bagi Korban Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat pada 11 Agustus 2023 lalu.

Baca Juga : Menkumham RI Yassona Laoly Promosikan Kebebasan Beragama di Hadapan Perdana Menteri Inggris

Menurut Yasonna, berdasarkan beleid yang ada, para korban yang telah diverifikasi dapat repatriasi atau berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia. Artinya, dengan aturan yang sudah ada, eks MAHID dan para korban pelanggaran pelanggaran HAM berat di masa lalu yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan pengurusan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

“Bahwa berdasarkan aturan yang ada, para korban pelanggaran HAM berat yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan gratis untuk mengurus visa, izin tinggal dan izin masuk kembali.”

“Dikenakan tarif 0 (nol) Rupiah,” tegas Yasonna yang juga didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto.

Untuk mendapatkannya, eks MAHID harus mengajukan permohonan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ditempat eks MAHID menetap. Selanjutnya, KBRI akan memproses dengan meneruskan permohonan ke Pemerintah Pusat.

Ini Juga : Upacara Puncak Peringatan Hari Kementerian Hukum dan HAM RI HDKD Ke-78 Tahun 2023

Permohonan visa bagi eks MAHID diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sebagai wujud konkrit, untuk pertama kalinya Kemenkumham mengeluarkan visa izin masuk kembali kepada salah seorang eks MAHID atas nama Sri Budiarti. Secara simbolis, dokumem tersebut diserahkan Yasonna kepada Sri Budiarti saat pertemuan dengan eks MAHID.

Mayoritas eks MAHID di Belanda saat ini sudah tidak berkewarganegaraan Indonesia. Dan sebagian besar dari mereka bukan merupakan mahasiswa Indonesia yang sejak awal belajar dan ditugaskan di Belanda, melainkan perantauan eks MAHID dari negara lain. Sekitar 50 orang eks MAHID hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Selain eks MAHID Belanda, perwakilan eks MAHID/eksil dari Moskow, Beijing dan Bulgaria juga hadir secara langsung. Sementara puluhan lainnya mengikuti secara online.

Kepada mereka, Yasonna menjelaskan jika ingin kembali menjadi warga negara Indonesia, proses pengajuan pewarganegaraannya dapat dilakukan saat eks MAHID berada di Indonesia.

“Untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia kembali, saudara dapat memprosesnya saat berada di Indonesia,” ujar Yasonna.

Lihat Ini : Menteri Yassona Laoly Bicara Soal Human Dignity di Universitas Oxford

Hadir juga dalam pertemuan tersebut adalah Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM), Stafsus Menkumham bidang Hubungan Luar Negeri, Direktur Izin Tinggal Imigrasi dan Direktur dari Ditjen HAM, yang didampingi oleh Duta Besar RI di Belanda.

(David)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Mediapublik.co Lebak – Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lebak menghadiri acara Sosialisasi Sistem Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak (Teman Mager) Tahun 2023 yang secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pada Jumat (6/10/2023). Sosialisasi sistem layanan teman mager dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang ada pada kantor wilayah Kemenkumham Banten kepada masyarakat di Wilayah Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Lebak sehingga mudah dijangkau dan masyarakat dapat menerima layanan yang ada pada kantor Kemenkumham Banten dengan lebih mudah. Dalam sambutannya Bupati Lebak mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Kemenkumham Banten ini, menurutnya di era globalisasi ini mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman salah satunya melalui pelayanan cepat dan mudah dengan menjemput bola. “Melalui kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kanwil Kemenkumham Banten yang telah melaksanakan kerja sama dengan Pemkab Lebak dalam rangka percepatan pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat di Kabupaten Lebak” Tutur Iti. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Dodot Adikoeswanto menyampaikan Kanwil Kemenkumham Banten selalu berkomitmen memberikan pelayanan prima guna mengedukasi serta melayani masyarakat dengan berbagai program dan inovasi. Salah satunya dengan penyelenggaraan Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile Intellectual Property…