Daerah

Namanya Dicatut Oknum Penipuan, Kajati Banten Bikin Status

156
×

Namanya Dicatut Oknum Penipuan, Kajati Banten Bikin Status

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Resah dengan Upload Status Watsap, (Jum'at, 14/7/2023)

MediaPublik.co, Serang – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Didik Farkhan Alisyahdi merasa resah terkait dengan adanya dugaan modus penipuan yang mengatasnamakan dirinya lewat media sosial WhatsaApnya. Hal tersebut terlihat lewat status WhatsAap pribadinya.

Baca Ini : Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol Resmi Jabat Wakajati DKI

“Tolong jangan dilayani bila ada nomor telepon yang mengaku saya. Itu modus penipuan,” sebut Kajati Banten Didik Farkhan Alusyahdi melalui postingan di status WhatsAap milik pribadinya yang diunggah pada hari Selasa (11/7/2023) sekira pukul 12.40 WIB.

Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media, Kajati Banten Didik Farkhan Alisyhadi tidak merespon pertanyaan wartawan. Padahal pesan yang dikirim telah dibaca dengan tanda centang dua.

Baca Juga : Kajati Banten Gelar Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Penadahan

Selanjutnya, Ketua Federasi Serikat Buruh Banten, Mulyadi berharap kasus adanya dugaan pencatutan yang melibatkan nama Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi bisa diusut tuntas.

Karena Kata Mulyadi, ini melibatkan pejabat negara jangan sampai modus pencatutan nama penjabat bisa berkelanjutan, apalagi menyangkut seorang pejabat penegak hukum, karena bisa mempengaruhi proses hukum.

“Ini perlu diusut tuntas, jangan sampai modus dan oknum seperti ini dibiarkan berkelanjutan karena bisa menganggu nama baik institusi itu sendiri dan pejabatnya,” tutur Mulyadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

MediaPublik.co, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Pendaftaran ini dibuka sejak 20 September – 09 Oktober mendatang. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto menjelaskan formasi bagi CPNS terdiri atas penjaga tahanan dan dosen dengan jenjang asisten ahli. Kemenkumham menyediakan 1000 kuota untuk penjaga tahanan, dengan rincian formasi pria umum sebanyak 941 orang, formasi wanita umum 50 orang, formasi pria Papua 6 orang, dan formasi pria Papua Barat 3 orang. Untuk jabatan dosen, Kemenkumham mencari 13 orang di formasi umum, satu orang lulusan terbaik, dan satu orang di formasi disabilitas. Baca Juga : Kungker Inspektur Jenderal Kemenkumham Ri ke Lapas Subang, Ini Pentingnya “Kemenkumham membutuhkan total 1.000 penjaga tahanan dengan pendidikan minimal SLTA sederajat, yang akan ditempatkan di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham. Kemudian total 15 dosen dari berbagai bidang keilmuan yang akan ditempatkan di unit pusat,” jelas Andap, Rabu (20/09/2023) dari ruang kerjanya. Sementara itu, kuota bagi PPPK adalah sebanyak 1563. Kebutuhan ini terbagi dalam 1.135 formasi khusus, 397 formasi umum, dan 31 formasi disabilitas. Formasi khusus diberikan kepada tenaga non ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja…

Olahraga

Kompetisi Kejuaraan Renang Kajati Banten 2023, Dr Didik Farkhan Alisyahdi: Menggali Bibit Perenang Profesional Mediapublik.co,TANGERANG | Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Didik Farkhan Alisyahdi membuka langsung kompetisi Kejuaraan Renang KAJATI BANTEN OPEN Tahun 2023 pada Sabtu 16 September 2023 bertempat di Swimming Poll the spring club Summarecon serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Turut hadir dalam acara tersebut Pj. Gubenur Banten, Walikota Kota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Kabupaten Tangerang, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Banten, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Banten, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten selaku Ketua Persaja Wilayah Banten, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr Didik Farkhan Alisyahdi menyampaikan bahwa kewenangan Kejaksaan tidak hanya dalam hal penuntutan, dimana Kejaksaan harus ikut serta dalam kegiatan yang ada di dalam masyarakat, seperti halnya saat ini menginisiasi perlombaan renang pada tingkat Provinsi. “Dengan adanya perlombaan ini Kejaksaan dapat mendorong berbagai prestasi generasi muda di indonesia dan banten khususnya untuk menuju Indonesia maju,”ujar Kejati Banten Dr Didik Farkhan Alisyahdi.   Ia menjelaskan, bahwasanya kegiatan ini diselenggarakan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) Wilayah Banten dalam rangka menggali bibit perenang profesional, guna menunjang pembinaan jangka menengah…

Opini

MediaPublik.co, JAKARTA | Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin SH MH, kembali mengukir prestasi dengan berhasil meraih penghargaan “Nawacita Award 2023” kategori Penegakan Hukum. Sekjen matahukum beri apresiasi atas Penghargaan “Nawacita Award 2023” yang diterima Jaksa Agung ST. Burhanuddin, menurut  sekjen matahukum Mukhsin Nasir mengatakan “penghargaan ini sebuah prestasi gemilang bagi insan adhyaksa diatas perjalanan tonggak kepemimpinan Jaksa Agung ST. Burhanuddin mengembalikan marwah kejaksaan terhadap terobosan penekan hukum modern yang telah mendapat penilaian tertinggi sebagai penegak hukum dimata publik dan harus dijaga dan dirawat secara berkelanjutan kepada seluruh insan adhyaksa,” Ungkapnya. Jaksa Agung ST. Burhanuddin menerima penghargaan itu karena memimpin Kejaksaan RI membongkar kasus korupsi big fish lebih dari Rp 152 triliun dan USD 6 juta. Selain itu, penghargaan juga diberikan karena gagasan Jaksa Agung ST Burhanudin dalam melaksanakan program Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ) sepanjang 2021-2023 yang sudah menyelesaikan perkara di luar pengadilan sebanyak 3200 perkara. Baca Juga : Abdul Fickar Minta Kejaksaan Tuntut Maksimal Terdakwa Burhanuddin atas Kasus Penipuan Restoratif Justice (RJ) dinilai telah merubah paradigma hukum dengan pendekatan perlindungan terhadap korban kejahatan. Untuk diketahui, pimpinan manajemen Media Nawacita Indonesia pada acara yang berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta,jum’at 8 september 2023 menyampaikan bahwa pemberian award tahun ini…

Daerah

MediaPublik.co, Banten | Disamping Maraknya pertambangan galian tanah Ilegal yang meresahkan lingkungan masyarakat, Matahukum sebut “penyidik polda terapkan undang² kejahatan perekonomian. Melakukan kegiatan pertambangan diarea kawasan milik negara secara melawan hukum dengan memperdagangkan hasil tambang pasir yang merugikan negara untuk mendapatkan keuntungan,akibat dari perbuatannya melakukan pertambangan secara illegal negara mengalami kerugian dan merusak kawasan tanah milik negara dibawa pengusaan milik perhutani”.Pungkas sekjen mata hukum. Baca Juga : Sekjen Mata Hukum Minta Kapolres Baru Lebak Harus Tertibkan Kegiatan Pertambangan dan Galian di Lebak Matahukum juga minta kepada penyidik polda Banten agar memanggil dan memeriksa pihak perhutani untuk diminta keterangannya agar bertanggung jawab terjadinya penambangan pasir illegal secara melawan hukum di kawasan perhutani milik negara. “Perhutani harus bertanggung jawab secara hukum atas galian pertambangan pasir secara illegal dan melawan hukum terhadap pelaku usaha itu”. Tuturnya. Perhutani harus bisa memberi sanksi hukum pidana maupun denda ganti rugi atas perbuatan pelaku usaha itu atas perbuatannya melakukan pengrusakan dan penambangan pasir secara illegal dan harus bertanggung jawab mengembalikan keutuhan kawasan milik negara itu yang telah dirusak secara melawan hukum. “Namun bilamana perhutani tidak dapat mempertanggung jawabkan dan memberi sanksi pidana dan ganti rugi kerugian negara terhadap pelaku penambang illegal maka patut saya menduga pihak perhutani terlibat…